DAERAH

DERAP

Cat-3

Cat-4

» » » » Polresta Balikpapan Pilih Irit Bicara Daripada Barbuk Hilang Tertaut Dugaan Korupsi RPU

PANTER | Balikpapan - Penyelidikan dugaan korupsi pengadaan lahan rumah potong unggas (RPU) di Jalan Soekarno-Hatta, Km 13, Kelurahan Karang Joang, Balikpapan Utara hingga semester pertama 2016 belum membuahkan hasil. Hingga kemarin (21/8), kasus tersebut masih mengendap di Polres Balikpapan. Polisi enggan membeberkan kapan kasus ini dilimpahkan ke Kejari Balikpapan untuk disidangkan.

"Kalau masalah tipikor (Tindak Pidana Korupsi) kita bisanya pada saat sudah tahap dua baru kami ekspose," kata Kasat Reskrim AKP Kalfaris TR Lalo didampingi Iptu Suharto, humas Polres Balikpapan. Ketika tersangka dan barang bukti sudah diserahkan kemudian dilanjutkan ke tahap penuntutan, Kalfaris menyebut sudah ranah publik dan akan dibuka di persidangan. Mengenai alasannya Polres Balikpapan enggan membeberkan progres penanganan perkara ini, Kalfaris memilih tak berkomentar banyak.

"Karena kalau dari awal kita ekspose, barang buktinya bisa dihilangkan," ucapnya. Saat ditanya ditanya kapan target perkara tersebut rampung, Kalfaris kembali irit bicara. "Target kami secepatnya, doakan ya mudah-mudahan cepat selesai," tuturnya. Di pihak lain, Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Balikpapan Rahmad Isnaini mengatakan, pihaknya masih menunggu proses pemeriksaan yang dilakukan Polres Balikpapan. “Kami tetap monitoring, untuk perkembangan kasusnya (RPU) bukan di kami,” katanya.

Rahmad mengatakan, untuk mempercepat penyelesaian perkara, bantuan informasi masyarakat sangat dibutuhkan. "Bisa datang langsung ke kantor," jelasnya. Selanjutnya, informasi yang diberikan akan ditindaklanjuti untuk mendalami kebenaran laporan tersebut. Sekaligus mencari indikasi awal adanya penyelewengan anggaran dan kekuasaan.

Sebagaimana diketahui, bau amis pengadaan lahan RPU di Jalan Soekarno-Hatta, Km 13, Kelurahan Karang Joang, Balikpapan Utara mengemuka dalam draf Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2015. Di mana anggaran untuk pengadaan lahan RPU tertulis Rp 2,5 miliar. Namun dalam APBD 2015 sendiri anggarannya menjadi Rp 12,5 miliar. Selanjutnya, dalam laporan realisasi anggaran semester pertama 2015 dan prognosis enam bulan ke depan, anggaran untuk lahan RPU kembali berubah menjadi Rp 12,273 miliar. Ada selisih Rp 227 juta. Padahal, pada kolom realisasi pembayaran di lapangan masih nihil.

Penelusuran Kaltim Post, perencanaan anggaran pengadaan lahan RPU sudah masuk Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang terbit pada Juni 2014 senilai Rp 12,5 miliar. Dalam pembahasan APBD 2015 yang dilakukan pada akhir 2014, setiap SKPD diminta menyusun anggaran menyesuaikan total pagu pada 2014. Namun, dengan alasan anggaran yang terbatas, dalam perencanaan awalnya dicantumkan Rp 3 miliar.

Angka itu kemudian dirasionalisasi kembali menjadi Rp 2,5 miliar untuk mengakomodasi kegiatan lainnya. Namun, ketika asistensi di DPRD, wakil rakyat meminta agar anggaran pengadaan lahan itu dikembalikan sebagaimana KUA-PPAS. Pertimbangannya, dalam KUA-PPAS anggaran senilai Rp 12,5 miliar sudah disesuaikan dengan kebutuhan lahan 6 hektare. Sayangnya, hal ini belum cukup menjawab adanya selisih Rp 227 juta yang tercantum dalam laporan realisasi APBD 2015 semester pertama. (*/frz/riz2/k15) Sumber (ProKaltim.com)
«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

Penulis atau Editor Panter Redaksi

Kami Wartawan Pantau Terkini Menolak Berita Hoaks

kesehatan

video

Cat-5

Cat-6