PANTAU NUSANTARA

Derap TNI POLRI

Nasional

Peristiwa

Video News

Pantauterkini Bekasi -   Kesekian kalinya musibah kembali menerpa dunia Selebritis lawak Indonesia. Tessy, anggota grup lawak Srimulat dikabarkan telah diciduk polisi lantaran kasus narkoba. 

Hal ini dibenarkan oleh Kabag Penum Humas Mabes Polri, AKBP Agus Riyanto. "Iya betul, diamankan hari Kamis (23/10/2014) malam," kata Agus saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (28/10/2014).

Menurut keterangan Agus, Tessy ditangkap di sebuah kantor yang terletak di wilayah Bekasi, Jawa Barat. Sayang, belum diketahui narkoba jenis apa yang dipakai pelawak bernama asli Kabul Basuki tersebut. 

Tessy tak sendiri. Polisi juga menangkap tiga orang lainnya yang berada di tempat kejadian. Sampai saat ini, mereka masih dimintai keterangan polisi.
Ditangkapnya Tessy menambah daftar panjang pelawak yang tersandung kasus narkoba. Sebelumnya, Doyok, Derry 4 Sekawan, Gogon, dan Polo juga pernah dipenjara karena kasus yang sama.*(Nur/Liputan 6)
Pantauterkini Jakarta - Suroto, ayah Ade Sara Angelina Suroto korban pembunuhan oleh pasangan kekasih Ahmad Imam Al Hafitd dan Assyifa Ramadhani tampak tenang dan tegar meski sidang yang beragendakan pembacaan tuntutan Jaksa di pengadilan negeri Jakarta Pusat, Selasa (28/10/2014) batal digelar.

PN Jakpus menunda agenda sidang pembacaan tuntutan terhadap Hafitd dan Assyifa hingga satu minggu ke depan lantaran pihak Jaksa meminta ditunda.

"Saya belum tahu alasannya apa (batal digelar), jadi ya biasa saja," ujar Suroto, di PN Jakpus, Selasa (28/10/2014).

Pria berkacamata tersebut mengaku ingin mengetahui apa yang menjadi alasan pihak kejaksaan yang mengaku belum siap membacakan tuntutan. Padahal menurutnya sebagai ayah sang korban, dirinya sangat ingin mengetahui tuntutan Jaksa tersebut.

"Saya belum tahu alasannya apa, kalau dinilai kecewa saya juga belum tahu penyebabnya apa," ujar Suroto.

Setelah tertunda selama empat jam, agenda persidangan yang berisikan pembacaan tuntutan Jaksa ditunda. Kepastian tersebut diperoleh setelah hakim memberitahu ke dua terdakwa bahwa agenda mendengarkan tuntutan Jaksa akan kembali dijadwalkan pada minggu depan.

Ade Sara Angelina Suroto dibunuh oleh pasangan kekasih Ahmad Imam Al Hafitd (19) dan Assyifa Ramadhani (18) . Ade dibunuh dengan cara dianiaya, disetrum dan dicekik. Mayat Ade Sara dibuang di Kilometer 49 Tol Bintara, Bekasi Barat, Kota Bekasi. Mayat tersebut ditemukan Rabu (5/3/2014).*(Tribune.com)
Istri Jermaine Pennant, Alice Goodwin. (pinterest.com)
Pantauterkini  VIVAbola - Istri pesepakbola asal Inggris, Jermaine Pennant; Alice Goodwin, belum berhenti memamerkan keindahan tubuhnya. Terbaru, model asal Inggris tersebut memperlihatkan foto-foto bersama temannya, Ashley Emma, dengan pakaian minim. 

Dilansir Caughtoffside, foto tersebut diunggah lewat akun Twitternya, @xAliceGoodwinx. Bertempat di sebuah studio foto, Goodwin dan Emma berfoto ria, dengan konsep membelakangi kamera. Keduanya tampak menikmati, dan memperlihatkan tampang menggoda.

Di sebelah kiri, Goodwin mengenakan g-string, yang ditutupi pakaian jaring-jaring transparan berwarna hitam. Rambut hitamnya dibiarkan terurai. Adapun Emma menggunakan sejenis, namun berwarna merah. Dan, rambut pirangnya pun dibiarkan menutupi punggungnya.

Goodwin tampaknya begitu senang dengan foto tersebut. Ketika diunggah, model glamor berusia 28 tahun tersebut menuliskan pesan, "Goyang, goyang, goyang @AshleyEmmax," tulisnya sambil menyertakan akun Emma.

Goodwin kini masih berstatus istri Pennant. Keduanya memutuskan untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan pada Mei 2014, setelah mantan pemain Liverpool dan Arsenal tersebut memutuskan hubungan dengan Lara Murphy.

Selain itu, Goodwin juga dikenal sebagai perempuan setia, lantaran tetap mendampingi Pennant, yang saat ini berstatus pengangguran. Klub terakhir gelandang berusia 31 tahun tersebut adalah Stoke City, sebelum kontraknya diputus pada Januari 2014. (one)
Kursi orang nomor satu di Jakarta hingga kini masih kosong. Jika mengacu pada ketentuan yang ada, jabatan itu bakal diisi oleh Basuki Tjahaja Purnama yang sebelumnya menjabat sebagai wakil gubernur. 

Namun upaya Ahok melangkah ke jabatan tersebut tak semulus yang dibayangkan. Mitra kerjanya, DPRD kini menentang Ahok. Wakil Ketua DPRD DKI Muhammad Taufik bersikeras mengatakan bahwa Ahok yang menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta tidak bisa secara otomatis naik jabatan menjadi gubernur

Taufik pun mengeluarkan argumentasinya. Menurutnya, pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2012, tidaklah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda). "Pilgub itu alasnya Undang-undang Nomor 29 tahun 2007," ujar Taufik di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin, 27 Oktober 2014. 

Menurutnya, UU tentang Kekhususan DKI Jakarta itu dan Pasal 203 dalam Perppu Nomor 1 tahun 2014, tidak bisa digunakan sebagai dasar konstitusi untuk Ahok untuk memilih pendampingnya sendiri.

Perppu Nomor 1 tahun 2014 itu merupakan pengganti dari UU Nomor 22 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Pasal 203 dari aturan yang disebut juga Perppu Pilkada Langsung tersebut mengatur wakil kepala daerah menggantikan kepala daerah yang meninggalkan posisinya.

Namun, menurut Taufik, hal tersebut hanya bisa dilakukan jika pasangan kepala daerah diangkat dengan berdasarkan UU Pemda.

"Sewaktu DPR mengesahkan UU Pilkada Tak Langsung, sore harinya Ahok juga bilang seperti itu, bahwa (Pilkada) DKI Jakarta tidak pakai undang-undang itu, tetapi memakai Undang-Undang Nomor 29 tahun 2007. Jadi, memang harus diluruskan dulu logika berpikirnya," ujar Taufik.

Ahok melawan.

Pemikiran Taufik ini langsung ditentang Ahok. Mantan Bupati Belitung itu menilai Taufik lah yang tidak memahami seluruh isi UU tersebut. "Hebat Pak Taufik ini. Dia lagi cari celah hukum supaya Ahok ini tetap jadi wakil gubernur. Ini preseden hukum yang nggak baik. Harapannya dia, jadi nanti gubernur saya itu Pak Taufik. Gitu loh," ujar Ahok.

Ahok menuturkan, Taufik menafsirkan Perppu Pilkada Langsung itu hanya sebagian, yakni membaca pasal 174 saja, yang menerangkan tentang mekanisme penunjukan gubernur ketika gubernur sebelumnya meninggalkan jabatan.

 "Jadi tafsiran dia, kalau gubernur mundur, wakilnya nggak naik. Kemudian gubernurnya tetap dipilih pakai mekanisme lewat DPRD," ujar Ahok.

Padahal, menurut Ahok, bila merujuk Pasal 203 Perppu yang sama, seharusnya wakil gubernur tetap naik jabatan menggantikan posisi gubernur yang telah kosong.

Hal itu karena Ahok dilantik menjadi wakil gubernur pada tahun 2012 berlandaskan UU Pemda. "Saya di badan legislasi sama di Komisi 2 DPR RI, nggak seperti itu tafsirannya. Entahlah, mungkin memang saya yang kurang pinter," ujar Ahok.

Ahok pun bingung. Tafsiran mana yang seharusnya dipakai untuk menentukan posisi wakil gubernur. Hingga saat ini, masih belum jelas peraturan perundang-undangan mana yang seharusnya dipakai untuk menyelesaikan masalah ini. "Makanya aku nggak mau pusingin. Kita kerja saja nggak usah dibahas," ujar Ahok. Di sisi lain, Ahok memang tak mau jika Jakarta dipimpin Taufik. Jika ini terjadi, Ahok lebih memilih mundur dari kursi wakil gubernur."Daripada jadi wakilnya orang seperti itu, kan males. Mendingan gua pulang kampung saja," jelas Ahok. 

Dia menilai, Ketua DPD Gerindra Jakarta itu sedang berusaha mencari celah hukum agar dia menjadi gubernur, dan Ahok tetap menjadi wakil gubernur. Oleh karena itu, kata Ahok, Taufik melakukan tafsir secara sebagian terhadap Perppu Pilkada Langsung. 

Taufik sendiri merupakan salah satu kandidat yang sempat digadang-gadang oleh Partai Gerindra untuk menjadi pendamping Ahok setelah Joko Widodo meninggalkan jabatan gubernur untuk menjadi Presiden RI.

"Kalau memang tafsiran yang dipakai seperti itu, ini negara sudah kacau-balau tata negaranya. Yang jelas saya saja bingung harus pakai tafsiran yang mana," tambah Ahok.

Sementara itu, terkait dengan pelantikan, Ahok menegaskan, jika segala administrasinya sudah selesai dan itu belum dilakukan oleh DPRD, maka menurutnya yang berhak melantik adalah presiden melalui Kemendagri. Baca selengkapnya di sini.

Polemik pendamping Ahok Belum tuntas masalah kursi nomor 1 DKI, menyusul pula masalah lain: siapa yang duduk di kursi wakil gubernur? Ahok menegaskan, jika nanti menjabat sebagai gubernur, dia akan memilih sendiri wakilnya. Beberapa kandidat juga sudah dia lontarkan. Mereka adalah orang yang terbaik versinya. 

"Saya bisa milih Pak Djarot Saiful Hidayat [mantan Wali Kota Blitar], tergantung PDIP ngasih atau tidak. Kalau kisruh di politik kita pilih aja Bu Yani [Sarwo Handayani, Deputi Gubernur Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup DKI Jakarta]. Dia itu tahu semua birokrasi yang baik. Kalau dari dalam ada yang kerjanya lebih bagus saya akan tarik jadi wakil gubernur," jelas Ahok. 

Pemilihan kedua orang itu bukan tanpa alasan. Djarot misalnya dia sudah berpengalaman 10 jadi wali kota di Blitar dia bisa dibilang sukses. Begitu juga dengan Yani sapaan Sarwo Handayani. 

Nmaun, lagi-lagi kemauan Ahok itu dijegal. Taufik menegaskan kembali, Ahok tidak memiliki kewenangan untuk menunjuk langsung wakil gubernur. --

"DPRD nanti yang memilih. Itu berdasarkan pasal 174 ayat 2. Sedangkan pengusulannya, itu dilakukan oleh fraksi yang mengusung gubernur sebelumnya. Itu juga berdasarkan ayat ke-4," ujar Taufik.

Terkait mekanisme pengangkatan Ahok menjadi gubernur, pasal 203 dalam Perppu Pilkada Langsung tidak berlaku, maka landasan yang harus dipakai dalam urusan pergantian kepemimpinan di Pemprov DKI paska perginya Jokowi ini adalah pasal 174 dalam Perppu yang sama. 

"Pasal 174, ayat 2, menyatakan, apabila gubernur diberhentikan, atau berhalangan tetap, dan sisa masa jabatannya masih lebih dari 18 bulan, maka pemilihan gubernur dilakukan melalui DPRD Provinsi," kata Taufik. (ita)
Pantauterkini - Ketua KPK Abraham Samad mengatakan pihaknya telah menelusuri rekam jejak seluruh calon menteri yang diajukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada lembaga antirasuah, termasuk menteri yang terpilih dan baru dilantik. Tapi Samad lupa soal hasil penelusuran KPK yang telah ditandai merah atau kuning. Dia pun berjanji akan mengungkapnya beberapa hari kemudian.

"Saya belom cek juga. Saya bilang tadi ada beberapa yang kami kasih catatan, cuma mohon maaf saya agak lupa karena ada 80 nama dan dari 80 itu lebih dari 10 diberikan tanda minus. Bukan hanya 8," ujar Samad di KPK, Jakarta, Senin (27/10/2014). 

 "Kan begini, yang kamu tahu kan cuma 8 dari 43. Perlu saya perjelas biar clear bahwa ada 80 nama yang dikirim ke KPK dan lebih dari 10 diberi catatan. Oleh karena itu saya nggak bisa mengingatnya. Tapi kalau Anda memberi saya waktu satu dua hari untuk membuka file-nya lagi, insya Allah akan saya buka dan saya beri tahu," imbuh dia. 

 Dari 10 nama tersebut, Samad juga menegaskan bahwa pihaknya sudah memberikan catatan tersebut kepada Jokowi. Mulai dari catatan tingkat rendah dan tinggi. Di mana untuk catatan yang tingkat tinggi bisa dikategorikan masuk dalam orang yang seharusnya didegradasi. 

 "Iya, ada catatan lah. Kan bertingkat, ada degradasi rendah, menengah, ada yang masuk zona rendah, zona kuning, ada yang masuk zona merah. yang masuk rendah, ada catatan kecil," ucap Samad. 

Namun hal tersebut, kata Samad, kembali menjadi hak prerogatif Presiden Jokowi. Kabinet Kerja Jokowi berasal dari politisi dan profesional partai. Namun, Samad mengaku lupa soal raport merah yang diberikan, apakah lebih banyak ke politisi atau profesional partai. "Lupa, seimbang lah ini," singkat Abraham Samad.
JAKARTA - Putri Megawati Soekarnoputri, Puan Maharani memiliki harta kekayaan sebesar Rp 34,1 miliar dan USD 28,125.

Harta kekayaan itu dilaporkan pada tanggal 31 Januari 2014.Puan diketahui memiliki harta tidak bergerak senilai Rp 16.726.097.000 berupa tanah dan bangunan. 

Tanah dan bangunan itu tersebar di sejumlah daerah yakni Kota Bekasi, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung, Kota Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan. 

Selain itu, Puan memiliki harta tidak bergerak berupa empat unit mobil berbagai merek yang nilainya mencapai Rp 1.875.000.000, serta tiga unit motor Harley Davidson dengan total nilai Rp 285.000.000.

Puan yang ditunjuk sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan juga memiliki surat-surat berharga dengan nilai Rp 2,6 miliar serta giro kas setara sebesar Rp 13,8 miliar dan USD 28.125. (gil/jpnn)
JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno diketahui memiliki harta kekayaan sebanyak Rp 48 miliar dan hutang sebesar USD 1.236.000.

Hal itu diketahui dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi pada 8 Desember 2004.

Mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan itu diketahui memiliki harta tidak bergerak senilai Rp 28.505.998.000. Harta itu berupa tanah dan bangunan yang tersebar di beberapa daerah yakni di Jakarta Selatan, Jakarta Timur dan Kabupaten Bekasi.

Sedangkan untuk harta bergerak, Rini memiliki delapan unit kendaraan roda empat yang terdiri dari berbagai merek.

Jumlah nilai kendaraannya itu mencapai Rp 3.393.000.000.Rini juga memiliki aset berupa batu mulia, barang seni dan antik, logam mulia, dan benda bergerak lainnya senilai Rp 1.077.000.000 dan USD 214.000.Orang dekat Megawati Soekarnoputri ini juga memiliki surat-surat berharga yang nilainya Rp 75.704.671.316. (gil/jpnn)
Pantauterkini  Tuban- kembali terjadi di Jalur Pantura. Kali ini sebuah bus antarkota Lorena bertabrakan dengan truk di kawasan Desa Gesing, Tuban, Jawa Timur. Akibatnya, 1 orang tewas dan beberapa lainnya mengalami luka berat hingga ringan. 

Seperti ditayangkan Liputan 6 Malam SCTV, Senin (27/10/2014), kecelakaan bermula saat bus Lorena dengan kecepatan tinggi hendak mendahului dump truk. Namun di saat yang sama dari arah berlawanan juga meluncur kencang truk diesel. 

Karena jarak yang sudah terlalu dekat, kedua kendaraan pun langsung bertabrakan. Kerasnya benturan mengakibatkan badan truk diesel hancur berantakan. 

Kernet truk bernama Ari Ramdani asal Bogor, Jawa Barat tewas di tempat. Sementara polisi dibantu warga berupaya mengeluarkan jasad korban yang terjepit badan truk yang ringsek. Jasad korban kemudian dibawa ke RSUD Dr R Koesma, Tuban untuk diotopsi.

Sementara sopir truk dan kernet bus yang mengalami luka berat akibat benturan keras juga dilarikan ke rumah sakit yang sama. Sedangkan beberapa penumpang bus yang mengalami luka ringan dibawa ke rumah warga setempat untuk mendapatkan pertolongan pertama. 

Akibat kecelakaan ini, puluhan penumpang bus tujuan Bayuwangi ini terpaksa mengungsi di rumah warga untuk menunggu armada yang lain.

Kecelakaan maut ini bukan kali pertama terjadi. Dalam sepekan terakhir, sudah terjadi beberapa kali kecelakaan yang memakan korban jiwa. Pengemudi dituntut berhati-hati agar korban tidak lagi berjatuhan. (Riz)
JANJI Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (49 tahun) untuk membuat para nelayan tersenyum memiliki arti penting. Pasalnya sejak dulu Susi sering melihat nelayan hidup susah dan terbelit utang rentenir.
Dengan pengolahan dan pemasaran yang baik, Susi yakin hasil tangkapan nelayan bisa menjadi sumber kekayaan.
Nelayan itu banyak yang pintar cari ikan tapi nggak bisa memasarkan. Banyak hasil tangkapan mereka yang terbuang percuma karena tidak laku, akibatnya kondisi ekonomi mereka pas-pasan. Itu yang harus dirubah. Intinya bagaimana meningkatkan nilai tambah hasil tangkapan nelayan itu," ujar Susi beberapa waktu lalu.
Itu menjadi salah satu misinya dalam mengemban tugas sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan.-----
Mengolah dan memasarkan hasil laut sudah menjadi santapan sehari-hari Susi sejak drop out dari sekolah kelas II SMA. Saat itu, berbekal ijazah SMP, Susi tetap ingin hidup mandiri tanpa nebeng orangtua.
Kerja keras pun dilakoni Susi."Awalnya coba-coba jual baju tapi gak laku-laku, terus jualan bed cover, pernah juga jual cengkeh. Tiap hari, keliling naik motor keliling dagangan tapi tetep aja ekonomi seret," kenangnya-
Hingga, dia menyadari bahwa potensi Pangandaran adalah di bidang perikanan. Sebab setiap hari dia melihat ratusan nelayan membawa ikan ke pantai. Karena tidak memiliki uang, dia terpaksa menjual kalung serta cincin miliknya seharga Rp 750 ribu untuk modal membeli ikan.
"Hari pertama aku jualan 1 kilo ikan, dibeli restoran milik teman. Dari situ modalnya kuputar sampai sekarang," ungkapnya.
Dari hanya menjual 1 kilogram, dagangan Susi terus bertambah menjadi 1 truk lobster karena harus memenuhi permintaan restoran-restoran di Jakarta. Dari mulai menyewa truk sampai akhirnya memiliki truk sendiri.
Setiap hari Susi berangkat pukul tiga sore dari Pangandaran dan sampai di Jakarta tengah malam."Turunkan dagangan terus langsung balik ke Pangandaran. Kadang saya yang nyopir kalau sopir truknya ngantuk," kenangnya.
Wanita pengagum tokoh Semar dalam dunia pewayangan itu menyatakan sudah tiga kali menikah. Suaminya yang terakhir, Christian von Strombeck merupakan seorang mekanik pesawat asal Perancis.-
Dari pria itu Susi mendapat ide untuk menggunakan pesawat untuk mengirim lobster ke Jakarta."Kalau pakai truk biasanya separo lobster mati, tapi sejak pakai pesawat bisa hidup semua. Harga lebih tinggi karena fresh," tandasnya.
Pesawat itu dibeli dari uang pinjaman bank. Bukan perkara mudah untuk mendapatkan dana itu. Puluhan bank menertawainya karena tidak semua percaya hasil penjualan ikan bisa untuk membayar cicilan.
Padahal waktu itu Susi telah memiliki pabrik pengolahan ikan serta sebuah restoran yang paling terkenal di Pangandaran, The Hilmans."Kita dianggap gila waktu masukin business plan ke bank tahun 2000," sambungnya.
Sampai akhirnya Bank Mandiri mau memberi pinjaman sebesar USD 4,7 juta untuk bangun landasan dan beli dua pesawat, Cessna dan Grand Caravan. Namun, baru sebulan dipakai, terjadi bencana tsunami di Aceh.-
"Tanggal 27 kami berangkatkan satu pesawat untuk membantu. Pesawat kami yang pertama bisa mendarat di Meulaboh. Tanggal 28 kami masuk satu lagi. Kami bawa beras, mi instan, air dan tenda-tenda," ungkapnya
Awalnya, Susi berniat membantu distribusi bahan pokok secara gratis selama dua minggu saja. Tapi, ketika hendak balik, banyak lembaga non-pemerintah yang memintanya tetap berpartisipasi dalam recovery di Aceh. "Mereka mau bayar sewa pesawat kami. Satu setengah tahun kami kerja di sana. Dari situ, Susi Air bisa beli satu pesawat lagi. Setelah itu keterusan sewa-sewain, beli pesawat lagi sampai bisa punya 50 pesawat," jelasnya. (wir)
Pantauterkini Jakarta- Ramai di media beredar di Tweeter Nama Susi Pudjiastuti mendadak tenar di dunia maya, terutama di Twitter. Ketenaran itu muncul setelah perempuan kelahiran 15 Januari 1965 itu diumumkan sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan oleh Presiden Joko Widodo. Beberapa akun memuji penampilan dan kemampuan Susi. Namun tidak sedikit yang mempertanyakan kemampuan intelektual dan kepribadian perempuan yang tidak lulus bangku Sekolah Menengah Atas ini. 

Akun milik Eddy Santry misalnya, ia mencuit, "Bu Susi memang bukan Sarjana.tp dia mampu ciptakan lapangan kerja agar para pekerjanya bs menjadikan anak2nya sarjana.#KabinetKerja," kata Eddy lewat akunnya, @EDDYSANTRI, Senin, 27 Oktober 2014. Akun lainnya, seperti @zaitunnnisa menyarankan agar Susi mengambil paket C kelas perdana. Alasannya, agar Susi dapat menambah ilmu dan menerapkan ilmu tersebut dalam pekerjaannya.

Pemilik akun @ang_chun pun turut buka suara, menurut dia pendidikan dan intelektualitas tidak ditemukan dalam sosok Susi. "Setidaknya jika ingin duduk di kementrian, pendidikan dan intelektual harus diperlukan, dan itu tdk ada dalam ibu Susi P. @debat_tvone," cuit Ang Chun. 

- Sineas Joko Anwar turut berkomentar ihwal terpilihnya Susi menjadi bagian kabinet yang disusun Jokowi-JK. "Rock 'n Roll, Bu Susi! :))," cuit Joko Anwar. Meski memiliki akun Twitter, Susi ternyata bukan orang yang aktif di media sosial. Akun twitter miliknya, @susipudjiastuti terpantau baru mulai muncul di bulan Juli 2014. Cuitan pertamanya saat itu adalah ucapan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Cuitan keduanya, berkaitan dengan terpilihnya ia menjadi menteri di Kabinetnya Jokowi. "Terima kasih saya ucapkan kepada rekan-rekan semua, semoga saya mampu mengemban amanah ini dengan baik. Mohon doa-nya," cuit Susi tertangga 26 Oktober 2014. (Repley Tempo.co)
Pantauterkini Medan -  Guna mencegah terjadinya korupsi di Sumatera Utara (Sumut), maka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pusat dan BPKP Perwakilan di Provinsi Sumt menyelenggarakan semiloka pencegahan korupsi terkait upaya peningkatan akuntabilitas pelayanan publik, pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan sektor strategis di Provinsi Sumut siang tadi.

Kegiatan yang diselenggarakan di Ruang Martabe Kantor Gubvernur Provinsi Sumatera Utara Jalan Diponegoro No. 30 ini dihadiri oleh Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho, Wagubsu Tengku Erry Nuradi, Sekdaprovsu H Nurdinb Lubis Wali Kota Medan Dzulmi EldinN Wali Kota Binjai, Wakil Bupati Deliserdang, Wakil Bupati Serdang Bedagai dan Wakil Bupati Langkat. Sementtara dari KPK hadir Wakil KPK Busyro Muqoddas, Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Sumut Mulyana direktur BPKP Bidang pengawasan Usaha.
Bambang Utoto dan pejabat-pejabat di lingkup Pemerintah Provinsi Sumut, Pemerintah Kota Medanb dan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Gubsu Gatot Pujo Nugroho dalam sambutannya menyampaikan apresiasi tinggi dan mengucapkan terima kasih kepada KPK yang memprakarsasi acara ini.

Karena dengan acara ini mudah-mudahan mampu memberikan pemahaman penyamaan persepsi dan penyatuan langkah dalam pemberantasan korupsi di wilayah provinsi Sumut.

"Pemprovsu sampai saat ini terus berupaya mewujudkan harapan masyarakat mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih serta bebas korupsi dengan adanya koordionasi dan supervisi pencegahan korupsi ini tentu sangat membantu kami melakukan deteksi awal apabila terdapat potensi penyalagunaan dalam pelaksanaan anggaran sehingga dapat segera dilakukan perbaikan agar tidak sampai terjadi kerugian negara," katanya.

Dia melanjutkan, perubahan  paradigma pembangunan yang menempatkan rakyat tidak lagi sebagai objek pembangunan semata, namun juga sebagai subjek melahirkan satu kesepakatan sosiologi mengenai konfigurasi kompenen masyarakat dan pemerintah dalam pembangunan yang dikemas dalam istilah good governance yang salah satu cirinya adalah terselenggaranya pelayanan publik yang prima.

"Dari kesimpulan umum berdasarkan pengamatan terhadap berbagai permasalahan selama ini telah terumuskan satu inti permasalahan pembangunan yang diklaim sebagai akar penyebab terjadinya distorsi pembangunan yakni tumbuh suburnya praktik dan budaya KKN di segenap aspek dan level pemerintahan terutama dalam pelaksanaan pelayanan publik," katanya.

Beberapa hasil paparan, hasil survey, lanjutnya, jelas menghadirkan pekerjaan rumah yang berat bagi segenap pelaksana reformasi untuk bisa mewujudkan tatanan good governance yang dicita-citakan karenanya langkah awal yang  bisa dilakukan adalah secara perlahan menumbuhkan niat baik untuk memberantas KKN di segala lini kehidupan terutama sektor pelayanan publik.

"Pembahasan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan potensi  korupsi kualitas pelayaan publik dan pengelolaan keuangan daerah harus menjadi perhatian bersama," katanya.

Terhadap permasalahan yang ada dan terus berkembangan, lanjut Gubsu lagi, harus dirumuskan saran dan solusi terbaik serta aplikatif yang bermuara pada terwujudkanya birokrasi yang profesional dan akuntabel pada seluruh jajaran pemerintah provsu.

Meski peran pemberantasan korupsi itu terdiri dari aspek penindakan dan pencegahan, Namun akibat langkah penindakan lebih kuat dari langkah pencegahan menjadi salah satu penyebab terus bertambahnya dugaan kasus korupsi karena pencegahan sesungguhnya memberikan damfak besar dalam menekan tindak pidana korupsi sekaligus menyelamatkan uang negara.

"Dalam upaya pencegahan maka sejatinya dibangaun sistem yang bisa berjalan efektif, menyentuh seluruh lini baik pemerintah, dunia usaha dan dan masyarakat dalam mencegah terjadinya korupsi," harapnya

Menurut Gubsu Ada 4 hal yang harus diperhatikan yakni membangun karakter, memberikan penghasilan yang cukup, menerapkan sistem pencegahan korupsi dan penegakan hukum.

"Adapun untuk mencegah tindak pidana korupsi, pemerintah Sumut sudah melakukan beberapa hal antara lain penetapan kelembagaan organisasi perangkat daerah perbaikan kualitas pelayanan publik, transparansi pengadaan barang dan jasa dengan menerapkan sistem e-procurement yaitu pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui elektronik, penandatangan fakta integritas seluruh jajaran pemerintah Provinsi Sumut dan pemerintah Kabupaten/ kota yang merupakan komitmen dan tekad untuk dengan nsungguh sunggu mewujudkan pemerintahan yang baik, melaksanakan sistem akuntabelitas kinerja instansi pemerintah serta laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah," paparnya.

Selain itu Pemerintah Provinsi Sumut bekerja sama dengan badan pengawas keuangan dan pembangunan (BPKP) dimana BPKP dilibatkan sebagai pengawas dan konsultan keuangan yang tidak hanya dilakukan setelah kegiatan terlaksana, namun juga dilakukan pada saat perencaan dengan adanya kerjasama ini demi terwujudnya tata pemerintahan yang baik dan bersih.

"Saya juga menghimbau kepada semua kepala daerah se-sumut untuk melakukan reformasi birokrasi berkenaan dengan akuntabilitas kinerja pemerintahan, akutabilitas dalam pengelolaan keuangan negara dan asset daerah serta akuntabilitas kinerja ekonomi," harapnya.

Untuk itulah Gubsu mengharapkan dengan kehadiran unsur KPK dan BPKP dalam semiloka ini dapat turut merumuskan pelayanan publik yang transfaran, akuntabel dan berkualitas dan secara umum akan dapat mempercepat terwujudkanya clean government dan good governance di lingkungan pemerintah provsu.

Sementara Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas menyampaikam kegiatan korsupgah ini didasarkan pada kewenangan KPK yakni koordinasi supervisi dan monitoring kegiatan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah.

"Ini penting sebab telah banyak program pemerintah yang bergulir baik melalui APBN maupun APBD namun hasilnya belum secara nyata meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah," katanya.

Busyro melanjut, ini harus menjadi perhatian serius pemerintah baik di pusat maupun didaerah sebab, semangat dan paradigma pembangunan nasional semestinya merujuk pada pembukaan UUD 1945 yang harus berpihak pada rakyat "Yang berdaulat itu rakyat, pembangunan itu harus memprioritaskan rakyat sebagai penerima mamfaat langsung," katanya.

Pada semiloka ini, dipaparkan tindak lanjut aksi hasil kegiatan korsupgah tahun 2012,2013 lingkup pemerintah provinsi Sumut dan pemerintah kota Medan dan hasil pengamatan terhadap pengelolaan APBD dan ssektor ketahanan pangan di kabupaten Sedang Bedagai tahun 2013,2014.

Permasalahan menyangkut pengelolan APBD di kabupaten Serdang Bedagai adalah penganggaran belanja modal yang berdasarkan rencana kebutuhan barang milik negara, komposisi belanja modal yang masih <30% proses musrenbang belum sepenuhnya digunakan untuk pengaggaran, adanya kegiatan dalam APBD yang tidak melalui dokumen perencanaan  pengagraran belanja sekolah yang tidak berdasarkan kebutuhan sebenarnya, adanya dinas yang memiliki rencana umum pengadaan dan penyusunan HPS yang tidak memadai penganggaran yang belum sepenuhnya berdasarkan SSH SPM dan ASB, penyajian anggaran dalam APBD yang kurang terinci dan pemamfaatan hasil pengadaan barang jasa yang tidak maksimal.

Juga permasalahan menyangkut ketahanan pangan adalah luas lahan pertanian dan luas panen padi yang mengalami penurunan dari tahun ketahun, penyediaan cadangan ketahanan pangan melalui pihak ketiga  yang cendrung merugikan pemkab Serdang Bedagai.

Untuk itu, KPK mendorong partisipasi masyarakat untuk memberi masukan dan mengawal implementasi rencana aksi yang akan disampaikan oleh pemerintah daerah dengan mengundang segenap lapisan masyarakat seprti civil society organization, akademisi, tokoh masyarakat dan unsur masyarakat lainya. 

Editor: AGUS UTAMA
Pantauterkini Sergay - Jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini menuntut mantan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi pada Kementerian Perdagangan, Syahrul Raja Sempurnajaya, dengan pidana penjara selama sepuluh tahun. Pria kelahiran Tanjung Karang, Lampung, 59 tahun lalu itu dianggap terbukti melakukan lima perbuatan pidana korupsi dalam kategori pemerasan, gratifikasi, dan menyuap sebagai penyelenggara negara serta pencucian uang.

"Menuntut, supaya majelis hakim menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Syahrul Raja Sempurnajaya dengan pidana penjara selama sepuluh tahun, dikurangi masa tahanan," kata Jaksa Elly Kusumastuti saat membacakan berkas tuntutan Syahrul, dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (22/10).

Jaksa juga menuntut Syahrul dengan pidana denda sebesar Rp 1 miliar. Bila Syahrul tidak membayarnya, maka dia harus menggantinya dengan pidana kurungan selama delapan bulan.

Jaksa Elly menyatakan, pertimbangan memberatkan Syahrul adalah perbuatannya dilakukan saat pemerintah sedang giat memberantas korupsi. Sementara keadaan meringankannya adalah belum pernah dihukum, mengakui kesalahan, dan menyesali perbuatan.

Jaksa menyatakan perbuatan Syahrul dianggap terbukti dalam dakwaan berlapis. Yakni pertama memeras Ketua Asosiasi Pialang Berjangka Indonesia, I Gede Raka Tantra dan Ketua Ikatan Perusahaan Pedagang Berjangka Indonesia, Fredericus Wisnusubroto, menyisihkan komisi transaksi dari keseluruhan transaksi PT Bursa Berjangka Jakarta dan PT Kliring Berjangka Indonesia buat kepentingan operasional. Atas tindakannya, Syahrul lantas menerima uang Rp 1,675 miliar dari keduanya secara bertahap mulai 2011 hingga 2013, dan diterima oleh Sekretaris Kepala Bappebti, Nizarli, dan dikelola oleh Diah Sandita Arisanti.

"Perbuatan terdakwa bertujuan menguntungkan diri terdakwa secara melawan hukum," kata Jaksa Elly.

Dalam delik pertama, Syahrul dijerat dengan pasal 12 huruf e atau Pasal 11 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 juncto pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Kemudian, Syahrul dianggap terbukti menerima gratifikasi berupa uang sebesar Rp 1,5 miliar sebagai Kepala Bappebti. Duit itu diperoleh sebagai imbalan atas proses mediasi antara Maruli T. Simanjuntak dan CV Gold Asset (anak perusahaan PT Axo Capital Futures). Kedua pihak itu bersengketa soal investasi Rp 14 miliar milik Maruli, karena dia melaporkan masalah itu kepada istri kedua Syahrul, Herlina Triana Diehl. Akhirnya, CV Gold Asset bersedia mengembalikan seluruh uang milik Maruli.

"Setelah mediasi, Maruli mengirimkan uang Rp 1,5 miliar secara bertahap ke rekening milik istri terdakwa, Herlina Triana Diehl, di Bank Windu cabang Rawamangun, Jakarta Timur," ujar Jaksa Elly.

Atas perbuatan penerimaan gratifikasi, Syahrul dijerat dengan Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kemudian, Syahrul disebut menerima sogokan uang Rp 7 miliar dari Direktur PT Bursa Berjangka Jakarta (PT BBJ), Bihar Sakti Wibowo. Tujuan fulus pelicin itu diberikan supaya Syahrul membantu proses penerbitan Izin Usaha Lembaga Kliring Berjangka PT Indokliring Internasional, milik PT BBJ.

Menurut Jaksa Elly, Sakti memberikan uang suap kepada Syahrul di Kafe Lulu, Kemang, Jakarta Selatan pada 2 Agustus 2012. Duit itu terdiri dari pecahan USD 600 ribu dan Rp 1 miliar, diletakkan di dalam sebuah tas.

Atas perbuatan ketiga, Syahrul dianggap terbukti masuk dalam rumusan Pasal 12 huruf a dan Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Perbuatan keempat, Syahrul dianggap terbukti memaksa Direktur PT Millenium Penata Futures, Runy Syamora, melalui Alfons Samosir memberikan kepadanya uang AUD 5 ribu. Duit itu diterima dan dipakai Syahrul sebagai uang saku dalam melakukan perjalanan dinas ke Australia pada Maret 2013.

Syahrul pun dijerat dengan Pasal 12 huruf e atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Terakhir, Syahrul bersama-sama dengan Direktur Utama PT Garindo Perkasa, Sentot Susilo, dan Direktuer Operasional PT GP, Nana Supriyatna, didakwa menyuap dengan uang Rp 3 miliar kepada beberapa pejabat Pemerintah Kabupaten Bogor. Antara lain Kasubag Penataan Wilayah Bagian Administrasi, Doni Ramdhani, Kadis Kebersihan dan Pertamanan, Rosadi Saparodin, Kaur Humas dan Agraria KPH Bogor, Saptari, Kasi Pengaturan dan Penataan Kantor Pertanahan, Burhanudin ST., mantan Ketua DPRD Kabupaten Bogor, (Alm) Iyus Djuher, dan Staf Dinas Pendidikan Usep Jumeno dan Listo Welly Sabu.

"Uang itu diberikan supaya Pemerintah Kabupaten Bogor merekomendasikan penerbitan Izin Lokasi Tempat Pemakaman Bukan Umum, di Desa Artajaya, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor atas nama PT Garindo Perkasa pada April 2013," lanjut Jaksa Elly.

Pada perkara terakhir, Syahrul terbukti melakukan perbuatan seperti dirumuskan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Jaksa Elly Kusumastuti menambahkan, Syahrul dianggap terbukti menyamarkan hasil korupsi berjumlah miliaran dengan berbagai cara. Jaksa Elly memaparkan, dugaan pencucian uang Syahrul diusut sejak dia masih menjabat sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan pada 2009 sampai 2011.

Saat itu pendapatan Syahrul mencapai lebih dari Rp 38,5 juta. Lantas saat diangkat menjadi Kepala Bappebti, gaji Syahrul melonjak sampai lebih dari Rp 257,5 juta.

"Selain penghasilan-penghasilan di atas, terdakwa tidak mempunyai usaha-usaha lain yang dapat menghasilkan penghasilan sah," kata Jaksa Elly.

Jaksa Elly melanjutkan, dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara milik Syahrul diketahui dia hanya mencantumkan harta sebesar Rp 1,57 miliar. Tetapi, jaksa membeberkan berbagai transaksi mencurigakan dilakukan Syahrul.

Dalam praktiknya, Syahrul menyembunyikan sejumlah uang itu di beberapa rekening. Yakni rekening milik istri keduanya, Herlina Triana Diehl, dengan uang rupiah maupun mata uang asing seperti Dollar Amerika Serikat. Dia juga menggunakan duit hasil rasuah buat membayar cicilan satu unit apartemen di Senopati Office 8 Tower 3 lantai 18 unit 18G sebesar Rp 1,73 miliar. Kemudian, dia membeli kendaraan Toyota Vellfire warna hitam bernomor polisi B 126 HER seharga Rp 790 juta, membayar cicilan Toyota Hilux Doubel Cabin hitam metalik bernomor polisi B 816 VAN.

Syahrul diketahui telah menikah dengan Hermin Natalia pada 25 Juli 1982 di KUA Teluk Betung Utara, Lampung. Dari pernikahan itu, Syahrul mempunyai dua anak bernama Roelan Pribadya dan Nabhila.

Sementara itu, lanjut Jaksa Elly, saat masih menikah dengan Natalia, Syahrul kembali menjalin ikatan rumah tangga dengan perempuan bernama Herlina Triana Diehl. Pernikahan berlangsung pada 22 November 2008, di KUA Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Dari pernikahan itu Syahrul memperoleh dua anak, yakni Manuela Clara Diehl dan Eduward William Diehl.

Menurut Jaksa Elly, pada 22 Oktober 2010 hingga April 2013, Syahrul diduga telah menerima duit hasil tindak pidana korupsi dari beberapa pihak. Yakni Rp 1,67 miliar dari Ketua Asosiasi Pialang Berjangka Indonesia, I Gede Raka Tantra dan Ketua Ikatan Perusahaan Pedagang Berjangka Indonesia, Fredericus Wisnusubroto pada Agustus 2011 sampai April 2013. Kemudian Rp 1,5 miliar dari Maruli T. Simanjuntak terkait mediasi dengan CV Gold Asset pada Juli 2013. Dan Rp 7 miliar dari Direktur PT Bursa Berjangka Jakarta (PT BBJ), Bihar Sakti Wibowo, terkait proses penerbitan Izin Usaha Lembaga Kliring Berjangka PT Indokliring Internasional, milik PT BBJ.

Dalam praktiknya, Syahrul menyembunyikan sejumlah uang itu di beberapa rekening. Yakni rekening milik istri mudanya, Herlina Triana Diehl, dengan uang rupiah maupun mata uang asing seperti Dollar Amerika Serikat.

"Terdakwa menempatkan uang sejumlah Rp 880,6 juta dan USD 92,189. Terdiri dari Rp 786 juta di rekening BCA 8200062087 atas nama Herlina Triana Diehl," kata Jaksa Elly.

Kemudian, lanjut Jaksa Elly, ada juga penempatan Rp 94,5 juta di rekening Bank Windu Kentjana nomor 1000268708, dan penyimpanan duit USD 92,100 sebagai pembukaan rekening Deposito Berjangka pada Bank Windu kantor kas Rawamangun, Jakarta Timur, atas nama Herlina.

Ada juga penyimpanan uang USD 89 buat pembukaan tabungan Kentjana pada Bank Windu kantor kas Rawamangun, Jakarta Timur, atas nama Manuela. Syahrul juga menukar SGD 120 ribu dan menyimpan uangnya di rekening Herliana pada Bank Windu Kentjana.

Syahrul juga ditengarai membeli mobil Toyota Kijang Innova diesel putih bernomor polisi B 9911 WBA, seharga Rp 304 juta dari duit korupsi. Mantan Sesditjen Perdagangan Luar Negeri itu dianggap menyamarkan fulus rasuah dengan cara membeli polis asuransi PT Asuransi Jiwa Manulife jenis Max link protection plus atas nama Nabhila.

Herlina juga disebut beberapa kali menerima duit hasil korupsi Syahrul, disimpan dalam bentuk berbeda di Bank Central Asia kantor cabang pembantu WTC Sudirman. Yakni duit USD 60 ribu disimpan dalam bentuk Deposito Nomor Bilyet 00000063611 pada 4 Juni 2012, dan USD 50 ribu dalam Deposito Nomor Bilyet 00000290071 pada 13 Februari 2013.

Selanjutnya pada 20 September 2011, Syahrul mengirim uang kepada Herlina dan disimpan dalam bentuk tabungan Tahapan BCA di KCP WTC Sudirman sebesar Rp 373,5 juta. Kemudian pada 13 Oktober 2011, Herlina menerima kiriman uang dalam bentuk deposito dari Syahrul sebesar Rp 499 juta.

Jaksa turut menduga Syahrul mencuci uang dengan cara membenamkannya dalam bentuk penanaman modal sebesar Rp 188 juta, dan perbuatan lainnya sebesar Rp 873,5 juta dan USD 157 ribu.

Perbuatan Syahrul dianggap terbukti melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang juncto pasal 65 ayat (1) KUHPidana.
Pantauterkini Medan - Panyabungan. Kabupaten Mandailing (Madina) sudah berusia 15 tahun lebih, namun masih banyak desa-desa yang masih minim infrastruktur jalan, meskipun desa tersebut cukup dekat dengan ibu kota kabupaten yakni kota Panyabungan. Salah satu desa itu adalah Desa kumpulan Setia, Kecamatan Hutabargot. Kondisi infrastruktur jalan ke Desa Kumpulan Setia yang dihuni ratusan Kepala Keluarga (KK) masih terisolir untuk mendapatkan pelayanan publik baik dari Kecamatan maupun dari Kabupaten. 

 "Kondisi sosial masyarakat sangat memprihatinkan dikarenakan infrastruktur jalan ke Desa Kumpulan Setia,apabila dalam keadaan sekarang ini musim penghujan maka sangat sulit dijangkau padahal desa ini cukup dekat dengan ibu kota Kabupaten," kata Abdul Muluk Nasution salah seorang putra daerah Desa Kumpulan Setia,yang juga Ketua Badko HMI Madina kepada wartawan, Minggu (26/10) di Panyabungan.

 Muluk mengatakan, sejak Kabupaten Madina pisah dari Tapanuli selatan yang sudah 15 tahun lebih desa Kumpulan Setia tidak pernah menikmati pembangunan, jalan menuju ke desa sampai sekarang masih jalan tanah.

 "Akibat tidak baiknya infrastruktur jalan ke desa kumpulan setia sehingga masih terisolir sehingga mengakibatkan terganggunya aktivitas sosial masyarakat maupun ekonomi masyarakat. sehingga kami berharap dibawah kepemimpinan Dahlan Hasan Nasution ini bisa memperhatikan keluhan masyarakat desa kumpulan setia agar bisa membangun infrastruktur jalan sehingga perekonomian masyarakat bisa lebih baik," kata Muluk. ( zamharir rangkuti)
Pantauterkini Batam - Warga Tanjung Banun, Kecamatan Galang menemukan mayat di dalam karung, daerah Pulau Pumpun, Minggu (19/10/2014) siang. Karung berisi mayat yang diduga kuat korban pembunuhan itu ditemukan tersangkut di pohon bakau.
Mayat tanpa identitas itu pertama sekali ditemukan oleh Amran (38) saat hendak mencari gonggong (siput laut). Karung yang dililit seutas tali dan kabel diketahui berisi mayat setelah melihat jari kelingking kaki sebelah kiri keluar dari sela-sela karung itu.
"Awalnya saya mau cari gonggong. Saya lihat ada karung nyangkut di pohon bakau. Anggapan saya karung itu berisi karet, tapi bentuknya aneh. Karena penasaran saya dekati, ternyata ada jari kelingking yang keluar dari sela-sela karung itu," kata Amran di Tanjung Banun.
Mengetahui karung tersebut berisi mayat, Amran langsung pulang menemui sepupunya Karim. Bersama warga lainnya, mereka kembali ke lokasi temuan mayat tersebut.
Menggunakan sampan, mayat di dalam karung itu ditarik ke Tanjung Banun. Tiba di Tanjung Banun, karung berisi mayat itu diikat ke tiang pancang, lantas dilaporkan ke Polsek Galang.
"Kami gak tahu itu mayat laki-laki atau perempuan, karena tak ada yang berani buka sampai Polisi datang," jelas dia.
Tak lama setelah dilaporkan ke Polisi, Tim Identifikasi dari Polresta Barelang tiba di lokasi. Mayat tersebut langsung dievakuasi ke Rumah Sakit BP Batam di Sekupang.
Kapolsek Galang, AKP Hippal Tua Sirait mengatakan mayat itu pertama sekali ditemukan seorang nelayan warga Tanjung Banun. Mayat itu berada di dalam karung yang tersangkut di pohon bakau lokasi Pulau Pumpun.
"Kami langsung turun ke lokasi setelah mendapat laporan warga. Mayat di dalam karung itu langsung dievakuasi oleh Tim Identifikasi ke RSOB atau RS BP Batam, untuk visum," ujarnya.
Setelah di RS BP Batam, mayat itu diketahui jenis kelamin laki-laki dengan kondisi telanjang, usus terburai dan tanpa kepala. Kedua tangan terlipat memegang ususnya, sedangkan kakinya mengangkang dengan kondisi tertekuk.(Agus.W)
Pantauterkini Batam - Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kota Batam, Candra Rizal angkat bicara setelah sebelumnya sempat memilih diam terkait dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan yang diduga di mark-up hingga akhirnya disidik Polresta Barelang dan pejabat Dinkes Batam mulai dijadikan tersangka. 

Menurut Rizal, saat pembelian atau tender, tak ada masalah ataupun hal yang menyimpang dari aturan hukum terkait proyek-proyek alkes untuk Puskesmas tersebut. 

 “Pengadaan alat laboratorium itu memang saya juga tahu, bukan hanya pak Erigana kabid Program saya saja. Kebetulan dia kan mendapat tugas untuk mengurusi pengadaan itu atau teknisnya lah,” ujar Candra. 
Candra menegaskan, jika dikatakan Erigana melakukan pengadaan secara sembunyi-sembunyi itu tak benar. Sebab, proses tendernya sudah disetujui dan sudah meminta restu darinya. “Semua tahapan atau aturan pengadaan itu sudah dilaluinya kok. Jujur saya kan selaku Kadisnya atau atasannya ya pastilah tahu seperti apa proses pengadaannya. 

Nggak mungkin kan tanpa ada persetujuan dan sepengetahuan saya, pengadaan lab itu bisa ada. 
Demi Allah, semua tahapan sudah kami lakukan sesuai dengan prosedur yang benar,” beber Candra. Namun apabila aparat penegak hukum melihat atau menilai pengadaan alat laboratorium tersebut bermasalah atau ada yang melanggar hukum, Candra mengaku tidak tahu sama sekali alasannya. “Istilahnya begini lah kalau kami sudah merasa melakukan prosedur dengan benar, ternyata dari instansi penegak hukum melihat sebaliknya, itu sah saja. Tapi kan yang bisa menjawab hal itu benar atau tidak kan proses hukum nanti. Kami taat kok akan aturan hukum,” kata Candra.(Safrijal)
Jakarta (ANTARA News) - Komisi Nasional Perlindungan Anak mengaku kesulitan mengungkap kejahatan penjualan bayi secara online, karena membutuhkan bukti kuat untuk membongkar kegiatan ilegal yang terkoordinasi itu. "Saat ini, praktik penjualan bayi melalui jejaring sosial secara online marak dan sulit diungkap karena harus mengumpulkan bukti-bukti dan saksi," kata Ketua Komnas PA, Arist Merdeka Sirait, di Jakarta, Jumat 

Untuk membongkar dan memenjarakan pelaku kejahatan ini, kata dia, pihaknya harus mengikuti mekanisme yang ada di kepolisian, misalnya, harus ada bukti kuat, laporan masyarakat dan saksi-saksi dari kejahatan tersebut. -

"Kita sudah beberapa kali menanggani kasus penjualan anak secara online, langsung maupun secara adopsi, namun upaya tersebut gagal karena tidak memiliki bukti kuat dan saksi," ujarnya. 

Menurut dia, penjualan anak online ini merupakan modus baru pelaku kejahatan untuk memudahkan kejahatannya dalam mendapatkan keuntungan. 

"Ke depan, mekanisme untuk membongkar sidikat penjualan anak ini harus diubah agar tidak ada lagi penjualan bayi itu," ujarnya. 

Berdasarkan laporan masyarakat, kata dia, "Ada situs online yang mengiklankan menjual bayi dengan harga antara Rp10 juta-Rp20 juta perbayi, dilengkapi foto bayi, umur bayi-bayi itu." 

"Ini sudah aksi sidikat kejahatan yang berani dan aparat kepolisian bisa bergerak dengan memeriksa pemilik situs online itu, agar praktik kejahatan ini bisa dihentikan," ujarnya. 

Untuk itu, kata dia, diharapkan masyarakat untuk ikut mengawasi dan mau menjadi saksi untuk mengungkap kejahatan perdagangan bayi ini. 
 Kami siap untuk bergerak kapanpun, apabila ada pengaduan dan saksi praktik penjualan bayi online tersebut," ujarnya.
Pantauterkini Batam - Kerugian negara sebesar Rp1,3 miliar per hari akibat penyelewengan solar bersubsidi jenis solar di Kota Batam.

"Per hari ada sekitar 200.000 liter per hari. Hitung saja dengan harga solar bersubsidi saat ini," kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kepri, Kombes Pol Syahardiantono, di Batam, Senin.

Harga solar bersubsidi saat ini Rp6.500 per liter, jika dikalikan dengan 200.000 liter maka kerugian negara akibat penyalahgunaan solar bersubsidi mencapai Rp1,3 miliar per hari atau perbulan mencapai Rp39 miliar.

"Menurut Pertamina, kuota solar bersubsidi di Batam sebelumnya 400.000 liter per hari. Setelah dilakukan razia terhadap mobil penyeleweng solar dan sejumlah gudang penampung di Batam, saat ini kuota yang disalurkan per hari hanya 200.000 liter saja," kata dia.

Saat masih banyak mobil penyeleweng solar beroperasi di SPBU-SPBU Batam, jelas dia, kuota 400.000 liter tersebut masih kurang dan mengakibatkan kelangkaan. Sementara saat ini dengan kuota 200.000 liter tidak ada lagi kelangkaan.

"Artinya, 200.000 liter adalah kuota riil untuk Batam. Karena sudah tidak ada keluhan lagi di masyarakat," kata Syahar.

Ia mengatakan, perbedaan harga yang mencolok antara solar bersubsidi dengan nonsubsisi (Rp11.500 per liter) mengakibatkan banyak penyelewengan di Batam.

"Kami masih terus memproses kasus-kasus pengungkapan penyelewengan solar di Batam dari hasil razia yang sudah dilakukan. Saking banyaknya, kasus ini ditangani oleh seluruh subdit di Ditkrimsus," kata dia.

Pasca gencarnya razia mobil penyeleweng solar dan gudang solar bersubsidi tanpa izin yang menyalurkan solar ke industri, kini sangat jarang nampak mobil penyeleweng ikut antre di SPBU.
"Saat ini bisa diliat sendiri, antrean di SPBU sudah tidak ada lagi. Artinya masyarakat juga sudah merasakan hasil kerja kami," kata Syahar.

Kasubdit IV Ditreskrimsus Polda Kepri, AKBP Charles P Sinaga mengatakan pihaknya menangani 27 kasus dengan 30 tersangka atas kasus tersebut.

"Dari kasus tersebut, 3 sudah dinyatakan P-21 (lengkap). Sisanya masih dalam proses," kata Charles. (Antara)
Pantauterkini Jakarta - Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko mengungkapkan, tim investigasi Mabes TNI dan Mabes Polri telah menyelesaikan hasil penyelidikan dalam kasus penembakan empat anggota TNI dari Batalyon Infanteri 134/Tuah Sakti, Batam oleh oknum anggota Brimob Polda Kepulauan Riau. "Investigasi sudah selesai, kita umumkan secepatnya. 
Kapuspen TNI dan Kadiv Humas Mabes Polri akan berbicara. 
Hari ini tim akan menginformasikan," kata Panglima TNI usai Pembukaan Babak Final Kejuaraan Terbuka Tingkat Nasional Drumband dan Konser Musik Harmoni Piala Panglima TNI 2014, di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa. Menurut dia, tim investigasi Mabes TNI sudah melaporkan temuan di lapangan. Meski tahu hasilnya, pihaknya enggan mengungkapkannya ke publik. Dia menyerahkan masalah itu kepada Kapuspen TNI Mayjen Fuad Basya. 
"Tim akan melaporkan kepada Panglima. Saya sudah bertemu Kapolri (Jenderal Sutarman), jadi kedua kepala humas TNI dan Polri bertemu tim invetigasi untuk menyampaikan kondisi sesungguhnya dan langkah yang diambil," kata Moeldoko. Terkait kondisi empat prajurit TNI yang tertembak, Moeldoko menyatakan bahwa saat ini semuanya sudah membaik. "Prajurit sudah cukup baik," kata mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) ini. Kapuspen TNI Mayjen TNI Fuad M Basya memastikan kasus ini akan diungkap secara transparan tanpa adanya intervensi dari berbagai pihak. 
Mabes TNI juga meyakinkan akan menindak tegas anggotanya bila terbukti melakukan pelanggaran dan pengrusakan mobil maupun bangunan di depan Markas Brimob Polda Kepri ataupun menghalangi proses penggerebekan yang dilakukan oleh Anggota Polda Kepri. (*)
Pantauterkini -  Sangat memperihatinkan kondisi Sekolah Dasar - 017 Desa Merangin ini sangat tak layak, Bangunan Gedung Sekolah Dasar satu-satunya di desa tersebut tak membuat sekolah ini mendapat perhatian dari berbagai pihak baik pemerintah melalui dinas pendidikan dan kebudayaan, maupun masyarakat dan berbagai organisasi kemasyarakatan dan tokoh-tokoh masyarakat. 

Johan Wahyudi wartawan pantauterkini Jum at (24/10) setelah mendengar keluh kesah warga Desa Merangin yang takut anaknya tertimpa bangunan yang menurutnya sudah tak layak dipakai karena atapnya sudah lapuk dan berayap, sekolah yang terletak 1 km dari jl M.Yamin SH Desa Merngin ini sangat tak layak untuk Sekolah Dasar Negeri yang telah berdiri 11 tahun yang lalu dan memiliki 77 orang siswa dan siswi mulai dari kelas 1- kelas 6, jauh dari kata layak bahkan justru bisa membahayakan murid-murid dan guru dikarenakan loteng-lotengnya rusak dan lapuk di makan rayap, sewaktu-waktu bisa amblas dan roboh. 

Keadaan Sekolah yang rusak dibenarkan oleh kepala Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kuok, Abdurrauf, ketika ditemui wartawan di kantornya Sabtu (25/10). Ia mengatakan kondisi sekolah yang rusak itu sudah sejak 5 tahun terakhir. 

"Sekolah Dasar 017 Desa Merangin telah rusak sejak 5 tahun, tapi sudah kita usulkan ke dinas untuk diperbaiki," katanya. 

Sementara pihak sekolah yang ditemui yang diwakili oleh wakil kepala sekolah Bataruddin mengatakn kepala sekolah sedang ada urusan keluar jadi tak ada ditempat, dan pihak sekolah sudah lelah nengusahakan perbaikan ke pihak dinas P dan K selama 5 tahun ini. 

 "Kami sudah berusaha untuk mengajukan bantuan perbaikan sekolah ini, bahkan sudah berbagai pihak telah mengunjungi sekolah kami, dan semua pihak yang telah datang kesini selalu menjanjikan akan segera melakukan perbaikan namun telah 5 tahun belum juga ada juga realisassinya," cetusnya. 

Masih menurut Bataruddin, kerusakan sekolah ini hari demi hari semakin bertambah, untuk itu lah pihak sekoloh berharap segera diperbaiki. 

rah dari tahun ketahun semakin bertambah, untuk itulah kami berharap pihak terkait tanggap dengan kondisi ini agar tak membahayakan anak anak," ujarnya. 

Kepala Dinas P dan K Nasrul Mpd ketika dikonfirmasi Minggu (26/10) terkait masalah mengatakan ini adalah tanggung jawab UPTD untuk proaktif memantau dan melaporkan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. -

 "Harusnya UPTD disetiap kecamatan proaktif memantau kondisi - kondisi sekolah yang ada diwilayahnya, lalu melapaorkan secara tertulis kepada Dinas pendidikan dan kebudayaan agar segera ditindak lanjuti dengan langkah-langkah yang dbutuhkan untuk mengatasi permasalahan tersebut," tutupnya. (safrijal)
Pantauterkini - Tim Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Riau mengamankan satu truk berisi ganja, Jumat (24/10). 
Ganja siap pakai yang sudah di kemas dalam bungkusan kertas coklat dan di lapis karung plastik, sangat menyerupai bal pakaian. 
Di dalam bak truk, ganja itu ditutupi kertas kardus bekas yang seakan akan kerdus limbah . 

Informasi lengkap penangkapan daun ganja itu memang masih simpang siur, disebabkan BNN belum memberikan keterangan resmi hingga siang ini.
Dari beberapa saksi mata yang menyaksikan penangkapan yang dapat di wawancarai oleh Pantauterkini berbagai cerita hingga menimbulkan cerita baru , truk Nissan Diesel bernomor polisi B 9396 itu ditangkap di kawasan Jalan Yos Sudarso, Palas, Rumbai sekitar pukul 04.30 subuh tadi. Saat ini, plat nomor polisi truk tersebut pun sudah ditutup petugas. Tim BNN membuntuti truk tersebut hingga akhirnya dihentikan di tengah jalan.

Belum ada konfirmasi resmi dari BNN Riau soal penangkapan ganja dalam jumlah besar ini. Termasuk asal muasal serta tersangka yang sudah diamankan.

"Besok baru diekspos," kata seorang anggota Polwan berpangkat AKBP yang berada di Kantor BNN Riau, Jalan Pepaya. (Agus W)
Mantan calon presiden yang juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto membuktikan ucapannya untuk hadir dalam pelantikan Presiden Joko Widodo di Gedung MPR. Saat tiba, Prabowo mendapat standing applause dari sebagian anggota MPR.

Pujian berdatangan untuk Prabowo. Dia menerima kekalahannya dengan jantan. Plt Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama salah satu yang kagum pada Prabowo.

"Ini namanya kesatria. Beliau kan kesatria ya seperti itu," ujar Ahok di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (20/10).

Sebelumnya Prabowo memang berjanji untuk hadir saat pelantikan Jokowi, setelah dia menyelesaikan urusannya di luar negeri.

Rumor Koalisi Merah Putih akan menjegal pelantikan Jokowi sama sekali tak terbukti. Dari awal sampai akhir pelantikan berjalan lancar.

Berikut sikap Prabowo yang buktikan dirinya layak disebut kesatria:
Hubungan baik antara Malaysia dan Indonesia bakal memasuki era baru setelah pelantikan Presiden Terpilih Joko Widodo. Kerjasama luar biasa itu menjadi landasan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak bakal menghadiri inagurasi pemimpin akrab disapa Jokowi ini. Selain itu kepribadian rendah hati Jokowi membuat Najib terkesan.

Harian Bernama melaporkan, Senin (20/10), hal itu disampaikan oleh Duta Besar Malaysia untuk Indonesia, Zahrain Mohamed Hashim. Dia juga mengatakan pihaknya bakal ada pertemuan penting hari ini dengan Jokowi membahas kerjasama dua negara.

"Joko sangat senang dengan Malaysia. Dia selalu mengatakan kami serumpun dan banyak persamaan," ujar Zahrain.

Najib dan 18 pejabat luar negeri serta sembilan kepala negara dijadwalkan menghadiri sumpah jabatan Jokowi pada pukul 10.00 WIB. Paling mengesankan Zahrain, Jokowi memberikan sendiri undangan atas nama pribadinya.

Najib juga yakin Jokowi punya latar belakang pengusaha bisa meningkatkan hubungan perdagangan Malaysia-Indonesia. Menurutnya sebagai pebisnis Jokowi memahami isu-isu lebih berhubungan ke bisnis dan ekonomi.

Pribadi Jokowi yang rendah hari dan selalu tersenyum diakui Najib sebagai salah satu hal mengapa dirinya nyaman saat berbincang dengan lelaki 55 tahun itu.
Anggota DPRD Kalimantan Timur Yahya Anja mengatakan pemerintah jangan menganggap enteng ancaman warga 10 desa di Kabupaten Mahakm Ulu. Mereka mengancam akan pindah menjadi warga negara Malaysia.

"Ancaman warga 10 desa di Kecamatan Long Apari, Kabupaten Mahakam Hulu, untuk pindah kewarganegaraan ke Malaysia merupakan ancaman serius yang tak boleh diabaikan," kata anggota DPRD Kaltim asal daerah pemilihan (dapil) Kutai Kertanegara dan Kutai Barat di Samarinda, Selasa (21/10).

Faktanya, kata dia, tanpa maupun dengan ancaman, telah banyak WNI pindah warga negara karena merasa tidak mendapat perhatian dan keadilan dari pemerintah.

"Jangan sampai warga membuktikan ancaman mereka. Selama ini pemerintah pusat sebagai pihak yang paling memiliki tanggung jawab besar terhadap perbatasan dan kondisinya," katanya. Demikian dilansir dari Antara.

Ia mengatakan, taruhannya adalah harkat dan martabat bangsa. Apalagi jika sampai mengancam memasang bendera negara tetangga di wilayah mereka.

Yahya mengatakan meski tanggung jawab ini juga menjadi urusan Pemerintah Provinsi Kaltim, namun perhatian dari pemerintah pusat yang selalu dinanti. Ancaman yang disampaikan melalui 10 kepala desa di Long Apari tersebut, pastinya bukan serta merta langsung dicetuskan.

"Pastilah ada alasan kuat. Adalah tugas pemerintah harus cepat tanggap soal ancaman ini, salah satu kepala desa mengatakan sudah berupaya memperjuangkan hak mereka hingga ke pemerintah Provinsi Kaltim dan pusat, namun hingga kini kenyataannya terisolasinya daerah mereka karena keterbatasan fasilitas dan infrastruktur terus saja terjadi," kata Yahya.

Untuk itu ia berharap pemerintah segera mempercepat pembangunan infrastruktur dan fasilitas pendukung lainnya, seperti jalan, jembatan. Infrastruktur jalan ini sangat vital sebagai akses mempermudah jalannya perekonomian antar daerah.

Yahya akan meluangkan waktu untuk menyerap lebih dalam aspirasi warga di Long Apari dengan berkunjung dan bertemu langsung dengan warga serta tokoh-tokoh dan kepala desa didaerah tersebut.

Kebutuhan mereka harus segera dipenuhi, kata Yahya, sehingga penderitaan mereka akibat tingginya harga bahan makanan pokok bisa teratasi, selain itu fasilitas penting lain juga harus dibangun, untuk kesehatan, pendidikan, telekomunikasi dan segala kebutuhan lain guna menghapus kesenjangan perekonomian.

"Yang tidak kalah penting adalah mereka juga merupakan salah satu tumpuan bagi pertahanan negara di perbatasan. Pemerintah Indonesia seharusnya sudah paham soal itu," kata Yahya.
Pantauterkini, Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Haris Bobby Hoe, mengatakan rekam jejak Muhammad Taufik sebagai terpidana kasus korupsi hanyalah masa lalu. Oleh karena itu, hal ini tidak mempengaruhi Gerindra untuk tetap mencalonkan Taufik sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta menggantikan Basuki Tjahaja Purnama.

"Kan sudah lama, sudah menjalani hukuman penjara juga. Itu bisa diperbaiki," kata Haris saat dihubungi Pantau, Ahad, 12 Oktober 2014.(Baca: Taufik Calon Pengganti Ahok, Ini Alasan Gerindra).

Taufik merupakan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra, DKI Jakarta. Saat menjabat Ketua Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta untuk periode 2003-2008, Taufik tersangkut kasus korupsi pengadaan alat peraga Pemilihan Umum 2004 sebesar Rp 4,2 miliar. Dia divonis 18 bulan penjara dan terbukti merugikan negara sebesar Rp 488 juta.

Beberapa waktu yang lalu, dia juga sempat diberitakan mengancam akan menculik Ketua KPU Husni Kamil Manik. Dia menganggap Husni telah lalai dan melakukan kecurangan yang menyebabkan kekalahan kubu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Taufik belakangan membantah telah mengeluarkan ancaman itu.

Menurut Haris, masa lalu Taufik tersebut tidak perlu dibesar-besarkan. Pasalnya, Taufik hanya sebagai korban kebijakan sehingga menyeretnya ke kasus korupsi. "Kalau hanya melihat masa lalu, enggak bisa berubah nanti. Kita jadikan pelajaran saja untuk berubah lebih baik lagi. Saya jamin Pak Taufik tidak akan seperti itu lagi," tuturnya..
Pantau Terkini - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo kedatangan tamu dari luar negeri, yaitu pendiri sekaligus CEO Facebook, Mark Zuckerberg di Balai Kota, Jakarta.
Setelah selesai melakukan pertemuan tertutup selama 25 menit, pria yang sapaan akrabnya Jokowi ini menyampaikan ada tiga hal yang diperbincangkan.
"Tadi kita berbicara bagaimana bisa memanfaatkan Facebook untuk bisa berbicara dengan masyarakat untuk memanfaatkan Facebook untuk menggerakkan dan menjalankan ekonomi mikro dan kecil dan dia akan membantu untuk bekerja bersama-sama kami dalam rangka dua hal tadi," ujar Jokowi, Senin(13/10/2014).
Selain membahas dua hal tersebut, presiden terpilih berdasarkan keputusan KPU ini mengungkapkan pihaknya juga menawarkan kerjasama dengan Facebook mengenai hal yang berkaitan dengan pengelolaan pajak dan akses internet.
"Tapi ini akan kami tindaklanjuti lagi, karena kami belum bicara sampai dalam," kata Jokowi.
Mantan Wali Kota Surakarta ini juga menjelaskan manfaat penggunaan Facebook di Indonesia ketika ia berkampanye dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014. Ia mengaku banyak mendapatkan keuntungan dari kampanye melalui sosial media itu.
"Tapi yang banyak lebih bercerita mengenai penggunaan Facebook saat kampanye, saya sampaikan di Indonesia itu ada 240 juta dan pengguna Facebook kurang lebih 70 an juta, sebuah potensi, sebuah pasar bagi dia, saya juga sampaikan sebaiknya kita mendapat manfaat baik bagi masyarakat," kata Jokowi
Pantauterkini - Nama Boy Benardi Sadikin dan Mohammad Taufik santer diberitakan sebagai calon Wakil Gubernur DKI Jakarta, ketika Basuki Tjahaja Purnama menjadi Gubernur DKI Jakarta. Namun, pria yang akrab disapa Ahok menolak untuk menandatangani pengajuan nama Cawagub DKI dari dua partai pengusung itu.

"(Diajukan-red) Nggak apa-apa. Gue ngga mau tanda tangan boleh dong (Kalau usulannya Boy sama Taufik-red)," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (13/10/2014).

Dia mengklaim kale pengajuan Cawagub DKI harus melalui dirinya. Kalau itu terjadi, dia tidak mau menandatangani usulan Cawagub DKI itu. "Kan usulan mesti dari saya kan. Ya udah ngga usah tanda tangan," ucapnya

Menanggapi hal itu, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI, Jhonny Simanjuntak menuturkan bahwa berdasarkan isu di Dewan Pimpinan Daerah (DPD) DKI PDIP kalau Boy Sadikin yang dicalonkan menjadi Cawagub DKI. Namun, untuk kepastian menunggu keputusan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP.

"Secara formal belum, tapi dikalangan DPD nama pak Boy Sadikin yang dicalonkan jadi Cawagub DKI. Sampai saat ini belum ada pembahasan," tuturnya.

Dia mengatakan bahwa Ahok tidak punya hak untuk menolak usulan dari partai pengusung. Karena berdasarkan Undang-Undang 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, calon wakil gubernur diajukan oleh Partai pengusung saat Pemilukada Jakarta 2012 lalu.

 "Dia tidak punya hak untuk menolak. Karena yang memilih harus dari partai pengusung," ungkapnya.
Menurutnya, sosok Boy Sadikin sangat cocok mendampingi Ahok dalam mengurus Pemerintahan. Karena memiliki visi dan misi yang sama yaitu mementingkan kepentingan rakyat.

Pantau Terkini - Nasib memang regular tidak ADA Yang industri tahu. Niat Less Ingin berolahraga, Pengacara Hotman Paris Hutapea mengalami insiden Tabrakan Mencari Google Artikel Baru mobil box bernopol B9642 BCI Minggu sekitar Pukul 05.30 WIB. 

"Tadinya mau OLAHRAGA di PIK, makanya dia (Hotman) sekarang Masih Pakai Pakaian OLAHRAGA," kata Kasat Lantas Jakarta Utara, AKBP Sudarmanto, Minggu (5/10). 

Insiden Maut ITU bermula SAAT mobil box mengalami larangan Pecah Dan terguling. Sementara Lamborghini Hijau Yang dikendarai Hotman berada tepat di belakangnya.Kecelakaan ITU mengakibatkan Sopir kotak, Dedy Sulaeman tewas. Sementara menyanyikan kernet, Mulyono harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Mitra Kemayoran KARENA luka-luka Yang dialaminya. 
"Mobil larangan kotak Pecah SAAT melaju di KM 1.720 di Laju memucat kiri. Bis Damri ambil Ke kanari sehingga kotak mobil Hotman menabrak mobil," jelasnya.

Kini kedua mobil terparkir di PT PETROSEA Satuan Lalu Lintas Jakarta Utara. MobilLamborghini Hotman terlihat Rusak Parah di Bagian tidak depannya. Sementara mobil box mengalami Pecah Kaca di Bagian tidak DEPAN.
Koalisi Merah Putih (KMP) regular tidak menyertakan Perwakilan PPP Dalam, paket Negara pimpinan MPR Yang Akan diusung Dalam, pemilihan Yang Akan berlangsung Selasa (6/10) Besok. Waketum PPP Emron Pangkapi menyatakan PPP merasa diremehkan meskipun mereka dijanjikan mendapat kursi pimpinan Alat kelengkapan DPR. "Kesepakatan (surat melepas kursi pimpinan MPR Yang diteken SDA) semacam ITU BENAR jika, sudah dibatalkan rapat Fraksi pelelehan malam inisial. 

Kemudian kitd Tetap tempatkan Posisi pimpinan MPR sebagai Prioritas, "kata Emron kunjung usai menghadiri rapat Fraksi PPP di Gedung DPR, Jakarta, Senin (6/10). Emron menambahkan, PPP regular tidak mempersoalkan jika ketua MPR diberikan kepada Demokrat. Tetapi Akan, PPP harus Tetap mendapat jatah pimpinan MPR.

Jika regular tidak, Maka HAL ITU Akan melecehkan PPP. Dia membuka Peluang untuk gabung Ke Koalisi Jokowi-JK jika tak dapat TEMPAT di kubu Prabowo. "Bukan Demokratnya, paket Negara TAPI Yang disepakati sejak Less dicederai Dan ITU merobek-Robek PPP. SAYA enggak sebut merapat TAPI buka Peluang OPSI-OPSI berbaring," pungkasnya .
Pantau Terkini Ketua Dewan Pembina Partai NasDem, Surya Paloh Bicara blak-blakan SAAT menghadiri peluncuran Buku berjudul " Jokowi , Catatan Dan Persepsi ", di Pendapi Gede, Balai Kota Solo, Sabtu (4/10) pelelehan malam. Secara Terang-terangan besarbesaran mengaku Kagum terhadap Sosok Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi). 
"SAYA Kagum Dan terkesan Artikel Baru Sosok Jokowi sejak dia mencalonkan Diri sebagai Gubernur DKI Jakarta. Ia Sosok Yang Masih Muda, Ulasan Sangat Langka Dan menjadi penyegar SAAT Banyak, 'masyarakat sudah Bosan Artikel Baru suasana Politik SAAT inisial. Sejak ITU SAYA perlahan MULAI Percaya bahwa Sosok Jokowi Suami mempunyai kelebihan Yang Bisa menjadi oase BAGI krisis Pemimpin SAAT Suami, "ujar Paloh SAAT memberikan sambutan. Kekaguman Paloh bertambah Besar ketika Jokowi kala ITU Ingin mencalonkan Diri sebagai Calon gubernur DKI Jakarta. Tak berhenti disitu Wire color Kawat warna, suatu SAAT besarbesaran dipertemukan Mencari Google Artikel Baru Jokowi Dan ternyata telah menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta. Selanjutnya, kata Paloh, Jokowi Kembali mendatangi kantornya. Jokowi Bilang kalau Ingin mencalonkan Diri sebagai Presiden 2014. "Ketika Jokowi menanyakan apakah NasDem SIAP mendukung, Saya langsung Jawab. 
SAYA dukung Tanpa syarat apapun," tegasnya. Oleh KARENA ITU, Ketua Umum Partai NasDem ITU berharap peluncuran Buku "Jokowi, Catatan Dan Persepsi "memberi manfaat Yang BAGI Besar Publik. Bisa membantu Dan memberi pandangan BAGI Jokowi Dalam, menjalankan amanahnya sebagai Presiden lima Tahun Ke DEPAN.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) disebut hampir Sepakat bertemu Mencari Google Artikel Baru Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Hal ITU Gagal terjadi KARENA SBY Dinilai regular tidak Serius untuk melakukan pertemuan Artikel Baru Mega. Politikus PDIP Hendrawan Supratikno mengungkapkan, malam sebelum Pelantikan anggota DPR Mortality 1 Oktober, Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) menyempatkan Diri untuk menemui SBY di Cikeas. 

Pertemuan dilakukan hingga larut pelelehan malam sekitar Pukul 01.00 WIB. * Menurut dia, pertemuan ITU untuk membicarakan masalah pemilihan pimpinan di DPR. Tetapi Akan, kata dia, SBY Tetap Ingin bertemu langsung Artikel Baru mega untuk menyelesaikan masalah Suami.

"Jadi sepertinya ADA perbedaan penyikapan, kalau Bu mega Sepakat Dulu baru Negara ketemu. Kalau Pak SBY ketemu Dulu baru Negara ADA kesepakatan," ujar Hendrawan di Gedung DPR, Jakarta , Senin (6/10). Hendrawan menyebutkan, bahwa permintaan SBY sudah Diposkan Megawati diterima.

Sehingga kunjung usai Pelantikan ITU, lanjut dia, Mega Jokowi, JK, Surya Paloh Dan Puan Maharani sudah berkumpul di kediamannya Jalan Teuku Umar mega untuk Menunggu Konfirmasi selanjutnya Bahasa Dari SBY. "Kita tunggu bahasa Dari Pukul 14.00 WIB Wire color Kawat warna 18.30 WIB, Empat jam setengah. TAPI regular tidak ADA kabar, kitd Wire color Kawat warna kehabisan Bahan (pembicaraan), Habis Makan sudah, "cerita dia. Oleh sebab ITU, dia regular tidak Terima jika dikatakan mega Yang tak mau bertemu Mencari Google Artikel Baru SBY.

Menurut dia, akibat terjadinya pertemuan regular tidak, Wire color Kawat warna-Wire color Kawat warna orangutan Dekat SBY meminta Maaf kepada pihak Mega. "Jadi kitd tunggu, Dan jangan Lupa Lingkaran Satu Pak SBY Wire color Kawat warna memohon Maaf KARENA mereka Dengar (pertemuan Batal), menyesalkan menyampaikan kepada Kami," Terang Hendrawan.
Pantau Terkini - Minggu lalu tentu terbang oleh pada kecepatan Google Fiber. Jika Anda belum memiliki kesempatan untuk mengambil di semua bagaimana tos app, ulasan bisnis dan menemukan mereka di sini di Mashable yakinlah, saran, kami telah dikelompokkan ke dalam praktek lain prasmanan sumber daya, diisi dengan baik untuk beberapa semua -you- membaca akhir pekan kenikmatan.

Edisi minggu ini termasuk cara mudah untuk membuat perbedaan dengan media sosial, melihat bagaimana teknologi video conferencing meningkatkan pendidikan, strategi sosial baru bagi perusahaan-perusahaan dari semua ukuran dan banyak lagi. Sosial media.

Media sosial membuat lebih mudah daripada sebelumnya untuk membuat perbedaan. Anda dapat menyumbangkan waktu atau uang, periksa ini cara mudah untuk berkontribusi di web atau pada ponsel Anda.

Satellitem IPSA sphaera cm diam. Sphaera sculpti peta terrae dan circumierunt per lavacrum aluminium memiliki accumsan scelerisque dan plures Stratis dan titanium alia materia naik implicantur, cum vacui. Sphaera radialis menjijikkan mundi Aeri introitum spatium Rongsokan dll confligant pro primo paucis annis di orbita, erit L├╝dere oleh alarem Metris iuvabit trans dalam bercak terra a. Sicut aer intrat satelit di scelerisque accumsan producere arte Aurora berani signum adalah re-scriptor satellitem introitu.

Possibilis satelit Communicationis tidak portet quippia Hari Bumi mungkin telah datang dan pergi, tapi itu tidak berarti Anda lepas kesadaran lingkungan kail. Jelajahi ini strategi sosial untuk pergi hijau setiap saat sepanjang tahun.

Labels

Adv artikel bali Banten bisnis Bogor budaya daearh daerah daetah depok Depok derap dewan Featured fenomena fokus gayahidup Headline Hiburan hukum Humas Polda Kaltim investigasi iptek Irian Jaya jabodetabek Jakarta Jawa Barat jawatengah jawatimur Jokowi Kalimantan kaporli Kebersihan kesehatan KPU kriminal kulener kuliner lampung lantik LPII luarnegeri mahasiswa Market masyarakat miskin membangun menteri Metro mitos MSDC Nahdlatul Ulama Nariyahan Nariyahan Nusantara nasional nelayan nias Nur'azizah obat olahraga opini ott Pajak Paluta papua pasar kemiri pdip PDRM Pekanbaru Pelalawan pelayanan Pemalang Pembangunan pembunuhan pemerintah pemilu Pemuda pendidikan penyandangdisabilitas perbaungan peristiwa peristuwa perkelahian anggota DPRD perkelahian anggota DPRD Riau perkemi Pertamina pertanian Perusahaan listrik negara pidana pilkada pinggir PKB pkk Pks pln PLTA Batangtoru pm malaysia PMII PN Medan PN Siantar PNS polisi peduli politik Polres Polres Balikpapan Polres Nias Polres_sidempuan Polresta polrestabes_medan polrestapekanbaru polri Polsek Air Batu polsekskppekanbaru ponorogo ppwi pradi supriatna Presiden prestasi probolinggo profile PT PLN PT_KAI purwakarta rahmansyah_putra_sirait RAPP redaksi Redia Frisna Rista regional Rei renungan Repdem Riau rizal efendy rokan rupiah samarinda samosir sampah depok samsat depok satlantas polres asahan Satma_pp sekda_provsu seleb sepakbola serang serbada sergei Sertijab Sholawatan Siak Siantar Sidoarjo sijunjung Silo Laut simalungun sinabung siswa Slawi solo soroako sosial sosialisasi sukabumi sulawesi sumut Surakarta Susanto Suwandi tamanlalulintas tanggerang tanjung balai tapteng Tasimin tebing tinggi tegal tipikor Tips tmmd tni depok fokus tokoh tokohpemudaaceh trawas Tumpas video Wajo wakapolri walikota depok Wisata

Epaper

Total Pageviews