Select Menu

Slider

Daerah

Hukum

Legislatif

Derap

TNI Manunggal Masuk Desa

Peristiwa

Videos

» » » » DPRD Kota Siantar Sampaikan Pandangan Umum Terkait Perubahan APBD T.A 2016
«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post


PANTER – SIANTAR, DPRD Kota Siantar menyampaikan pandangan umum fraksi dalam rapat paripurna membahas Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran (TA) 2016. Selasa, (25/10)

Pj Wali Kota, Jumsadi Damanik melalui Sekda Donver Panggabean menyampaikan jawabannya terhadap pandangan umum fraksi-fraksi tersebut.

Dalam pandangan umum 4 Fraksi yang membahas persoalan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Susulan di Kota Siantar, Seperti Fraksi Indonesia Raya, dalam nota jawabannya Wali Kota yang dibacakan Donver Panggabean menyebutkan, secara pengkajian hukum untuk Pilkada Siantar, secara teknis pelaksanaannya merupakan tanggung jawab dari Komisi Pemilihan Umum Daerah setempat.

"Untuk kajian dasar hukum pelaksanaan berpodaman pada Undang-Undang (UU) dan peraturan yang ditetapkan KPU-RI. Pemko akan tetap berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait dengan terselenggaranya pelaksanan Pilkada dimaksud,"' sebut Donver.

Menyangkut validasi data pemilih, hal tersebut sesuai dengan isi Pasal 58 ayat 1 Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2015 atau yang lebih dikenal dengan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) yang digunakan adalah DP4 yang telah dikonsolidasikan, diverifikasikan dan divalidasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Hal itu juga dijawab Wali Kota terkait pandangan umum Fraksi Golkar, mengenai penganggaran Pilkada tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 51 Tahun 2015.

Pemko Siantar berkomitmen untuk mendukung suksesnya pelaksanaan Pilkada Susulan Tahun 2016. Sedangkan KPUD dalam menjalankan teknis proses Pilkada tetap berpedoman pada UU Pilkada dan Peraturan KPU RI.

Dalam hal penganggaran pelaksanaan Pilkada dibebankan pada APBD Kota Siantar yang telah diatur dalam Permendagri Nomo 51 Tahun 2015 tentang pengelolaan dana kegiatan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.


Pandangan Umum Fraksi Demokrat yang menyebutkan agar berhati-hati dalam penyelenggaran Pikada Susulan, Wali Kota menjawab bahwa data tersebut dari Dinas Kependudukan dan Catata Sipil (Disdukcapil) dan sesuai dengan UU Nomor 51 Tahun 2015.


"Validasi data kependudukan atau yang lebih dikenal dengan DP4 yang nantinya digunakan sebagai bahan penyusunan daftara pemilih untuk pemilihan adalah data dari Disdukcapil yang telah dikonsilidasikan, diverifikasi dan divalidasi Mendagri," ucapnya.


Sementara pandangan umum Fraksi PAN Pembangunan Sejahtara tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), bahwa hal itu telah dihimbau Pemko Siantar. Dalam menjaga netralitas ASN, perangkat kelurahan, Rukun Tetangga/ Rukun Warga (RT/RW) baik langsung maupun tidak langsung, Pemko Siantar tetap dan terus menghimbau serta membina PNS untuk tetap menjaga netralitas sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. (M.Ir)

About Kareem

KAMI Pewarta Pantau Terkini Menolak Berita Hoaks Tanpa data yang aKurat dan Opini yang tidak Membangun .
«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments