DAERAH

DERAP

Cat-3

Cat-4

» » » Disepakati Pansus Tiga, Hendrik Sahkan Raperda Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok

PANTER | Depok, Dengan ditandatanganinya Perda, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok Hendrik Tangke Allo resmi mengesahkan persetujuan Raperda  Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok yang dilakukan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Depok, Jalan Boulevard Raya, Kota Kembang, Selasa (23/8/2016).

Hendrik menyatakan, bahwa Raperda itu telah disepakati juga oleh Pansus Tiga (Panitia Khusus Tiga) DPRD Depok dengan beberapa kegiatan yang telah dilakukan sebelumnya.

“Semua ini telah disusun dan dirangkum dari sidang ketiga sebelumnya yang sudah ditelaah fokus masalahnya dalam pembahasan akhir tersebut, sehingga  keluarlah kesepakatan penandatanganan Perda,” ungkapnya.

Senada dengan itu, Ketua Pansus Tiga DPRD Kota Depok, T. Farida Rachmayanti menyatakan, bahwa kesepakatan Raperda yang akan dilanjutkan menjadi Perda tersebut telah melalui beberapa kegiatan yang sudah disampaikan oleh fraksi-fraksi beberapa waktu lalu.

“Pertama saat pembahasan awal yang menghadirkan OPD terkait untuk membedah pasal-pasa dengan memperhatikan konsiderasi dari berbagai fraksi, kedua dalam kegiatan menindaklanjuti pembahasan awal kami telah melakukan konsultasi dan koordinasi ketiga Kementerian,” tegasnya.

Ketiga Kementerian tersebut, lanjutnya, meliputi Kementerian Pendayagunaan Aparatur  Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

“Kegiatan terakhir, kami melakukan pembahasan akhir yang menghadirkan kembali OPD terkait dengan Raperda Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok,” papar Ketua Pansus dalam sambutannya.

Oleh karena itu, DPRD pun berharap dengan diberikannya keputusan persetujuan ini akan membuat peningkatan Pemerintah dan Perangkat Daerahnya untuk melayani masyarakat serta dapat mengemban amanatnya dengan baik.

Seperti diketahui, isi Raperda tersebut terkait satu Dinas yang dipecah menjadi dua, yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Sosial yang dipecah menjadi Dinas Ketenagakerjaan dan Dinas Sosial. Sedangkan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) dan Badan Lingkungan Hidup (BLH) dilebur Menjadi Dinas Kebersihan dan Lingkungan. (Meida/ Vidyanita/  Ed: Siti Rahma – Diskominfo)
«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

Penulis atau Editor Ppwi Kota Depok

Kami Wartawan Pantau Terkini Menolak Berita Hoaks

kesehatan

politik

dewan

video

Cat-5

Cat-6