FOKUS

Panter Streaming

Nusantara

DAERAH

Derap TNI & Polri

HUKUM

PERISTIWA

Advertorial

» » » » 80% Pekerjaan Dinas PU Kab. Asahan Jadi Temuan BPK, Pemuda dan Mahasiswa Sepakat Anggap "Koruptor" sebagai "Binatang"



PANTER – ASAHAN, Puluhan Mahasiswa dan Pemuda Kab. Asahan yang tergabung dalam GERAKAN BERSATU ANTI KORUPSI terdiri dari lembaga FAM RI, GMPII, GEMPPUR, KOMPAK, GEBRAK , PERMAK yang diketuai oleh BAMBANG H.S melakukan aksi unjuk rasa damai di depan kantor Dinas Pekerjaan Umum Kab. Asahan pada Kammis (20/10).

Unjuk Rasa tersebut dipimpin oleh BAMBANG H.S selaku Koordinator aksi, Mereka menilai ada banyak Intrik yang diduga penuh dengan kasus korupsi oleh Kadis P.U Kab. Asahan. Bahkan mereka menyatakan bahwa 80% kegiatan dinas Pekerjaan Umum Kab. Asahan menjadi temuan BPK, dugaan adanya pungli uang pengaman proyek dari pihak rekanan sebesar 3% yang diduga atasperintah Kadis P.U Kab. Asahan, dan adanya dugaan pembatalan sepihak pemenang pelelangan tender yang mengakibatkan terhambatnya pembangunan kab.asahan pada tahun 2016.

Massa meneriakkan Usir Taswir selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum, dari Kab. Asahan karena kinerja kepemimpinannya diduga penuh dengan intrik korupsi dalam menjalankan tugas sebagai kepala dinas Pekerjaan Umum Kab. Asahan apa bila tidak mampu mempertanggung jawabkan semua yang di pertanyakan padanya.

BAMBANG H.S. dalam orasinya menyatakan “tidak ada kompromi dengan para pelaku dan perusak negara terkhusus penyebab terjadinya pemborosan negara maupum kerugian negara yang terjadi di P.U Kab. Asahan. Hal ini tentu sesuai dengan fakta bahwa 80% temuan BPK terjadi di Dinas Pekerjan Umum kabupaten Asahan di tahun 2014, dan temun BPK tersebut telah melakukan pemborosan anggaran sebab kepala dinas pekerjaan umum (TSWR) tidak optimal dalam melakukan pengawsan dan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan dilingkungan kerjanya”. Ucapnya.

“siapa yang melakukan kegiatan KKN dalam menjalankan Tugas, kami Nilai sama derajatnya seperti binatang yang tak memiliki otak, kemerdekaan yang menelan korban pihak pahlawan tujuannya untuk mencerdaskan dan Mensejahtrakan Rakyat, bukan untuk KKN, Jadi Oknum Yang kami duga korupsi bahkan 80% pekerjaannya masuk temuan BPK itu sudah kami anggap Binatang” Pungkasnya diikuti teriakan "sepakat" oleh seluruh Massa Unjuk Rasa.

“kami Meminta penjelasan pada beberapaa item kegiatan yang kami duga mengakibatkan kerugian negara yakni pada pekerjaan pengerasan aspal (Hotmix) yg tidak sesuai dengan kontrak senilai Rp.283.344.452.30. Kelebihan perhitungan pekerjaan bekisting pada lanjutan pasar inpres 1 pada dinas PU senilai Rp.330.804.007.06. Kelebihan pembayaran pada lanjutan pembangunan masjid agung kisaran pada dinas PU senilai Rp. 1.565.707.088.17”. pungkasnya.

Aksi kelompok Mahasiswa dan Pemuda di depan kantor Dinas Pekerjaan Umum kab. Asahan tersebut tidak mendapatkan tanggapan dari pihak terkait dengan dalih kadis izin tidak masuk kantor namun massa bersih keras meminta bukti surat keterangan izin kepada oknum PNS yang merespon aksi mereka, Namun Oknum Tersebut tidak memiliki Ijin tsb. Massa menilai bahwa Oknum TSb tidak memiliki kapasitas yang layak untuk menerima aspirasi mereka, sehingga para pendemo melanjutkan aksi dan berorasi di depan kantor Bupati Asahan.

Unjuk rasa mereka di kantor bupati Asahan tidak mendapat sambutan oleh pihak kantor bupati Asahan, bahkan tidak ada satupun perwakilan yang menerima pendemo. Massa yang geram kembali melanjutkan aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD kab. Asahan hal serupa juga ditemukan, seorang oknum DPRD mengatakan bahwa sedang ada rapat paripurna di kantor DPRD namun pendemo tidak patah semangat dan melanjutkan aksinya di tugu imam bonjol untuk mengabarkan kepada masyarakat umum bahwa banyak hal yang tidak benar pada sistem birokrasi pemerintahan kabupaten asahan. Kemudian para pendemo membubarkan diri dan BAMBANG H.S. Mengatakan bahwa akan melaksanakan aksi unjuk rasa lanjutan.

“saya akan lanjutkan Aspirasi kami sampai kapanpun dan kemanapun, apa bila aspirasi kami tidak juga mendapat respon dari pihak – pihak yang berkompeten maka kami siap menyampaikan ke MABES POLRI, Karena hari ini kami menduga Pihak KAJARI, POLDA dan Pihak – pihak lainnya cendrung tidak berkerja dengan baik terkhusus di seluruh dataran SUMUT” ucapnya saat di temui di warung Pergerakan.

Ahmad Sofwan Berkomentar Terkait Unjuk Rasa Mereka “memang amat banyak kegandrungan yang semarak di Dinas Pekerjaan Umum Kab. Asahan, Bahkan terkesan ada unsure pembiaran oleh banyak pihak yang notabenenya adalah Penegak Hukum, tidak Ada satu kasuspun terselesaikan dengan baik dan bener, Oknum Kadis P U Kab. Asahan Terkesan kebal hokum terbukti banyak aduan dari berbagai lembaga hanya menjadi sampah di kantor – kantor penegak hokum.

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments: