Select Menu

Slider

Daerah

Hukum

Legislatif

Derap

TNI Manunggal Masuk Desa

Peristiwa

Videos

» » Fakta Integritas PPDB Besih Kota Depok “ Ujian dan Martabat Pendidikan Dibalik Siswa Titipan “
«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

PANTER | Depok, Satuan Pendidikan merupakan institusi pendidikan yang mempunyai peran yang sangat vital untuk menyiapkan sumber daya manusia yang ideal sebagaimana tertuang dalam tujuan
pendidikan Nasional, yaitu “ Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab “.

Untuk memenuhi sumber daya manusia yang berkualitas tinggi dalam penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ( Iptek ) yang didasari nilai keimanan dan ketakwaan ( Imtak ),
siswa salah satu komponen yang memegang peranan penting dalam keberhasilan pengelolaan satuan pendidikan.

Selain itu, tahap awal dalam rangka mencapai keberhasilan pelaksanaan program Pemerintah perlu sekali adanya sistem seleksi penerimaan peserta didik baru yang akurat untuk mendapatkan input yang sesuai, oleh karena itu, sebagai agenda rutin tahunan dan sejalan dengan peningkatan kualitas pendidikan maka pelaksanaan penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2016/2017 perlu membuat program khusus. 

Program khusus dimaksud adalah melakukan sistem penerimaan peserta didik baru secara online yang dapat memenuhi kebutuhan siswa didik untuk kelas X yang diharapkan siap untuk mendapat
layanan pendidikan.

II. Dasar
a. Undang- Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 bab XI pasal 40.
b. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005
c. Permendikbud nomor 63 Tahun 2009 tentang sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
d. Juknis Pelaksanaan PPDB Kanwil Kementerian Pendidikan Nasional
e. Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Tupoksi Dinas Pendidikan
f. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
g. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok Nomor 421/1553/Disdik Tentang Petunjuk Teknis dan Susunan Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun 2012.
h. Peraturan Walikota Depok Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru.
i. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok Nomor 421/116/Disdik TAHUN 2013 Tentang Petunjuk Teknis dan Susunan Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun 2013

III. Tujuan
a. Adanya sebuah sistem penerimaan peserta didik yang valid, transparan, dan akuntabel
sesuai dengan tuntutan pelaksanaan
b. Adanya input siswa yang dapat memenuhi syarat sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh Dinas pendidikan 
c. Mendapatkan input siswa yang kompeten, terampil dan berkualitas baik secara intelektual (IQ), emosional (EQ) dan spiritual (SQ)

IV. Prinsip
Semua anak usia sekolah memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan pada satuan pendidikan.

Pada dasarnya tidak ada penolakan Calon Peserta Didik Baru, bagi yang memenuhi syarat kecuali jika daya tampung tidak mencukupi dan ketentuan waktu proses PPDB telah berakhir. 
Daya tampung untuk tahun pelajaran SMP dan SMA 2016/2017 sesuai tabel pada gambar berita 

V. AZAS
1. Objektif, artinya bahwa Penerimaan Peserta Didik Baru, harus memenuhi ketentuan umum yang telah ditetapkan;
2. Transparan, artinya Penerimaan Peserta Didik Baru bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua peserta didik, untuk menghindarkan hal-hal yang tidak diinginkan
3. Akuntabel, artinya Penerimaan Peserta Didik Baru dapat dipertanggungjawabkan baik prosedur maupun hasilnya;
4. Tidak diskriminatif, artinya Penerimaan Peserta Didik Baru tanpa membedakan suku, golongan, dan status sosial.
5. Kompetitif, artinya Penerimaan Peserta Didik Baru dilakukan melalui seleksi berdasarkan kompetensi yang disyaratkan oleh satuan pendidikan.

VI. PERSYARATAN CALON PESERTA DIDIK
Sesuai dengan Juknis syarat PPDB 

VII. SISTEM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
Sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok Nomor 421/116/Disdik TAHUN 2013 Tentang Petunjuk Teknis dan Susunan Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun 2013

Dengan dasar dan Penandatanganan pakta integritas itu juga disaksikan langsung  Walikota Depok, Muhammad Idris, Kepala Dinas Pendidikan kota Depok, Herry Pansila Prabowo dan jajarannya, Dandim 0508, Letkol  Inf. Slamet Supriyanto, Bimas Polres Depok, Kompol Sugianto, Koordinator bidang penyelesaian laporan Ombudsman RI, Dominikus Dalu, serta Kepala BNN Kota Depok, M. Syarifudin Zuhri.

Dalam isi pakta integritas itu, mereka bersepakat baik secara individu maupun saat menjalankan tugas sebagai kepala sekolah tidak akan melakukan praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. 

Tidak akan melakukan tindakan Maladministrasi atau perbuatan melawan hukum serta menyalahgunakan wewenang. Tidak akan menjual barang apapun kepada siswa baru yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan. Seperti, penjualan seragam sekolah, buku paket dan perlengkapan yang bisa dibeli diluar sekolah. Tidak membebankan biaya pembangunan gedung di sekolah baik saat masuk maupun dalam pelaksanaan tahun ajaran berjalan. Tidak menetapkan iuran komite sekolah atau dana partisipasi dalam jumlah dan waktu tertentu. Tidak akan melakukan kesepakatan apapun dengan orang tua siswa dalam sebuah rapat komite sekolah dan rapat-rapat lainnya untuk menentukan besaran pungutan, kecuali orang tua siswa dengan suka-rela memberikan sumbangan tanpa syarat.

Bersama pengurus komite sekolah berkomitmen untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik disekolah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akan bekerja secara jujur, transparan, professional, dan akuntabel untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai peraturan perundang-undangan. Bersedia dicopot dari jabatan kepsek dengan segala konsekuensinya apabila terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepala SDN Kalibaru 3, Dadi Mulyadi menandatangani pakta integritas disaksikan Walikota Depok, M. Idris, Kadisdik, Herry Pansila, Ombudsman, Dominingus, Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok, Herry Pansila Prabowo usai menyaksikan penandatangan pakta integritas berharap penandatanganan ini bukan hanya sekedar seremonial semata,  tetapi harus diyakini sepenuh hati bahwa ASN harus bersih dari segala kemungkinan korupsi atau gratifikasi, sehingga tercipta pelayanan tulus dan kerja dengan nyaman.

Herry Pansila juga mengajak seluruh kepala sekolah dan Kepala UPT Pendidikan untuk memberikan dedikasi secara total ketika bekerja. Sebab, profesi guru, lanjut Herry, tidak hanya penting bagi kota Depok, tetapi juga bagi negeri ini.

Dia menambahkan, dengan adanya pakta integritas ini mampu menjadi warning seluruh ASN khususnya panitia PPDB untuk tidak melakukan Maladministras dengan demikian  apakah fakta integritas ini hanya seremonial yang kumpul-kumpul para pejabat kota Depok dimana penekanan dari fakta integritas  hanya berlaku untuk ASN saja sedangkan kejadian yang marak dengan siswa titipan akibat jual beli kesempatan diluar dari ASN berlaku ? .

Inilah dilema dan harus bagaimana Dinas Pendidikan kota Depok menyikapi permasalahan yang sedang hingar hingga ada banyak wali murid memaparkan kehawatiran anak merika tidak dapat sekolah di tempat yang telah di janjikan setelah sudah membayar sebanyak jumlah yang telah di sepakati oleh oknum yang hingga hari ini belum ada tindakan hukum yang mengapresiasi peristiwa pelanggaran Fakta Integritas yang di canangkan Walikta bersama Jajaran   (Dj) 

About Panter Redaksi

KAMI Pewarta Pantau Terkini Menolak Berita Hoaks Tanpa data yang aKurat dan Opini yang tidak Membangun .
«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments