PANTAU NUSANTARA

Derap TNI POLRI

Nasional

Peristiwa

Video News

Pantau Terkini | Batam, Betapa jeleknya dan betapa rendahnya warga masyarakat Batam memandang kota Batam, terkait masalah barang haraam yang mematikan otak generasi bangsa,yang nama "NARKOBA" 

Berbagai kalangan masyarakat Batam menilai bahwa Betapa mudahnya Narkoba ini di dapat Batam. Rusak otak manusia di buatnya.

Salah seorang Aktifis Pegiat Anti Korupsi Batam, yang peduli terhadap nasib generasi Bangsa, Herry Marhat mencontohkan beberapa tempat yang di sinyalir, sebagai tempat peredaran Narkoba. Terang - terangan dirinya mengatakan bahwa : Narkoba memang mudah di cari di Batam. 

Macam beli Kacang goreng saja.

" Memang Narkoba gampang di cari di Kota Batam ini. Coba kamu pergi ke tempat - tempat hiburan. Entah itu Discotique, Karaoke atau bahkan panti pijat. Sebagiannya, pasti lah ada yang menyuguhkan Narkoba. Tinggal kamu sedia duit saja. Kalau memang kamu mau otakmu rusak parah. " Tegas Herry Marhat.

Ada yang sampai mati over dosis lagi di Discotique. Nah, ini bisa menjadi bukti kalau Narkoba gampang di dapat di Kota Batam ini. Terus itu lapas atau rutan, warga masyarakat yang masuk kesana, kebanyakan karena kasus Narkoba, kasus lain, ya lebih sedikit dari kasus Narkoba. Sungguh ngeri " Tambah Herry mencontohkan. 

 Kalau saya maunya, Narkoba ini harus lenyap dari Kota Batam ini. Lenyapkan Narkoba dari Batam ini, tanpa pilih kasih. Siapapun penyedianya, agar generasi penerus Bangsa ini, bisa selamat dari kerusakan otak karena mengkonsumsi Narkoba. " Ungkap Ketua Komisi I DPRD Kota Batam, Nyanyang Haris Pratamurra SE.

Di sampaikan selanjutnya oleh Politisi Partai besutan Prabowo Subianto, Gerindra tersebut Nyanyang bahwasanya : Para orang tua di Batam ini, juga perlu mengontrol pergaulan anaknya seketat mungkin, agar anaknya tidak salah dalam pergaulannya. Karena lingkungan pergaulan anak bisa lebih besar pengaruhnya.

Kesejahteraan anak merupakan tanggung jawab orang tua. Anak bukan saja butuh baju, makan minum dan tempat tinggal, namun anak juga butuh kasih sayang dan juga pendidikan dari orang tua. Bukan saja Pendidikan Formal di sekolahnya, namun penting juga  pendidikan di lingkungan keluarga. " Tegas Nyanyang. (Ndoro )
SUBANG - Pantau Terkini - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan kantor Bupati Subang, Ojang Sohandi sekitar pukul 15.30 WIB, Senin (11/4/2016). 
Mereka tiba di Kantor Bupati sekitar pukul 15.30 WIB dengan mengendarai lima kendaraan pribadi. Petugas langsung masuk ke pendopo dan naik ke lantai dua, tempat Bupati berkantor.
Saat dilakukan penggeledahan, area disterilkan. Awak media yang membuntuti petugas, diminta untuk meninggalkan lokasi. Seorang petugas kepolisian lengkap dengan senjata berjaga di anak tangga lantai dasar. 
Dari kantor nomor satu di Subang ini, KPK membawa dokumen yang diangkut dalam koper warna hijau. Diduga kuat, penggeledahan kantor Bupati ini terkait kasus BPJS menyusul ditangkapnya dua orang Jaksa Kejati Jabar. [JT]
SOPPENG-Pantau Terkini -Sidang kasus dugaan korupsi proyek RPU Soppeng senilai Rp46 miliar yang mendudukkan mantan Bupati Soppeng Drs HA Harta Sanjaya dan Direktur PT Diastarindo Prime Ir Park Kye Soon sebagai terdakwa, Kamis (1/6) telah memasuki sidang keempat masing-masing Dua kali untuk Ir Park Kyee Soon dan Harta Sanjaya. 

Pada sidang lanjutan yang memberikan kesempatan pada Penasihat Hukum (PH) Harta Sanjaya, Agussalim SH, Syahrir SH dan Ahmad SH mengungkapkan keberatan/eksepsi terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan No Reg Perk PDS-02/Sopp/Ft.I/05/2006 dalam perkara Pidana N034/PID.B/2006/PN.WSP, dalam eksepsinya PH terdakwa membeberkan beberapa keganjilan dalam dakwaan JPU diantaranya dakwaan yang kabur serta disinyalir JPU telah melakukan kebohongan publik sebagai mana telah disebutkan dalam dakwaannya bahwa baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Ir Park Kyee Soon dan HA Halim Palloge (yang berkas perkaranya diajukan secara terpisah), namun pada kenyataannya berkas perkara HA Halim Palloge ternyata tidak ada. 

Pada sidang ini juga, PH terdakwa mengungkapkan keheranannya pada materi dakwaan JPU dengan dakwaan tindak pidana korupsi yang sebenarnya JPU sangat mengetahui persis perkara ini adalah perkara Perdata dan bukan tindak pidana korupsi. Dimana perbuatan hukum terdakwa diawali oleh suatu perbuatan dengan menandatangani MoU, dilanjutkan dengan perjanjian kontrak. Apalagi, pengacara negara dalam hal ini Kejaksaan Negeri Watansoppeng telah menerima kuasa untuk mewakili terdakwa sebagai Bupati Soppeng tertanggal 12 Januari 2005 yang diantaranya mengajukan somasi, gugatan perdata, permintaan penyitaan terhadap aset PT Diastarindo Prime melalui PN Setempat menurut PH terdakwa, dakwaan korupsi terhadap kliennya dengan jumlah kerugian negara sebesar Rp 10.692.116.157.41 tidak tepat. Pasalnya, jumlah senilai itu timbul akibat adanya perjanjian perdata diantara PT Diastarindo Prime dengan Pemkab Soppeng yang tertuang pada Akta Notaris tertanggal 07 Juli 2004 di hadapan Notaris Burhan Mappa SH dimana Ir Park Kyee Soon dan HA Halim Palloge berjanji untuk mengembalikan seluruh dana (uang proyek) ke Pemkab Soppeng bila tidak dapat menyelesaikan proyek RPU ini tepat waktu. Jadi sangat jelas ini merupakan perselisihan perdata bukan merupakan tindak pidana korupsi, oleh karena itu dakwaan JPU harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Sementara itu, JPU Sidayat SH usai mendengarkan Eksepsi PH Harta Sanjaya meminta waktu selama Tiga minggu untuk mempersiapkan tanggapannya namun oleh Majelis Hakim melalui Ketua HBJ Nasution SH hanya memberikan waktu Dua minggu dan menetapkan jadwal persidangan berikutnya pada 14 Juni mendatang. (agus)
Makassar – [Pantau Terkini] Pengurus PPWI Makassar telah berulang kali mendatangi Lurah Mamajang Dalam, Camat Mamajang dan Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Makassar untuk menyampaikan keberatan warga atas pembangunan gudang tanpa IMB di pemukiman warga. Tidak hanya itu, usaha PPWI Makassar juga telah dilakukan dengan menyurati Walikota Makassar, serta mengirimkan laporan melalui nomor kontak HP/WA sang Walikota.

 Aneh bin ajaib, persoalan pembangunan gudang oleh UD Tani Beru, yang kemudian berubah nama UD Sukatani di Jl. Veteran Selatan No. 361 Makassar itu seakan angin lalu saja. Padahal, menurut keterangan aparat setempat yang meminta namanya disamarkan, bahwa bangunan gudang itu juga telah mengambil tanah milik Pemerintah Daerah Makassar, alias sebagian bangunan menggunakan tanah pemerintah. “Gudang UD Sukatani itu tanpa Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan berdiri di atas tanah pemerintah, heranki juga mengapa dibiarkan itu,” ujar Bima (bukan nama sebenarnya) dengan logat Makassarnya.

Warga sekitar, termasuk pengurus PPWI Makassar yang rumahnya bertetanggaan dengan bangunan tersebut, dibuat meradang selama bertahun-tahun. Mereka amat terzolimi akibat rusaknya bangunan rumah mereka saat pembangunan gudang tanpa IMB itu, hingga saat ini ketika hilir-mudik kendaraan pengangkut pupuk ke gudang dimaksud. “Kami amat terganggu dengan pembangunan gudang itu, bukan hanya tanpa IMB, tapi juga menempati tanah negara dan tanpa dokumen Amdal (Analisis Dampak Lingkungan),” kata Muhammad Ali, warga setempat yang juga adalah Ketua PPWI Makassar.

Melalui pesan WastApp-nya, Walikota Makassar menjanjikan untuk memperhatikan keluhan warga, dan akan menindak-lanjutinya sesegera mungkin. “Melalui WA-nya, Walikota Makassar menjanjikan akan melakukan penindakan, sejak dari bulan Juni 2015. Namun, sampai sekarang sudah berpuluh-puluh pesan yang dikirimkan ke beliau, namun hanya mendapat balasan yang kata anak gaul cuma PHP (Pemberi Harapan Palsu),” imbuh Muhammad Ali. 

Lebih parahnya, tanggal 23 Maret 2016 lalu, Ketua PPWI Makassar mendatangi Kantor Lurah Mamajang Dalam, namun Lurah tidak ada. Menanggapi keluhan sang Ketua PPWI tersebut, staf Kelurahan Mamajang Dalam mengatakan bahwa pihaknya sudah berusaha maksimal dalam menertibkan keberadaan gudang tersebut. 

"Kami sudah maksimal melakukan peneguran, namun beking yang punya gudang orang atas di Pemkot Makassar," kata staf kelurahan yang tidak mau disebutkan namanya. Ironis sekali sindikat gudang dengan orang Pemkot Makassar itu.

Dari pengakuan mandor bangunan gudang pupuk tersebut kepada KOPI, mereka sudah beberapa kali didatangi oleh orang Kelurahan, Kecamatan serta dari Dinas Tata Ruang dan Bangunan. Sambil tersenyum, mandor berkata, "Biasalah, bos yang atur semua, biar tidak punya IMB, bangunan jalan terus.'' Benar-benar mafia kelas kakap yang bercokol di pemukiman warga. 

Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 20/2010 tentang Larangan Gudang dalam Kota dan Perda Nomor 13/2009 tentang Kawasan Pergudangan Terpadu hanya isapan jempol semata, tidak diindahkan oleh pemilik bangunan gudang itu. Begitu pula dengan pernyataan Wali Kota Makassar, Ramdhan Pomanto yang menegaskan Izin Mendirikan Bangunan tak boleh dikeluarkan apabila pengusaha tak memiliki Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Amdal) dan Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) tidak dihiraukan sama sekali, ibarat walikota memerintahkan rombongan sapi bebal untuk masuk kandang. Faktanya, banyak bangunan di Kota Makassar yang melanggar aturan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Abdul Wahab Tahir, Ketua Komisi A DPRD Kota Makassar mensinyalir telah terjadi sogok-menyogok dalam pegurusan IMB di Kota Makassar. “Kasus pembangunan gudang tanpa IMB dan menyalahi peraturan yang ada mengindikasikan adanya praktek sogok-menyogok antara pengusa dengan oknum Pemerintah Kota Makassar,” kata Abdul Wahab ketika dimintai komentarnya.

Usaha warga tidak akan pernah berhenti. Melaui perwakilan PPWI Makassar, warga akan mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Makassar terhadap pemilik gudang dan Pemerintah Kota Makassar terkait pembangunan gudang dalam kota, tanpa IMB, pencaplokan tanah Pemkot Makassar, perbuatan melawan hukum (PMH) yang dilakukan pemilik gudang dan Pemkot Makassar. Perbuatan melawan hukum tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi warga sempadan atas rusaknya rumah mereka dan terganggunya kenyamanan serta kesehatan lingkungan hidup warga. 

Ketika dimintai pendapatnya atas kasus ini, Ketua Umum PPWI Wilson Lalengke berujar singkat, Walikota Makassar itu buta dan tuli, perlu berobat ke spesialis THT. “Walikota seperti itu tergolong orang buta dan tuli, matanya celik tapi tidak melihat, telinganya berdenging tapi tidak mendengar. Suruh ke dokter THT dia itu,” ujar Wilson [KOPI]
Depok | Pantau Terkini
Layanan perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) Keliling (Simling) ternyata makin diminati masyarakat di Kota Depok. Terbukti dimanapun layanan mobil Simling berada selalu dikerumuni masyarakat karena dinilai sangat mudah dan tidak terlalu merepotkan.”Dengan adanya Simling, jadi lebih dekat. Kebetulan saya sedang lewat sini ternyata ada layanan sim keliling, jadi saya manfaatkan untuk perpanjangan SIM,"jelas .

Ucok saat ditemui memperpanjang SIM di Jalan Raya Bogor (eks Ramayana), Cimanggis, Depok. Menurut dia, dengan jadwal simling yang sudah ditetapkan masyarakat tidak perlu bingung lagi kapan layanan simling itu beroperasi di wilayah mereka."Melalui layanan simling yang sudah terjadwal secara rutin, kita tidak perlu lagi datang ke Polres atau Pasar Segar. Cukup lewat Simling langsung diproses,"ungkap Ucok.

 Hal yang sama juga dikatakan, Rahmawati salah satu warga Tapos. Ia mengatakan perpanjangan melalui bus Simling hanya membutuhkan waktu 10-15 menit saja. Jadi, kata dia, layanan cepat perpanjangan SIM tidak mengganggu aktifitasnya di kantor.”Tidak perlu menyediakan waktu sehari penuh untuk sekedar perpanjang SIM,. Prosesnya sangat cepat, setelah SIM jadi saya bisa langsung masuk kantor untuk bekerja.”tegasnya.

Perwira Sub Unit II Regident, Iptu Sunarto mengatakan, layanan sim keliling dalam sehari melayani sekira 180-200 orang. Simling beroperasi di lima titik mulai pukul 08.00-12.30 WIB. Adapun persyaratan perpanjangan SIM, lanjut Sunarto, cukup membawa fotocopy KTP yang masih berlaku, cek kesehatan, dan membawa SIM lama.”Prosesnya cepat, mulai dari pendaftaran hingga foto hanya 10 menit.”tandasnya.(ndi)
Tangerang | Pantau Terkini 

Sebanyak 88 Prajurit dan PNS Korem 052/Wkr menerima kenaikan pangkat. Danrem 052/Wkr Klolnel Kav Muhammad Zamroni melantik 88 Prajurit dan PNS yang menerima kenaikan pangkat yang berlangsung aula Makorem 052/Wkr, beberapa waktu lalu.

Danrem 052/Wkr Kolonel Kav Muhammad Zamroni dalam sambutanya mengatakan, kenaikan pangkat bagi prajurit dan PNS tersebut merupakan suatu kebanggaan dan harus di syukuri. Kenaikan pangkat kali ini setingkat lebih tinggi dari sebelumnya. "Seperti Mayor Inf Caj I Wayan Ari Gunada naik menjadi Letkol Inf Caj, Mayor Inf Caj naik menjadi Letkol setingkat lebih tinggi dari sebelumnya,"ujarnya .

Kenaikan pangkat tersebut berdasarkan prestasi yang di capai selama ini. Diharapkan kenaikan pangkat ini dapat menambah dedikasi dan motivasi dalam menjalankan tugas Dinas dan bagi yang belum mendapat kenaikan agar tetap terus semangat dalam menjalankan tugas dan dapat mempersiapkan diri untuk kenaikan pangkat berikutnya.

Danrem memaparkan, jumlah prajurut yang naik pangkat periode 1 April 2016 sebanyak 71 Perwira, Bintara, Tamtama dan 17 PNS . Rincian nya, Kodim 0502/Ju sebanyak 10 prajurit , Kodim 0506/Tgr 28 prajurit dan Kodim 0503/Jb 16 orang. "Dan ada salah seorang prajurit sebelumnya berpangkat Pembantu Letnan Satu di naikkan menjadi Letnan Dua Kehormatan karena menjelang purna tugas,"ungkapnya.(sul)
Depok - PantauTerkini , Para pengusaha di Kota Depok diminta bisa membantu pembangunan di Depok, termasuk pembangunan yang dilakukan secara swadaya oleh masyarakat. Himbauan itu ditegaskan langsung Wakil Walikota Depok, Pradi Supriatna saat melakukan peletakkan batu pertama pembangunan dan perluasan Masjid Baiturahman di RW 14, Kelurahan Kemiri Muka, Kecamatan Beji, Depok, Minggu (10/4).

"Kami mohon para pengusaha bisa membantu pembangunan di Kota Depok. Saya akan dorong para pengusaha untuk membantu masyarakat,"kata Pradi dihadapan ratusan warga Kemiri Muka. 

Terkait pembangunan sarana ibadah ini, ujar Pradi, semua pihak harus mendukung pembangunan dan perluasan Masjid Baiturahman sehingga bisa cepat selesai dan dipergunakan masyarakat."Semua anggaran pembangunan masjid ini murni swadaya masyarakat, tidak menggunakan APBD. Perlu diketahui APBD Depok sangat terbatas,"jelas Pradi. 

Ia mengatakan APBD Depok sebesar Rp.2,3 triliun, sekitar 50 persennya sudah dialokasikan untuk belanja pegawai. Sisanya untuk infrastruktur dan lain-lain."Jadi APBD kita sangat terbatas, karena itu dibutuhkan peran pengusaha dan seluruh element masyarakat guna mendukung pembangunan di Kota Depok,"terangnya. 

Lebih lanjut dikatakan Pradi, peran masyarakat dalam berbagai kegiatatan pembangunan sangat positif, selain sebagai ajang silaturahmi juga dapat menjalin ukhuwah antar warga sekitar."Saya apresiasi dengan pengurus DKM yang telah melaksanakan perluasan sarana ibadah ini."Semua dari masyarakat dan untuk masyarakat,"tandas Pradi.(wd)
Depok PantauTerkini - Sebanyak 1500 aparatur sipil negara (ASN) ikut memeriahkan gerak jalan Pekan Olahraga Pemerintah Kota (Porpemkot) yang dibuka Walikota Depok Mohammad Idris, di Jalan Boulevard, Grand Depok City, Sukmajaya, Depok, Senin (11/4).

Gerak jalan juga diikuti Wakil Walikota Pradi Supriatna, Ketua DPRD Depok Hendrik Tangke Allo, Dandim 0508/Depok Letkol Inf Slamet Supriyanto, Kepala Kementerian Agama Depok, Ketua KONI, Komandan Brimob Kelapa dua, Kepala kantor Imigrasi, PMI, PLN, perwakilan perbankan, para OPD, Camat, dan Lurah se-Kota Depok.

Ketua Panita Porpemkot Agus Suherman menjelaskan, Porpemkot digelar dalam rangka memeriahkan HUT ke-17 Kota Depok sekaligus menyeleksi atlit-atlit ASN berprestasi untuk dibina dan diikuti Porpemda tingkat provinsi Jawa Barat. Selain itu, Porpemkot juga untuk menjalin kebersamaan diantara ASN di lingkungan Pemkot Depok."Kita juga libatkan instansi lain seperti kodim, bjb dan brimob,"ungkapnya.

Menurut Agus, cabang olahraga yang di pertandingkan diantaranya gerak jalan, catur, bulutangkis, futsal, tenis meja, basket, tenis lapangan, volli, jumat sehat, terompah dan billiard."Porpemkot digelar 11-19 Aril 2016. Diharapkan terjalin kebersamaan diantara ASN dan instansi vertikal lainnya. Sehingga seluruh ASN Depok bisa sehat dengan kegiatan Porpemkot ini,"terang Agus Suherman. 

Walikota Depok, Mohammad Idris mengatakan porpemkot bukan sekedar untuk berfoya-foya atau refreshing, tetapi dengan Porpemkot bisa menunjukkan bahwa ASN Kota Depok selalu sehat, baik lahir maupun bathin sekaligus sehat spiritual."Saya ingatkan acara ini bukan untuk foya-foya, tetapi bisa tunjukkan kita adalah aparatur yang sehat,"tegas Idris.

Walikota menambahkan, porpemkot juga sebagai ajang penyambung silaturahim antar ASN dan instansi vertikal."Saya ingatkan kembali dalam pertandingan nanti jangan ada keributan, terutama pertandingan futsal. Kalau mau ribut jangan disini,"tandas Idris.(Wd)
Depok - PantauTerkini Sebanyak 15 tim sepakbola siap bertanding memperebutkan piala bergilir Lurah Mampang dalam Turnamen U-16 Mampang Cup yang digelar di lapangan Godam, Mampang, Depok, Sabtu (9/4). 

Turnamen dibuka langsung oleh Lurah Mampang, Iskandar ditandai dengan tendangan bola pertama pertandingan awal antara RW 09 melawan RW 06."Turnamen ini dalam rangka memeriahkan Hut ke-17 Kota Depok sekaligus sebagai ajang pencarian bibit berprestasi. Semoga warga Mampang banyak yang berprestasi,"ujar Iskandar didampingi Babinsa dan Babinkamtibmas serta para Ketua RW se-Kelurahan Mampang di lokasi pertandingan. 

Menurut Iskandar, selama ini banyak warga khususnya atlit sepakbola yang bermain di kecamatan lain seperti di Bojongsari, dan Tapos. Padahal, ujar Lurah, di wilayahnya terdapat lapangan sepakbola yang cukup memadai."Banyak yang bermain diluar. Mudah-mudahan moment ini bisa bisa menjadi ajang pencari bibit berprestasi. Selain itu turnamen ini juga sebagai ajang silaturahmi warga," ungkap Iskandar seraya mengungkapkan rasa terharunya. 

Iskandar berpesan kepada seluruh tim untuk selalu menjaga sportifitas dan menjunjung tinggi persahabatan,"Semoga prestasi warga Mampang bisa terangkat dengan adanya turnamen ini,"harapnya. 

Ketua Panitia Turnamen Mampang Cup, Ricandi menjelaskan, turnamen ini merupakan kali pertama digelar dan diharapkan dapat berjalan lancar hingga sampai ke final."Turnamen ini terselenggara berkat dukungan dari aparat kelurahan dan para ketua RW se-kelurahan Mampang,"jelas Ricandi.

 Menurutnya, turnamen memperebutkan piala bergilir Lurah Mampang ini rencananya dilaksanakan selama sebulan dengan sistim pertandingan menggunakan sistem gugur,"Para pemenang akan mendapatkan trophy dan uang pembinaan,"tandas Ricandi.(wd)
Probolinggo, PantauTerkini  Kasus kadin jatim akan bergulir ke ketua kadin kabupaten probolinggo masa kerja tahun 2011-2013 yang di ketuai oleh Cipto Santoso yang sekarang menjadi pengurus kadin kabupaten probolinggo, awal mula perseteruan ini dengan kordinator bcc Totok Supriyadi yang alamatnya di jl semeru kelurahan triwung kidul rt 11 dan rw 01 di kecamatan kademangan, dimana PT SJAP memberikan surat tagihan ke saudara Totok red sejumlah Rp 1.218.509.000 untuk pembayaran pembelian kompos ke petani jamur bromo ke PT SJAP dabn Rp 30.000.000 yang suratnya di tandatangani pada tanggal 30 april oleh saudar Seno Adji Wibowo dan Bapak Mahfudi, tetapi terkait dengan itu pak Totok berhasil di konfirmasi oleh tim investigasi LAKRI S.Riyanto, Dimana Pt SJAP mempunyai hutang yang lebih besar yaitu Hutang PT. SJAP Ke BCC kurang lebih untuk sisa pann jamur Rp 1.476.801.050 dan sisa untuk dana kompos 1.200.000.000 Demiasi kompos atau pengurangan babat kompos Rp. 630.000.000 Fee untuk koordinator BCC kurang lebih 19.000.000.000 untuk pengiriman kompos ke petani dan pembelian hasil panen jamur ke petani periode 2011 sampai 2013 disurat perjanjian kerjasama PT SJAP dan BCC Cipto Santoso selaku ketua kadin kabupaten Probolinggo, korda ESQ 165 dan Dirut PT SJAP, PT SJAP patut di audit terkait wajib pajak masa kegiatan pemulihan ekonomi pasca erupsi bromo 2011 sampai dengan 2013.

Sekarang jumlah petani hanya tersisa kurang lebih 10 orang dari 250 orang ketika di bina BCC setelah di take over di ambil alih SJAP, SJAP terindikasi melakukan kejahatan ekonomi dan kebohongan publik selama ini dengan memfitnah koordinator BCC ,dengan pemberitaan sebelumnya pada trahun 2014 pada tanggal 23 januari bahwa PT SJAP untung besar dan banyak laba,para petani sukses tetapi pada tahun yang sama tanggal 29 januari 2014 Kadin kabupaten probolinggo membubarkan BCC,ada apa sebenarnya,terkait dengan itu tim investigasi beberapa kali kerumah mantan Kadin Kabupaten probolinggo nini tidak ditemui dan sambungan hp selular di hubungi aktif tapi belum sempat mengangkat,Para LSM Lainnya di probolinggo akan melaporkan temuan ini ke KEJATI JATIM menurut IR Wisman wakil direktur LPK,bersambung (team 7)
BATAM - PantauTerkini.com - Acara : Forum SKPD Kota Batam 2016, yang di selenggarakan di Lantai 4 Pemerintah Kota Batam, selama 3 hari berturut - turut pada Hari Selasa, Rabu dan Kamis / Tanggal 29 - 31 Maret 2016, telah selesai. Namun demikian, nampaknya, masih ada hal yang terasa menggajal. 

Terasa mengganjal di hati beberapa Camat Batam, atas kata - kata Walikota H.Muhammad Rudi SE.MM. Ada yang mengaku kalau kata - kata atasannya itu, bisa di jadikan bahan motivasi untuk memperbaiki kinerja ke depan, namun ada juga yang mengganjal menggetarkan hati.

 " Bagi para Camat semuanya, saya akan memberikan tugas lain satu lagi, yaitu mengurusi sampah. Bagi sipapapun Camatnya, yang merasa tidak mampu lagi untuk menjalankan tugasnya sebagai Camat, Ya Silahkan mendaftar untuk mengundurkan diri. " Ujar Rudi penuh serius.

Kata - kata bijaksana Walikota Batam terpilih periode 2016 - 2021 yang muncul tiba - tiba itu, langsung mendapatkan perhatian, bukan hanya para Camat, namun juga para pejabat di Jajaran Pemko Batam lainnya yang hadir di Acara tersebut, termasuk para SKPD, Kaban, dan Kabid.

Walaupun Acara Forum SKPD tersebut, sempat di warnai sedikit ke tidak sinkronisasian antara DPRD Kota Batam dengan pihak Pemko Batam, namun Acara Forum SKPD, dalam rangka penyusunan RKPD Tahun 2017 itu, tetap bisa berjalan hingga akhir waktu yang telah di tentukan.

" Waduuh, Kalau bagi saya, Kata - kata Pak Walikota Kami, kemarin hari itu, ya merupakan baik. Di nalik kata - katanya itu, tersirat makna agar para Camat semuannya harus sanggup di tuntut untuk bekerja lebih baik lagi. 

" Ungkap Seorang Camat yang tidak bersedia di sebutkan namanya. " Untuk ke depannya nanti, Para Camat - Camat semuanya, jangan hanya duduk di Kantor saja. Harus mau turun ke masyarakat. Harus tahu bagaimana wilayahnya dan bagaimana warganya. " Didik H.M. Rudi SE.MM, mengingatkan para Camat seolah menyindir. (Nda).
BATAM - PantauTerkini.com Sungguh betapa sedih dan hqancur hati ribuan pedagang kaki lima Kota Batam, karena nampaknya tidak akan ada lagi harapan bagi mereka, untuk bisa mengais rezeki sebagai pelaku pedagang kaki lima. Apapun ceritanya, Pemerintah Kota Batam, akan tetap menggusur kios mereka.

" Menko Polkam telah perintahkan saya, untuk meluruskan dalam waktu satu bulan saja. Kios liar tidak bisa. Seluruh pedagang akan di habiskan. Yang punya kios di jalan protokol, sudahlah, korbankan dan ikhlaskan saja lah. Innalillahi. " Tegas Walikota H.Muhammad Rudi SE.MM. 

Di sampaikan juga oleh Rudi, bahwa Dalam pelaksananan penggusuran tersebut, akan di ajak lah semua pihak, Dandim dan lain sebagainya. Seluruh pedagang akan di habiskan dan akan di pakai lah pasar induk Jodoh sana. Demi untuk Perbaikan Batam ke depan. Batam maju lagi. 

" Jalan - jalan akan di bangun lagi, akan di perlebar, akan di bangun apa - apa lagi, yang jelas demi Batam menuju yang lebih baik. Lurah Camat akan saya kasih pelimpahan atau tugas baru lagi. " Tambah Wako Rudi pada Hari Kamis / 31 Maret 2016, di Forum SKPD Lantai 4 Pemko Batam

Selain harus tahu tentang wilayahnya masing - macam keberadaan kios - kios liar dan rumah liar, Camat juga akan di berikan pelimpahan untuk mengurusi masalah sampah di wilayah masing - masingnya. Sungguh akan semakin berat tugas masing - masing Camat Batam ke depannya. 

" Untuk Camat semuanya ini, saya mau kasih pelimpahan tugas satu lagi selain itu semua tadi, yaitu mengurusi masalah sampah. Siapapun Camatnya, yang merasa tidak lagi mampu untuk menjalankan tugasnya sebagai Camat. Yaaaa, Silahkan daftar mengundurkan diri. " Tegas Rudi 

" Sebetulnya, kami sedih sekali Mbak, kalau sampai tidak bisa berjualan lagi. Kenapa pengusaha - pengusaha yang mendirikan bangunan di pinggir -pinggir jalan juga, tidak pula di apa - apain. Mereka bangun hotel, mereka bikin ruko. Apa karena mereka ada kasih uang banyak ?

 " Ya Allaaaaah, Pak Rudi, teganya kepada kami para pelaku pedagang kaki lima ini, pendukung beliau juga. Kalau pun di pindah ke Pasar induk, apa cjku untuk semuanya. Nanti tak kebagian pula. " Kata Salah seorang Emak penjual buah beranak 4 sambil meneteskan air mata. ( Nda )
www.pantauterkini.com - Jajaran Kodim 0508/Depok menggelar tradisi penerimaan anggota baru yaitu calon Dandim 0508/Depok Letkol Inf Slamet Supriyanto, Selasa (5/4). 

Kedatangan calon Dandim disambut Kasdim 0508/Depok Mayor Inf Mistar beserta istri dan selanjutnya diterima Dandim Depok, Letkol Inf Santosa beserta Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Cabang XII Kodim Depok, Rita Santosa. 

Dandim Depok, Letkol Inf Santosa sangat mengafresiasi atas kerja sama dan dukungan yang telah terjalin dengan baik selama menjabat Dandim selama19 bulan. Santosa juga berpesan kepada seluruh anggota, baik staf dan Danramil agar mendukung penuh pejabat baru sebagaimana halnya mendukung dirinya.

"Itu yang paling utama, kalau tidak ada dukungan tidak mungkin bisa menjalankan tugas sebagai Dandim,"jelas Santosa yang akan menduduki jabatan barunya sebagai Kabag Administrasi Inspektorat Umum Jenderal Angkatan Darat (Itjenad).

Sedangkan Letkol Inf Slamet Supriyanto mengaku bangga dan siap menjalankan tugasnya sebagai Dandim 0508/Depok."Saya cukup bangga menjabat Dandim Depok , kedepan saya akan melanjutkan program-program Dandim sebelumnya,"jelas Pria lulusan Akmil 1998 itu.(ndi)
Pantauterkini, Jakarta - Kapolres Belu, AKBP Putu Gede Artha, melalui Kanit Buser Polres Belu bernama Timi, akhirnya mengembalikan ID Card dan alat perekam suara (tape recorder) milik anggota PPWI, Felixianus Ali, di Atambua, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Pengembalian barang-barang milik Felix, demikian ia sehari-hari disapa, dilakukan pada Jumat kemarin, 8 April 2016, di Kantor Polres Belu. Demikian laporan disampaikan oleh Felix dari Atambua.

Proses pengembalian ID Card dan tape recorder tersebut dilakukan Kapolres setelah mendapat teguran keras dari Kapolda NTT, Brigjen Pol Drs. Eustasius Widyo Sunaryo kepadanya, terkait kinerja anak buahnya yang merampas paksa ID Card dan barang-barang milik pewarta Felix. Kapolda NTT memerintahkan agar Kapolres Belu segera mengembalikan ID Card dan tape recorder kepada pemiliknya, disertai pesan agar para aparat polri di Polres tersebut jangan gegabah dalam melaksanakan tugasnya. "Kita mendapat teguran dari Kapolda terkait kasus perampasan ID Card dan tape recorder anggota PPWI, dan Kapolda meminta agar segera dikembalikan," demikian ujar Kapolres melalui anak buahnya, Timi, kepada pihak keluarga.

Kapolda NTT pantas memberikan teguran kepada Kapolres dan jajaran di bawahnya. Mantan Pimpinan PTIK (Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian) itu mendapat permintaan dari Mabes Polri di Jakarta agar menyelesaikan kasus perampasan ID Card PPWI yang dilaporkan dan telah diberitakan secara luas oleh berbagai media massa yang tergabung dalam PPWI Media Group. Kita mendapat informasi dari Mabes Polri dan membaca beritanya di media bahwa telah terjadi perampasan ID Card dan tape recorder Pewarta PPWI, dan diperintahkan untuk diselesaikan sebelum masalahnya melebar keman-mana, demikian pesan Kapolda. Dalam persoalan pemberitaan, tidak ada aturannya bagi anggota polisi untuk mengambil ID Card, juga merampas peralatan jurnalis, jelas itu sebuah kesalahan, tambahnya. 

Merasa malu atas teguran tersebut, akhirnya Kapolres mengutus anak buahnya, Kanit Buser, Timi, pada Selasa, 5 April 2016, untuk berkunjung ke rumah Felix dengan maksud utama menyampaikan permohonan maaf dan meminta Felix ke Polres Belu, menerima pengembalian ID Card dan tape recorder secara resmi. Sayangnya, Timi yang datang di sore hari tersebut hanya menjumpai ibu kandung Felix, karena sang pewarta PPWI tersebut sedang di luar rumah untuk sesuatu urusan. Kepada Ibudanya Felix, sang Kanit Buser menyampaikan pesan Kapolres Belu untuk mengembalikan ID Card PPWI dan tape recorder milik Felix seraya meminta maaf atas peristiwa tidak menyenangkan tersebut.

Rencana awalnya, Felix akan menjemput ID Card dan tape recorder miliknya pada tanggal 6 April, namun kesempatan baik untuk ke Polres Belu baru terlaksana pada Jumat, 8 April 2016 siang. Setelah menunggu cukup lama di Kantor Polres, akhirnya Felix yang ditemani seorang teman wartawan di Atambua bertemu dengan Kanit Buser, Timi, yang baru datang ke kantor untuk urusan lainnya di luar Polres. Dalam pertemuan tersebut, ID Card dan tape recordernya dikembalikan.

Sebagaimana diketahui bahwa ID Card dan tape recorder pewarta PPWI, Felixianus Ali, dirampas paksa oleh Kasatreskrim Jefrri Fanggidae dan Kepala Bagian Operasional Apolinario da Silva dengan alasan bahwa ID Card dan tape-recorder tersebut berbahaya, sehingga perlu diamankan (baca: Rampas ID Card dan Tape-recorder Pewarta, Oknum Polres Belu Tergolong Preman Seragam Cokelat). Kasus perampasan milik wartawan ini terkait dengan gencarnya Felix memberitakan tentang kasus penjualan tanah Keuskupan Atambau oleh Uskup Atambua, Uskup Domi Saku (Uskup Saku Dinilai “Mandul” Memimpin Wilayah Keuskupan Atambua). Peristiwa peramapasan paksa yang tergolong tindakan kriminal oleh oknum polisi tersebut berlangsung pada 12 Maret 2016, dalam sebuah forum "penghakiman" atas pemberitaan kasus tanah keuskupan oleh Uskup Saku bersama para pastor dan polisi dari Polres Belu, bertempat di ruang Keuskupan Atambua.

Tidak terima dengan perampasan barang-barang miliknya, Felixianus Ali menyampaikan laporan ke Dewan Pengurus Nasional PPWI dan Redaksi KOPI. PPWI kemudian melakukan upaya pendekatan kekeluargaan kepada Polres Belu, namun tidak berhasil. Akhirnya, digunakanlah jalur pemberitaan untuk membuka borok ketidak-becusan oknum Polres Belu dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai pelayan, pelindung, pengayom dan pelindung rakyat. Berita yang dirilis pada Senin, 4 April 2016, itu kemudian menyebar ke berbagai kalangan, selain melalui PPWI Media Group, juga tersebar melalui jejaring sosial dan sosial media. Kapolri, Divhumas Polri, Divpropam Polri, Mabes TNI, beberapa menteri Kabinet Kerja Jokowi-Jk, dan Kapolda NTT serta beberapa anggota DPR-RI dan DPD-RI mendapat tembusan informasi tentang kasus itu.

Esoknya, Kapolda NTT langsung merespon dengan menghubungi Polres Belu dengan pesan utama untuk mengembalikan ID Card dan tape recorder anggota PPWI atas nama Felixianus Ali sesegera mungkin. (APL)
http://www.pewarta-indonesia.com/warta-utama/warta-utama/19261-ditegur-kapolda-polres-belu-kembalikan-id-card-dan-tape-recorder-pewarta-ppwi.html

BATAM ( PT) " Masih banyak calo di Imigrasi Batam. Insya Allah, saya begitu yakin akan hal itu memang terjadi. Biarpun di bungkus dengan nama lain, ya. Masih juga tetap sama jamanya. Bungkusnya boleh ganti nama, tapi orang kan pasti tetap menilai. " Ungkap Anggota DPRD Batam, Safari.

Di ungkapkan selanjutnya oleh Politisi PAN Safari Ramadhan, bahwa : Nampaknya kurang logika deh kalau warga Batam saja yang bikin paspor sampai membludak dalam setiap harinya, hingga ratusan orang berderet berantri ria sepanjang jam sepanjang hari duduk di Imigrasi. 

 " Ah nampaknya kurang logika, kalau di bilang hanya Warga masyarakat Batam saja yang buat Paspor disana, sehingga antrian panjang atau hingga tempat duduk di Kantor Imigrasi itu penuh selalu. Saya bukan tidak mengamati. " Tambah Anggota DPRD Batam, Safari Ramadhan.

Di jelaskan juga oleh Safari Ramadan, Bahwasanya : Rata - Rata atau banyak dari mereka para pembuat Paspor itu tinggal antri Photo saja. Masalah berkas dan tulis menulis di blangko dan lain sebagainya, sudah ada yang mengerjakan. Jadi sudah jelas, siapa lagi yang mengerjakan ? 

Ada juga yang pakai kedip - kedip mata dengan orang dalam di antara mereka. Sudah di tumpuknya berkas, lalu yang bersangkutan kedip - kedip mata, lalu selesai dalam waktu yang tidak lama. Karena di sinyalir lagi kejar waktu. Sudah di tunggu calon bos di sebrang sana, katanya. 

" Jadi, menurut saya, tetap masih juga banyak calo TKI disana. Terutana untuk mereka para TKI Non Prosedural. Dari luar Kota Batam, masa buat Paspor tembak di Batam. Jadi untuk apa mereka buat paspor, kalau tidak untuk kerja. " Tegas Safari yang menyayangkan para TKI / TKW. 

Di sampaikan Safari, bahwa dirinya sangat menyayangkan, kenapa mereka suka jadi TKI Non Prosedural, belum tentu terjaminkeselamatan mereka dan belum tentu para tekong semua bertanggung jawab, kalau ada hal - hal yang tidak di inginkan di negeri orang terjadi pada mereka.

Ketika hal ini di konfirmasi kepada Kepala BP3TKI Tanjung Pinang, Kombes Suyanto, pihaknya mengaku hanya bisa berkomentar " No Coment dulu lah Mbak ". Dan ketika hal ini akan di konfirmasikan kepada Kepala Imigrasi Batam, Media Sijori Kepri " DI LARANG MASUK. "

" Wah di larang masuk Mbak, Eh jangan masuk. Lagi pun Kepala Kantor Imigrasi tidak boleh di temui, Wasdakim Bapak Rafli juga tidak ada, dan Bapak Hamdan pun tidak bisa. " Jelas pihak Imigrasi yang berjaga dan beberapa pejabat yang sedang berada di Pintu masuk. ( Nda ).

[BATAM] ( PT ) Banyaknya Imigran yang semakin menumpuk di Kota Batam, terus saja menjadi sorotan publik. Terutama bagi mereka yang menumpuk tidur di Taman Aspirasi, yang letaknya di depan Kantor Imigrasi. Berdekatan dengan Kantor Kejaksaan Negeri, Kantor DPRD dan juga Kantor Polisi. 

" Terkait masalah penanganan Imigran yang ada di Batam ini, hal itu merupakan kebijakan Pusat. Namun demikian, DPRD akan tetap peduli terhadap masalah itu. Dan akan ada Rapat Koordinasi, terkait hal itu. " Tegas Ketua DPRD Batam, Nuryanto SH, pada Hari Jum' at / 1April 2016.

Di sampaikan juga oleh Nuryanto di ruang kerjanya itu, bahwasanya : Biar pun keberadaan mereka itu ada Badan yang mengurusnya, dan bukan juga Pemerintah kita yang membiayainya, namun DPRD Batam tetap akan mengambil sikap dan kebijakan bagaimana hal ini bisa terelesaikan.

" Memang keberadaan mereka di Batam ini, nampaknya ada yang menangani. Bukan juga Pemerintah kita yang membiayai. Namun demikian, kita akan tetap berupaya bagaimana agar hal ini bisa di selesai. Untuk menghindari hal - hal yang tidak di inginkan. " Tambah Nuryanto.

Nuryanto juga menyampaikan : Bahwasanya Pemerintah Indonesia atau Pusat dan kita semua juga harus tetap mewaspadai kedatangan mereka ke Indonesia dan juga keberadaan mereka di Batam ini. Ada maksud apa sebenarnya dan ada hal apa. Karena di Batam ini juga tidak ada penampungan.

"Memang Kita tetap bersifat dan juga bersikap manusiawi, namun demikian, kita juga tetap waspada. Adap sebenarnya, kok semakin lama semakin banyak saja yang datang ke Batam ini. Sementara kita juga tidak tahu pasti latar belakang mereka yang sebenarnya. Semacam sindikat atau Jaringan apa. " Lanjut Nuryanti lagi.

Batam kedatangan Imigran, bahkan seolah menjadi tempat tujuan dari pelarian mereka dari negara mereka sendiri. Kebanyakan Imigran menyamoaikan kalau mereka tidak bersedia pulang atau di pulangkan ke negara mereka lagi. Mereka mengaku trauma, negaranya perang.

Awalnya mereka datang dan di tamoung di sebuah Hotel di Kawasan Nagoya hngga ratusanorang. Semakin lama zemakin banyak dan sampai ada yang tidur menggelar tenda di Taman Aspirasi. Bahkan di Tanjung Pinang sendiri konon kabarnua juga banyak juga yang datang.

" Di Tanjung Pinang juga kabarnya banyak. Mereka datang ada yang melalui pesawat, Kapal dan bahkan ada yang datang melalui pelabuhan tikus. Pokoknya nanti akan ada Raoat Koordinasi lah, tak munhkin juga DPRD bergerak sendiri." Ungkap Nuryanto mengakhiri penjelasannya di hadapan para Wartawan. ( Nda ).
PANTER - [Batam] Telah berlangsung Acara : Penabalan Gelar Kehormatan Datuk Setia Amanah kepada H.M. Muhammad Rudi SE.MM atau Walikota Batam masa Khidmat 2016 - 2021, pada Hari Jum'at / 1 Maret 2016, di Gedung Lembaga Adat Melayu atau LAM Batam Centre - Kota Batam - Kepri. 

Hadir di Acara tersebut, Ketua Adat Melayu Datuk H. Drs. Nyat Kadir dan juga para sesepuh Melayu serta para Pengurus Lembaga Adat Melayu semuanya. Tidak ketinggalan, hadir juga para Kepala Dinas Pemerintah Kota Batam dan juga Para Undangan lainnya memenuhi Gedung LAM.

Sebelum Penabalan Gelar Datuk Setia Amanah di berikan kepada H. Muhammad Rudi SE.MM tersebut, telah di lakukan Musyawarah di Lingkungan LAM Kota Batam dulu, sehingga bisa lah berlangsung Penabalan Gelar Datuk Setia Amanah yang penuh makna tersebut.

Penabalan Gelar Datuk Setia Amanah kepada H.Muhammad Rudi SE.MM di lakukan langsung oleh Datuk H. Drs. Nyat Kadir yang juga merupakan Anggota DPR - RI. Penabalan Gelar tersebut di tandai dengan Pembacaan Warkah. Warkah yang sarat dengan makna berarti.

Yang setia menjunjung Sumpah. Yang Amanah memegang petuah. Yang taat pada aur dan patutnya. Yang kokoh pada Adat Lembaganya. Sumpah di jujnjung, Janji di pegang. Taat setia muka belakang. Pendirian Benar, berdada lapang. Memikul beban tiada gamang.

Bijak berkata, arif menimbang dan memimpin Umat, tentu terbilang. Begitulah Makna dalam, yang terkandung dalam Gelar yang sudah di tambalkan kepada Walikota Batam yang baru saja di lantik, Datuk Setia Amanah H.Muhammad Rudi SE. MM, yang wajib menjalankan Amanah.

Setelah pembacaan Warkah selesai, Acara pun berlanjut dimana Datuk Rudi naik pelataran, di pasangkan tanjak dan keris, lalu di undanglah Datin Marlin Agustina Rudi dan untuk selanjutnya di laksanakan Adat berikutnya, Tepuk Tepung Tawar oleh para pihak yang terundang.

" Semoga Walikota Batam terpilih periode 2016 - 2021, H. Muhammad Rudi SE. MM, bisa menjalankan tugasnya sebagai Walikota Batam, dengan sebaik - baiknya. Memperhatikan rakyat dan mendahulukan kepentingan rakyat. " Ungkap H. Drs. Nyat Kadir, usai Acara. (Nda)

Labels

Adv artikel bali Banten bisnis Bogor budaya daearh daerah daetah depok Depok derap dewan Featured fenomena fokus gayahidup Headline Hiburan hukum Humas Polda Kaltim investigasi iptek Irian Jaya jabodetabek Jakarta Jawa Barat jawatengah jawatimur Jokowi Kalimantan kaporli Kebersihan kesehatan KPU kriminal kulener kuliner lampung lantik LPII luarnegeri mahasiswa Market masyarakat miskin membangun menteri Metro mitos MSDC Nahdlatul Ulama Nariyahan Nariyahan Nusantara nasional nelayan nias Nur'azizah obat olahraga opini ott Pajak Paluta papua pasar kemiri pdip PDRM Pekanbaru Pelalawan pelayanan Pemalang Pembangunan pembunuhan pemerintah pemilu Pemuda pendidikan penyandangdisabilitas perbaungan peristiwa peristuwa perkelahian anggota DPRD perkelahian anggota DPRD Riau perkemi Pertamina pertanian Perusahaan listrik negara pidana pilkada pinggir PKB pkk Pks pln PLTA Batangtoru pm malaysia PMII PN Medan PN Siantar PNS polisi peduli politik Polres Polres Balikpapan Polres Nias Polres_sidempuan Polresta polrestabes_medan polrestapekanbaru polri Polsek Air Batu polsekskppekanbaru ponorogo ppwi pradi supriatna Presiden prestasi probolinggo profile PT PLN PT_KAI purwakarta rahmansyah_putra_sirait RAPP redaksi Redia Frisna Rista regional Rei renungan Repdem Riau rizal efendy rokan rupiah samarinda samosir sampah depok samsat depok satlantas polres asahan Satma_pp sekda_provsu seleb sepakbola serang serbada sergei Sertijab Sholawatan Siak Siantar Sidoarjo sijunjung Silo Laut simalungun sinabung siswa Slawi solo soroako sosial sosialisasi sukabumi sulawesi sumut Surakarta Susanto Suwandi tamanlalulintas tanggerang tanjung balai tapteng Tasimin tebing tinggi tegal tipikor Tips tmmd tni depok fokus tokoh tokohpemudaaceh trawas Tumpas video Wajo wakapolri walikota depok Wisata

Epaper

Total Pageviews