Select Menu

Slider

Daerah

Hukum

Legislatif

Derap

TNI Manunggal Masuk Desa

Peristiwa

Videos

» » PKRI, Riwayatmu Dulu… (Bag. 1)
«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

PANTER | Jakarta,  Perintis Kemerdekaan Republik Indonesia atau disingkat PKRI merupakan sebuah lembaga yang terbentuk oleh sebuah kesadaran kolektif dari para pemimpin bangsa-bangsa yang mendiami sejumlah wilayah “otonom” di nusantara. Peristiwa penyatuan diri kedalam suatu lembaga yang didasarkan oleh kesadaran kolektif itu sejalan dengan apa yang digambarkan oleh Thomas Hobes (1588-1679) dalam bukunya Leviathan (mahluk moster laut). Penyatuan diri dari para pemimpin bangsa-bangsa itu melahirkan sebuah kontrak sosial atau biasanya disebut juga perjanjian masyarakat.
PKRI hari ini ibarat seorang kakek tua bangka bau tanah yang sebentar lagi masuk liang lahat akibat ditelantarkan anak-cucunya sendiri yang lupa sejarah bangsanya. Pesan Bung Karno, Ketua PKRI pertama, Jasmerah nyaris hilang dari peredaran kesadaran anak-anak negeri, terutama dari belantara pikir para penyelenggara negara, termasuk sebagian besar kalangan akademisi. Untuk memperbaiki situasi gawat darurat bangsa Indonesia sekarang ini akibat “kualatnya” bangsa dan NKRI terhadap PKRI, tulisan bersambung ini kiranya akan memberi sedikit koreksi dan pencerahan, walaupun hanya ibarat seberkas obat penenang semata.
Teori Hobes terkait awal mula terbentuknya negara melalui kontrak sosial didukung juga oleh beberapa filsuf dunia seperti Grotius (1583-1645), John Locke (1632-1704), Immanuel Kant (1724-1804), dan J.J. Rousseau (1712-1778). Pada intinya, menurut para pakar ini bahwa sebuah negara terbentuk disebabkan dan diawali oleh adanya perjanjian individu maupun kelompok-kelompok masyarakat untuk menyerahkan sebagian besar kekuasaan masing-masing kepada seseorang atau sekelompok orang. Kekuasaan yang diserahkan bersama-sama itu kemudian digunakan untuk mengatur tata kehidupan bersama dan dapat menggunakan kekuasaan dimaksud untuk memaksa setiap anggota yang terikat perjanjian tadi.
Menelusuri peristiwa demi peristiwa masa lalu, khususnya sejak awal abad ke-20, kehadiran PKRI di persada nusantara merupakan kodrat sejarah yang harus terjadi dan fundamental keberadaannya bagi kelahiran sebuah negara bernama Republik Indonesia. Betapa tidak, mempersatukan masyarakat Indonesia yang tercerai-berai berjauhan dan sulit berkomunikasi satu dengan lainnya bukan perkara mudah. Membayangkan kerumitan dan keributan yang terjadi di suatu forum kecil dengan topik bahasan yang sepele yang sering berakhir bentrok fisik, maka logika awan kita tentu akan mengatakan bahwa kelahiran lembaga PKRI adalah sebuah mukjizat.
Para anggota PKRI adalah ratusan raja-raja dan sultan serta para bangsawan dari ratusan kerajaan kesultanan yang bertebaran di tanah air. Para raja dan sultan tersebut menyatakan diri bersekutu dan meleburkan diri satu dengan lainnya dalam sebuah wadah yang disebut Dewan Adat Nasional (DAN), melalui sebuah pernyataan sikap yang kemudian dikenal dengan Deklarasi Demak, bertempat di Demak, Jawa Tengah, pada 12 Juli 1912. DAN itu kemudian mewujud sebagai sebuah kekuatan maha dahsyat dalam melakukan persiapan, perjuangan, dan eksekusi harapan bangsa, yakni Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.
Para perintis kemerdekaan saat itu, melalui DAN, terus memikirkan tentang strategi dan langkah-langkah taktis yang efektif dalam rangka mewujudkan negara di wilayah kekuasaan mereka bersama. Cukup lama memang, perjalanan terasa bergerak perlahan, tidak seperti yang diimpikan. Namun, dengan semangat bersama para anggota DAN, sedikit demi sedikit perjuangan terus berlanjut ke titik sasaran: Kemerdekaan Indonesia dan mendirikan negara sendiri bernama Republik Indonesia. Berselang 16 tahun kemudian, para perintis kemerdekaan usia belia mengambil giliran menyatakan sikap atau deklarasi bersama, pada tanggal 28 Oktober 1928 dengan melahirkan Sumpah Pemuda.
Situasi dunia tentu sangat mempengaruhi kesadaran bersama para perintis kemerdekaan yang kemudian mempengaruhi gerak langkah mereka dalam menggalang persatuan dan kesatuan di antara mereka dan rakyat masing-masing. Perang Dunia II datang pada tahun 1939. Perjuangan PKRI dalam posisi mengambang, PD II dapat menjadi derita bertambah, dapat juga menjadi peluang emas. Namun yang jelas, langkah-langkah bersama untuk Indonesia merdeka terus berlanjut.
Masuknya tentara Dai Nippon Jepang ke Indonesia menjadi fakta sejarah: ketertindasan bangsa-bangsa pribumi semakin berat. Oleh karena itu, percepatan pencapaian kehidupan yang bebas dari kungkungan pemerintahan asing harus dilakukan. Semangat mencetuskan proklamasi kemerdekaan justru semakin memuncak. Para raja dan sultan anggota DAN semakin banyak bertemu dan berkomunikasi serta berkoordinasi satu dengan lainnya. Rapat-rapat bersama semakin intens seiring perkembangan situasi perang saat itu.
Perang Dunia II ternyata bukan milik Jepang. Tentara Dai Nippon mengalami banyak kekalahan sejak akhir 1944. Memasuki tahun 1945, kemunduran perjuangan peperangan di pihak Jepang semakin nyata memburuk. Pada kondisi-kondisi itulah, para anggota PKRI mempercepat proses pembentukan badan-badan yang akan menyiapkan negara baru di nusantara itu. Satu kondisi khusus terjadi pada masa kritis bagi Jepang kala itu: Jepang menghadapi kekalahan perang di berbagai medan. Situasi ini dimanfaatkan para anggota raja dan sultan yang tergabung dalam DAN menjalin kerjasama dengan Jepang, tentu dengan satu harapan Jepang akan memberi ruang seluas-luasnya bagi para pejuang PKRI memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia, dan DAN bisa leluasa membentuk negara sendiri.
Kerjasama DAN dan Jepang melahirkan apa yang disebut Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) atau dalam bahasa Jepang disebut Dokoritzu Djunbi Coosakai, pada 1 Maret 1945. Badan ini terdiri dari 62 orang anggota PKRI, dipimpin oleh Kanjeng Raden Tumenggung (K.R.T.) Radjiman Wedyodiningrat dengan wakil ketua Raden Pandji Soeroso.
BPUPK melaksanakan tugas yang diberikan, yakni menyusun dasar negara dan rancangan undang-undang dasar bagi negara yang akan dilahirkan nanti. Sidang-sidang atau pleno kemudian diselenggarakan. Setelah pelantikan BPUPK pada tanggal 28 Mei 1945, badan penyelidik itu kemudian bersidang dari tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Dalam masa persidangan BPUPK yang pertama ini, pleno mendengarkan pidato dari tiga orang tokoh utama pergerakan nasional Indonesia, yang mengajukan pendapatnya tentang dasar negara Republik Indonesia, berturut-turut sebagai berikut:
Pada pleno tanggal 29 Mei 1945, Mr. Prof. Mohammad Yamin, S.H. berpidato mengemukakan gagasan mengenai rumusan lima asas dasar negara Republik Indonesia, yaitu:
1. Peri Kebangsaan
2. Peri Kemanusiaan
3. Peri Ketuhanan
4. Peri Kerakyatan
5. Kesejahteraan Rakyat.
Selanjutnya dalam pleno tanggal 31 Mei 1945, Prof. Mr. Dr. Soepomo berpidato mengemukakan gagasan mengenai rumusan lima prinsip dasar negara Republik Indonesia, yang dia namakan “Dasar Negara Indonesia Merdeka”, yaitu:
1. Persatuan
2. Kekeluargaan
3. Mufakat dan Demokrasi
4. Musyawarah
5. Keadilan Sosial.
Dan yang terakhir, pada sidang tanggal 1 Juni 1945, Ir. Soekarno berpidato mengemukakan gagasan mengenai rumusan lima sila dasar negara Republik Indonesia, yang dia namakan “Pancasila”, yaitu:
1. Kebangsaan Indonesia
2. Internasionalisme dan Peri Kemanusiaan
3. Mufakat atau Demokrasi
4. Kesejahteraan Sosial
5. Ketuhanan Yang Maha Esa. (bersambung)

About Panter Redaksi

KAMI Pewarta Pantau Terkini Menolak Berita Hoaks Tanpa data yang aKurat dan Opini yang tidak Membangun .
«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments