DAERAH

DERAP

Cat-3

Cat-4

» » » Fraksi PAN Binjai Respon Dugaan Pungli DISHUB

PANTER – BINJAI, Diamankannya oknum petugas tenaga honorer di Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Binjai, diduga melakukan praktik pungutan liar (Pungli) terhadap truk colt diesel yang melintas di Jalan Labu, Payaroba, Binjai Barat, menjadi perhatian Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) DPRD Binjai.

Ketua FPAN DPRD Binjai meminta agar praktik dugaan pungutan liar di tubuh Dinas Perhubungan menjadi perhatian serius aparat penegak hukum dalam hal ini Kepolisian Polres Binjai.

“Pungli di Binjai, khususnya di Dishub diharapkan dapat menjadi perhatian serius penyidik Polres Binjai untuk mengusut tuntas praktik dugaan pungli tersebut,” ujarnya, Kamis (20/10).

Menurutnya, kutipan-kutipan petugas Dishub Binjai di pos-pos milik salah satu instansi pemerintah kota ini ke truk-truk bahkan kenderaan yang bermuatan barang lainnya, terindikasi kutipan tanpa didasari dengan tanda bukti otentik dari Pemko Binjai maupun Dishub.

“Selama ini kutipan yang dilakukan dishub binjai disetiap pos mereka, terindikasi tak berdasar menggunakan bukti seperti tiket/karcis. Pernah saya lihat, oknum-oknum petugas dishub hanya mengutip uang langsung tanpa ada berikan bukti otentik berupa karcis, begitu juga laporan masyarakat ke saya," sebut Rudi.

Disinggung tentang kutipan yang dilakukan oleh Dishub Binjai, ketika disinyalir sebagai pungli, dishub selalu beralasan bahwa kutipan sudah sesuai dengan Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengawasan Angkutan Barang.

Rudi mengatakan, Dishub berlindung dibalik perda, melakukan praktik kutipannya selama ini. Menurutnya, jika kutipan mereka sesuai Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengawasan Angkutan Barang, namun Dishub Binjai harus menjalankan kewajiban yang ada didalam Perda Nomor 5 Tahun 2015.

“Namun kenyataan di lapangan terbalik, kewenangan dan kewajiban Dishub serta kewajiban yang harus ditaati oleh pengusaha angkutan, dinilai menyalah seperti menyetorkan denda bagi setiap sopir yang melanggar aturan,” sebut Rudi.

Lanjutnya, Perda Nomor 5 Tahun 2015 tidak seperti itu mengartikannya, arti dari Perda tersebut adalah petugas dishub harus ikuti tiap isi yang tertera seperti menyediakan gudang dan timbangan.

“Sayang, Perda tersebut seakan disalahgunakan oleh Dishub. Pasalnya, diantara isi Perda itu mewajibkan Dishub Binjai menyediakan timbangan dan gudang. Dimana setiap truk yang melintas harus ditimbang dan bagi truck yang melebihi muatan harus dibongkar. Selanjutnya, muatan yang dibongkar tadi disimpan di gudang yang sudah disiapkan,” ucapnya.

Sementara Kadis Perhubungan Binjai, HT Fadlan pernah mengungkapkan mengenai timbangan dan gudang milik instansi yang dipimpinnya, pada masa silam itu. Kadishub Binjai berdalih, kalau pihaknya belum memiliki anggaran untuk menyediakan tempat material bagi truk yang melanggar aturan.

Sedang menyangkut timbangan, Fadlan sebelumnya mengakui, kalau timbangan yang ada tidak mampu menahan beban setiap truk yang melintas. Malah Fadlan diduga berdalih, terkadang supir truk ini secara sengaja menghenjutkan timbangan, sehingga timbangan langsung pecah.

"Jadi untuk menghitung beban dan menentukan denda, hanya dilihat dari sumbu setiap truk,” dalih Fadlan. Diamankannya oknum petugas tenaga honorer di Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Binjai, diduga melakukan praktik pungutan liar (Pungli) terhadap truk colt diesel yang melintas di Jalan Labu, Payaroba, Binjai Barat, menjadi perhatian Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) DPRD Binjai.

Ketua FPAN DPRD Binjai meminta agar praktik dugaan pungutan liar di tubuh Dinas Perhubungan menjadi perhatian serius aparat penegak hukum dalam hal ini Kepolisian Polres Binjai.

“Pungli di Binjai, khususnya di Dishub diharapkan dapat menjadi perhatian serius penyidik Polres Binjai untuk mengusut tuntas praktik dugaan pungli tersebut,” ujarnya, Kamis (20/10).
«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

Penulis atau Editor Kareem

Kami Wartawan Pantau Terkini Menolak Berita Hoaks

kesehatan

video

Cat-5

Cat-6