PANTAU NUSANTARA

Derap TNI POLRI

Nasional

Peristiwa

Video News

Pantau Terkini - Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Gubernur Riau Annas Maamun sebagai tersangka dari hasil operasi tangkap tangan KPK, Kamis (25/9).

"Setelah pemeriksaan intensif yang dilakukan KPK maka AM Gubernur Riau ditetapkan sebagai tersangka," kata Ketua KPK Abraham Samad di Gedung KPK, Jakarta, Jumat.

Abraham mengatakan tersangka AM Gubernur Riau sebagai penerima suap dengan sangkaan pasal 12 a atau 12 b atau pasal 11 undang-undang tindak pidana korupsi, yang mengatur tentang penerimaan suap penyelenggara negara dengan hukuman maksimal lima tahun penjara.

Abraham juga mengatakan selain menetapkan Annas, KPK juga menetapkan Gulat Manurung (GM), seorang pengusaha kelapa sawit, sebagai tersangka pemberi suap dengan sangkaan pasal 5 ayat 1 a atau b atau pasal 13 undang-undang tipikor.

Pasal tersebut mengatur tentang pemberian suap kepada penyelenggara negara dengan hukuman maksimal lima tahun penjara.

Ia menambahkan, dari operasi tangkap tangan tersebut KPK mengamankan uang sebesar 156 dolar Singapura dan Rp500 juta dengan keseluruhan alat bukti kurang lebih Rp2 miliar.

"Pemberian berkaitan dengan alih fungsi hutan di Provinsi Riau," katanya.

Pada Kamis (25/9) KPK melakukan operasi tangkap tangan Gubernur Riau di Citra Grand Cibubur, Jakarta, dengan menahan sembilan orang.(*)
Jakarta Pantau Terkini - Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum divonis 8 tahun penjara dan denda Rp300 juta subsider 3 bulan kurungan ditambah kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp57,59 miliar dan 5,26 juta dolar AS karena dinilai terbukti melakukan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah dari sejumlah proyek-proyek pemerintah dan tindak pidana pencucian uang. 

 "Menyatakan terdakwa Anas Urbaningrum terbukti secara sah meyakinkan bersalah menyatakan bahwa terdakwa Anas Urbaningrum terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan berlanjut dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan secara berulang kali sebagaimana dakwaan kesatu subsider dan dakwaan kedua dan menjatuhkan pidana terhdap Anas Urbaningrum tersebut dengan pidana penjara selama 8 tahun ditambah denda sebanyak Rp300 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 3 bulan" kata ketua majelis hakim Haswandi di pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu.

Putusan itu diputuskan oleh majelis hakim yang terdiri dari Haswandi, Prim Haryadi, Sutio Jumadi, Joko Subagyo dan Slamet Subagyo. 

"Hal yang memberatkan adalah sebagai anggota DPR, ketua fraksi, dan ketua umum partai seharusnya memberikan teladan baik kepada masyarakat tentang pejabat negara yang bersih bebas Korupsi, Kolusi, Nepotisme; terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas korupsi di segala bidang; terdakwa tidak mendukung spirit masyarakat, bangsa dan negara untuk memberantas korupsi; dan terdakwa tidak mendukung semangat membangun sistem politk bebas korupsi, kolusi, nepotisme," kata Haswandi. 

Sedangkan hal yang meringangkan adalah pernah mendapat penghargaan bintang jasa utama 1999, belum pernah dihukum berlaku dan sopan di persidangan. 

 Vonis tersebut lebih ringan dibanding tuntutan Anas yaitu 15 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider lima bulan kurungan dan ditambah hukuman tambahan yaitu membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp94,18 miliar dan 5,26 juta dolar AS, pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik, serta pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) atas nama PT Arina Kotajaya seluas kurang lebih lima hingga 10 ribu hektar di kecamatan Bengalon dan Kongbeng, kabupaten Kutai Timur. 

Dakwaan yang tidak diloloskan oleh hakim adalah dakwaan pertama primer yaitu pasal 12 jo pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 pasal 64 ayat 1 KUHP dan pasal 3 ayat 1 huruf c UU Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana diubah berdasarkan UU No 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang tentang perbuatan menyamarkan harta kekayaan yang diperoleh dari perbuatan tindak pidana. 

 Selain itu Anas juga diwajibkan untuk membayar uang pengganti. 

"Membayar uang pengganti sebesar Rp57,59 miliar dan 5,26 juta dolar AS bila tidak dibayar dalam sebulan sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta terdakwa akan disita negara, dan kalau tidak ada harta benda untuk mengganti uang pengganti akan dipidana penjara selama 2 tahun pernjara," tambah hakim Haswandi 

Anas dalam dakwaan pertama dinilai terbukti menerima hadiah sebesar Rp57,59 miliar dan 5,26 juta dolar AS yaitu berasal dari PT Adhi Karya sebesar Rp2,2 miliar yang digunakan untuk pencalonan Anas sebagai Ketua Umum Partai Demokrat melalui Teuku Bagus Mukhammad Noor. 

"Selanjutnya uang dari Permai grup sebesar Rp25,3 miliar dan 36 ribu dolar AS; ditambah Rp30 miliar dan 5,2 juta dolar AS," kata anggota majelis hakim Sutio Jumadi. 

Uang itu digunakan untuk pembayaran penyewaan apartemen Senayan City dan Ritz Carlton, biaya menghadirkan ratusan Dewan Pimpinan Cabang di Hotel Sultan, biaya makan di restoran Peacook, memperian uang saku untuk setiap DPC, koordinator DPC dan biaya entertainment. biaya melalukan roadshow ke seluruh wilayah Indonesia, biaya dekralarsi pencalonan sebagai ketua umum di Hotel Sultan, pembayaran "event organizer". 

Hakim juga menilai bahwa Anas terbukti menerima hadiah berupa mobil Toyota Harrier seniali Rp670 juta. 

 "Terdakwa mengatakan mobil Harrier pembelian sendiri dengan mengangsur, majelis tidak sependapat karena tidak didukung alat bukti surat, sebaliknya saksi Neneng Sri Mulyani mengatakan membayar Rp150 juta dan sisanya dibayar PC Pacific sebesar Rp520 juta," tambah hakim.

Hadiah lain yang terbukti adalah mobil Toyota Vellfire senilai Rp735 juta.

Sedangkan mengenai pencucian uang, Anas hanya terbukti pada dakwaan kedua yaitu membeli sejumlah tanah dan bangunan di beberapa tempat di Yogyakarta. 

 "Terdakwa terbukti menyembunyikan atau menyamarkan asal usul kekayaan telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa," kata hakim Prim Haryadi. 

- Anas menadapakan bantuan dana dari M Nazaruddin melalui Permai Grup sebesar Rp30 miliar dan 5,225 juta dolar AS untuk pemenangan sebagai Ketum Partai Demokrat dalam kongres di Bandung 2010. Namun dari uang itu masih terseisa 1,3 juta dolar AS dan R700 juta kemudian disimpan oleh manajer keuangan Permai Grup Yulianis untuk dijadikan satu dengan dana yang diperoleh dari fee proyek lain.

Hakim menilai Anas terbukti menggunakan sisa dana tersebut untuk membeli tanah dan bangunan di Duren Sawit (Rp3,5 miliar), tanah di Duren Swait (Rp690 juta) dan tanah dan bangunan atas nama mertuanya Atabik Ali di Mantrijeron (Rp15,74 miliar). 

rsegi juga ada di Sewon atas nama Dina Zad (ipar Anas) sebesar Rp350 juta tidak diniali sebagai tindak pidana pencucian uang. 

Hakim juga tidak setuju pada dakwaan ketiga yaitu Anas melakukan pencucian uang berupa berupa pencucian uang pada PT Arina Kota Jaya di Kutai Timur. 

 Atas putusan itu baik Anas maupun JPU menyatakan pikir-pikir.(*)
Jakarta Pantauterkini  - Ketua Umum Partai Hanura Wiranto mengatakan rakyat Indonesia dapat menilai siapa yang benar-benar memperjuangkan kepentingan rakyat terkait dengan keputusan sidang Paripurna DPR RI yang menetapkan Undang-Undang Pilkada untuk memilih kepala daerah melalui DPRD. 

 "Pilkada langsung oleh rakyat merupakan bentuk pengakuan tertinggi bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Untuk itu dengan mengembalikan kedaulatan untuk memilih kepala daerah kepada DPRD merupakan langkah yang mencederai demokrasi," kata Wiranto dalam keterangan tertulisnya, Jumat.

Wiranto juga menyesalkan sikap dari Fraksi Demokrat yang memilih untuk Walkout dalam persidangan semalam, padahal Fraksi Partai Hanura telah menyatakan mendukung sepenuhnya usulan yang dilontarkan oleh Fraksi Demokrat. 

Menurut Wiranto, dengan aksi tersebut rakyat Indonesia dipertontonkan partai mana saja yang benar-benar memperjuangkan aspirasi dan kedaulatan rakyat dan mana yang hanya melakukan manuver hanya untuk pencitraan semata, yang seolah-olah memperjuangkan kepentingan rakyat, namun faktanya ikut andil dalam ditetapkannya Undang-Undang Pilkada melalui DPRD.

Sementara itu Sekretaris Fraksi Hanura Saleh Husin menyatakan bahwa dengan aksi walkout yang dilakukan oleh Fraksi Demokrat, jelas menunjukkan sikap bahwa sebenarnya Fraksi Demokrat tidak mendukung pemilihan langsung oleh rakyat. 

"Karena dalam kalkulasi awal sangat jelas tergambar, apabila tidak didukung oleh Fraksi Demokrat, maka koalisi PDIP, Partai Hanura dan PKB pasti kalah apabila dilakukan voting, pada saat lobi antarfraksi kami sudah sangat jelas mendukung usulan dari Fraksi Demokrat yang memasukkan 10 persyaratan untuk disetujuinya Undang-Undang Pilkada langsung oleh rakyat," ujarnya.

Saleh Husin membantah bahwa tidak benar jika dinyatakan bahwa usulan Fraksi Demokrat tidak mendapatkan dukungan dari seluruh partai, bahkan dalam pandangan Fraksi Hanura, seusai Fraksi Demokrat menyampaikan pandangannya, secara tegas Fraksi Hanura menyetujui seluruh usulan yang diajukan oleh Fraksi Demokrat tersebut. 

"Namun kami sangat kecewa ketika akhirnya Fraksi Demokrat memilih untuk walkout, yang secara perhitungan sudah dapat dipastikan bahwa Fraksi-Fraksi yang menolak Pilkada langsung pasti kalah," ujarnya. 

Sementara itu Anggota Panja RUU Pilkada dari Fraksi Hanura, Miryam S. Haryani, juga menyesalkan sikap Fraksi Demokrat yang dinilainya ambigu, disatu sisi katanya memperjuangkan kepentingan rakyat, namun disisi lain melakukan tindakan nyata yang pada akhirnya justru merampas kedaulatan rakyat.

 "Saya benar-benar kecewa dengan sikap Fraksi Demokrat," katanya. -

Sebagaimana diketahui Rapat Paripurna DPR RI melalui voting, menetapkan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah melalui DPRD dengan komposisi suara 226 yang menerima 135 yang menolak. Pada saat terakhir Fraksi Demokrat melakukan walkout karena menilai usulannya tidak diakomodasi oleh rapat paripurna.
Pantau terkini - Pilkada Dikembalikan ke DPRD Anggota fraksi PKB DPR menyampaikan interupsi saat Paripurna pembahasan RUU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/9) malam. Rapat paripurna DPR RI menyetujui RUU Pilkada dengan opsi pilkada dikembalikan ke DPRD setelah diputuskan melalui mekanisme voting dengan jumlah suara sebanyak 226 suara mendukung Pilkada lewat DPRD dan 135 suara mendukung Pilkada Langsung. 

Dikembalikannya pemilihan kepala daerah melalui DPRD merupakan sebuah bentuk kemunduran proses pembelajaran demokrasi yang sudah berlangsung di Indonesia, kata pengamat politik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Mada Sukmajati. 
Bahkan menjadi kemunduran dari desentralisasi atau otonomi daerah," kata dosen Jurusan Politik dan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Gadjah Mada (UGM) itu di Yogyakarta, Jumat. 

Menurut dia, satu poin penting diberlakukannya otonomi daerah adalah terdapat daulat rakyat memilih pemimpin lokal. Dengan demikian, dikembalikannya pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD itu menjadi sangat problematik. 

"Revisi Undang-Undang (UU) Pilkada itu sebagai bentuk peninggalan buruk dari hasil pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Saya kira hal itu merupakan blunder terbesar, justru terjadi di masa akhir pemerintahan beliau," katanya. 

Ia mengatakan belajar dari RUU Pilkada itu tidak menutup kemungkinan akan ada proses pengambilan kebijakan publik yang terburu-buru dan tidak berdasar dari hasil studi empiris. 

"Hal itu tidak bagus untuk perdebatan di kalangan rakyat karena dimensi pembelajarannya sangat rendah. Proses pengambilan kebijakan seperti itu sangat bias kepentingan elit politik," katanya. 

Menurut dia, pemilihan kepala daerah secara langsung maupun tidak langsung memang tidak melanggar demokrasi dan bersifat konstitusional. Namun yang menjadi persoalannya adalah dari sisi proses pengambilan kebijakan.

Hal itu menjadi persoalan karena tidak ada perdebatan substansial di parlemen dan di masyarakat mengenai dikembalikannya pilkada melalui DPRD. 

"Secara konstitusi tidak ada yang dilanggar, tetapi dari sisi proses sampai RUU Pilkada itu disahkan sangat problematik dan hanya bersifat prosedural. Dibahas intensif dua bulan ini pascapilpres," katanya. 

Rapat paripurna DPR RI akhirnya menyetujui RUU Pilkada dengan opsi pilkada dikembalikan pada DPRD, setelah diputuskan melalui mekanisme voting. (AntaraNews)

Pantauterkini - Sedikitnya 210 pelanggar lalu lintas berhasil ditindak jajaran Satuan Lintas Polresta Depok dalam razia gabungan bersama Samsat Depok selama dua hari. Razia yang melibatkan 20 personil dipimpin langsung Kasatlantas Kompol Sri Suhartatik digelar di dua titik, yaitu di Raya Juanda, dan Jalan Raya Bogor (eks Ramayana), beberapa waktu lalu.

"Hari pertama kita tilang sebanyak 78 pengendara, dan hari kedua sebanyak 132 tilang. Kebanyakan pelanggarannya tidak memiliki surat izin mengemudi,"kata Kasatlantas Kompol Sri Suhartatik, kemarin.

Menurut dia, dalam razia kemarin, pihaknya hanya membantu Samsat Depok dalam menertibkan para pengendara yang menunggak pajak."Dari informasi yang saya terima dalam satu tahun jumlah penunggak pajak di Samsat Depok bisa mencapai seribuan. Karena itu, sebagai aparat kita siap memback up Samsat dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD),"terang wanita yang biasa disapa Tatik itu.

Kepala Cabang Dispenda Provinsi Jawa Barat Wilayah I/Depok Hj. Iska Wahyuni mengatakan, razia penunggak pajak dinilai sangat efektif dalam menjaring kendaraan yang belum melakukan daftar ulang (KTMDU). Kemungkinan, lanjut Iska, razia KTMDU akan lebih diaktifkan dari setiap triwulan menjadi setiap bulan."Dengan razia dapat mengurangi angka KTMDU. Kita sudah usulkan ke pusat agar razia digelar setiap bulan,"tandas Iska 

Jajaran anggota TNI Koramil 05/Tanah Abang, Kodim 0501/JP bersama unsur Kelurahan Kebon Kacang dan masyarakat sekitar melakukan kerja 
bakti membersihkn area pasca musibah kebakaran di Jalan Kebon Kacang, RT 03 RW 08, Kelurahan Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Karya bakti yang dikomandoi Danramil Tanah Abang, Kapten Inf Suratno melibatkan sedikitnya 200 personil gabungan, diantaranya dari Koramil, Kodim, Topografi, Ormas Gafatar, dan puluhan warga."Karya bakti ini untuk meringankan beban masyarakat yang terkena musibah kebakaran beberapa waktu lalu,"ujar Suratno.

Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Camat Tanah Abang, Herry Purnama, Lurah Kebon Kacang Firdaus, dan Wakil Lurah H. Herman."Kita juga 
berikan motivasi agar warga tetap bersatu dan semangat dalam gotong royong, sehingga tercipta rasa kebersamaan untuk mengatasi segala permasalahan pasca musibah kebakaran ini. Saya juga turut prihatin atas penderitaan yang dirasakan warga yang terkena musibah,"tandas Suratno. 

Komandan Brigif 1 Pam Ibukota/Jaya Sakti, Kolonel Inf Andi Perdana Kahar memimpin upacara serah terima jabatan Danyonif Mekanis 201/Jaya Yudha dari Letkol Inf Patar Mospa Natanael Sitorus kepada Letkol Inf Bangkit Rahmat Triwidodo dilapangan Yonif Mekanis 201/Jaya Yudha, Pasar Rebo, Jakarta Timur, kemarin

Usai menyematkan tanda pangkat dan menyerahkan Tunggul Batalyon Infanteri Mekanis 201/JY kepada Danyon yang baru, Kolonel Inf Andi Perdana Kahar dalam sambutannya mengatakan, Alih tugas dan jabatan dilingkungan TNI-AD sesuatu yang wajar dan merupakan bagian dari 
pembinaan organisasi."Peristiwa ini berlangsung dalam koridor pembinaan personil, yang bermuara kepada upaya meningkatkan kinerja satuan dan kualitas manajerial serta pembinaan karier perwira yang bersangkutan."ujar Andi.

Letkol Inf Patar Mospa Natanael Sitorus berpesan kepada seluruh prajurit Jaya Yudha untu terus menjalin tali silaturahmi dan menjaga nama baik satuan."Tahun 2013 Jaya Yudha sudah membanggakan, karena itu, di tahun 2014 ini harus lebih membanggakan. Saya percaya Danyon yang baru akan lebih baik lagi,"pesan Sitorus yang dipromosikan menjadi Dandim di Sulawesi Utara.

Sementara itu, Danyon Mekanis 201 yang baru, Letkol Inf Bangkit Rahmat Triwidodo berjanji akan teguh memegang amanah yang diberikan kepada dirinya."Saya akan meneruskan apa yang sudah dilaksanakan Danyon sebelumnya. Kita lanjutkan dan tingkatkan dengan tekad bersama,"tandas Bangkit. 

Karya bakti jajaran Koramil 04/Gambir bersama aparat Kecamatan Gambir dan ratusan masyarakat Kelurahan Petojo Utara,  berhasil mengangkat sebanyak tiga truk sampah dari Kali Krukut. Acara yang dihadiri Dandim 0501/JP Letkol  Inf Edwin Andrian Sumanta, SH, Camat Gambir Fauzi, Danramil 04/Gambir Kapten Inf Saliman, Lurah Petojo Utara, Ketua RW03, 02, disambut antusias masyarakat sekitar. "Warga sangat antusias membantu membersihkan sungai di lingkungannya. Kita ingin aliran sungai ini bersih dari sampah guna mengantisipasi banjir,"ujar Danramil Gambir Kapten Inf Saliman di lokasi karya bakti.

Camat Gambir,  Fauzi mengakui bahwa wilayah Petojo Utara termasuk wilayah rawan genangan air dan banjir bisa musim hujan tiba.  Karena itu,  TNI bersama masyarakat secara serentak membersihkan lingkungan warga, termasuk saluran air dan mengangkat sampah di Kali Krukut."Terima kasih kepada TNI, dan warga juga sangat antusias membersihkan lingkungan. Saya berharap warga memiliki rasa kepedulian dengan tidak membuang sampah sembarangan,"ujar Fauzi.

Dandim 0501/JP Letnan Kolonel Inf Edwin Andrian Sumanta, SH berharap dari kegiatan ini tercipta kebersamaan antara TNI dan rakyat. "Saya juga sudah perintahkan para Danramil, setiap hari libur diadakan aksi bersih. Minggu lalu telah dilaksakan di Koramil Kemayoran, selanjutnya menyusul di Koramil lain."ungkap Edwin.

Karena itu, Dandim mengimbau kepada masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam setiap kegiatan aksi bersih dan yang paling utama adalah tidak membuang sampah sembarangan."Jangan sampai apa yang sudah dikerjakan ini sia-sia, karena masih ada warga buang sampah sembarangan,"tandas Edwin. 

Karya bhakti skala besar yang dilakukan TNI di Situ Puspa Universitas Indonesia berhasil mengangkat sampah sebanyak 35 ribu kubik beserta endapannya. Hal itu diketahui saat dilakukan penyerahan hasil kerja normalisasi Situ dari TNI kepada Rektor UI di gedung Rektorat UI, Depok, kemarin.

"Sekitar 30 ribu meter kubik sampah yang diangkut TNI dari Situ Puspa. Bukan hanya sampah, tetapi diangkat juga endapannya,"ujar Wakil Direktur Umum dan fasilitas UI, Harun Asyiq Gunawan.
Menurut dia, sampah-sampah itu berasal dari lingkungan warga termasuk dari Pasar yang terbiasa membuang sampahnya ke kali hingga akhirnya menjadi endapan.

"Semua sampah sudah diangkut sehingga Situ Puspa sudah normal kembali menjadi sumber penampungan air."Pemeliharaan Sit u akan terus dilanjutkan secara reguler. Kita sudah siapkan anggaran pemeliharaan dan kontraktornya. Namun jika sudah terjadi penumpukan sampah skala besar, kita akan minta bantuan dari Kodim, Korem, hingga Kodam. Dengan bantuan dari TNI kita bisa menghemat anggaran hingga seratus jutaan,"ungkapnya.

Sementara itu, Dandim 0508/Depok Letkol Inf Santosa menjelaskan, kegiatan pembersihan Situ tidak berhenti hanya sampai disini. Namun dilanjutkan dengan pemeliharaan bekerjasama dengan pihak UI, masyarakat dan komponen lainnya."Pemeliharaannya sudah direncanakan pihak UI, apakah satu bulan sekali atau dua bulan. Yang pasti kita siap membantu UI,"jelas Dandim.

Dandim berharap masyarakat yang tinggal di sepanjang aliran kali cabang timur tidak lagi membiasakan membuang sampah ke kali hingga berimbas ke Situ Puspa."Karena itu dibutuhkan kerjasama semua pihak untuk bersama-sama memelihara kebersihan kali dan Situ Puspa UI,"tandas Santosa 
Pantauterkini Jakarta - Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Pilkada Abdul Hakam Naja sempat mengeluh mengenai telepon genggamnya. Maklum nomor telepon genggam (handphone) Wakil Ketua Komisi II DPR itu disebar oleh salah satu organisasi masyarakat.
Dalam poster yang disebar itu berisi ajakan untuk menolak RUU Pilkada. Dalam Poster itu juga meminta masyarakat menyampaikan penolakan Pilkada dikembalikan DPRD dengan mengirim SMS ke Hakam. Akibatnya ribuan pesan singkat (SMS) membanjiri telepon genggam bermerk Nokia Communicator. "HP (telepon genggam) jadi nge-hang (rusak), baterai ponsel ngedrop, ya gimana lagi," kata Hakam di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (11/9/2014).
Hakam mengatakan pesan singkat itu kebanyakan mendukung Pilkada langsung. Meskipun adapula yang memberikan dukungan Pilkada lewat DPRD.   "Ada juga yang mendukung Pilkada lewat DPRD, tapi kebanyakan mendukung Pilkada langsung," imbuhnya. Selain SMS, masyarakat ada juga yang menghubungi Hakam Naja untuk langsung menyampaikan aspirasinya. Hakam mengatakan sulit untuk menerima panggilan telepon karena saat bersamaan dirinya memimpin rapat panja RUU Pilkada.
"Mustinya izin dulu sebelum menelepon," katanya.  Hakam mengungkapkan pembahasan RUU Pilkada memasuki tahap rapat dengan Tim Kecil yang terdiri dari Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin).

Pantauterkini.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta,Basuki Tjahaja Purnama atau yang karib disapa Ahok sangat geram apabila mekanisme pemilihan kepala daerah ditentukan melalui Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD), karena akan menyebabkan kepala daerah terjebak.
Pria yang karib disapa Ahok ini mengatakan apabila mekanisme pemilihan kepala daerah tersebut jadi disahkan dan dirinya terpilih kembali menjadi Gubernur, maka dirinya tidak akan tunduk pada DPRD.
“Kenapa saya tidak mau (melalui DPRD), lihat di sini saja (DKI) dua tahun, sudah setengah mati memutuskan APBD, kalau pertanggungjawaban saya ke DPRD sekarang, lama lama dipecat saya, kalo terpilih pun di 2017 saya tidak mau menjadi budak DPRD,” ujar Ahok di Balaikota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (10/9/2014).
Bagi Ahok tugas DPRD hanyalah sebagai pengawas yang menjalankan fungsi anggaran dan legislasi. DPRD lanjut Ahok tidak dapat mengontrol kepala daerah.
“Bagi saya itu DPRD hanya pengawas mengawasi anggaran dan legislasi, tidak bisa mengontrol saya. Kalo dikontrol DPRD udah aja saya baik-baikin DPRD digaji aja tiap bulan, kerjaan saya ya jalan jalan, iya kan kita servis aja hingga habis,” ujar Ahok.
Ahok mengatakan dirinya tidak mungkin mendukung mekanisme pemilihan yang tidak merepresentasikan keinginan rakyat. Menurut Ahok tanpa pemilihan langsung dirinya bersama Joko Widodo tidak mungkin terpilih menjadi pemimpin Jakarta.
“Saya yang milih kan rakyat, kalo lewat DPRD mungkin kemarin nggak menang 50 persen lebih,” ujar Ahok.
PANTAUTERKINI.COM, JAKARTA - Terdakwa gratifikasi Hambalang dan proyek-proyek lainnya serta pencucian uang, Anas Urbaningrum menjalani sidang tuntutan yang dibacakan Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (11/9/2014) hari ini.

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto pun menyakini dakwaan Jaksa kepada Anas terbukti semua. Hal itu terlihat dari fakta yang muncul di persidangan.

 "Menurut kami terbukti pasal primair sama subsidair termasuk TPPU," kata Bambang di KPK, Jakarta, Rabu (11/9/2014). Meski begitu Bambang masih enggan membeberkan jumlah tuntutan yang diberi‎kan pihaknya kepada Anas. Dia meminta soal itu didengarkan langsung dalam persidangan besok.

 "Soal Anas memang tadi ada usulan rentut (rencana penuntutan) dan itu sudah didiskusikan pimpinan tapi memang sebaiknya didengarkan besok saja," kata Bambang.

Diakui Pendiri LSM ICW tersebut, soal mantan Ketua Umum Partai Demokrat yang disebut mencoba mengintervensi saksi-saksi terkait perkaranya masuk dalam pertimbangan memberatkan. Namun, sambung dia, juga ada hal meringankan untuk Anas.

"Kalau dinyatakan apa ada hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Dalam salah satu hal yang memberatkan itu (Anas coba intervensi saksi) dimasukan. Menurut JPU ada yang meringankan," ‎ kata Bambang.

Seperti diketahui, ‎surat dakwaan untuk Anas disusun dalam bentuk kumulatif. Dalam perkara penerimaan hadiah atau janji, Anas disangka melanggar Pasal 12 huruf (a) atau (b) atau Pasal 11 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

 Dalam dugaan pencucian uang, Anas dijerat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Pasal 3 huruf C Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 25 Tahun 2003 tentang pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.‎
Kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi, guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Dalam mewujudkan kemerdekaan pers itu, wartawan Indonesia juga menyadari adanya kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat, dan norma-norma agama.
Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat.
Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan dan menaati Kode Etik Jurnalistik:
Pasal 1
Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.
Penafsiran
a. Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers.
b. Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi.
c. Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara.
d. Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain.
    Pasal 2
    Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.
    Penafsiran
    Cara-cara yang profesional adalah:
    a. menunjukkan identitas diri kepada narasumber;
    b. menghormati hak privasi;
    c. tidak menyuap;
    d. menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya;
    e. rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang;
    f. menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara;
    g. tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri;
    h. penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik.
      Pasal 3
      Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.
      Penafsiran
      a. Menguji informasi berarti melakukan check and recheck tentang kebenaran informasi itu.
      b. Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional.
      c. Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta.
      d. Asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang.
        Pasal 4
        Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.
        Penafsiran
        a. Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi.
        b. Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk.
        c. Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan.
        d. Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi.
        e. Dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip, wartawan mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara.
          Pasal 5
          Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.
          Penafsiran
          a. Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak.
          b. Anak adalah seorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah.
            Pasal 6
            Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.
            Penafsiran
            a. Menyalahgunakan profesi adalah segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum.
            b. Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi.
              Pasal 7
              Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan off the record sesuai dengan kesepakatan.
              Penafsiran
              a. Hak tolak adalak hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan keberadaan narasumber demi keamanan narasumber dan keluarganya.
              b. Embargo adalah penundaan pemuatan atau penyiaran berita sesuai dengan permintaan narasumber.
              c. Informasi latar belakang adalah segala informasi atau data dari narasumber yang disiarkan atau diberitakan tanpa menyebutkan narasumbernya.
              d. Off the record adalah segala informasi atau data dari narasumber yang tidak boleh disiarkan atau diberitakan.
                Pasal 8
                Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.
                Penafsiran
                a. Prasangka adalah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui secara jelas.
                b. Diskriminasi adalah pembedaan perlakuan.
                  Pasal 9
                  Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.
                  Penafsiran
                  a. Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati.
                  b. Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik.
                    Pasal 10
                    Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.
                    Penafsiran
                    a. Segera berarti tindakan dalam waktu secepat mungkin, baik karena ada maupun tidak ada teguran dari pihak luar.
                    b. Permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi pokok.
                      Pasal 11
                      Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.
                      Penafsiran
                      a. Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.
                      b. Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.
                      c. Proporsional berarti setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki.

                        Penilaian akhir atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan Dewan Pers. Sanksi atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan oleh organisasi wartawan dan atau perusahaan pers.

                        Jakarta, Selasa, 14 Maret 2006
                        (Kode Etik Jurnalistik ditetapkan Dewan Pers melalui Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008 Tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers)

                        Pantau Terkini - Prof. Dr. J. Philip, PhD, selaku Ambassador of United Nation World Human Facility WHF-IMU International Money Unit dan juga selaku Anggota Komite Kongress Amerika Serikat (dari Partai Republik) berkenan memberikan penghargaan berupa Award kepada 3 tokoh Indonesia yang dinilai telah melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi komunitasnya yang dapat menjadi contoh bagi orang lain dalam bidang kegiatan sosial.

                        Ketiga tokoh ini, yang kebetulan adalah anggota kehormatan PPWI, adalah Bapak Aziz Riambo (Ketua Umum Federasi Serikat Buruh Demokrasi Seluruh Indonesia - FSBDSI), Bapak Manohar Vasvani (pendiri dan pengelola tempat bermain anak usia dini di lingkungan Apartemen Pavilion, Jakarta), dan Bapak Juanda Tanjaya (salah satu donatur dan pengelola Yayasan Gloria Ministry yang telah membantu tidak kurang dari 4000 anak kurang mampu untuk bersekolah di berbagai wilayah di Indonesia). Penyerahan Award tersebut dilaksanakan di Multi Function Room, Menara Thamrin City Lt. 10, Jakarta Pusat, pada hari Rabu, 20 Agustus 2014, pukul 19.00 sd selesai.

                        Selain dihadiri sekitar 200 undangan, acara dan pemberian penghargaan ini juga disaksikan oleh Ketua Umum PPWI Wilson Lalengke, Duta PPWI R. Eka Aslihatyn Saudiyah Putri alias Putri Faika, dan tokoh PPWI Nasional dari Puspomad Pusat, Letkol CPM I Wayan Sudama, SH, MH.

                        Berikanlah sumbangsih kebaikan bagi setiap orang di sekitar Anda, sekecil apapun itu. Juga, berilah penghargaan kepada setiap karya yang baik yang dilakukan orang-orang di sekeliling Anda, betapapun kecil dan sederhana perbuatan baik yang sudah dilakukan. Saling memberi kebaikan, dan menghargai kebaikan yang diberikan sesama adalah pola laku yang mesti jadi budaya bagi setiap kita, khususnya pewarta warga. Bravo PPWI... Bravo Indonesia...!!!

                        Labels

                        Adv artikel bali Banten bisnis Bogor budaya daearh daerah daetah depok Depok derap dewan Featured fenomena fokus gayahidup Headline Hiburan hukum Humas Polda Kaltim investigasi iptek Irian Jaya jabodetabek Jakarta Jawa Barat jawatengah jawatimur Jokowi Kalimantan kaporli Kebersihan kesehatan KPU kriminal kulener kuliner lampung lantik LPII luarnegeri mahasiswa Market masyarakat miskin membangun menteri Metro mitos MSDC Nahdlatul Ulama Nariyahan Nariyahan Nusantara nasional nelayan nias Nur'azizah obat olahraga opini ott Pajak Paluta papua pasar kemiri pdip PDRM Pekanbaru Pelalawan pelayanan Pemalang Pembangunan pembunuhan pemerintah pemilu Pemuda pendidikan penyandangdisabilitas perbaungan peristiwa peristuwa perkelahian anggota DPRD perkelahian anggota DPRD Riau perkemi Pertamina pertanian Perusahaan listrik negara pidana pilkada pinggir PKB pkk Pks pln PLTA Batangtoru pm malaysia PMII PN Medan PN Siantar PNS polisi peduli politik Polres Polres Balikpapan Polres Nias Polres_sidempuan Polresta polrestabes_medan polrestapekanbaru polri Polsek Air Batu polsekskppekanbaru ponorogo ppwi pradi supriatna Presiden prestasi probolinggo profile PT PLN PT_KAI purwakarta rahmansyah_putra_sirait RAPP redaksi Redia Frisna Rista regional Rei renungan Repdem Riau rizal efendy rokan rupiah samarinda samosir sampah depok samsat depok satlantas polres asahan Satma_pp sekda_provsu seleb sepakbola serang serbada sergei Sertijab Sholawatan Siak Siantar Sidoarjo sijunjung Silo Laut simalungun sinabung siswa Slawi solo soroako sosial sosialisasi sukabumi sulawesi sumut Surakarta Susanto Suwandi tamanlalulintas tanggerang tanjung balai tapteng Tasimin tebing tinggi tegal tipikor Tips tmmd tni depok fokus tokoh tokohpemudaaceh trawas Tumpas video Wajo wakapolri walikota depok Wisata

                        Epaper

                        Total Pageviews