DAERAH

DERAP

Cat-3

Cat-4

» »Unlabelled » Rakyat Sarmi: Ayo Belajar Korupsi ke Sarmi

PANTER | Jakarta – “Ayo para menteri, anggota dewan, elit politik dan para pejabat di Jakarta yang ingin selamat saat korupsi uang rakyat, mari belajar ke Sarmi. Dijamin kalian aman, bisa lolos dari jeratan hukum.” Itulah kalimat dan pernyataan yang populer di masyarakat Sarmi, Provinsi Papua belakangan ini

Ungkapan itu menyebar cepat dari satu orang kepada yang lain, melalui SMS (Short Message Service), BBM (Blackberry Messenger), WA (WhatsAp), maupun media sosial dan lain sebagainya. Tidak hanya warga di Sarmi saja yang menerima pesan-pesan semacam itu, namun juga sampai ke Jakarta, terutama kepada rekan mereka warga Sarmi yang saat ini ada di Jakarta.

 Pasalnya, Bupati Sarmi Mesak Manimbor, menurut warga masyarakat Sarmi, merupakan sosok cerdas yang dapat dijadikan guru dalam mengajarkan bagaimana strategi korupsi agar tidak terjerat pasal-pasal UU Anti Korupsi. “Bukan hanya lolos dari jeratan hukum, Mesak Manimbor malahan diberikan penghargaan oleh Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo, diaktifkan lagi menjabat sebagai Bupati Sarmi. Artinya, dia diberikan akses lagi untuk mengelola APBD dan bisa korupsi lagi,” demikian celoteh Budi, seorang warga yang meminta namanya disamarkan, kepada Redaksi Koran Online Pewarta Indonesia (KOPI).

Seperti diberitakan di media ini beberapa waktu yang lalu bahwa Bupati Sarmi, Mesak Manimbor, tersangka kasus korupsi APBD Sarmi tahun 2012 sebesar lebih dari 4,1 miliyar, dibebaskan hakim tindak pidana korupsi (tipikor) Jayapura setelah yang bersangkutan mengembalikan uang hasil korupsi tersebut sebesar 4,7 miliyar (baca selengkapnya di sini). 

Berdasarkan surat pernyataan Mesak Manimbor tentang pengembalian uang korupsi itu, Pengadilan Tipikor Jayapura menyatakan Manimbor tidak terbukti korupsi dan mengganjar bebas yang bersangkutan.

 Sebuah fenomena hukum yang aneh. Hakim bersikukuh Manimbor harus dibebaskan, walaupun Pasal 4 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Anti Tindak Pidana Korupsi menyatakan dengan jelas tanpa ragu, bahwa: “Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan pidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3”. Merespon keputusan hakim yang diduga “masuk angin” itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Lebih aneh lagi, tidak berapa lama setelah keputusan hakim tipikor Jayapura atas kasus korupsi Manimbor ini, Kementertian Dalam Negeri Republik Indonesia langsung menerbitkan Surat Keputusan mengaktifkan kembali yang bersangkutan sebagai Bupati Sarmi (selengkapnya baca di sini). Saat ini, sang Bupati sedang melenggang nyaman menyandang jabatan Bupati Sarmi dan konon melakukan intimidasi terhadap para pejabat SKPD dan pegawainya, termasuk kepada para mitra kerja Pemda Sarmi, seperti Dewan Adat Sarmi, Polres Sarmi, dan Satpol-PP Sarmi.

Informasi yang berkembang liar saat ini di kalangan Aparatur Sipil Negara di Sarmi dan masyarakat di wilayah tersebut bahwa bebasnya Manimbor tidak terlepas dari kelihaian yang bersangkutan bersama para oknum pengacaranya mengatur perkara. Tentu saja, mafia pendukung bupati korup itu meliputi oknum-oknum markus (mafia kasus) yang ada di berbagai instansi, mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Kantor Gubernur Papua, Kementerian Dalam Negeri (khususnya Direktorat Jenderal Otonomi Daerah), Kementerian PAN dan ASN, serta jajaran Kementerian Hukum dan HAM.

“Indikasi keterlibatan oknum-oknum dari berbagai instansi pemerintahan, baik di daerah maupun di pusat sangat kuat dan jelas. Dokumen-dokumennya lengkap kita dapatkan,” ujar Max Werinussa, salah satu tokoh masyarakat Sarmi yang ikut mendampingi delegasi Dewan Adat Sarmi bertemu Ketua Umum PPWI Wilson Lalengke, saat menyampaikan kegalauan masyarakat Sarmi menghadapi situasi daerahnya saat ini.

Menanggapi pernyataan sinis rakyat Sarmi seperti dikemukakan di awal berita ini, dan kondisi krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan penegakkan hukum di daerahnya, Wilson Lalengke menyampaikan bahwa masyarakat Indonesia saat ini sudah mulai cerdas, tidak dapat lagi dibohongi dan ditipu oleh oknum-oknum bupati, gubernur, menteri maupun presidennya. “Pernyataan rakyat Sarmi soal para pejabat supaya belajar korupsi ke Sarmi merupakan cerminan bahwa masyarakat Indonesia, khususnya di Papua, sudah mulai cerdas. Mereka pasti membaca sesuatu yang tidak beres dari pengelolaan pemerintahan, penggunaan anggaran, dan pelaksanaan aturan serta hukum di sekitar mereka. Jika ada yang aneh dan janggal, pasti mereka bersuara, menyatakan ketidak-setujuan dan kekesalan hati rakyat,” ujar lulusan pasca sarjana dari Universitas Utrecht, Belanda itu saat menerima delegasi Sarmi.

Jadi, para pejabat pemburu uang rakyat untuk dikorupsi, sekali lagi, rakyat Sarmi mengundang Anda semua untuk datang belajar ilmu korupsi ke Sarmi. Ada oknum bupati mereka siap mengajar korupsi supaya bisa tilap uang rakyat tanpa harus tertangkap dan menginap di hotel prodeo. *Sumber KOPI www.pewarta-indonesia.com
«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

Penulis atau Editor Panter Redaksi

Kami Wartawan Pantau Terkini Menolak Berita Hoaks

kesehatan

video

Cat-5

Cat-6