Select Menu

Translate

Utama

Daerah



Peristiwa

Adverntorial

DERAP

Pariwisata

Nasional

Liputan Langsung

» » » Terkait Gudang Tanpa IMB dan Amdal, Walikota Makassar Dinilai Buta dan Tuli
«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

Makassar – [Pantau Terkini] Pengurus PPWI Makassar telah berulang kali mendatangi Lurah Mamajang Dalam, Camat Mamajang dan Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Makassar untuk menyampaikan keberatan warga atas pembangunan gudang tanpa IMB di pemukiman warga. Tidak hanya itu, usaha PPWI Makassar juga telah dilakukan dengan menyurati Walikota Makassar, serta mengirimkan laporan melalui nomor kontak HP/WA sang Walikota.

 Aneh bin ajaib, persoalan pembangunan gudang oleh UD Tani Beru, yang kemudian berubah nama UD Sukatani di Jl. Veteran Selatan No. 361 Makassar itu seakan angin lalu saja. Padahal, menurut keterangan aparat setempat yang meminta namanya disamarkan, bahwa bangunan gudang itu juga telah mengambil tanah milik Pemerintah Daerah Makassar, alias sebagian bangunan menggunakan tanah pemerintah. “Gudang UD Sukatani itu tanpa Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan berdiri di atas tanah pemerintah, heranki juga mengapa dibiarkan itu,” ujar Bima (bukan nama sebenarnya) dengan logat Makassarnya.

Warga sekitar, termasuk pengurus PPWI Makassar yang rumahnya bertetanggaan dengan bangunan tersebut, dibuat meradang selama bertahun-tahun. Mereka amat terzolimi akibat rusaknya bangunan rumah mereka saat pembangunan gudang tanpa IMB itu, hingga saat ini ketika hilir-mudik kendaraan pengangkut pupuk ke gudang dimaksud. “Kami amat terganggu dengan pembangunan gudang itu, bukan hanya tanpa IMB, tapi juga menempati tanah negara dan tanpa dokumen Amdal (Analisis Dampak Lingkungan),” kata Muhammad Ali, warga setempat yang juga adalah Ketua PPWI Makassar.

Melalui pesan WastApp-nya, Walikota Makassar menjanjikan untuk memperhatikan keluhan warga, dan akan menindak-lanjutinya sesegera mungkin. “Melalui WA-nya, Walikota Makassar menjanjikan akan melakukan penindakan, sejak dari bulan Juni 2015. Namun, sampai sekarang sudah berpuluh-puluh pesan yang dikirimkan ke beliau, namun hanya mendapat balasan yang kata anak gaul cuma PHP (Pemberi Harapan Palsu),” imbuh Muhammad Ali. 

Lebih parahnya, tanggal 23 Maret 2016 lalu, Ketua PPWI Makassar mendatangi Kantor Lurah Mamajang Dalam, namun Lurah tidak ada. Menanggapi keluhan sang Ketua PPWI tersebut, staf Kelurahan Mamajang Dalam mengatakan bahwa pihaknya sudah berusaha maksimal dalam menertibkan keberadaan gudang tersebut. 

"Kami sudah maksimal melakukan peneguran, namun beking yang punya gudang orang atas di Pemkot Makassar," kata staf kelurahan yang tidak mau disebutkan namanya. Ironis sekali sindikat gudang dengan orang Pemkot Makassar itu.

Dari pengakuan mandor bangunan gudang pupuk tersebut kepada KOPI, mereka sudah beberapa kali didatangi oleh orang Kelurahan, Kecamatan serta dari Dinas Tata Ruang dan Bangunan. Sambil tersenyum, mandor berkata, "Biasalah, bos yang atur semua, biar tidak punya IMB, bangunan jalan terus.'' Benar-benar mafia kelas kakap yang bercokol di pemukiman warga. 

Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 20/2010 tentang Larangan Gudang dalam Kota dan Perda Nomor 13/2009 tentang Kawasan Pergudangan Terpadu hanya isapan jempol semata, tidak diindahkan oleh pemilik bangunan gudang itu. Begitu pula dengan pernyataan Wali Kota Makassar, Ramdhan Pomanto yang menegaskan Izin Mendirikan Bangunan tak boleh dikeluarkan apabila pengusaha tak memiliki Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Amdal) dan Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) tidak dihiraukan sama sekali, ibarat walikota memerintahkan rombongan sapi bebal untuk masuk kandang. Faktanya, banyak bangunan di Kota Makassar yang melanggar aturan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Abdul Wahab Tahir, Ketua Komisi A DPRD Kota Makassar mensinyalir telah terjadi sogok-menyogok dalam pegurusan IMB di Kota Makassar. “Kasus pembangunan gudang tanpa IMB dan menyalahi peraturan yang ada mengindikasikan adanya praktek sogok-menyogok antara pengusa dengan oknum Pemerintah Kota Makassar,” kata Abdul Wahab ketika dimintai komentarnya.

Usaha warga tidak akan pernah berhenti. Melaui perwakilan PPWI Makassar, warga akan mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Makassar terhadap pemilik gudang dan Pemerintah Kota Makassar terkait pembangunan gudang dalam kota, tanpa IMB, pencaplokan tanah Pemkot Makassar, perbuatan melawan hukum (PMH) yang dilakukan pemilik gudang dan Pemkot Makassar. Perbuatan melawan hukum tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi warga sempadan atas rusaknya rumah mereka dan terganggunya kenyamanan serta kesehatan lingkungan hidup warga. 

Ketika dimintai pendapatnya atas kasus ini, Ketua Umum PPWI Wilson Lalengke berujar singkat, Walikota Makassar itu buta dan tuli, perlu berobat ke spesialis THT. “Walikota seperti itu tergolong orang buta dan tuli, matanya celik tapi tidak melihat, telinganya berdenging tapi tidak mendengar. Suruh ke dokter THT dia itu,” ujar Wilson [KOPI]

About Ppwi Kota Depok

Kami Pewarta Pantau Terkini Mendukung Tolak Berita Hoaks dan menjunjung tinggi Nilai Jurnalistik "Biographical Info" dan semua Berita Tanggung Jawab Perwakilan Daerah sebagai Admin dari Website Pantau Terkini.
«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments