PANTAU NUSANTARA

Derap TNI POLRI

Nasional

Peristiwa

Video News

You are here

Ditjen Otda Terlibat dalam Kisruh Pemerintahan Sarmi

PANTER | Jakarta – Oknum pejabat Direktorat Otonomi Daerah (Ditjen Otda) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia terindikasi terlibat dalam menciptakan kisruh di internal Pemerintahan Daerah Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua. Hal ini terungkap dalam laporan yang disampaikan Dewan Adat Sarmi yang berkunjung ke Redaksi Koran Online Pewarta Indonesia (KOPI) bersama Forum SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Sarmi, Minggu, 3 Juli 2016 di Jakarta, yang diterima oleh Ketua Umum PPWI Wilson Lalengke. “Dalam pidato pengukuhan pejabat SKPD Pemda Sarmi, Bapak Bupati Manimbor mengatakan bahwa pelantikan yang dilaksanakan pada 23 Juni 2016 lalu sesuai arahan Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta pada tanggal 14 Juni 2016,” ujar Benny Wafumilena, Sekretaris Forum SKPD Sarmi.

Benny yang dilengserkan dari jabatannya sebagai Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sarmi selanjutnya mengatakan bahwa Bupati bisa begitu berani mengganti para pejabat SKPD dengan sewenang-wenang tanpa melalui prosedur yang benar karena diback-up oleh orang kuat di Kementerian Dalam Negeri. Ia juga menyayangkan sikap dan tindakan Bupati Sarmi yang tidak konsisten dengan kesepakatan yang sudah diambil dan ditandatangani bersama antara Bupati, Perwakilan SKPD, dan Dirjen Otda di Kantor Kemendagri pada 6 Juni 2016.

“Padahal kita sudah mengambil kesepakatan bersama antara Bupati (diwakili oleh Wakil Bupati) dengan para pejabat SKPD (diwakili oleh Sekretaris Forum SKPD) yang dimediasi oleh Dirjen Otda di Kemendagri di Jakarta pada tanggal 6 Juni lalu; saat itu semua sepakat bahwa tidak akan ada penggantian dan pelantikan SKPD baru sebelum dilakukannya seleksi pejabat sesuai prosedur yang berlaku. Eh, tiba-tiba Bupati Manimbor melantik pejabat eselon II, III dan IV tanggal 23 Juni kemarin, dia jelas melanggar kesepakatan kita,” imbuh Benny.

Sementara itu, Yakonias Wabrar, Sekretaris Dewan Adat Sarmi yang mendampingi para pejabat yang terzolimi oleh Bupati Sarmi tersebut mengatakan bahwa Dewan Adat Sarmi menolak keras cara-cara Pemerintahan Daerah Sarmi yang tidak mengikuti aturan kepegawaian sebagaimana mestinya. “Kami Dewan Adat Sarmi sangat tidak setuju dengan sikap dan perilaku pemimpin daerah di Kabupaten Sarmi yang serampangan saja, main copot sana copot sini, menempatkan pejabat sekehendak hatinya saja,” kata Wabrar yang menjabat sebagai Ondoafi (Kepala Suku) Isirawa, salah satu suku terbesar di wilayah Kabupaten Sarmi.

Yang amat memprihatinkan, lanjut Wabrar, bagi Dewan Adat Sarmi adalah ketika ada gejolak di internal pemerintahan Sarmi, masyarakat yang terkena dampak buruk terparah. “Saya heran dan sangat prihatin, mereka di pemerintahan yang bergejolak, tetapi masyarakat Sarmi yang terkena dampak buruknya, tidak ada pelayanan masyarakat yang berjalan, semua terhambat. Contohnya, kami seharusnya akan mengadakan Pertemuan Dewan Adat se Kabupaten Sarmi pada tanggal 26 Juni kemarin harus gagal karena pemerintahan yang tidak becus ini,” tambah Wabrar dengan mimik kesal.

Sehubungan dengan kisruh di Pemerintahan Kabupaten Sarmi, para delegasi yang berjumlah 5 orang ke Redaksi KOPI mengharapkan agar pemerintah pusat melalui kementerian dan lembaga terkait memberikan perhatian serius terhadap masalah itu. “Ini adalah persoalan kehidupan dan ketentraman masyarakat di seluruh Kabupaten Sarmi, mohon agar Pemerintah Pusat melalui kementerian dan lembaga terkait turun tangan mengatasi dan membenahinya. Jangan sampai sudah terjadi huru-hara, baru datang mengurusi persoalan, jangan sampai ada korban dulu baru pemerintah mendengar aspirasi kami,” tegas Wabrar. (AL) 

Panter Redaksi

Kami Pewarta Pantau Terkini sebagai Operator dan Kepala Wilayah dan"Biographical Info" Kami sebagai user admin panel Web ini bertanggungjawab tidak Melakukan Pemberitaan Hoax.

No comments:

Labels

Adv artikel bali Banten bisnis Bogor budaya daearh daerah daetah depok Depok derap dewan Featured fenomena fokus gayahidup Headline Hiburan hukum Humas Polda Kaltim investigasi iptek Irian Jaya jabodetabek Jakarta Jawa Barat jawatengah jawatimur Jokowi Kalimantan kaporli Kebersihan kesehatan KPU kriminal kulener kuliner lampung lantik LPII luarnegeri mahasiswa Market masyarakat miskin membangun menteri Metro mitos MSDC Nahdlatul Ulama Nariyahan Nariyahan Nusantara nasional nelayan nias Nur'azizah obat olahraga opini ott Pajak Paluta papua pasar kemiri pdip PDRM Pekanbaru Pelalawan pelayanan Pemalang Pembangunan pembunuhan pemerintah pemilu Pemuda pendidikan penyandangdisabilitas perbaungan peristiwa peristuwa perkelahian anggota DPRD perkelahian anggota DPRD Riau perkemi Pertamina pertanian Perusahaan listrik negara pidana pilkada pinggir PKB pkk Pks pln PLTA Batangtoru pm malaysia PMII PN Medan PN Siantar PNS polisi peduli politik Polres Polres Balikpapan Polres Nias Polres_sidempuan Polresta polrestabes_medan polrestapekanbaru polri Polsek Air Batu polsekskppekanbaru ponorogo ppwi pradi supriatna Presiden prestasi probolinggo profile PT PLN PT_KAI purwakarta rahmansyah_putra_sirait RAPP redaksi Redia Frisna Rista regional Rei renungan Repdem Riau rizal efendy rokan rupiah samarinda samosir sampah depok samsat depok satlantas polres asahan Satma_pp sekda_provsu seleb sepakbola serang serbada sergei Sertijab Sholawatan Siak Siantar Sidoarjo sijunjung Silo Laut simalungun sinabung siswa Slawi solo soroako sosial sosialisasi sukabumi sulawesi sumut Surakarta Susanto Suwandi tamanlalulintas tanggerang tanjung balai tapteng Tasimin tebing tinggi tegal tipikor Tips tmmd tni depok fokus tokoh tokohpemudaaceh trawas Tumpas video Wajo wakapolri walikota depok Wisata

Epaper

Total Pageviews