PANTAU NUSANTARA

Derap TNI POLRI

Nasional

Peristiwa

Video News

PT - BALIKPAPAN – Dalam Acara Rutin coffee morning, Senin (28/3).
Wali Kota terpilih  Balikpapan Rizal Effendi mengklaim Kota Balikpapan bebas dari Gelandangan , pengemis [Gepeng] dan Anak jalanan [Anjal] , sehingga bisa menjadi daerah percontohan di Indonesia.

“ Fakta ini dapat dilihat di setiap simpang jalan Kota Balikpapan tidak ditemukan gepeng dan anjal. Meskipun ada, namun tidak signifikan, hanya sekali-kali saja beroperasi,” tegas Rizal .

Orang nomor satu di Kota Minyak ini memaparkan, upaya bebas anjal dan gepeng ini merupakan langkah pemkot untuk mendukung program Kementerian Sosial yang akan menuntaskan berbagai masalah sosial di tahun 2017, di antaranya bebas anjal dan gepeng.

“Tentunya, instruksi menteri sosial telah diapresiasi dan didukung penuh oleh pemerintah kota Balikpapan sehingga Kota Balikpapan dapat dijadikan kota pecontohan  ,” lanjut Rizal Effendi.

Pernyataan Wali Kota Rizal Effendi akan kondisi Balikpapan yang bebas anjal dan gepeng, mendapat tanggapan dari sejumlah kalangan warga Balikpapan.

Mereka meminta Wali Kota ikut melakukan kroscek ke lapangan, yang terntanya masih banyak anjal dan gepeng yang berkeliaran. Seperti di traffic light (TL) simpang Muara Rapak,
Terminal Balikpapan Permai (BP), di masjid saat salat Jumat, serta pengemis yang beroperasi dari rumah ke rumah.

Tim Investigasi pantau terkini adanya temuan beberapa orang Gepeng dan Anjal sesungguhnya bukan beridentitas atau warga Balikpapan,

Mereka pendatang yang mencari sanak saudara di Kota Balikpapan ini tersesat dan menjadi Gepeng . 
“Jadi, Balikpapan bebas dari gepeng, " tuturnya wartawan Panter Balikpapan.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Balikpapan Ida Prahastuty berharap, pemkot membentuk dua unit pelaksana teknis daerah (UPTD) guna mendukung program bebas gepeng. Yakni, UPTD rehabilitasi anak dan UPTD rehabilitasi sosial.

Lebih lanjut Ida mengutarakan, seharusnya ada upaya dan strategi dari pemkot untuk hal tersebut. Karena, hingga saat ini belum ada UPTD yang khusus untuk menangani anak.

"Harus ada upaya dan strategi dari pemkot untuk gepeng. Karena, saat ini, kita belum punya UPTD untuk rehabilitasi anak dan rehabilitasi sosial. Artinya, kita belum cukup berkeringat untuk melakukan pendataan itu,” kata wanita berparas ayu ini.

Ida menyebutkan, bahwa pemerintah saat ini belum secara khusus melakukan penanganan terhadap gepeng tersebut. Dirinya menilai, tidak ada langkah yang konkret dalam menangani gepeng yang saat ini masih banyak berkeliaran di seputaran Kota Balikpapan.

"Kita juga belum secara khusus untuk menampung mereka. Artinya, mau dikemanakan anak-anak tadi ini. Paling tidak, kita lihat usia anak itu. Tentu kalau yang sekolah tetap harus disekolahkan, yang sudah cukup remaja diberikan pelatihan-pelatihan kerja. Nah, ini yang kita belum punya. Mudah-mudahan, UPTD rehabilitasi anak dan rehabilitasi sosial bisa didirikan meskipun sedang defisit APBD,” harapnya.

Ida pun mengkritisi Dinas Tenaga Kerja dan Sosial (Disnakersos) Balikpapan.
Menurut Ida, seharusnya bagian sosial sudah memiliki langkah-langkah konkret untuk melakukan itu. Pasalnya, hingga saat ini masih banyak gepeng yang tidak jelas berkeliaran di tempat umum.

"Yang harus dilakukan adalah operasi yustisi. Kita lihat, hampir di setiap lampu merah ada anak-anak gelandangan yang tidak jelas. Di pasar dan tempat umum juga ada. Belum lagi, ada anak-anak yang siang bolong tidur di depan ATM dalam keadaan setengah mabuk. Harusnya ada operasi khusus untuk masalah anak, bekerja sama dengan Satpol PP untuk menyisir daerah yang memang rawan keberadaannya terhadap anak-anak tersebut,” akunya.

Ida menyesalkan apabila hal ini tidak segera dilakukan, maka akan sangat disayangkan Balikpapan tidak dapat menerapkan bebas gepeng. Padahal, Balikpapan telah mencanangkan kota layak huni. Tapi pada kenyataannya, masih banyak gepeng yang berkeliaran.

"Bagaimana mau mewujudkan Balikpapan kota layak huni, jika masih ada Gepeng dan Anjal dan ini harus dilakukan mulai dari sekarang,” pungkasnya. [BW]


PT [JAKARTA] - Masyarakat adat di Indonesia boleh lega hati seiring dengan terurainya permasalahan yang selama ini membelenggu hukum adat mereka. Terlebih lagi tatkala berhubungan persoalan hukum materiil yang terkadang memicu konflik agraria.

"Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) bertahun-tahun mencoba menguak permasalahan masyarakat hukum adat (MHA) di Indonesia. Sejumlah temuan yang akhirnya direkomendasi untuk perbaikan hukum dan kebijakan seputar perlindungan, penghormatan, dan pemulihan hak MHA atas wilayahnya di kawasan hutan," kata Ketua Komnas HAM Nur Kholis pada peluncuran Inkuiri Nasional, di Jakarta, Rabu (16/3).

Inkuiri terbagi atas empat buku yang memuat hak MHA di areal hutan Indonesia, peran perempuan, konflik agraria, dan pembuka jalan penyelesaian masalah HAM lainnya.

 "Inkuiri menjadi jawaban atas kelemahan Komnas HAM dalam penyelesaian masalah MHA. Kami menerima banyak pengaduan. Namun hanya 42 yang bisa kami tangani sejak 2015. Inkuiri memungkinkan ada peta kerja sama yang jelas antar semua pihak yang berkepentingan dalam penyelesaian MHA," kata Nur Kholis.

Inkuiri tidak hanya menghadirkan korban dan pelaku, tapi juga pihak lain untuk menuntaskan masalah MHA misal perangkat daerah, lembaga riset, dan pemerintah pusat.

Nur Kholis mengatakan, tiap masalah MHA membutuhkan jalan keluar yang berbeda sehingga butuh kerja sama semua pihak. Peta yang jelas memungkinkan pihak tahu perannya sehingga bisa menjalankan tugas dengan baik. Jalan keluar biasanya meliputi metode vertikal dan horizontal.

Metode penyelesaian problem MHA meliputi vertikal dan horizontal. Vertikal yang biasanya dilakukan Komnas HAM terdiri atas pemantauan dan mediasi kelompok masyararakat dengan kedudukan yang sama.
Pada kenyataannya, kerap kali dibutuhkan lobi atau pertemuan khusus dengan pemerintah setempat untuk menyelesaikan masalah MHA. Pendekatan horizontal membutuhkan kesamaan persepsi antara Komnas HAM dan pemangku kepentingan, sehingga bisa memberi hasil baik bagi MHA. 

Inkuiri mencatat lima akar masalah terhadap keberadaan MHA. Pertama adalah tidak adanya pengakuan atas keberadaan MHA, sehingga stautusnya tidak jelas dipandang dari hukum agama. Masalah kedua adalah penyederhanaan keberadaan dan hak MHA atas wilayah serta pemanfaatan sumber daya alam, menjadi sekadar masalah administrasi dan legalitas. 

Akibatnya terhajadi dominasi atas pemanfaatan hutan di wilayah yang sebetulnya areal adat. Masalah ketiga adalah kebijakan pembangunan yang bias pertumbuhan ekonomi. 

Peningkatan pertumbuhan ekonomi menjadi alasan eksploitasi hutan adat, kendati keduanya bisa terjadi berkesinambungan tanpa dominasi. 

Keempat budaya patriarki yang mengakibatkan minimnya peran perempuan dalam urusan seputar MHA. Kelima adalah kosongnya lembaga penyelesaian konflik agraria untuk menuntaskan konflik MHA dengan adil. Komnas HAM mencatat belum ada masalah agraria MHA yang terselesaikan dengan baik.
<>Sumber Harian Nasional.co

Opini oleh Simpun Sampurna 
Pada tahun 2001 dalam Amandemen UUD 1945, pemerintah telah memasukan Pasal 18B ayat (2), dimana Negara mengakui dan menghormati kesatuan – kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Perlu waktu 13 tahun kemudian baru ada perubahan Undang Undang Otonomi Daerah menjadi Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, seharusnya hal ini menjadi angin segar buat Masyarakat Hukum Adat. 

Sesuai pembukaan UUD 1945 bahwa landasan berdirinya Negara adalah Undang-Undang Dasar 1945 dengan segala perintah, yang dimandatkan dalam pasal demi pasal. Setelah hadirnya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah seharusnya menjadi lebih baik lagi, karena memberikan kewenangan untuk Komunitas Masyarakat Hukum Adat untuk mengatur dan mengurus pemerintahan adatnya. Pada Pasal 1 angka 12 daerah Otonom yang dimaksud disebut sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang mempunyai batas-batas wilayah, berwenang mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

 Hal tersebut memperkuat Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria Pasal 2 angka 4. Hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah

Daerah dengan sistem Swatantra adalah daerah otonomi dalam bidang pertanahan yang diberikan oleh Negara lewat Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria. Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sejalan dengan Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Pasal 67 dan Pasal penjelasan 67 ayat (1) Masyarakat hukum adat diakui keberadaannya, jika menurut kenyataannya memenuhi unsur antara lain: a. masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (rechtsgemeenschap); b. ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya; c. ada wilayah hukum adat yang jelas; d. ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat, yang masih ditaati; dan e. masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. -

Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sejalan dengan Undang Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 27 tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil Pasal 1 angka 31 – Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, memiliki pranata pemerintahan adat, dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sejalan dengan Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam Pasal 1 angka 31 Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi,politik, sosial, dan hukum. 

Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sejalan dengan Undang Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunann, dalam Pasal 1 angka 6 Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografii tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam yang memiliki pranata pemerintahan adat dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya. 

Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sejalan dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dalam Pasal 97 ayat (2) Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya yang masih hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memiliki wilayah dan paling kurang memenuhi salah satu atau gabungan unsur adanya: a. masyarakat yang warganya memiliki perasaan bersama dalam kelompok; b. pranata pemerintahan adat; c. harta kekayaan dan/atau benda adat; dan/atau d. perangkat norma hukum adat. 

Sementara pemerintah pusat belum mendorong pemerintah daerah (implementasi) untuk melaksanakan atau memerintahkan pemerintah daerah segera memberikan kewenangan itu, kepada Kesatuan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sesuai UUD 1845 Pasal 18B ayat (2), dan Undang Undang yang terkait dalam Pemerintahan adat atau Pranata Adat sebagai amanat Otonomi Masyarakat Hukum Adat. 

Perbedaan Desa dan Kesatuan Masyarakat Hukum dapat dilihat dalam Pasal 1 Angka 12 dan Angka 43 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. 

Dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, pada Pasal 6 (1) Desa terdiri atas Desa dan Desa Adat. (2) Penyebutan Desa atau Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan penyebutan yang berlaku di daerah setempat. 

Dalam penjelasannya ketentuan ini untuk mencegah terjadinya tumpang tindih wilayah, kewenangan, duplikasi kelembagaan antara Desa dan Desa Adat dalam 1 (satu) wilayah maka dalam 1 (satu) wilayah hanya terdapat Desa atau Desa Adat. Ini menujukan bahwa baik dia kesatuan kesatuan masyarakat hukum adat harus dibedakan dan tidak boleh disatukan. 

Persoalan sumber daya alam (SDA) baik benda mati maupun benda hidup dalam wilayah adat selama ini tidak diberi kesempatan atau hak untuk mengurus berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Akan tetapi apakah mungkin Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota mau melaksanakannya? Sementara selama ini merekalah yang memiliki kekuasaan untuk memberikan izin-izin bahkan kuasa untuk mencabut izin-izin tersebut. 

Hal ini terlihat dalam Undang Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunanan , dalam Pasal 12 (1). Dalam hal Tanah yang diperlukan untuk Usaha Perkebuanan merupakan Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, Pelaku Usaha Perkebunan harus melakukan musyawarah dengan Masyarakat Hukum Adat pemegang hak Ulayat untuk memperoleh persetujuan mengenai penyerahan tanah dan imbalannya. (2). Musyawarah dengan Masyarakat Hukum Adat pemegang Hak Ulayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan//****
PT [ JAKARTA] Harry Tanoesoedibjo memenuhi panggilan penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) yang memintanya menjelaskan tentang restitusi pajak Mobile-8, Kamis (17/3/2016) sore tadi. 
Kedatangan HT membuktikan bahwa dia adalah warga negara yang taat hukum. Padahal pagi hingga siang hari tadi, HT mengisi kuliah umum di IAIN Bengkulu serta melantik 128 DPC Perindo se-Bengkulu.

 Saat datang, HT menegaskan sama sekali tidak mengetahui kasus yang sedang ditangani Kejagung itu. (Baca juga: HT Yakin Kasus Mobile 8 Segera Selesai) -
Menurut dia, kasus tersebut tidak ada hubungannya dengan posisinya saat menjabat sebagai Komisaris Mobile 8.

“Ini kasus terkait operasional, kalau ditanya saat kejadiannya saya tidak tahu. Ini murni terkait operasional, contoh MNC Group ada RCTI, tiap tahun bayar pajaknya banyak, mungkin pajaknya Rp800 miliar dalam setahun apa saya terlibat dalam pembayaran itu? Saya tidak terlibat itu kan memang sesuatu yang diatur sesuai dengan ketentuan undang undang pajak,” ujar HT di Gedung Jampidsus, Kejagung, Jalan Sultan Hasanuddin, Jakarta, Kamis (17/3/2016).
 Kuasa hukum HT, Hotman Paris Hutapea heran terhadap sikap Kejagung yang mengubah waktu pemanggilan kliennya.

Pasalnya sebelumnya Kejagung akan memanggil HT pada 24 Maret mendatang namun tanpa alasan yang tidak jelas jadwal berubah menjadi 17 Maret 2016.
“Harusnya, kesepakatan itu tanggal 24 Maret, Entah kenapa orang dalam ada yang usulkan diubah jadi tanggal 17. Ini sangat tidak fair jadi tidak ditepati,” ujar Hotman Paris di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (17/3/2016).

Hotman mengatakan Kejagung telah keliru membawa kasus retritusi pajak ke ranah korupsi karena ini merupakan domain pajak.
 Selain itu, restitusi pajak Mobile 8 masuk pada tahun 2002 sampai 2005 sedangkan kasus yang diusut Kejaksaan Agung mulai tahun 2007 sampai 2009.

 Kejagung menganggap pada kurun waktu 2007-2009 ada transaksi fiktif terkait restitusi pajak Mobile 8. "Jadi tidak ada keterkaitan antara restitusi pajak dan transaksi fiktif," kata Hotman.
Dia mengatakan selama ini Kejagung sama sekali tidak memahami aturan pajak yang sebenarnya pada restitusi pajak Mobile 8 tahun 2007-2009.

Apalagi, kata dia, Kepala Subdit Pidsus Kejagung, Yulianto sudah berkali-kali ditawarkan bertemu dengan Dirjen Pajak untuk menjelaskan restitusi pajak tersebut namun Yulianto menolak.
 “Aku sudah ribuan kali minta Yulianto mau enggak sama konsultan pajak, Dirjen Pajak ketemu sama saya, dia enggak mau, ini kan jelas Kejaksaan kurang memahami UU Pajak,” kata Hotman.
PT[JAKARTA] - Wacana merevisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), terutama terkait peningkatan syarat dukungan calon perseorangan, dinilai tak perlu dilakukan. 
Harusnya, kata Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar Nafis Gumay, syarat persentase dukungan terhadap calon kepala daerah di luar partai politik diturunkan. "(Kalau) Dinaikkan, akan semakin mempersempit ruang untuk mendapatkan calon alternatif," ungkapnya di Jakarta, Rabu (16/3). 
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menuturkan, rencana revisi UU Pilkada baru sebatas aspirasi DPR. Karena itu, usulan tersebut masih perlu dibahas ulang dengan melibatkan banyak pihak, semisal KPU dan pemerintah. "Kami diskusikan dari masukan KPU, bargaining DPR, dan sebagainya," katanya. 

Pemerintah, menurut Tjahjo, tidak akan membatasi calon perseorangan untuk turut serta dalam kontestasi pilkada. "Kami tidak ingin memotong calon independen," ujarnya.

Terkait rencana revisi UU Pilkada, pemerintah, Tjahjo melanjutkan, tetap mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi. Alhasil, poin pembahasan tidak akan menyentuh syarat persentase, yakni sekadar penghitungan berbasis dukungan yang mengacu kepada daftar pemilih tetap (DPT). 

Selain itu, syarat dukungan kepada calon perseorangan melalui KTP dianggap pemerintah telah selesai, yaitu di antara 6 hingga 10 persen. "Kalau calon independen terpilih tidak ada masalah, itu kan pilihan rakyat," tuturnya. 

Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini berpendapat, usulan meningkatkan syarat dukungan bagi calon perseorangan tak sejalan dengan kehendak masyarakat.

Berkaca pada helatan Pilkada Serentak 2015, menurut Titi, DPR seharusnya mendorong agar pencalonan kepala daerah lebih dimudahkan, semisal menurunkan syarat dukungan bagi calon perseorangan atau partai.
Imbasnya, masyarakat memiliki banyak alternatif calon pemimpin, termasuk mencegah praktik mahar politik. "DPR sebaiknya fokus pada pembenahan substansi pilkada yang bisa menguatkan kualitas calon, partisipasi, juga kualitas representasi kepala daerah terpilih," imbaunya. 

Belakangan, mencuatnya wacana peningkatan syarat dukungan calon perseorangan menjadi 20 persen imbas sikap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, atau biasa disapa Ahok. Gencarnya dukungan masyarakat terhadap Ahok dikhawatirkan membekas isu deparpolisasi-lunturnya kepercayaan terhadap partai politik. 

Ketua DPD DKI Jakarta Gerindra Muhammad Taufik mengatakan, peningkatan syarat dukungan guna menyamakan hak suara. "Kalau parpol wajib 22 kursi plus 15 persen, independen harus juga ada tambahan," katanya. 

Politikus PPP Abraham Lunggana sependapat. Rencana Komisi II DPR meningkatkan syarat dukungan, menurut dia, "Objektif." 

Memberikan respons, Ahok mengatakan, kehadiran calon perseorangan karena ketidakpercayaan masyarakat terhadap partai. Kondisi ini kemudian diakomodir dalam UU yang membolehkan calon kepala daerah berasal bukan dari partai. "Independen itu bagian dari demokrasi," tuturnya. 

 Ketua relawan Teman Ahok, Norman Hadinegoro menyatakan telah bersiap jika UU Pilkada memberlakukan syarat berat. "Kami sudah menyiapkan diri," ujarnya.
Pantau Terkini [ACEH TIMUR] - Aksi pelecehan seksual yang menimpa seorang bocah perempuan yang masih duduk di bangku kelas 4 (empat) sekolah dasar, warga Desa Kemuning Hulu, Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur, telah menggugah perbagai pihak, baik person maupun lembaga, menyampaikan rasa empatinya.

Apapun alasannya, perilaku bejat dan tidak bermoral tersebut, selain melanggar ketentuan hukum Agama Islam dan melanggar hukum pidana yang berdasarkan ketentuan UU Perlindungan Anak, juga akan mengganggu kesehatan dan menjadi beban psikologis bagi korban. 

Didasari semangat itulah, perwakilan dari Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) DPC Kabupaten Aceh Timur, Kota Langsa dan DPC Kabupaten Aceh Tamiang, melakukan silaturrahmi ke rumah orang tua korban, di Desa Kemuning Hulu, Kecamatan Birem Bayeun, Selasa (8/3/16). 

Koordinator Tim PPWI Peduli Bocah Korban Pelecehan Seksual di Desa Kemuning Hulu, Zulfadli Idris, saat berkunjung ke rumah korban menyampaikan rasa prihatin terhadap proses hukum yang belum jelas atas kasus pelecehan seksual yang menimpa bocah perempuan dari pasangan Samsul Bahri dan Leni Marlina.

Menurut Zulfadli, kehadiran PPWI bukan dalam kontek mencari kesalahan yang terjadi, namun ingin menjadi salah satu pihak yang ambil bagian untuk melakukan pendampingan agar kasus amoral yang menimpa putri pasangan Samsul Bahri dan Leni Marlina mendapatkan keadilan yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa.

"Kita berharap agar proses penyelesaian pelecehan terhadap korban yang dilakukan oleh sejumlah teman-teman sekolahnya segera berjalan sesuai ketentuan dan perundangan yang berlaku," demikian keinginan dari Koordinator Tim PPWI Peduli Bocah Korban Pelecehan Seksual di Desa Kemuning Hulu.

Saat Tim PPWI Peduli menyambangi rumah korban, kebetulan kedua orang tua dan putri mereka (korban) sedang berada di kediaman baru mereka. Sehingga Tim PPWI Peduli hanya disambut oleh nenek korban, Ramlah (70), yang ditemani oleh dua tetangganya, Lasmi (55) beserta suaminya Legimin (65).

Pengakuan nenek korban, Ramlah, insiden pelecehan yang menimpa cucunya tersebut diketahui pertama kali oleh kedua orang tua korban sekitar pertengahan tahun 2015 kemarin, melalui teman-teman sekolah korban.

"Menurut pengakuan, para teman-teman sekolah korban sering ganggu korban pada saat pulang sekolah, bahkan korban sering dibawa kesemak. Lalu kemaluannya dicolok-colok oleh teman-temannya dengan menggunakan jari tangan hingga berdarah. Dari sejumlah enam orang pelaku, lima yang masih duduk di sekolah dasar, hanya satu yang sudah SMP," jelas Nenek Ramlah. 

Nenek Ramlah mengakui bahwa pada awal terkuak informasi tersebut, pihak orang tua korban dan enam orang tua pelaku sudah membuat kesepakatan damai secara kekeluargaan yang dimediasi oleh pihak Aparat Desa Desa Kemuning Hulu. Namun kabarnya perjanjian yang disepakati dan ditandatangani oleh pihak-pihak orang tua korban, dilanggar oleh beberapa oang tua pelaku. Sehingga orang tua laki-laki korban, membuat laporan kepihak hukum, Polres Kota Langsa. 

Seiring mengucapkan terima kasih atas buah tangan dan dan sejumlah titipan uang yang diberikan Tim PPWI Peduli, Nenek Ramlah turut menyampaikan harapan semoga cucunya bisa ceria lagi dan proses penyelesaian tidak lama terkatung-katung lagi seperti selama ini. 

"Alhamdulillah, terimakasih karena telah hadir ke gubuk kami," kata Nenek Ramlah terharu.
Pantau Terkini [Balikpapan] Hingga pertengahan bulan maret ini krisis air bersih dan layak pakai di kota Balikpapan sangatlah memprihatinkan kebutuhan warga. Selain daripada itu pihak badan penyediaan air bersih dan air layak pakai PDAM Balikpapan tak mampu mencari jalan solusi penyediaan air di kota yang kaya akan minyaknya walaupun wilayahnya di kelilingi oleh perairan. 

H.Gafur Mas'ud salah satu pengusaha muda yang sukses merasa prihatin dengan kebutuhan daerahnya akan air bersih dengan beberapa rekan pengurus HIPMI Kota Balikpapan langsung membeli dan menyediakan air hingga ke rumah-rumah penduduk yang membutuhkannya 

"Semoga krisis air dikota balikpapan ini bisa diselesaikan dalam waktu dekat oleh pemerintah kota Balikpapan terutama khusus warga Balikpapan " Tutur do'anya H.Gafur Mas'ud 

Bpc HIPMI BALIKPAPAN akan melakukan kegiatan distribusi airbersih secara gratis kembali dan jika ada daerah yang krisis air bisa menghubungi bapak teson 081350001321" Tegas H. Gafur Mas'ud. 

Mohon kiranya bisa dikordinator agar kegiatan dapat berjalan lancar dan tertib semoga apa yang kami lakukan ini bisa bermanfaat AMIN. mohon info dari saudara saudariku warga Balikpapan. Mohon H.Gafur Mas'ud pada warga yang membutuhkan.

Dengan rasa kebersamaan dan memang mempunyai jiwa sosial yang tinggi H.Gafur Mas'ud salah satu pengusaha yang mempunyai jiwa sosial yang tinggi terhadap warga Balikpapan. [ Dj]
Pantau Terkini [LANGSA[. Pelaksanaan proyek pembangunan infrastruktur permukiman kumuh yang dikerjakan pada tanggal 20 Mei 2015 oleh PT Bahtera Karang Raya dengan nilai kontrak Rp.12.206.210.000,- di Gampong Lhok Banie kecamatan Langsa Barat Kota Langsa, dari sumber dana APBN tahun 2015 ini terkesan dikerjakan asal jadi.
Pengawasan proyak yang diawasi oleh CV. Ceudah Konsultan ini terkesan dibuat sembarangan dan tidak memperhatikan spesifikasi teknis. Sehingga hasil pengerjaan proyek yang belum lama diselesaikan mengalami kerusakan disejumlah titik pemasangan talud.
Sehubungan dengan pengerjaan proyek tersebut, masyarakat Gampong Lhok Banie meminta Pemerintah dan pihak terkait membentuk tim monitoring untuk meninjau dan memeriksa kembali Hasil pengerjaan proyek infrastruktur tersebut.
"Seperti pada Pasangan talud, meskipun belum lama ini pihak rekanan baru menyelesaikan perbaikan pada talud yang kondisinya miring hampir roboh, namun sekarang kondisi disejumlah titik mengalami keretakkan.” Jelas Zulkifli, warga Gampong Lhok Banie.
“Bukan hanya pada pengerjaan pasangan talud saja yang terkesan asal jadi, pengerjaan pengaspalan yang terlihat tipis dan tidak rata, sehingga banyak tempelan seperti tambal sulam” ungkapnya.
"Kami sangat mengharapkan Pemerintah dan para pihak dinas terkait melakukan pemeriksaan kembali proyek pembangunan infrastruktur ini sehingga hasil pembangunan ini dapat dinikmati oleh masyarakat," jelasnya.
Sementara itu, Fery yang merupakan pelaksana lapangan dari PT. Bahtera Karang Raya saat dihubungi KOPI melalui telpon selular untuk dikonfirmasi mengatakan mengenai proyek pembangunan insfrastruktur permukiman kumuh tersebut sebaiknya jumpai Pak Haji Jakwan.
"Konfirmasi saja langsung sama beliau, mungkin beliau ada dihotel Harmoni Langsa,” ujar Fery singkat.
Selanjutnya, KOPI berupaya melakukan konfirmasi dengan menemui Haji Jakwan di Hotel Harmoni di Jalan A.Yani Langsa namun tidak ada ditempat. Dan berulang kali dihubungi melalui telpon selularnya namun selalu tidak aktif.
Pantau Terkinii [Banjarmasin] - Pada sabtu tanggal 5 Maret 2016 Pengurus DPW Asosiasi Pengacara Barang/Jasa Indonesia Kalimantan Selatan melaksanakan Rapat Kerja Wilayah (rakerwil) I yang merupakan agenda bagi asosiasi untuk menyusun program kerja dalam satu tahun dan jangka panjang. Acara tersebut dilaksanakan dari pukul 08.30 wita yang pada sesi awal diisi oleh Adi Kartika, SE, Akt, MM yang juga sebagai Penasehat DPW Asosiasi Pengacara Pengadaan Barang/Jasa Indonesia (APPBJI) Provinsi Kalimantan Selatan.
Dalam materi yang disampaikan oleh Bpk. Adi Kartika, SE, Akt, MM tersebut sebuah organisasi haruslah dipandang sebagai sebuah rumah, dimana agar rumah itu kuat dan kokoh maka pondasi haruslah dibuat secara matang sehingga akan bertahan walaupun diterpa gelombang perubahan. Beliau juga menyampaikan bahwa kehadiran Asosiasi pengacara Pengadaan Barang/Jasa Indonesia (APPBJI) ini merupakan timing yang tepat ketika banyak pelaku Pengadaan Barang Jasa (PBJ) “ketakutan” didalam melaksanakan tugasnya.
Rangkaian acara rakerwil tersebut memberikan beberapa rekomendasi baik bagi internal maupun eksternal. Untuk internal Asosiasi ini terus meningkatkan kompetensi para anggotanya, hal ini dapat dilihat sejak dilantik beberapa bulan lalu langsung diadakan seminar, bimtek dan rapat kerja guna menindaklanjuti kegiatan peningkatan kemampuan yang nantinya berguna didalam pemberian jasa hukum. Untuik hasil rakerwil I tersebut rekomendasi eksternal diantaranya yaitu berperan aktif untuk memberikan pendampingan terhadap para pelaku Pengadaan Barang Jasa (PBJ) sehingga merupakan suatu tindakan prefentif sehingga terhindar dari masalah hukum.
Ketua Umum DPW APPBJI Provinsi Kalimantan Selatan Bernardinus Doni SS, SH, MM menyampaikan bahwa kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah ini memang tidak dapat dipungkiri pasti adanya kesalahan, namun yang perlu digaris bawahi apakah disana ada kejahatan? Kalau kita mencari kesalahan tentu semua pasti ada salahnya, hal inilah yang menjadi momok bagi pelaku pengadaan barang/jasa sehingga tidak sedikit mereka yang ditunjuk sebagai panitia ramai-ramai menolaknya. Ketakutan ini memang dapat dimaklumi, sebab selain tugas mereka sebagai abdi negara mereka masih dibebani untuk bekerja diluar tugas dan fungsinya yang memerlukan waktu dan tenaga, yang ujung-ujungnya ketika nanti terjadi masalah mereka ini malah dijadikan objek penderita. Semoga kehadiran kami dapat memberikan rasa aman dan membantu memberikan tindakan preventif agar terhindar dari masalah hukum dikemudian hari, dengan begitu maka pelayanan pembangunan akan dirasakan bagi masyarakat.
Hal senada diungkapkan oleh Sekretaris Umum Muhammad Pazri, SH, MH, dimana APPBJI hadir bukan hanya didalam pendampingan hukum tetapi juga menjadi pusat kajian hukum dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Bagi semua pihak yang membutuhkan konsultasi maupun pertimbangan dalam melaksanakan tugas-tugasnya yang berkaitan dengan tindakan hukum ataupun memberikan informasi permasalahan yang dihadapi dapat menyampaikan melalui email: dpw.appbjikalsel@gmail.com, pusngkasnya.[TYO]

Sumber : http://www.pewarta-indonesia.com/berita/daerah/19039-dpw-asosiasi-pengacara-pengadaan-barangjasa-pemerintah-provinsi-kalimantan-selatan-selenggarakan-rakerwil.html
Pantau Terkini [Jakarta] , Kebijakan pengurangan pemakaian kantong plastik ini banyak menuai kontra di kalangan masyarakat, karena pemerintah dinilai menambah beban masyarakat dan bisa saja merusak sistem manajemen pemasaran perusahaan retail (service konsumen). Saya yakin pengusaha retailer juga tidak setuju dengan kebijakan ini. Padahal seharusnya pemerintah mengeluarkan aturan yang pro rakyat. Banyak cara yang bisa ditempuh tanpa harus ‘mengorbankan’ masyarakat. Sepertinya pemerintah cq; Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sudah kehabisan akal dalam menyiasati pengelolaan sampah. Padahal banyak cara, hanya pemerintah yang setengah hati menjalankan regulasi persampahan yang ada (regulasi sudah sangat bagus, tapi pemerintah yang kurang cerdas mengejawantah regulasi. Malah penulis menduga, sepertinya ada pembiaran??? Termasuk sepertinya terjadi informasi terputus atau tidak valid dari Menteri LHK ke Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla, begitu pula antara SKPD ke Gubernur dan Bupati/Walikota tentang pengelolaan sampah ini. Terbukti Presiden Jokowi sudah dua kali mengadakan Rapat Terbatas Kabinet untuk membahas permasalahan sampah ini, dan belum ada solusi signifikan dalam mengatasinya, hanya jalan ditempat alias Stag (fakta di lapangan).
Kebijakan ini diluncurkan oleh KLHK pada peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN), pada hari minggu (21/2/2016) lalu, dan masyarakat yang berbelanja di ritel-ritel modern dikenakan biaya kantong plastik Rp200 per kantong, dan rencananya harga kantong plastik ini nantinya akan dinaikkan hingga menjadi Rp10 ribu per kantong. Kewajiban tersebut hanya berdasar Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.1230/PSLB3-PS /2016, tentang Harga dan Mekanisme Penerapan Kantong Plastik Berbayar. Dalam surat edaran menteri tersebut disepakati kantong plastik berbayar Rp 200 sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Surat edaran ini dikeluarkan terkait kebijakan diet kantong plastik untuk meminimalisir pencemaran lingkungan yang ditimbulkan oleh sampah kantong plastik.


Padahal seharusnya, pemerintah justru menekan para pengusaha ritel modern tersebut untuk dapat menyediakan plastik yang ramah lingkungan. Atau misalnya memaksa peritel mengganti kantong plastik dengan kantong kertas seperti yang digunakan ritel-ritel di luar negeri. Namun perlu diingat dan difahami bahwa sampah di Indonesia (dominan organik dikenal sebagai sampah basah) berbeda dengan sampah luar negeri (dominan an organik dikenal sebagai sampah kering).

Sementara itu menyikapi surat edaran Menteri LHK tersebut, Pemprov DKI Jakarta seharusnya menolak kebijakan KLHK ini sesuai yang tertuang pada Pasal 21 dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah yang berbunyi sbb: “Dalam rangka pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, penanggung jawab dan/atau pengelola pusat perbelanjaan, toko modern dan pasar wajib menggunakan kantong belanja yang ramah lingkungan” dan selanjutnya menerapkan sanksi administratif bagi ritel modern yang tidak menyediakan kantong plastik ramah lingkungan terkena denda Rp 5 - Rp25 juta, yang dikondisikan dengan status atau kelas retail yang bersangkutan. (untuk lebih menguatkan kebijakan penolakan ini seharusnya Pemprov DKI Jakarta menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pengelolaan Sampah. Karena belum diterbitkannya Pergub Ini pula, maka menjadi batu sandungan pengelolaan sampah di Jakarta. Hal ini penulis sudah pernah mengusulkan ke SKPD terkait dan juga pada HPSN (21 Februari 2016) membuat Petisi Ke Gubernur DKI Jakarta agar segera menerbitkan pergub tersebut. Klik di PergubJakartaChangePETISI
Maka berdasar Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Jakarta, Seharusnya Pemprov. DKI Jakarta MENOLAK KEBIJAKAN KANTONG PLASTIK BERBAYAR tersebut. Masyarakat konsumen Jakarta seharusnya tidak membayar lagi Kantong Plastik tersebut, karena sudah seharusnya terganti dengan Kantong Belanja Ramah Lingkungan (sesuai Perda Sampah Jakarta). Pengusaha Retail yang harus menyiapkan Kantong Belanja Ramah Lingkungan yang banyak di produksi oleh kelompok usaha pengelola sampah atau Bank Sampah yang banyak tersebar di Jakarta, atau pengusaha retail bisa membeli dari Bank Sampah dari Luar Jakarta. Ini juga bertujuan membantu pemasaran produk dari usaha daur ulang Bank Sampah yang ada (terjadi saling menghidupkan antara pengusaha retail dan Bank Sampah). Ide dan strategi ini yang mestinya dijalankan oleh pemerintah pusat cq: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui masing-masing pemerintah daerah di Indonesia.
Pemerintah seharusnya jangan hanya membebankan biaya kantong plastik pada masyarakat, tanpa adanya pertanggung jawaban dari pemerintah mengenai ke mana uang Rp200 yang dipungut dari setiap kantong plastik yang digunakan oleh masyarakat? Dari mana dasar KLHK memungut Rp. 200/kantong tersebut, apakah DPR perlu menyetujui hal ini? Semua ini menjadi pertanyaan masyarakat. Sehingga menimbulkan pro-kontra adanya kebijakan Kantong Plastik Berbayar ini. Dalam catatan makro penulis, sekitar 20M/hari bila dikalikan satu kantong per konsumen (dalam hitungan 10 juta orang belanja per hari pada retail modern tsb) yang berbelanja dari sabang sampai merauke, ini bukan angka kecil. Manajemen pengelolaan dana itu bagaimana? Kepada siapa retail menyetonya?
Mengapa pula pemerintah pusat tidak mewajibkan seluruh ritel modern untuk mengganti kantong plastik mereka dengan kantong plastik ramah lingkungan bagi konsumen mereka secara cuma-cuma (Ikuti Perda Sampah Jakarta No.03/2013 Pasal 21). Dengan demikian, maka beban untuk mengatasi pencemaran lingkungan akibat penggunaan kantong plastik tidak dilimpahkan pada masyarakat sebagai konsumen, tapi pada pengusaha. Pemerintah c/q KLHK harus segera merevisi kebijakan ini, sebelum menimbulkan resistensi yang besar di masyarakat.
Catatan:
Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia agar segera merevisi Perda Persampahannya, guna menyikapi dan mengejawantahkan amanat Regulasi Persampahan yang ada al: UU.18/2008 Tentang Pengelolaan Sampah, PP.81/2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Permendagri 33/2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah, serta regulasi2 lainnya yang sehubungan dengan pengelolaan sampah, setidaknya mengharuskan retail menggunakan kantong belanja ramah lingkungan (Stop Kantong Plastik bukan Kantong Plastik Berbayar)
Perlu diingat bahwa sekitar 6-7 tahun lagi kebijakan EPR (Extended Produsen Responsibility) akan berlaku bahwa setiap perusahaan berkemasan diwajibkan menarik kembali kemasannya. Pada saat ini peran Bank Sampah sangat dibutuhkan sebagai mitra pemerintah dan mitra retailer sebagai penyedia kantong belanja (Bank Sampah ini merupakan infrastruktur terpenting dan terdepan dalam pengelolaan sampah), tanpa pengembangan dan fasilitasi pemerintah dalam Pembentukan Kelompok Pengelola Sampah atau Bank Sampah sesuai yang tertuang dalam Permendagri 33/2010 Pasal 14, mustahil Indonesia Bebas Sampah 2020 dapat terwujud. Mari semua stakeholder persampahan Indonesia berpikir jernih untuk menjalankan regulasi, regulasi hanya perlu penguatan sebuah Keputusan Presiden atau Peraturan Presiden untuk menjalankan regulasi persampahan yang ada, selanjutnya dijabarkan dalam bentuk Pergub/Perbup/Perwako. Catatan Gambar: Pengumuman KLHK dan Indomaret yang ditempel di Retail.
Jakarta, 7 Maret 2016
H.Asrul Hoesein (Pemerhati dan Penggiat Persampahan)
GIH Foundation TrashNews

Pewarta Indonesia
http://www.pewarta-indonesia.com/berita/nasional/19031-kantong-plastik-berbayar-kontra-perda-sampah-jakarta.html
Pantau Terkini [Jakarta] - Akhirnya Munas Golkar mulai dicapai antara dua kubu di partai beringin. Setelah putusan MA, pengurus Golkar hasil Munas Bali mendaftarkan kepengurusan ke Kemenkum HAM dengan menyertakan nama Agung Laksono dkk.

"Penggabungan kepengurusan Riau dan Bali akan didaftarkan ke Kemenkum HAM," kata Bendum Golkar hasil Munas Bali, Bambang Soesatyo saat dihubungi, Senin (14/3/2016). 

 "Konon katanya sudah didaftarkan, kita lihat saja," tambahnya.

 Nama-nama pengurus hasil Munas Riau yang dimasukkan di antaranya adalah Agung Laksono, Agun Gunandjar, Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Zainuddin Amali yang sebelumnya merupakan kubu Munas Ancol. Ada pula Yorrys Raweyai.

 "Tapi saya kurang tahu jabatan yang didapat masing-masing," ujar Bambang.

Sebelumnya diberitakan, Sekjen Golkar hasil Munas Bali, Idrus Marham mengatakan bahwa Munas Golkar akan diselenggarakan bulan Mei 2016. Penyelenggaranya adalah pengurus hasil Munas Bali.

Sudah ada kesepemahaman bahwa Bali sebagai penyelenggara. Kalau Bali sebagai penyelenggara munas maka itu namanya munaslub. Maka konsekuensinya apa yang dihasilkan dalam munaslub kepengurusannya hanya melanjutkan masa bakti kepengurusan hasil munas bali yang masa kepengurusannya tinggal sekitar 3,5 tahun," kata Idrus di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/3/2016).
Pantau Terkini  [Jakarta] - Menteri Perhubungan Ignasius Jonan berkirim surat ke Menteri komunikasi dan informatika Rudiantara. Jonan meminta agar aplikasi Grab Car dan Uber dilarang. 

Dalam surat yang didapatkan para wartawan, Senin (14/3/2016), surat itu sempat dibagikan ke sopir taksi yang menemui Mensesneg Pratikno.

Nomor: AJ 206/1/1 PHB 2016 Kalsifikasi: Penting Lampiran: Perihal: Permohonan pemblokiran aplikasi pemesanan angkutan (Uber Taksi dan Grab Car).

Jakarta, 14 Maret 2016,
Kepada: Yh Menteri Komunikasi dan Informatika di Jakarta.
1. Sehubungan dengan beberapa permasalahan yang disebabkan oleh keberadaan layanan pemasaran transportasi menggunakan aplikasi Internet khususnya Uber Asia Limited dan PT Solusi Transportasi Indonesia (Grab Car), bersama ini kami sampaikan sebagai berikut:
a. Dalam menjalankan usahanya baik di bidang transportasi maupun di bidang perangkat lunak maka setiap perusahaan harus tunduk dan patuh terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia antara lain: 1. UU Nomor 2 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 2. UU Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 3. UU Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal 4. Keputusan Presiden RI Nomor 90 tahun 2000 tentang Kantor Perwakilan Perusahaan Asing 5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

b. Beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh Uber Asia Limited dan PT Solusi Transportasi Indonesia (Grab Car) antara lain:

1. Pelanggaran terhadap pasal 138 ayat (3) UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan angkutan umum dan/atau barang hanya dilakukan dengan Kendaraan bermotor umum.

2. Pelanggaran terhadap pasal 139 ayat (4) UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan penyediaan jasa angkutan umum dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau badan hukum lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

3. Pelanggaran terhadap pasal 173 ayat (1) tentang Angkutan Jalan menyatakan perusahaan Angkutan umum yang menyelenggarakan Angkutan dan/atau barang wajib memiliki izin penyelenggaraan angkutan.

4. Pelanggaran terhadap pasal 5 ayat (2) Uu Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang menyatakan penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

5. Pelanggaran terhadap keputusan Presiden RI Nomor 90 tahun 2000 tentang Kantor Perwakilan Perusahaan Asing dan Surat Keputusan Kepala BKPM Nomor 22 tahun 2001 bahwa Uber Asia Limited sebagai KPPA sesuai dengan pasal 2 keputusan Kepala BKPM nomor 22 tahun 2001, KPPA tidak diperkenankan melakukan kegiatan komersil, termasuk transaksi jual beli barang dan jasa di Indonesia dengan perusahaan atau perorangan, tidak akan ikut serta dalam bentuk apapun dalam pengelolaan sesuatu perusahaan, anak perusahaan atau cabang perusahaan yang ada di Indonesia.

6. Tidak bekerjasama dengan perusahaan angkutan umum yang resmi akan tetapi bekerjasama dengan perusahaan ilegal maupun perorangan.

7. Menimbulkan keresahan dan konflik di kalangan pengusaha angkutan resmi dan pengemudi taksi resmi.

8. Berpotensi semakin menyuburkan praktek angkutan liar (ilegal) dan angkutan umum semakin tidak diminati.

c. Mengingat perusahaan tersebut milik negara asing dapat berpotensi membahayakan keamanan negara karena masyarakat luas yang menggunakan aplikasi tersebut tidak ada jaminan keamanan atas kerahasiaannya, seluruh dunia yang berkepentingan atau kelompok tertentu dapat membeli data tersebut dan mengetahui perjalanan/kegiatan rutin yang dilakukan oleh masyarakat dan memungkinkan data tersebut digunakan untuk tindak kejahatan atau kepentingan orang lain.

2. Berkaitan dengan uraian tersebut di atas, terhadap keberadaan layanan pemesanan angkutan umum berbasis aplikasi Internet tersebut, kami mohon Menteri Komunikasi dan Informatika Kiranya dapat mendukung langkah-langkah yang akan kami lakukan dengan: 
 a. Memblokir situs aplikasi milik Uber Asia Limited dan melarang beroperasi di bidang penawaran jasa pelayanan transportasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dan segera menyelesaikan seluruh permasalahan dan pelanggaran yang telah dilakukan. b. Memblokir aplikasi milik PT Solusi Transportasi Indonesia yang mengoperasikan aplikasi Grab Car karena jenis kendaraan yang digunakan adalah kendaraan roda empat dengan pelat hitam (kendaraan pribadi) atau rental mobil yang belum jelas statusnya sebagai perusahaan angkutan resmi (illegal). c. Melarang seluruh aplikasi sejenisnya selama tidak bekerjasama dengan perusahaan angkutan umum yang mempunyai izin yang resmi dari pemerintah.

3. Demikian kami sampaikan, atas perkenan dan kerjasama saudara kami ucapkan terimakasih.

Menteri Perhubungan, Ignasius Jonan (ditandatangani dan cap)

Pantau Terkini [Jakarta] - Ada yang berbeda dengan Gubernur DKI incumbent Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) hari ini. Pernyataan-pernyataannya soal Pilgub DKI tak lagi meyakinkan. Ahok menunjukkan keraguan bisa mempertahankan kursinya.

Kamis (10/3/2016) hari ini, bisa dibilang Ahok malas-malasan menjawab soal pencalonannya di Pilgub DKI 2017. Beberapa kali dia mengarahkan wartawan bertanya ke Teman Ahok soal pencalonannya. "Nggak usah diomongin lagi deh, pusing aku.

Kamu tanya Teman Ahok dong, seberapa optimisnya. Saya paling penting kerja yang bener, masa jabatan saya sampai Oktober," kata Ahok. Pernyataan itu dilontarkannya kepada wartawan di RPTRA Kembangan, Jakarta, Kamis (10/3/2016) pagi tadi. Ahok nampak ogah-ogahan bicara soal jalur independen yang akan ditempuhnya di Pilgub DKI. 

Dia menyerahkan sepenuhnya ke Teman Ahok. "Kalau memang Teman Ahok nggak mampu ya kita mau maksa gimana, kan tergantung warga DKI. Kan Teman Ahok nggak bisa datang-datang maksa isi KTP. Tergantung, warga DKI kasih nggak. 

Kalau kasih cukup ya nyalon. Gitu kan," ujarnya, masih di RPTRA Kembangan. Siang ini, Ahok kembali ditanya soal pencalonannya di Pilgub DKI 2017. Jawaban senada yang tak mau pusing soal Pilgub DKI kembali dilontarkannya "Tolong jangan ganggu saya juga, saya harus bekerja secepat mungkin. Dengan asumsi kalau saya tidak terpilih lagi, Jakarta sudah berubah. Di tangan saya 2 tahun sudah berbeda, ya sudah saya tinggalkan kenangan baik buat orang Jakarta," ujarnya. Ahok mengatakan dia ingin fokus bekerja. 

Mantan Bupati Belitung Timur ini ingin meninggalkan 'warisan' yang baik untuk warga DKI. Saat ini, fokusnya adalah menyusun APBD-P 2016 dan APBD 2017. "Kalau nyalon belum tentu menang yang lawan partai kan. Ya sudahlah, pokoknya saya konsentrasi sekarang memberesi anggaran APBD perubahan 2016 harus bagus dan 2017 bagus, ada template. Sehingga sistemnya jalan walau saya nggak jadi gubernur," tuturnya.
Pantau Terkini [Jakarta] - Komisi III DPR berencana memanggil Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Tito Karnavian dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama, terkait penertiban kawasan Kalijodo, Jakarta Utara.

Merespons hal itu, Tito menyampaikan, langkah-langkah yang dilakukan aparat keamanan dan pemerintah daerah dalam menangani penertiban di Kalijodo sudah tepat. "Saya pikir langkah-langkahnya sudah tepat," ujar Tito, Rabu (9/3).

Tito menambahkan, dirinya tidak dapat memenuhi undangan Komisi III, Senin (7/3) kemarin, karena sedang melakukan pengamanan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa OKI.

"Kemarin itu ada KTT dan diundang saat KTT. Saya pikir KTT penting, ini menyangkut wibawa bangsa negara. Maka saya minta penundaan. Kemudian, sebetulnya mekanismenya perlu kita tanyakan apa mekanismenya langsung ke Kapolda? Saya pikir seharusnya ke Mabes Polri," ungkapnya. 

Menurutnya, pemanggilan terhadapnya ditunda sampai batas yang tidak ditentukan. "Kami akan membicarakan termasuk kami berikan penjelasan-penjelasan kepada Komisi III, bahkan bisa diberikan penjelasan tertulis. Tidak perlu dipanggil, penjelasan tertulis pun bisa," katanya.

Ia mengakui, Komisi III berhak mengawasi kepolisian. "Tapi mekanisme untuk menjelaskan tidak harus dengan secara langsung. Bisa juga dengan surat dan kemudian kita jelaskan personal juga," tandas Tito.
www.pantauterkini.com [JAKARTA] Pengamat Politik Boni Hargens menilai, kisruh antara menteri di tubuh kabinet merupakan bagian dari dinamika revolusi mental.

Namun, Boni memastikan bahwa Presiden Joko Widodo tidak terlibat sama sekali dalam kisruh tersebut meski harus memikul tanggung jawab atas kisruh tersebut.

“Namun, jauh ke dalam, kita tahu kisruh itu mutlak tidak berkaitan dengan kepemimpinan Jokowi. Keributan antarmenteri adalah bagian dari dinamika revolusi mental di tubuh kabinet,” ujar Boni dalam keterangan persnya, Selasa (8/3).

Dia menilai ada menteri yang berlari begitu cepat mengikuti irama presidennya, sementara ada menteri yang enggan berlari karena kakinya terbelenggu oleh ke pentingan terselubung. Menurutnya, kabinet adalah sistem terbatas yang dibentuk untuk membantu Presiden dalam mewujudkan visi dan misi kepemimpinannya.

“Maka, anggota kabinet harus seiya sekata dengan Presidennya. Soliditas dan sinergitas adalah prasyarat dasar yang harus dipegang para menteri dalam bekerja,” ungkapnya.

Dia juga mengatakan koordinasi ada di tangan Presiden, namun tidak boleh ada pihak lain yang merampas hak prerogatif presiden dalam konteks ini. Para menteri, katanya mesti sadar, dalam Nawacita terkandung banyak harapan termasuk menjadi Indonesia yang hebat,

“Nawacita seharusnya menjadi semangat bersama. Nawacita bukan saja soal cita-cita pembangunan Jokowi yang secara prinsipil merupakan bentuk operasional dari Trisakti Soekarno, tetapi Nawacita adalah roh perubahan yang mestinya menjelma menjadi roh bersama yang menyatukan seluruh kelompok, gagasan, dan kepentingan demi terwujudnya pembangunan untuk semua,” jelas Boni.

Karena itu, dia mendorong para pembantu Presiden mesti menyadari hal tersebut.

Menurutnya, berbeda dan bertengkar itu biasa, tetapi jangan bertengkar di jalan. “Konflik mesti diselesaikan di internal kabinet sebagai bentuk respek terhadap Presiden dan dukungan terhadap stabilitas pemerintahan. Kalau tidak, Nawacita bakal mati justru di tangan para pembantu Presiden sendiri,” imbuh dia.

Lebih lanjut, dia mengatakan sudah setahun lebih pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla berjalan dan melewati badai dan batu karang. Tantangan politik yang serius dari parlemen dan dari internal partai pendukung sempat menyurutkan optimisme, namun pada akhirnya terselesaikan juga.

“Kunci keberhasilan adalah sosok Jokowi sendiri. Jokowi adalah pemimpin yang cerdas dan santun. Lebih dari itu, ia adalah pekerja. Gerakan yang cepat berkombinasi dengan semangat populisme yang membumi menjadikan Jokowi sebagai magnet tunggal dari pemerintahan ini,” tandas dia.

Menurut Boni, Jokowi berhasil melemahkan serangan politik dari lawan dan pada saat yang sama mampu merebut hati rakyat. Namun, keberhasilan Jokowi mesti didukung oleh sistem secara keseluruhan.

-“Lingkaran dalam atau inner cycle yang mencakup Wakil Presiden dan para menteri, mesti seirama dan berlari dengan kecepatan yang sama,” pungkasnya

[JAKARTA] Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi dijadwalkan diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi kasus dugaan suap terkait penundaan salinan putusan kasasi Selasa (8/3). Nurhadi terlihat telah tiba di Gedung KPK, Jakarta, sekitar pukul 10.00 WIB. Namun, Nurhadi tak banyak berbicara mengenai kasus yang menjerat Kasubdit Kasasi dan Peninjauan Kembali Perdata Khusus Mahkamah Agung, Andri Tristianto Sutrisno sebagai tersangka tersebut.

Nurhadi mengklaim tidak tahu apapun mengenai kasus dugaan suap ini. "Tidaak tahu sama sekali. Tidak ada hubungannya," kata Nurhadi di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (8/3). Meski demikian, Nurhadi menyatakan kesiapannya diperiksa penyidik. Nurhadi mengaku akan menjelaskan mengenai tugas pokok fungsinya sebagai Sekjen MA. "Kaitan tugas fungsi saja," katanya. Diberitakan, Tim Satgas KPK menangkap Andri, bersama Dirut PT Gading Asritama, Ichsan Suaidi dan pengacaranya, Awang Lazuari Embat setelah bertransaksi suap pada Jumat (12/2). 

Pemberian uang itu dimaksudkan agar Andri menunda memberikan salinan putusan kasasi sehingga eksekusi terhadap diri Ichsan molor.

Dalam putusan kasasi MA, Ichsan diketahui divonis pidana 5 tahun penjara dan membayar denda Rp 200 juta subsidair enam bulan penjara serta dikenakan uang pengganti sebesar Rp 4,46 miliar subsidair 1 tahun penjara atas kasus korupsi pembangunan dermaga Labuhan Haji di Lombok Timur. 

Setelah pemeriksaan intensif, KPK menetapkan Ichsan dan Awang sebagai tersangka pemberi suap dan dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 

Sementara Andri ditetapkan sebagai tersangka penerima suap dan disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Pantau  Terkini [Sukabumi] - Penertiban Ormas PKRI yg menggunakan seragam loreng TNI sbb: A. Pada hari Minggu tgl 28 Februari 2016 pkl 15:30 Wib , bertempat di Markas Yon Serna PKRI Kp. Ciheulang RT 02 RW 03,Ds. Ciheulang tonggoh,Kec. Cibadak Kab. Sukabumi, telah dilaksanakan penertiban seragam dan atribut yg digunakan oleh Ormas perintis kemerdekaan republik indonesia (PKRI) Yon Serna pimpinan H Abdul Rohim. 

B. Operasi Gabungan dipimpin oleh Kpt Inf Besing (pasi intel kodim 0607/kota smi) didampingi Lettu CPM wahyu Firmansyah (Dansub Denpom smi) personel gabungan terdiri dari : - Kodim 0607/ Kota Sukabumi, - Polres Sukabumi, - Polsek Cibadak, - Koramil 0711/ Cibadak, dan - Subdenpom Sukabumi - Pol PP kec cibadak Dmna seragam dan atribut yg dipakai menggunakan pakaian PDL loreng TNI, pada saat latihan,giat rutin,piket dan acara ke ormasan, dan menimbulkan keresahan dari warga sekitar.

C. Kegiatan penertiban berdasrkan dari laporan dan pengaduan warga sekitar yg bingung dan merasa terganggu dengan banyaknya anggota ormas yg menggunakan PDL loreng TNI, dan mengira mereka anggota TNI sebenarnya. melanggar UU ormas pasal 59 th 2013 ttg larangan utk penggunaan atribut yg identik dg lembaga pemerintah. 

D. Adapun yg terjaring sebanyak 56 org laki2 ,3 prempuan dan 8 org melalrikan diri. Kemudian atribut yg berhasil disita al : 1. Sepatu PDL 20 stel 2. Topi hitam 33 pcs. 3. Sepatu PDH 19 psg. 4. Sabuk PDL 20 pcs 5. Jaket loreng 9 pcs 6. Baju PDH 20 stel 7. Baret merah 13 pcs 8. Baret kostrad 1 pcs 9. Baju PDL 14 stel 10. Mantel 1 pcs 11. Celana loreng 22 pcs 12. Topi PDH 1 pcs 13. KTA PKPRI 78 lembar 14. Tanda jasa 1 pcs 15. Celana PDH 1 pcs 16. Dahrim 8 pcs 17. Borgol 1 pcs 18. Kopelrim 13 pcs 19. Kaos PDH 18 pcs 20. Kaos loreng 58 pcs 21. PDU 14 stel 22. Tas loreng 3 pcs 23. Tas hitam 1 pcs 24.ponco 1 pcs 25. Kaos kaki 18 stel 26. Sarung pistol 7 pcs 27. Tas magasen pistol 8 pcs 28. Tas magasen laras panjang 1 pcs 29. Veples 1 pcs 30. Sangkur 7 pcs 31. Piagam 4 l 

Anggota Komando Distrik Militer 0607/Sukabumi, Jawa Barat, menggerebek markas organisasi kemasyarakatan (Ormas) di Kampung Ciheulangtonggoh yang dijadikan tempat latihan ala militer.

Penggerebekan yang dipimpin Pasi Intel Kodim 0607/Sukabumi Kapten Gessing pada Minggu, (28/2) berawal dari laporan warga RT02/RW03 Kampung Ciheulangtonggoh, Kecamatan Cibadak yang resah dengan keberadaan ormas tersebut. Mereka dilaporkan warga selain melakukan latihan ala militer juga menggunakan atribut militer sebagai seragam almamaternya.

"Puluhan anggota ormas ini kami amankan karena mereka layaknya anggota militer mulai dari atribut yang digunakan hingga ada pelatihan militer, kami amankan mereka karena khawatir seragam ala TNI Angkatan Darat yang digunakan ormas itu disalahgunakan," kata Gessing seperti dikutip dari Antara, Minggu (28/2). 

Dia menjelaskan sesuai Pasal 59 Ayat 1b Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Penggunaan Atribut militer, warga sipil maupun ormas dilarang menggunakan pakaian atau seragam menyerupai pakaian dinas militer. Maka dari itu, pihaknya langsung melucuti pakaian yang digunakan oleh ormas itu.

Atribut ala militer yang digunakan oleh ormas yang menamakan diri Perintis Kemerdekaan Republik Indonesia (PKRI) mulai dari pakaian dinas harian (PDH) hingga pakaian dinas lapangan (PDL) 90 persen hampir menyerupai pakaian dinas anggota TNI. Namun demikian, pihaknya juga tidak melarang aktivitas ormas itu asalkan sesuai aturan.

"Untuk sementara kami mendata mereka dahulu dan dibawa ke Koramil Cibadak untuk dilakukan pembinaan dan dimintai keterangan," kata Gessing.

Informasi dari warga, kegiatan ormas tersebut sudah cukup lama dilakukan di lapang voly milik warga, aktivitas keseharian mereka seperti anggota militer yang tengah melakukan latihan, seperti baris berbaris dan seperti latihan perang. Bahkan, gaya anggota ormas itu pun membuat geram masyarakat dan kegiatan mereka juga sering membuat bising lingkungan sekitar. [DJ]
www.pantauterkini.com [JAKARTA] Ketua Mahkamah Partai Golkar (MPG) Muladi menyebut, kalau Munas Golkar tidak terlaksana dalam waktu dekat maka partai berlambang pohon beringin itu akan hancur lebur. 

 "Kalau sampai tidak terjadi (Munas), Golkar akan hancur lebur. Itu akan betul-betul terjadi kehancuran Golkar kalau sampai Munas tidak terlaksana," kata Muladi seusai rapat dengan pendapat dengan Komisi III terkait pembahasan RUU KUHP di kompleks parlemen Senayan Jakarta, Selasa (8/3). 

Sehingga, kata Muladi, keputusan Mahkamah Agung (MA) harus mendapat perhatian utama karena putusan itu sudah final. Ia menyatakan, putusan MA itu tidak perlu ada peninjauan kembali (PK).

Ia meminta komitmen dari Aburizal Bakrie dan tokoh-tokoh Golkar yang lain agar Munas bisa terlaksana. Sudah saatnya, kata Muladi, kader Golkar tidak perlu mempermasalahkan apakah itu yang menang Bali atau Ancol. 

"Kenyataannya Bali menang kan. Tetapi komitmen untuk bersatu itu yang paling utama. Komitmen untuk bersatu, itu menyelenggarakan Munas. Karena catatan dari Pak Aburizal Bakrie dibawah itu yang pakai tulisan tangan, kalau Bali menang di Mahkamah Agung, maka lead nya ada pada dia. Lead nya maksudnya yang memimpin Munas. Tetapi isi dari rencana yang sudah disusun oleh mereka bersama itu berjalan terus. Hanya lead nya ada pada pak Aburizal Bakrie. Dan Agung Laksono kan wakil ketua umum. Itu saja dijalankan," jelas Muladi. 

 Muladi menegaskan, Munas harus dilaksanakan sebelum enam bulan. Menkumham Yasonna Laoly juga diminta tidak ngotot dan mempersepsikan putusan Mahkamah Agung ngaco.

"Saya kira tidak perlu. Kita harus menghormati lembaga pengadilan bahwa apa yang sudah diputuskan suatu tim bersama itu dijalankan terus. Hanya waktunya mungkin mau mundur Mei, April, tidak ada masalah. Tapi jalankan, jangan sampai tidak ada Munas. Kalau tidak ada Munas selama 6 bulan ini, Golkar akan hancur. Hancur lebur. Itu sangkakala," katanya.

"Kita sudah bersatu kok ini. Hanya tinggal bentuknya aja. Tapi saya usul lead nya ada pada Bali. Leadnya itu yang memimpin Munas, tapi melibatkan unsur‎ yang ada pada Agung Laksono," tambashnya.
www.pantauterkini.com Jakarta. Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ahmad Heryawan atau akrab disapa Aher, meminta konsorsium kereta cepat Jakarta-Bandung, PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) membagi sahamnya kepada Pemerintah Provinsi Jabar lewat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). "Kita sudah ajukan lisan tapi belum ada jawaban. Saya paham, mungkin mereka (KCIC) lagi sibuk tertibkan persoalan yang ada, atau lagi kokohkan perencanaan. Tapi sebagai daerah yah kita minta saham bagi BUMD kita," kata Aher kepada detikFinance di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (29/2/2016). 

Kang Aher mengungkapkan, pihaknya belum memutuskan berapa saham di KCIC yang diinginkan oleh Pemprov Jabar. Namun demikian, seharusnya konsorsium bersedia membuka kesempatan bagi daerah untuk memiliki porsi saham atas proyek senilai US$ 5,5 miliar tersebut. 

"Kita kan paham juga kok berapa sih kemampuan kita dari yang sebesar itu. Kita dapat dan mampu berapa, saya katakan BUMD wakili agar masyarakat Jabar nggak hanya merasa memiliki karena keretanya ada di Jabar, tapi saat bersamaan juga BUMD memiliki perusahaannya," jelas Aher. 

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini berujar, kepemilikan Pemprov Jabar atas saham kereta cepat punya nilai sangat berarti buat masyarakat Jabar. 

"Saya kira secara psikologis sangat mempengaruhi. Kalau saya harap 10% tapi nggak mampu (beli), berapa pun yang penting sahamnya di-share dulu, setelah itu baru kita kalkulasi, kita maunya berapa," tandas Aher.

Sebelumnya, keinginan Pemprov Jabar memiliki saham di KCIC diutarakan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Pemerintah Pemprov Jabar, Dadang M. Masoem.

 "Karena banyak lahan yang lewat Jabar, PT Perkebunan Nusantara VIII dan sebagainya. Jadi, (Pemprov) Jawa Barat maunya dilibatkan," kata Dadang.

Dadang mengatakan, Pemprov Jabar menghendaki bisa mendapat porsi saham di proyek kereta cepat paling tidak 30%. 

 "Jabar maunya kita dilibatkan BUMD punya kita, kita bentuk nanti, ikut di situ. Berapa persennya saya nggak bisa, susah itu hitungnya. Jabar maunya 30%, maunya segitu, tapi lihat nanti ke depan," ungkap Dadang 

 Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sendiri saat ini digarap oleh KCIC yang merupakan perusahaan patungan antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia dan China
www.pantauterkini.com Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama akhirnya memutuskan untuk maju dengan jalur independen di Pemilihan Gubernur DKI 2017.
Keputusan itu diambil setelah relawan pendukungnya, Teman Ahok, menemui Ahok langsung di rumahnya pada Minggu malam, 6 Maret 2016.
Ahok, sapaan akrab Basuki, mengatakan ia tak ingin mengecewakan anggota komunitas Teman Ahok. Komunitas yang hampir seluruhnya terdiri dari para pemuda itu telah jauh-jauh hari menegaskan komitmen dukungan kepada Ahok.
Teman Ahok telah bersusah payah mengumpulkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) warga Jakarta, jauh sebelum beberapa partai politik menyatakan dukungan hingga niatan untuk mengusungnya di Pemilihan Gubernur DKI tahun 2017.
"Saya bilang supaya kepercayaan kalian (Teman Ahok) tidak runtuh kepada politisi. Kalau kalian bisa memenuhi pengisian ulang formulir (verifikasi dan pembubuhan nama cawagub), ya silakan masukin nama Heru (Kepala BPKAD DKI Heru Budi Hartono)," ujar Ahok di Balai Kota DKI, Senin, 7 Maret 2016.
Padahal, Ahok mengatakan, pertarungannya di Pilgub DKI akan jauh lebih mudah bila ia memutuskan maju dari jalur partai. Partai Nasdem telah secara tegas mendukungnya. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) juga memberi indikasi akan mengusungnya dengan Wakil Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat.
Ahok kembali menegaskan Teman Ahok adalah komunitas independen yang loyal. Saat kisruh APBD, di mana hampir semua fraksi di DPRD DKI sepakat mengajukan hak angket, Teman Ahok bergerak di lapangan, menggalang dukungan warga Jakarta kepadanya.
"Saya enggak mau anak-anak muda ini kecewa," ujar Ahok

Labels

Adv artikel bali Banten bisnis Bogor budaya daearh daerah daetah depok Depok derap dewan Featured fenomena fokus gayahidup Headline Hiburan hukum Humas Polda Kaltim investigasi iptek Irian Jaya jabodetabek Jakarta Jawa Barat jawatengah jawatimur Jokowi Kalimantan kaporli Kebersihan kesehatan KPU kriminal kulener kuliner lampung lantik LPII luarnegeri mahasiswa Market masyarakat miskin membangun menteri Metro mitos MSDC Nahdlatul Ulama Nariyahan Nariyahan Nusantara nasional nelayan nias Nur'azizah obat olahraga opini ott Pajak Paluta papua pasar kemiri pdip PDRM Pekanbaru Pelalawan pelayanan Pemalang Pembangunan pembunuhan pemerintah pemilu Pemuda pendidikan penyandangdisabilitas perbaungan peristiwa peristuwa perkelahian anggota DPRD perkelahian anggota DPRD Riau perkemi Pertamina pertanian Perusahaan listrik negara pidana pilkada pinggir PKB pkk Pks pln PLTA Batangtoru pm malaysia PMII PN Medan PN Siantar PNS polisi peduli politik Polres Polres Balikpapan Polres Nias Polres_sidempuan Polresta polrestabes_medan polrestapekanbaru polri Polsek Air Batu polsekskppekanbaru ponorogo ppwi pradi supriatna Presiden prestasi probolinggo profile PT PLN PT_KAI purwakarta rahmansyah_putra_sirait RAPP redaksi Redia Frisna Rista regional Rei renungan Repdem Riau rizal efendy rokan rupiah samarinda samosir sampah depok samsat depok satlantas polres asahan Satma_pp sekda_provsu seleb sepakbola serang serbada sergei Sertijab Sholawatan Siak Siantar Sidoarjo sijunjung Silo Laut simalungun sinabung siswa Slawi solo soroako sosial sosialisasi sukabumi sulawesi sumut Surakarta Susanto Suwandi tamanlalulintas tanggerang tanjung balai tapteng Tasimin tebing tinggi tegal tipikor Tips tmmd tni depok fokus tokoh tokohpemudaaceh trawas Tumpas video Wajo wakapolri walikota depok Wisata

Epaper

Total Pageviews