DAERAH

DERAP

Cat-3

Cat-4

» » Bupati Humbahas Sampaikan Pertanggung Jawaban APBD Tahun 2015

PANTER – HUMBAHAS, Setelah laporan keuangan Pemkab Humbang Hasundutan (Humbahas) selesai diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan 1 September 2016, Bupati Dosmar Banjarnahor mengajukan nota pengantar pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran  2015 melalui sidang paripurna DPRD yang dilaksanakan pada Selasa (25/10).

Dalam nota pengantarnya, Dosmar menjelaskan, bahwa hubungan perbandingan APBD dengan realisasi anggaran setelah Perubahan APBD tahun 2015 dari sisi pendapatan sebesar Rp 810.160.594.865, dengan realisasi Rp 774.264.084.398 atau 95,57 persen. Sedangkan realisasi APBD dari sisi belanja dan transfer sebesar Rp 879.875.105.866, dengan realisasi belanja Rp 719.163.742.087 atau mencapai 81,73 persen.

Dari sisi transfer bantuan keuangan desa dan bantuan keuangan lainnya sebesar Rp 53.262.313.437, dengan capaian realisasi sebesar 99,76 persen yakni Rp 53.134.919.920.

Sementara dari sisi pembiayaan, penerimaan pembiayaan daerah hanya bersumber daripenggunaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun berkenaan sebesar Rp 125.726.853.911. 

"Sedangkan pengeluaran pembiayaan tidak ada terealisasi dari jumlah anggaran sebesar Rp 2.750.029.473," papar Dosmar di hadapan 25 anggota DPRD Humbahas saat sidang paripurna.


Untuk realisasi pos-pos pendapatan, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) itu hanya sebesar Rp 35.237.805.568. Namun, PAD tersebut mengalami peningkatan 122,77 persen dari tahun 2014 yakni sebesar Rp 28.702.909.791. 

Rincian pendapatan tersebut, meliputi pendapatan pajak daerah sebesar Rp 4.787.334.871. pendapatan retribusi  Rp 4.309.655.604. Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah sebesar Rp 4.123.068.317, dan pendapatan lain-lain yang sah Rp 22.017.746.776.


Sementara realisasi pendapatan transfer selama tahun 2015, lanjut Dosmar, tercapai sebesar Rp 688.152.694.930 atau mencapai 94,21 persen dari anggaran Rp 730.457.694.574 yang bersumber dari transfer pemerintah pusat Rp 593.461.102.765.

"Transfer pemerintah pusat lainnya atau dana penyesuaian sebesar Rp 73.993.500.000, dan transfer pemerintah daerah lainnya dari pendapatan bagi hasil pajak dari provisi Rp 20.698.092.165," imbuh Dosmar.

Tentang realisasi pos-pos belanja daerah dan transfer, Dosmar mengatakan, bahwa realisasi belanja mencapai Rp 719.163.742.087.

"Belanja itu terdiri dari belanja operasi, belanja modal dan belanja tak terduga," tandasnya.

Terakhir, untuk belanja pegawai realisasi sebesar Rp 360.637.953.588, belanja barang  dan jasa Rp 135.639.428.311, belanja hibah Rp 24.419.310.153, serta belanja bantuan sosial Rp 674.352.000. Sedangkan transfer bantuan keuangan desa dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD) realisasi sebesar Rp 53.143.919.920. Dan untuk belanja modal realisasi untuk belanja tanah sebesar Rp 2.306.877.670, belanja peralatan Rp 26.955.263.626, belanja bangunan dan gedung Rp 41.722.140.458, belanja jalan, irigasi dan jaringan senilai Rp 124.342.757.438.


"Untuk belanja aset tetap lainnya, realisasi senilai Rp 898.157.781, dan belanja tidak terduga senilai Rp1.517.501.062. Masih banyak yang perlu kita sempurnakan dalam pelaksanaan program kegiatan ke depan. Harapan kami, semua pihak dapat mendukung dan memanfaatkan seluruh potensi agar daerah ini lebih maju lagi," harap Dosmar. (CRA)
«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

Penulis atau Editor Kareem

Kami Wartawan Pantau Terkini Menolak Berita Hoaks

kesehatan

Feature

video

Cat-5

Cat-6