Daerah sedang Defisit Anggaran, Kalau Tunjangan Naik, Apa Kata Dunia?
PANTER | Samarinda,  Meski Presiden Joko Widodo sudah menjanjikan akan menaikan pendapatan anggota DPRD, bukan berarti tidak memikirkan kepentingan konstituen dan masyarakat.

- Apalagi, situasi keuangan di Provinsi Kaltim sedang defisit dan memerlukan efesiensi penggunaan dan pengelolaan keuangan daerah. Ini dikatakan Bendahara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kaltim, Samsun.

"Ini kabar yang postif. Tetapi, bagaimana dengan kondisi daerah yang sedang defisit? Apa kata dunia?" ucap Samsun, anggota Komisi III DPRD Kaltim, kepada Tribun, Minggu (4/9/2016).----------- Menurut Samsun, meski sudah dijanjikan Presiden Jokowi, bukan berarti Samsun menyikapi kabar tersebut dengan suka cita.

Melainkan, bagaimana mengatasi kondisi defisit keuangan saat ini dan memenuhi kebutuhan masyarakat dari segi infrastruktur dan transportasi, energi serta air bersih.

"‎Kan sudah disampaikan Presiden. Kenaikan tunjangan, menyesuaikan keuangan daerah. Kalau keuangan daerah defisit, mau dipaksakan? Kan tidak mungkin," ucap Samsun.

Kendati demikian, meski Rancangan Peraturan Pemerintah usulan kenaikan tunjangan anggota DPRD tinggal diteken Presiden Jokowi, DPRD Kaltim yang pernah mengajukan kenaikan tunjangan, terpaksa dibatalkan.

"Seperti kendaraan dinas anggota Dewan. Itu sudah dibatalkan. Dan beberapa usulan tunjangan seperti komunikasi, rumah, ditunda. Itu saja ditunda, karena anggarannya defisit. Bagaimana dengan kenaikan tunjangan yang disetujui pemerintah pusat, kembali dengan kemampuan keuangan. Kalau keuangan tidak cukup mampu, yang ditunda lagi," paparnya.(*)
«
Next

Newer Post

»
Previous

Older Post


Cat-1

Cat-2

Cat-3

Cat-4

» » » Daerah sedang Defisit Anggaran, Kalau Tunjangan Naik, Apa Kata Dunia?

PANTER | Samarinda,  Meski Presiden Joko Widodo sudah menjanjikan akan menaikan pendapatan anggota DPRD, bukan berarti tidak memikirkan kepentingan konstituen dan masyarakat.

- Apalagi, situasi keuangan di Provinsi Kaltim sedang defisit dan memerlukan efesiensi penggunaan dan pengelolaan keuangan daerah. Ini dikatakan Bendahara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kaltim, Samsun.

"Ini kabar yang postif. Tetapi, bagaimana dengan kondisi daerah yang sedang defisit? Apa kata dunia?" ucap Samsun, anggota Komisi III DPRD Kaltim, kepada Tribun, Minggu (4/9/2016).----------- Menurut Samsun, meski sudah dijanjikan Presiden Jokowi, bukan berarti Samsun menyikapi kabar tersebut dengan suka cita.

Melainkan, bagaimana mengatasi kondisi defisit keuangan saat ini dan memenuhi kebutuhan masyarakat dari segi infrastruktur dan transportasi, energi serta air bersih.

"‎Kan sudah disampaikan Presiden. Kenaikan tunjangan, menyesuaikan keuangan daerah. Kalau keuangan daerah defisit, mau dipaksakan? Kan tidak mungkin," ucap Samsun.

Kendati demikian, meski Rancangan Peraturan Pemerintah usulan kenaikan tunjangan anggota DPRD tinggal diteken Presiden Jokowi, DPRD Kaltim yang pernah mengajukan kenaikan tunjangan, terpaksa dibatalkan.

"Seperti kendaraan dinas anggota Dewan. Itu sudah dibatalkan. Dan beberapa usulan tunjangan seperti komunikasi, rumah, ditunda. Itu saja ditunda, karena anggarannya defisit. Bagaimana dengan kenaikan tunjangan yang disetujui pemerintah pusat, kembali dengan kemampuan keuangan. Kalau keuangan tidak cukup mampu, yang ditunda lagi," paparnya.(*)
«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

About the Author Ppwi Kota Depok

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

Nasional

video

video

kesehatan

Kesehatan

Cat-5

Cat-6