PANTAU NUSANTARA

Derap TNI POLRI

Nasional

Peristiwa

Video News

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang sempat menyebut Aguan berpotensi turut terjerat kasus ini. Menurut Saut, pencegahan Aguan dimaksudkan agar dia bisa fokus menghadapi kasus.
"(Pencegahan dilakukan) agar dia fokus pada kasus yang akan berpotensi melilit dirinya, tanpa harus suudzon dahulu," kata Saut dalam pesan singkat saat dikonfirmasi, Senin 4 April 2016.
Bos PT Agung Sedayu Group, Sugiyanto Kusuma alias Aguan, hari ini, Selasa 17 Mei 2016, dijadwalkan menjalani pemeriksaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 
Aguan kembali akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap terkait pembahasan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengenai reklamasi di Teluk Jakarta.
"Sebagai saksi untuk melanjutkan pemeriksaan sebelumnya," kata Pelaksana harian Kepala Biro Humas KPK, Yuyuk Andriati saat dikonfirmasi.
Pemeriksaan ini merupakan yang ketiga kalinya bagi Aguan. Sebelumnya, dia telah diperiksa terkait kasus yang sama pada 11 April 2016 dan 19 April 2016. Ketika itu, Aguan sama sekali tidak memberikan pernyataan, baik terkait kasus maupun mengenai pemeriksaannya.
Untuk diketahui, Aguan merupakan salah satu pihak yang turut diminta agar dicegah keluar negeri oleh KPK terkait kasus ini. Bahkan, pihak KPK menduga ada keterlibatan Aguan dalam kasus yang telah menyeret Presiden Direktur Agung Podomoro Land, Ariesman Widjaja itu.
Kendati demikian, Saut menyebut bahwa saat ini pihaknya masih terus mendalami kasus ini. Termasuk menelisik keterlibatan Aguan. "Ada potensi kaitannya," ujar Saut.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, tercatat beberapa pengembang yang menggarap proyek reklamasi pengembangan 17 pulau buatan di Teluk Jakarta. Termasuk diantaranya adalah PT Muara Wisesa Samudera (anak perusahaan Agung Podomoro Land) serta PT Kapuk Naga Indah (anak perusahaan Agung Sedayu Group).
Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land (PT APL), Ariesman Widjaja beserta karyawannya, Triananda Prihantoro diduga menyuap Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Mohamad Sanusi hingga miliaran rupiah.
Suap diduga diberikan terkait pembahasan Raperda tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Jakarta 2015-2035 dan Raperda tentang Rencana Kawasan Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Jakarta Utara.
Dua Raperda itu memuat aturan terkait proyek reklamasi dan menuai polemik dalam pembahasannya hingga berkali-kali tertunda. Disinyalir pembahasannya mandek lantaran terkait aturan soal nilai tambahan kontribusi yang harus diberikan pengembang ke pemerintah sebesar 15 persen.
Hal tersebut juga diduga menjadi alasan penyuapan dari bos Agung Podomoro kepada pihak DPRD DKl Jakarta. Dalam kasus ini, KPK menduga ada pihak lain yang ikut memberikan suap pada anggota Dewan.
Saat ini, penyidik baru menetapkan 3 orang tersangka, yakni Ariesman, Triananda serta Sanusi. 
Pantau Terkini- [Purwakarta] Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, menyayangkan sikap salah satu organisasi guru terbesar di Purwakarta. Organisasi tersebut disinyalir menjadi partisan partai politik. Dilatari dengan terbentangnya spanduk berlogo Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Purwakarta berisikan ucapan selamat atas jabatan baru yang diemban seorang tokoh politik. -


Ketua Repdem Purwakarta, Fajar Maritim menilai, tindakan PGRI Purwakarta yang memposisikan dirinya sebagai partisan salah satu partai politik tidak patut dilakukan. Menurut Fajar, seharusnya PGRI tidak masuk wilayah politik partisan. Sebab, PGRI bukan partai politik dan bukan pula underbow (barisan, red) partai.

"PGRI sebagai organisasi profesi guru yang mayoritas kadernya merupakan PNS. Sebaiknya PGRI memposisikan diri secara independen dalam setiap peristiwa politik. Karena justru keberpihakan tidak menguntungkan PGRI," kata Fajar dalam keterangan tertulisnya kepada headlinejabar.com, Sabtu (30/4/2016). 

Bagi Fajar, isu yang mulai menghangat ini memang bukan baru muncul di ini hari. Beberapa waktu ke belakang, publik Purwakarta mulai dihebohkan dengan sikap PGRI Purwakarta yang dinilai telah menggadaikan independensinya dengan melakukan tindakan di ruang publik. Ditengarai memposisikan dirinya sebagai partisan untuk salah satu partai politik.

"Budaya partisipasi politik PGRI dapat dilakukan secara aktif, sejauh mengedepankan prinsip netralitas dan untuk kepentingan guru dan pendidikan," terang Fajar. 

Dari referensi yang dihimpun, prinsip netralitas PNS sendiri sudah diatur dalam Undang-Undang (UU) No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), UU No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 41 yang berbunyi guru membentuk organisasi profesi yang bersifat independen. Selain itu, penjabaran secara mendetail juga diperjelas dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 5 tahun 1999 jo PP No 12 tahun 1999 yang mengharuskan PNS bersikap netral dan tidak memihak kepada partai politik, termasuk tidak terlibat dalam kegiatan politik. "Dan organisasi profesi tersebut berfungsi untuk memajukan, meningkatkan kompetensi, karir, wawasan kependidikan, perlindungan profesi, kesejahteraan, dan pengabdian kepada masyarakat," tilai Fajar. 

Sehingga jelas, kata Fajar, apapun kondisinya PGRI tetap sebagai organisasi profesi yang lingkup operasinya di bidang pendidikan dan bukan politik.

"Bahkan sebetulnya kalau boleh saya izin bicara peraturan di internal PGRI, AD/ART PGRI sendiri jelas mengatur bahwa PGRI bersifat independen dan non-partisan. Sehingga saya tarik kesimpulan, kalau PGRI sama AD/ART sendiri dia tidak patuh, apalagi sama undang-undang," papar Fajar. 

Sementara Ketua PGRI Purwakarta H M Rasmita N S SPd MPd saat dikonfirmasi menjelaskan seputar opini yang dituduhkan. Soal ucapan selamat di muka publik, bukan semata-mata tindakan keterlibatan PGRI Purwakarta dalam ranah politik praktis. Melainkan, ini hanya tanda kebanggaan PGRI sebagai unsur Purwakarta atas pencapaian sosok kepala daerah. "Itu bukan semata-mata keputusan dan langkang politik praktis PGRI. Tidak tendensius mengarah ke sana. PGRI bangga atas pencapaian kepala daerah di Purwakarta yang bisa duduk sebagai orang tertinggi di lembaga Parpol tingkat provinsi," jelas Rasmita dalam sambungan selulernya. 

 Seperti halnya yang lain, kata Rasmita, banyak mengucapkan ucapan selamat di mass media. Pun sama dengan PGRI, hanya berbagi kebahagiaan melalui ucapan selamat. Rasmita mencontohkan, semisal ketika Ade Komarudin (politikus Golkar, red) terpilih dan dilantik menjadi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Banyak unsur pemerintahan di Purwakarta yang mengucapkan selamat atas pencapaian Ade Komarudin.

 "Publik biasa saja, tidak gaduh dan sama-sama bangga. Sama dengan ucapan terhadap jabatan baru untuk petinggi Partai Golkar di Jawa Barat. Ini bukan berarti PGRI Purwakarta menjadi partisan yang secara sikap jelas terlibat langsung," terang Rasmita.

 Rasmita mengklarifikasi, tidak ada tendensius yang mengarah pada keterlibatan langsung PGRI Purwakarta dengan lembaga Parpol manapun. "Sebagai warga Purwakarta, kami bangga terhadap pencapaian pemimpin. Soal sisi sebagai PNS, ini merupakan ungkapan kebanggaan dan kegembiraan. PNS jelas tidak boleh berpolitik praktis, kemudian ikut dalam berkampanye, kita hanya mengucapkan selamat, sesama muslim dan wujud kebanggaan kami saja," tutup Rasmita.(team*)

Labels

Adv artikel bali Banten bisnis Bogor budaya daearh daerah daetah depok Depok derap dewan Featured fenomena fokus gayahidup Headline Hiburan hukum Humas Polda Kaltim investigasi iptek Irian Jaya jabodetabek Jakarta Jawa Barat jawatengah jawatimur Jokowi Kalimantan kaporli Kebersihan kesehatan KPU kriminal kulener kuliner lampung lantik LPII luarnegeri mahasiswa Market masyarakat miskin membangun menteri Metro mitos MSDC Nahdlatul Ulama Nariyahan Nariyahan Nusantara nasional nelayan nias Nur'azizah obat olahraga opini ott Pajak Paluta papua pasar kemiri pdip PDRM Pekanbaru Pelalawan pelayanan Pemalang Pembangunan pembunuhan pemerintah pemilu Pemuda pendidikan penyandangdisabilitas perbaungan peristiwa peristuwa perkelahian anggota DPRD perkelahian anggota DPRD Riau perkemi Pertamina pertanian Perusahaan listrik negara pidana pilkada pinggir PKB pkk Pks pln PLTA Batangtoru pm malaysia PMII PN Medan PN Siantar PNS polisi peduli politik Polres Polres Balikpapan Polres Nias Polres_sidempuan Polresta polrestabes_medan polrestapekanbaru polri Polsek Air Batu polsekskppekanbaru ponorogo ppwi pradi supriatna Presiden prestasi probolinggo profile PT PLN PT_KAI purwakarta rahmansyah_putra_sirait RAPP redaksi Redia Frisna Rista regional Rei renungan Repdem Riau rizal efendy rokan rupiah samarinda samosir sampah depok samsat depok satlantas polres asahan Satma_pp sekda_provsu seleb sepakbola serang serbada sergei Sertijab Sholawatan Siak Siantar Sidoarjo sijunjung Silo Laut simalungun sinabung siswa Slawi solo soroako sosial sosialisasi sukabumi sulawesi sumut Surakarta Susanto Suwandi tamanlalulintas tanggerang tanjung balai tapteng Tasimin tebing tinggi tegal tipikor Tips tmmd tni depok fokus tokoh tokohpemudaaceh trawas Tumpas video Wajo wakapolri walikota depok Wisata

Epaper

Total Pageviews