DAERAH

DERAP

Cat-3

Cat-4

» » » » Rencana Terminal Terpadu Kota Depok Mangkrak, Kenapa Tak di Kenakan Sanksi Administratif ?

PANTER | DEPOK - Proyek senilai Rp 1,3 triliun itu mangkrak bahkan menjadi kumuh dan menyeramkan bagi pejalan kaki apalagi jika pulang kantor  sore hari "Waduh kami lebih baik turun di Stasiun Depok Lama masih ramai dan tak jauh dari Angkot " papar Wati Karyawati warga Perum-perumnas Depok 2 Tengah dan juga para pengguna Kereta yang hendak pergi ke Jakarta sore hari lebih suka turun di bawah Fly Over Arief Rahman Hakim.  

Sejak dikeluarkannya IMB proyek terminal tersebut oleh Pemkot Depok Awal januari 2016 hingga akhir agustus belum juga nampak akan adanya pelaksanaan pekerjaan di seputar terminal hingga Stasiun Depok .  

Juru bicara PT Andyka Investa Muttaqin memaparkan pada beberapa media diakhir bulan januari dan dikutip oleh media Warta Kota sudah dalam persiapan guna memulai pengerjaan proyek dan penyusunan jadwal schedule pengerjaan hingga lengkap termasuk target penyelesaian Menurut Muttaqin sebagai Juru Bicara dari PT Andyka Investa pada Warta Kota 

"Rencana pengerjaan awal kita akan bangun jalan utama dulu dari pintu masuk terminal sampai tembus ke halaman stasiun kereta api," kata Muttaqin. 
Dari jalan utama itu, kata dia, juga menghubungkan dengan pintu keluar terminal ke Jalan Arif Rahman Hakim.

Karenanya, kata dia, jalan utama itu nantinya akan berfungsi untuk pengalihan arus kendaraan, saat konstruksi awal bangunan terminal mulai dibangun.

Dimana jika biasanya pintu masuk dan pintu keluar kendaraan dari dan ke terminal ada di sisi Jalan Margonda yang berdampingan, nantinya dengan jalan utama ini maka pintu keluar terminal, diarahkan ke Jalan Arif Rahman Hakim di sisi utara terminal.

"Jadi angkutan yang keluar dari terminal tidak lagi melalui pintu keluar di Jalan Margonda tetapi di Jalan Arif Rahman Hakim. Sementara pintu keluar di Jalan Margonda akan kami tutup untuk kebutuhan pembangunan konstruksi awal," kata dia.

Menurutnya untuk pengerjaan konstruksi lahan terminal akan dilakukan saat jalan utama selesai dibangun.

Muttaqin berharap tim teknis segera selesai menyusun schedule pengerjaan terminal sehingga pengerjaan sudah bisa dilakukan paling lambat Februari mendatang.

Ia menjelaskan pengerjaan terninal yang menelan dana Rp 1,3 Triliun itu ditargetkan akan selesai dalam 5 tahun.

Terminal kata dia akan terintegrasi dengan Stasiun KA dalam satu bangunan besar yang dilengkapi pendingin ruangan dengan segala fasiltas modern lainnya mulai layar LCD untuk informasi dan pengumuman sampai eskalator.

Selain itu terminal dilengkapi mega super blok komersil, serta hotel dan apartemen 30 lantai.

Seperti diketahui IMB mega proyek Terminal Terpadu Kota Depok akhirnya ditandatangani Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail di akhir masa jabatannya 15 Januari lalu.

PT Andyka Investa selaku pengembang cukup lama menantikan keluarnya IMB yang sebelumnya terkendala belum rampungnya izin site plan.

Karenanya pengerjaan terminal yang direncanakan dimulai Desember 2015 lalu, molor dan baru akan dimulai tahun 2016 ini.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Depok, Gandara Budiana mengatakan, walau molor, pihaknya sangat yakin pengerjaan proyek terminal Depok ini akan lancar dan sudah dikerjakan awal tahun 2016.

Menurutnya untuk perizinan dan dokumen berupa izin analisis dampak lalu lintas atau Andalalin, yang jadi kewenangannya sudah diberikan Dishub Depok ke investor sejak pertengahan 2015 lalu.

Dari sana, katanya, telah dijadikan dasar untuk pengajuan izin amdal, site plan, dan akhirnya IMB.

"Izin dan dokumen dari Dishub sudah lengkap kami berikan semuanya. Jadi sekarang pembangunannya akan dimulai awal tahun 2016 ini," kata Gandara.

Seperti diketahui mega proyek Terminal Terpadu Kota Depok di lahan seluas 2,5 hektar di sisi Jalan Margonda, merupakan proyek kerjasama antara Pemkot Depok dengan PT Andyka Investa, selaku investor dan pengembang.

Nilai investasi yang ditanamkan PT Andyka Investa adalah senilai Rp 1,3 Triliun, dengan sistem kontrak bangun guna serah (BGS) selama 30 tahun. Dengan nilai investasi yang sangat besar itu, nantinya pengembang akan membangun terminal bus dan angkutan yang terintegrasi dengan Stasiun KA Depok.

Terminal ini akan memiliki mega super blok berupa pusat komersil, hotel dan apartemen 30 lantai.

Bahkan terminal dirancang dan diklaim menjadi terminal modern yang fasilitas dan kenyamanannya setara dengan bandara.

Pembangunan terminal modern ini diperkirakan akan memakan waktu selama sekitar 5 tahun.

Dengan kontrak kerjasama sistem bangun guna serah (BGS) selama 30 tahun, maka selama 30 tahun ke depan sejak dimulainya pembangunan, semua asset di terminal menjadi hak, tanggung jawab dan pengelolaan pengembang.

Setelah 30 tahun, barulah semua asset yang dibangun PT Andyka Investa mulai dari super blok, apartemen dan hotel, diserahkan kembali ke Pemkot Depok.

Selain itu selama 30 tahun dimana semua pengelolaan dibawah tanggung jawab pengembang, Pemkot Depok tetap akan menerima fee atau nilai kontribusi dari pengembang atau investor sebesar Rp 1,1 Miliar pertahunnya.

Hitungan fee atau nilai kontribusi ini berdasarkan Peraturan Kementerian Keuangan (Permenkeu) Nomor 78/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara.

Sayangnya Proyek Mega Milyar tersebut tidak ada bau-baunya bahkan menjadi kendala dan nampak sembraut di bibir jalan Margonda serta tumbuhnya terminal-terminal bayangan dibeberapa tempat seperti lampu merah ARH - Margonda dan ARH jalan Baru Dewi Sartika yang sudah terpantau karena adanya  DLlAJ yang meminta retribusi kepada Angkot dan Mobil Angkutan lainnya.

Sedangkan dalam Peraturan Kementerian Keuangan (Permenkeu) Nomor 78/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara. sbb

Prinsip Umum Pemanfaatan Barang Negara Pemanfaatan Barang Negara dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara.

Pemanfaatan Barang Negara dilakukan dengan memperhatikan kepentingan negara dan kepentingan umum

Pemanfaatan Barang Negara dilakukan dengan tidak mengubah status kepemilikan Barang Negara.

Barang Negara yang menjadi objek pemanfaatan harus ditetapkan status penggunaannya oleh pengelola barang/pengguna barang.

Biaya pemeliharaan dan pengamanan Barang Negara serta biaya pelaksanaan yang berkaitan dengan pemanfaatan Barang Negara dibebankan pada mitra pemanfaatan.

Penerimaan negara dari pemanfaatan Barang Negara merupakan penerimaan negara yang wajib disetorkan seluruhnya ke rekening kas umum negara.-------- Barang Negara yang menjadi objek pemanfaatan dilarang dijaminkan atau digadaikan

Pihak Pelaksana Pemanfaatan Barang Negara.

Pihak yang dapat melakukan Pemanfaatan Barang Negara: 

Pengelola Barang Pengelola barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Negara, untuk Barang Negara yang berada pada Pengelola Barang (“Pengelola Barang”).

Pengguna Barang Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Negara dengan persetujuan Pengelola Barang, untuk Barang Negara yang berada pada Pengguna Barang (“Pengguna Barang”). 

Objek Pemanfaatan Barang Negara

Objek pemanfaatan Barang Negara meliputi: 

tanah dan/atau bangunan; dan selain tanah dan/atau bangunan, yang berada pada Pengelola Barang/Pengguna Barang. Objek pemanfaatan Barang Negara yang dimaksud di atas dapat dilakukan untuk sebagian atau seluruhnya. 

Bentuk Pemanfaatan Barang Negara

Bentuk pemanfaatan Barang Negara berupa:

Sewa Sewa adalah pemanfaatan Barang Negara oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.

Pinjam Pakai Pinjam Pakai adalah penyerahan penggunaan barang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang.

Kerja Sama Pemanfaatan Kerja Sama Pemanfaatan (“KSP”) adalah pendayagunaan Barang Negara oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan negara bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya.

Bangun Guna Serah Bangun Guna Serah (“BGS”) adalah pemanfaatan Barang Negara berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.

Bangun Serah Guna Bangun Serah Guna (“BSG”) adalah Pemanfaatan Barang Negara berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.

Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (“KSPI”) adalah kerja sama antara pemerintah dan badan usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mitra Pemanfaatan Barang Negara

Pemilihan mitra pemanfaatan Barang Negara dilaksanakan melalui tender. Tender adalah pemilihan mitra guna pengalokasian hak pemanfaatan Barang Negara, melalui penawaran secara tertulis untuk memperoleh penawaran yang paling tinggi. 

Tahapan tender meliputi:

pengumuman; pengambilan dokumen pemilihan; pemasukan dokumen penawaran; pembukaan dokumen penawaran; penelitian kualifikasi; pemanggilan peserta calon mitra; pelaksanaan tender; dan pengusulan dan penetapan mitra pemanfataan Barang Negara.

Jika tender tersebut gagal maka pemilihan akan dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut: 

Tender ulang dengan paling sedikit 3 (tiga) orang peserta calon mitra, proses dilanjutkan dengan mekanisme tender; Apabila peserta calon mitra kurang dari 3 (tiga) peserta, maka panitia pemilihan menyatakan bahwa tender ulang gagal dan selanjutnya melakukan seleksi langsung.

Dalam hal peserta calon mitra yang mengikuti Tender ulang kurang dari 2 (dua) peserta, maka panitia pemilihan menyatakan bahwa tender ulang gagal dan selanjutnya melakukan penunjukkan langsung.

Pejabat/pegawai pada kementerian/lembaga atau pihak yang memiliki hubungan keluarga, baik dengan Pengelola Barang/Pengguna Barang, tim pemanfaatan, maupun panitia pemilihan, sampai dengan derajat ketiga dilarang menjadi calon mitra.

Jangka Waktu Pemanfataan Barang Negara

Jangka waktu sewa Barang Negara paling lama 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian dan dapat diperpanjang dengan persetujuan dari Pengelola Barang.

Jangka waktu pinjam pakai paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali. Jangka waktu KSP paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian KSP ditandatangani dan dapat diperpanjang. Namun, untuk penyediaan infrastruktur (i) transportasi, (ii) jalan, (iii) sumber daya air, (iv) air minum, (v) air limbah, (vi) telekomunikasi, (vii) ketenagalistrikan, serta (viii) minyak dan/atau gas bumi diberikan paling lama 50 (lima puluh) tahun sejak penandatanganan perjanjian KSP dan dapat diperpanjang. 

Jangka waktu BGS/BSG paling lama 30 (tiga puluh) tahun terhitung sejak penandatanganan perjanjian dan tidak dapat diperpanjang. 

Jangka waktu KSPI paling lama 50 (lima puluh) tahun dan dapat diperpanjang. Namun, perpanjangan jangka waktu KSPI tersebut hanya dapat dilakukan dalam hal terjadinya government force majeure, seperti dampak kebijakan pemerintah yang disebabkan oleh terjadinya krisis ekonomi, politik, sosial, dan keamanan.

Sanksi

Mitra dapat dikenakan sanksi administratif berupa surat teguran, surat peringatan dan denda.

Dalam hal Barang Negara yang dimanfaatkan tidak dipelihara dengan baik, mitra harus melakukan memperbaiki sampai pada kondisi sesuai dengan yang diperjanjikan. 

Perbaikan tersebut harus sudah diselesaikan paling lambat pada saat berakhirnya masa pemanfaatan Barang Negara.

Dalam hal Barang Negara yang dimanfaatkan tersebut hilang, maka mitra wajib mengganti objek pemanfaatan dan hasil pemanfaatan Barang Negara dengan barang yang sama atau barang yang sejenis dan setara. 

Penggantian tersebut wajib dilakukan paling lambat pada saat berakhirnya pemanfaatan Barang Negara.

Dalam hal perbaikan dan/atau penggantian Barang Negara tidak dapat dilakukan, mitra membayar biaya perbaikan dan/atau penggantian tersebut secara tunai. Pembayaran biaya dilakukan dengan cara menyetorkan ke rekening kas umum negara. (DJ) 
Sumber berita : http://wartakota.tribunnews.com/2016/01/29/ini-pengerjaan-awal-mega-proyek-terminal-terpadu-depok?page=5 
«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

Penulis atau Editor Panter Redaksi

Kami Wartawan Pantau Terkini Menolak Berita Hoaks

kesehatan

politik

dewan

video

Cat-5

Cat-6