Ditjen Otda Terlibat dalam Kisruh Pemerintahan Sarmi
PANTER | Jakarta – Oknum pejabat Direktorat Otonomi Daerah (Ditjen Otda) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia terindikasi terlibat dalam menciptakan kisruh di internal Pemerintahan Daerah Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua. Hal ini terungkap dalam laporan yang disampaikan Dewan Adat Sarmi yang berkunjung ke Redaksi Koran Online Pewarta Indonesia (KOPI) bersama Forum SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Sarmi, Minggu, 3 Juli 2016 di Jakarta, yang diterima oleh Ketua Umum PPWI Wilson Lalengke. “Dalam pidato pengukuhan pejabat SKPD Pemda Sarmi, Bapak Bupati Manimbor mengatakan bahwa pelantikan yang dilaksanakan pada 23 Juni 2016 lalu sesuai arahan Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta pada tanggal 14 Juni 2016,” ujar Benny Wafumilena, Sekretaris Forum SKPD Sarmi.

Benny yang dilengserkan dari jabatannya sebagai Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sarmi selanjutnya mengatakan bahwa Bupati bisa begitu berani mengganti para pejabat SKPD dengan sewenang-wenang tanpa melalui prosedur yang benar karena diback-up oleh orang kuat di Kementerian Dalam Negeri. Ia juga menyayangkan sikap dan tindakan Bupati Sarmi yang tidak konsisten dengan kesepakatan yang sudah diambil dan ditandatangani bersama antara Bupati, Perwakilan SKPD, dan Dirjen Otda di Kantor Kemendagri pada 6 Juni 2016.

“Padahal kita sudah mengambil kesepakatan bersama antara Bupati (diwakili oleh Wakil Bupati) dengan para pejabat SKPD (diwakili oleh Sekretaris Forum SKPD) yang dimediasi oleh Dirjen Otda di Kemendagri di Jakarta pada tanggal 6 Juni lalu; saat itu semua sepakat bahwa tidak akan ada penggantian dan pelantikan SKPD baru sebelum dilakukannya seleksi pejabat sesuai prosedur yang berlaku. Eh, tiba-tiba Bupati Manimbor melantik pejabat eselon II, III dan IV tanggal 23 Juni kemarin, dia jelas melanggar kesepakatan kita,” imbuh Benny.

Sementara itu, Yakonias Wabrar, Sekretaris Dewan Adat Sarmi yang mendampingi para pejabat yang terzolimi oleh Bupati Sarmi tersebut mengatakan bahwa Dewan Adat Sarmi menolak keras cara-cara Pemerintahan Daerah Sarmi yang tidak mengikuti aturan kepegawaian sebagaimana mestinya. “Kami Dewan Adat Sarmi sangat tidak setuju dengan sikap dan perilaku pemimpin daerah di Kabupaten Sarmi yang serampangan saja, main copot sana copot sini, menempatkan pejabat sekehendak hatinya saja,” kata Wabrar yang menjabat sebagai Ondoafi (Kepala Suku) Isirawa, salah satu suku terbesar di wilayah Kabupaten Sarmi.

Yang amat memprihatinkan, lanjut Wabrar, bagi Dewan Adat Sarmi adalah ketika ada gejolak di internal pemerintahan Sarmi, masyarakat yang terkena dampak buruk terparah. “Saya heran dan sangat prihatin, mereka di pemerintahan yang bergejolak, tetapi masyarakat Sarmi yang terkena dampak buruknya, tidak ada pelayanan masyarakat yang berjalan, semua terhambat. Contohnya, kami seharusnya akan mengadakan Pertemuan Dewan Adat se Kabupaten Sarmi pada tanggal 26 Juni kemarin harus gagal karena pemerintahan yang tidak becus ini,” tambah Wabrar dengan mimik kesal.

Sehubungan dengan kisruh di Pemerintahan Kabupaten Sarmi, para delegasi yang berjumlah 5 orang ke Redaksi KOPI mengharapkan agar pemerintah pusat melalui kementerian dan lembaga terkait memberikan perhatian serius terhadap masalah itu. “Ini adalah persoalan kehidupan dan ketentraman masyarakat di seluruh Kabupaten Sarmi, mohon agar Pemerintah Pusat melalui kementerian dan lembaga terkait turun tangan mengatasi dan membenahinya. Jangan sampai sudah terjadi huru-hara, baru datang mengurusi persoalan, jangan sampai ada korban dulu baru pemerintah mendengar aspirasi kami,” tegas Wabrar. (AL) 
«
Next

Newer Post

»
Previous

Older Post


Cat-1

Cat-2

Cat-3

Cat-4

» » Ditjen Otda Terlibat dalam Kisruh Pemerintahan Sarmi

PANTER | Jakarta – Oknum pejabat Direktorat Otonomi Daerah (Ditjen Otda) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia terindikasi terlibat dalam menciptakan kisruh di internal Pemerintahan Daerah Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua. Hal ini terungkap dalam laporan yang disampaikan Dewan Adat Sarmi yang berkunjung ke Redaksi Koran Online Pewarta Indonesia (KOPI) bersama Forum SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Sarmi, Minggu, 3 Juli 2016 di Jakarta, yang diterima oleh Ketua Umum PPWI Wilson Lalengke. “Dalam pidato pengukuhan pejabat SKPD Pemda Sarmi, Bapak Bupati Manimbor mengatakan bahwa pelantikan yang dilaksanakan pada 23 Juni 2016 lalu sesuai arahan Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta pada tanggal 14 Juni 2016,” ujar Benny Wafumilena, Sekretaris Forum SKPD Sarmi.

Benny yang dilengserkan dari jabatannya sebagai Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sarmi selanjutnya mengatakan bahwa Bupati bisa begitu berani mengganti para pejabat SKPD dengan sewenang-wenang tanpa melalui prosedur yang benar karena diback-up oleh orang kuat di Kementerian Dalam Negeri. Ia juga menyayangkan sikap dan tindakan Bupati Sarmi yang tidak konsisten dengan kesepakatan yang sudah diambil dan ditandatangani bersama antara Bupati, Perwakilan SKPD, dan Dirjen Otda di Kantor Kemendagri pada 6 Juni 2016.

“Padahal kita sudah mengambil kesepakatan bersama antara Bupati (diwakili oleh Wakil Bupati) dengan para pejabat SKPD (diwakili oleh Sekretaris Forum SKPD) yang dimediasi oleh Dirjen Otda di Kemendagri di Jakarta pada tanggal 6 Juni lalu; saat itu semua sepakat bahwa tidak akan ada penggantian dan pelantikan SKPD baru sebelum dilakukannya seleksi pejabat sesuai prosedur yang berlaku. Eh, tiba-tiba Bupati Manimbor melantik pejabat eselon II, III dan IV tanggal 23 Juni kemarin, dia jelas melanggar kesepakatan kita,” imbuh Benny.

Sementara itu, Yakonias Wabrar, Sekretaris Dewan Adat Sarmi yang mendampingi para pejabat yang terzolimi oleh Bupati Sarmi tersebut mengatakan bahwa Dewan Adat Sarmi menolak keras cara-cara Pemerintahan Daerah Sarmi yang tidak mengikuti aturan kepegawaian sebagaimana mestinya. “Kami Dewan Adat Sarmi sangat tidak setuju dengan sikap dan perilaku pemimpin daerah di Kabupaten Sarmi yang serampangan saja, main copot sana copot sini, menempatkan pejabat sekehendak hatinya saja,” kata Wabrar yang menjabat sebagai Ondoafi (Kepala Suku) Isirawa, salah satu suku terbesar di wilayah Kabupaten Sarmi.

Yang amat memprihatinkan, lanjut Wabrar, bagi Dewan Adat Sarmi adalah ketika ada gejolak di internal pemerintahan Sarmi, masyarakat yang terkena dampak buruk terparah. “Saya heran dan sangat prihatin, mereka di pemerintahan yang bergejolak, tetapi masyarakat Sarmi yang terkena dampak buruknya, tidak ada pelayanan masyarakat yang berjalan, semua terhambat. Contohnya, kami seharusnya akan mengadakan Pertemuan Dewan Adat se Kabupaten Sarmi pada tanggal 26 Juni kemarin harus gagal karena pemerintahan yang tidak becus ini,” tambah Wabrar dengan mimik kesal.

Sehubungan dengan kisruh di Pemerintahan Kabupaten Sarmi, para delegasi yang berjumlah 5 orang ke Redaksi KOPI mengharapkan agar pemerintah pusat melalui kementerian dan lembaga terkait memberikan perhatian serius terhadap masalah itu. “Ini adalah persoalan kehidupan dan ketentraman masyarakat di seluruh Kabupaten Sarmi, mohon agar Pemerintah Pusat melalui kementerian dan lembaga terkait turun tangan mengatasi dan membenahinya. Jangan sampai sudah terjadi huru-hara, baru datang mengurusi persoalan, jangan sampai ada korban dulu baru pemerintah mendengar aspirasi kami,” tegas Wabrar. (AL) 
«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

About the Author Panter Redaksi

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

Nasional

video

video

kesehatan

Kesehatan

Cat-5

Cat-6