Select Menu

Translate

Utama

Daerah



Peristiwa

Adverntorial

DERAP

Pariwisata

Nasional

Liputan Langsung

» » Ketua Umum PPWI: LPSK Harus Diaudit
«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

PANTER | Jakarta – Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (Ketum PPWI), Wilson Lalengke, menegaskan bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) harus diaudit, baik oleh lembaga auditor negara maupun oleh lembaga pengawasan seperti DPR-RI dan lembaga independen. Hal itu, menurutnya, karena berdasarkan temuan data sementara, terdapat indikasi penggunaan dana rakyat yang tidak jelas dan dipertanyakan publik.

“Salah satu hal yang paling menyakitkan bagi rakyat adalah segala perilaku pejabat terkait penggunaan uang rakyat yang menyimpang dan terindikasi korupsi,” kata Wilson memulai keterangannya tentang kecurigaan sejumlah pihak terhadap penyalahgunaan dana APBN di lembaga yang selama ini jadi kebanggaan para aktivis HAM dan kalangan LSM pejuang rakyat itu.

Dari data yang didapatkan di Gedung Perintis Kemerdekaan Republik Indonesia, tempat LPSK berkantor selama ini, dijumpai pos pengeluaran anggaran yang patut dipertanyakan. “Berdasarkan dokumen yang ada di Gedung Perintis Kemerdekaan Republik Indonesia, Jl. Proklamasi 56 Menteng, LPSK menggunakan fasilitas gedung tersebut berupa ruangan-ruangan di lantai 1 dan 4 sebagai kantornya selama hampir 6 tahun, yakni sejak pembentukan lembaga itu di tahun 2010, hingga saat ini. Walaupun sudah memiliki kantor sendiri di seputaran Cijantung, dan sebagian perabotan dan pegawai, termasuk para komisioner sudah pindah ke kantor barunya, namun masih bertahan satu team pegawai bolak-balik menjaga ruang-ruang kantor di Gedung PKRI ini. Entah sampai kapan LPSK itu akan tetap bercokol di Gedung milik pihak lain tersebut, walahualamlah…” jelas lulusan PPRA-48 Lemhannas RI itu di kantor PPWI di lantai 2 Gedung PKRI, Senin, 11 Juli 2016. 

Dari bongkar-bongkar dokumen yang ada di PKRI itu, lanjut dia, ditemukan lembaran berisi data penggunaan anggaran negara (APBN) oleh LPSK tahun 2015 lalu. “Di sinilah masalahnya. Salah satu point penting yang menarik perhatian adalah anggaran sewa gedung kantor senilai Rp. 2.730.000.000 (red – dua miliar tujuh ratus tiga puluh juta rupiah). Pertanyaannya adalah kepada pihak manakah uang sewa gedung kantor dibayarkan? Dengan kata lain siapakah yang menerima uang sewa kantor LPSK yang jumlahnya cukup lumayan itu?” tanya Wilson yang saat ini diberi amanah sebagai Ketua Dewan Pewarta di Lembaga Negara PKRI.

Tentang siapa yang menerima pembayaran sewa kantor LPSK tersebut, Wilson mengaku tidak tahu persis dan tidak ingin berpekulasi. “Saya tidak ingin berspekulasi tentang kemana uang rakyat itu disetorkan,” katanya diplomatis.

Sebagaimana diketahui bersama, sejak reformasi berakhir yakni sekira dari tahun 2000, Gedung PKRI seakan tidak jelas pemiliknya. Tetapi fakta lapangan memperlihatkan bahwa sejak tahun 2000 tersebut Gedung PKRI dikelola oleh Sekretariat Negara (Setneg) dengan menerbitkan sertifikat Hak Guna Pakai. Setneg akhirnya memberikan belasan ruangan yang ada di gedung tersebut untuk disewakan kepada pihak luar, termasuk kepada berpuluh-puluh ormas kala itu.

Walaupun sejak 2013 lalu, Gedung yang berlokasi di tempat pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh Soekarno itu mulai diurus oleh Lembaga Negara PKRI setelah penetapan Ketua PKRI yang baru, Prof. Irwannur Latubual, namun Setneg masih mempertahankan status quo di Gedung tersebut, bahkan hingga hari ini. Dari kenyataan lapangan tersebut, menurut Wilson yang juga merupakan pendiri organisasi PPWI itu, dapat diduga, sekali lagi dapat diduga bahwa kemungkinan besar bayaran sewa gedung kantor LPSK tahun 2015 di setorkan ke Setneg.

“Karena yang melakukan perjanjian penggunaan ruangan di Gedung PKRI itu adalah LPSK dengan Setneg, maka tentu saja dapat diduga, sekali lagi dapat diduga bahwa kemungkinan besar bayaran sewa gedung kantor LPSK tahun 2015, juga tahun-tahun sebelum dan setelahnya, disetorkan ke Setneg,” imbuh lulusan pascasarjana dari 3 universitas terkemuka di Eropa (red – Universitas Birmingham di Inggris, Universitas Utrecht di Belanda, dan Universitas Linkoping di Swedia).

Jika benar Setneg yang menerima pembayaran sewa kantor dari LPSK itu, lanjut Wilson, berarti Setneg RI itu telah bermutasi menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bertugas mencari uang untuk negara Indonesia tercinta.

Dari selentingan yang masuk ke PPWI, dan perlu verifikasi lebih lanjut, diduga kuat adanya oknum Kepala Biro Aset Setneg, berinisial MU berperan sebagai penampung dana sewa kantor LPSK tahun 2015 dengan nominal anggaran Rp. 2.730.000.000,- seperti tertulis di atas tadi. Pertanyaannya adalah digunakan untuk apa uangnya? Menurut Wilson, inilah yang wajib menjadi pekerjaan rumah bagi aparat terkait.

“Nah, ini mestinya menjadi tugas aparat kepolisian, kejaksaan, terutama KPK untuk menelusurinya,” kata Wilson singkat.

Oleh karena itu, ia berharap sebagai warga masyarakat yang taat bayar pajak, bersama seluruh warga rakyat di negeri ini, Wilson mendesak para penegak hukum, terutama instansi pengawasan penggunaan uang dan pembangunan, seperti DPR RI dan BPK, inspektorat dan bahkan jika dibutuhkan Presiden RI, untuk segera melakukan audit seluruh kegiatan LPSK dari awal pembentukannya hingga hari ini. “Audit LPSK harus dilakukan, termasuk didalamnya memeriksa penggunaan anggaran negara yang diberikan kepada lembaga itu. Selanjutnya, hasil auditnya harus diumumkan kepada publik sebagai komisaris dan pemilik dana APBN yang digunakan itu,” tegas Wilson menutup keterangannya. *Team KOPI www.pewarta-indonesia.com

About Panter Redaksi

Kami Pewarta Pantau Terkini Mendukung Tolak Berita Hoaks dan menjunjung tinggi Nilai Jurnalistik "Biographical Info" dan semua Berita Tanggung Jawab Perwakilan Daerah sebagai Admin dari Website Pantau Terkini.
«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments