Select Menu

Slider

Daerah

Hukum

Legislatif

Derap

TNI Mandiri Manunggal Desa

Peristiwa

Videos

» » » Direktur SDR Laporkan M. Adil Anggota DPR Riau ke Kajagung Terkait Dana Aspirasi Politik
«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

PANTER | Selatpanjang – Direktur Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto melaporkan H. M. Adil anggota DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Propinsi Riau dari Daerah Pemilihan (Dapil) Selatpanjang- Bengkalis ke Kejaksaan Agung (Kejagung). “Senin (1/8/16) lalu, kami sudah resmi laporkan ke Kejagung dan diterima oleh Ibu Retna KR dari Pusat Penerangan Hukum. 


Merasa penyelidikan yang dilakukan penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau mandeg, “dugaan korupsi dana aspirasi” mantan anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti yang kini menjadi anggota DPRD Riau dari Partai Hanura, Muhammad Adil akhirnya dilaporkan ke pihak Kejaksaan Agung (Kejagung).

Dalam siaran persnya, Direktur SDR ini sangat menyayangkan kinerja para penyidik Kejati Riau dalam mengusut kasus dugaan korupsi dana aspirasi juga mantan anggota DPRD Kepulauan Meranti, M Adil. Pasalnya, pihaknya sudah melaporkan kasus tersebut lebih dari satu tahun lalu.

Kejati Riau sendiri, menurut dia, sudah melakukan proses penyelidikan kasus ini berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : PRINT-02/N.4/Fd.1/04/2015 tanggal 07 April 2015, yang ditandatangangi Kepala Kejati (Kajati) Riau, Setia Untung Arimuladi. Ternyata kami tunggu kasusnya jalan ditempat saja alias tidak ada ditindaklanjuti oleh mantan Kejati Riau yang lama Setia Untung Arimulyadi kini menjabat Kejati propinsi Jawa Barat.

Kronologisnya 

Pada 12 Februari 2013, Ketua Yayasan Pendidikan Bangun Negeri Budiman yang beralamat di Selatpanjang, Kabupaten Kepulauan Meranti telah menandatangani surat bernomor 418/YPBN-KM/P2/II/2013,tujukan kepada bupati Kabupaten Kepulauan Meranti dengan cc Kepala Dispenda.

“Dia (Budiman) mengaku telah menerima dana aspirasi yang bersumber dari Dana Bantuan Langsung Hibah Bagian Kesra Pemerintah Kabupaten Meranti sebesar sekitar Rp 500 juta. Dana aspirasi tersebut diketahui merupakan dana aspirasi dari anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti bernama Muhammad Adil,” paparnya.

Namun, imbuh Hari, Budiman mengaku tidak menggunakan dana Rp 500 juta tersebut untuk kepentingan kegiatan yayasan atau kepentingan kegiatan STKIP Kusuma Negara Kelas Selatpanjang. Dana aspirasi tersebut diketahui dicairkan melalui Bank Riau-Kepri Cabang Selatpanjang secara bertahap, yakni dua tahap penarikan.

Semula, pengurus Yayasan Bangun Negeri Kepulauan Meranti dan Pengelola STKIP Kusuma Negara Kelas Selatpanjang berpendapat bahwa bantuan tersebut akan digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana (red. gedung) yang memang sedang dibutuhkan. 

“Anehnya, setelah penarikan, dana tersebut diminta seluruhnya oleh Muhammad Adil agar diserahkan sepenuhnya, yaitu melalui Bendahara Yayasan atas nama Muhammad Yasir. Kala itu, Muhammad Adil memberikan alasan kepada Pengurus STKIP Kusuma Negara bahwa dana tersebut digunakan untuk kegiatan aspirasi lainnya, di luar (seperti mushalla, lembaga, dan lainnya),” ungkap Hari,dilansir dari Riauterkini.

Astagafirullah ya Allah SWT berikanlah Laknat dan kutukan ,hukuman berat kepada oknum anggota dewan tersebut amin. (40 orang baca terkabul) 

Karena merasa tidak menggunakan Dana Aspirasi tersebut, lanjut Hari, maka Pengelola STKIP Kusuma Negara Kelas Selatpanjang merasa perlu memberikan klarifikasi. Surat klarifikasi tersebut ditandatangani di Selatpanjang pada 8 Februari 2013 dengan pihak yang membuat pernyataan bernama Budiman, Muhammad Khozin, Riky Heriyansyah, dan Rezkia Dora.

Kemudian, pada 14 Februari 2014, Nurdin sebagai Ketua DKM Mesjid Babussalam sebagai pihak kedua menandatangani telah menerima dana bantuan belanja hibah/ bantuan sosial dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti sebesar Rp 185 juta untuk digunakan pembangunan masjid. Tetapi dana yang diterima dari anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti Muhammad Adil hanya sebesar Rp 50 juta.

“Pertanyaannya kemudian kemana dana Rp 500 juta yang semestinya diberikan ke Yayasan Bangun Negeri Kepulauan Meranti dan STKIP Kusuma Negara Kelas Selatpanjang serta sisa dana sebesar Rp 135 juta yang akan digunakan untuk membangun masjid?” kata Hari lagi balik bertanya.

Ditempat terpisah Wan Abdullah cu Rosyid mengatakan dengan tegas kami meminta kepada Kepala Kejaksaan Agung, kasus-kasu korupsi yang mandek alias jalan ditempat penanganan oleh Kejati (Kejaksaan Tinggi) ataupun Kejari (Kejaksaan Negeri) segera ambil alih kasus tersebut serta segera ditindak lanjuti.

Menghindari meng ATM kan (red. dana siluman) pelaku calon koruptor oleh oknum Jaksa nakal. Kedua oknum Jaksa berdinas di daerah pelit memberikan upeti/saweran kepada kami (red.saya) segera mutasikan. ketiga oknum Kejati dan Kejari yang mempetieskan kasus dugaan korupsi didaerah segera nonjobkan.

Pemberantasan korupsi tugas pokok cabinet kerja pemerintah Presiden Joko widodo dengan wakil Presiden Jusuf Kalla. Keempat jangan lupa tuh bang H. M. Adil bagi-bagilah dana aspirasi tersebut, ini akibat Mansur alias makan surang/sendiri, ketus Ajisutisyoso Pengamat Korupsi Riau.(didi Ronaldo)   Sumber http://www.pewarta-indonesia.com/berita/hukum/direktur-sdr-laporkan-m-adil-anggota-dpr-riau-kajagung-terkait-dana-aspirasi-politik

About Ppwi Kota Depok

KAMI Pewarta Pantau Terkini Menolak Berita Hoaks Tanpa data yang aKurat dan Opini yang tidak Membangun .
«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments