PANTAU NUSANTARA

Derap TNI POLRI

Nasional

Peristiwa

Video News

Sei Rampah Pantau Terkini, Merupakan suatu kehormatan tersendiri bagi Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai (PemkabSergai) atas kunjungan dari rombongan Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Bekasi untuk bersilaturahmi sekaligus studi banding  yang dipimpin oleh SekdakabBekasiDrs. H. Muhyidin, MM,.MBA didampingi jajaran birokrasi antara lain Staf Ahli Bupati, Para Asisten, KabanBPD dan staf disambut hangat oleh Bupati Serdang bedagai yang diwakili SekdakabDrs. H. HarisFadillah, M.Si di aula Sultan Serdang kompleks kantor Bupati di SeiRampah, Kamis (24/4).Dalam pertemuan tersebut memaparkan maksud dan tujuan studi banding yang dilaksanakan oleh PemkabBekasi diutarakan oleh SekdakabPemkabBekasiDrs. H. Muhyidin, MM,.MBA selaku ketua rombongan, karena ingin belajar dalam hal penanganan bencana dari PemkabSergai terkait dengan beberapa masalah yang sering dihadapi. Disamping itu juga sebagai bahan kajian untuk menentukan secara sistematis dalam membantu penanganan serta meminimalisasiresiko bencana yang kemungkinan terjadi di Kabupaten Bekasi.
Dipaparkan Muhyidin, tentang pembentukan Kabupaten Bekasi yang diakui kelahirannya sejak 15 Agusutus 1950 memiliki luas wilayah 1.224,88 km2 atau hampir sama dengan luas Sergai. Dari segi administrasi pemerintahan,Kabupaten Bekasi terdiri dari delapan kecamatan dengan jumlah penduduk hampir sekitar 32 juta jiwa dengan 5 Kecamatan, 23 Kelurahan dan 182 Desa serta berbagai etnis suku bangsa yang mendiami wilayah Kabupaten Bekasi.
Lebih lanjut diuraikan Muhyidin bahwa Kabupaten Bekasi yang merupakan bagian wilayah metropolitan jabodetabek dari waktu ke waktu mengalami perkembangan ekonomi dan jasa yang sangat pesat, secara geografis Kabupaten Bekasi berdekatan dengan Kabupaten Bogor dan IbukotaDKI Jakarta.
Namun demikian dari posisi letak kawasan daerah Kabupaten Bekasi merupakan daerah dataran rendah senantiasa mendapat banjir kiriman bogor yang dialami setiap tahunnya sehingga kondisi ini mempengaruhi roda pemerintahan Kabupaten Bekasi.
Menyikapi hal tersebut PemkabBekasi khususnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)  Bekasi menyampaikan alasan lain dari studi banding di Kabupaten Sergai ini dipandang menjadi daerah yang pemiliki program dan kebijakan terkait  menangani korban akibat bencana alam secara terarah dan terkoordinasi baik antar instansi terkait telah terlaksana dengan baik.
Melalui studi banding ini rombongan jajaran PemkabBekasi di tanah bertuah negeri beradat  berharap  untuk mendapatkan pengetahuan, pengalaman, sekaligus wawasan dalam hal tata kelola pemerintahan serta bagaimana melakukan penanganan yang jelas dan terukur jika terjadi bencana alam. Selain itu diungkapkan Muhyidin bahwa PemkabSergai juga dinilai sukses dalam menangani bencana.
Sementara itu SekdakabSergai H. HarisFadillah didampingi Asisten EkbangsosDrs. H. HadiWinarno, MM, Kepala BPBDSergai Nina Deliana H, S.Sos serta turut dihadiri sejumlah pejabat PemkabSergai dan petugas
pelaksana teknis penanggulangan bencana, dalam kesempatan itu menjelaskan  kehadiran rombongan pejabat pemerintahan kedua daerah merupakan menjadi suatu kebanggaan dan motivasi bagi Sergai untuk berbuat lebih baik lagi kedepan.
Diterangkan HarisFadillah bahwa menurut data Badan Metereologi dan Geofisika (BMKG) bahwa kabupaten Sergai merupakan salah  satu kawasan lintasan angin puting beliung dan sejak terbentuknya BPBDSergai pada tahun 2010 lalu sudah melakukan beberapa tindakan penanganan bencana alam, khususnya banjir.
Salah satu faktor BPBDSergai dapat bertindak cepat tidak terlepas dari ketersediaan sarana dan prasarana serta kemampuan seluruh elemen terkait untuk memberikan bantuan korban bencana tersebut yang nantinya dapat mengurangi beban atau penderitaan dari masyarakat yang mengalami musibah bencana, ungkap SekdakabHarisfadillah.
 HarisFadillah berharap hasil study banding dan diskusi antar jajaran pemerintahan yang berkunjung ke Sergai ini dapat dijadikan upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di masing-masing daerah terutama mengenai penanganan bencana.(Boher)

 Sei Rampah-Puntau Terkini, Dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN sekaligus menyongsong Asean Free Trade Area (AFTA) tahun 2015 banyak sekali tugas menantang yang harus dihadapi seperti dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, untuk itu diperlukan kebersamaan dan rasa solidaritas yang kuat menjalin persatuan dan kesatuan serta soliditas dan kohesivitas yang tinggi sebagai modal sosial dalam mencapai pelaksanannya.
Untuk mewujudkan peningkatkan kebersamaan itu Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai (Pemkab Sergai) melalui Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (DP KORPRI) menyelenggarakan kegiatan Pembinaan Jiwa Korsa yang dipusatkan The Hill Hotel and Resort Sibolangit, Rabu sore (23/4).
Acara yang dibuka secara resmi oleh Bupati Sergai Ir. H. Soekirman turut dihadiri Sekdakab Drs. H. Haris Fadillah MSi, para Asisten dan Staf Ahli Bupati, para Kepala SKPD, Camat dan anggota Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (DP KORPRI) Sergai serta Ketua Team Trainer Outbond dari Jasmani Militer Barisan Komando Kodam I/BB Suharto.
Dalam arahannya Bupati H. Soekirman menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan acara keakraban yang dirangkaikan dengan kegiatan outbond agar anggota KORPRI sebagai PNS memiliki tanggung jawab yang besar serta dapat mengarahkan dirinya sendiri dan anggotanya dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan melayani kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Dimana dalam pelaksanaannya diperlukan sumber daya aparatur yang berkualitas dan berdedikasi agar lebih berdaya guna.
Untuk itu Bupati Sergai menyambut baik dan memberikan apresiasi yang tinggi atas terselenggaranya kegiatan ini. Diharapkan kepada para PNS anggota KORPRI melalui kegiatan ini dapat memahami makna yang terkandung dalam Panca Prasetya KORPRI dan bagaimana arti penting manajemen diri dan profesi PNS serta pengembangan karakter dalam tim, ujar Bupati Soekirman.
Diakhir arahannya, Soekirman meminta kepada seluruh anggota KORPRI agar dapat mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh sebagai bagian dari pelaksanaan tugas di jajaran pemerintahan sehingga dapat meningkatkan solidaritas, soliditas dan memotivasi peningkatan kinerja.
Pada kesempatan yang sama Sekdakab Drs. H. Haris Fadillah MSi selaku Ketua DP KORPRI dalam sambutannya mengatakan bahwa KORPRI sebagai wadah untuk menghimpun seluruh pegawai RI yang meliputi PNS, pegawai BUMN dan BUMD, pegawai badan hukum pendidikan, lembaga penyiaran pusat dan daerah serta badan layanan umum pusat dan daerah.
Kegiatan tahunan yang mengusung tema "Melalui kegiatan pembinaan jiwa korsa tahun 2014 anggota DP KORPRI Sergai, mari kita tingkatkan prestasi, disiplin kerja serta kebersamaan antar anggota KORPRI dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Serdang Bedagai" sangat tepat dilaksanakan agar setiap anggota lebih menyadari tugasnya sebagai abdi negara dan masyarakat serta lebih meningkatkan prestasi kerja, disiplin dan solidaritas menuju profesional dibidang tugasnya masing-masing. Selain itu juga dapat meningkatkan rasa kebersamaan, kasih sayang, persaudaraan serta pendorong untuk merapatkan barisan menghadapi tantangan tugas kedepan yang semakin kompleks yang lebih mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara dari pada kepentingan pribadi atau golongan, ujar Sekdakab Haris Fadillah.
Sebelumnya Ketua Panitia H. Gustian SE.Ak, MM melaporkan tujuan dilaksanakannya kegiatan ini untuk meningkatkan semangat dan jiwa Korps Anggota KORPRI Sergai serta rasa solidaritas sesama anggota KORPRI untuk mewujudkan soliditas organisasi. Kemudian untuk pembinaan sikap, mental, disiplin, kerjasama dan kebersamaaan antar PNS serta pengembangan pengetahuan dan keterampilan dalam manajemen diri (personal building) dan karakter pribadi dalam team (team building).
Kegiatan yang dilaksanakan selama dua hari sejak Rabu-Kamis (23-24/4) ini diikuti para anggota KORPRI dan pejabat di lingkungan Pemkab Sergai dengan kegiatan keakraban dan outbond yang menggambarkan sikap kepemimpinan, disiplin, loyalitas dan tanggung jawab serta kebersamaan tim.

Depok - Pantau Terkini . Kabid Pengendalian Opersional (Dalops) Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Depok Yusmanto, brsama anak buahnya, Jumat Siang 3 Mei 2014 dengan penuh arogansi langsung melakukan tindakan pengembosan ban mobil serta menggembok berapa roda (ban) mobil kenderaan yang parker dilingkungan areal Perkantoran Pemkot Depok. Akibat sikap yang penuh arogansi tersebut, ahirnya ditentang oleh warga masyarakat yang berkunjung ke Pemkot Depok. Harusnya petugas Dalops dari Dishub itu, harusnya terlebih dahulu melakukan sosialisasi atau peringatan terhadap pengunjung dilingkungan kantor Walikota Depok. “Boleh-boleh saja petugas Dalops itu melakukan aksi penggembokan diareal perkantoran Pemkot Depok, namun harus terlebih dahulu dilakukan sosiaisasi”ujar salah seorang PNS dari Disnakersos. Lanjut PNS yang lainnya mengatakan, harusnya Kabid Wasdal Dishub Kota Depok janganlah bersikap penuh arogan, serta jangan mencari perhatian dari Walikota Depok Nurmahmudi Ismail, sebab semua orang mengetahui bahwa saat ini kondisi atau keadaan yang sebenarnya diareal pemkot Depok yang memang penuh sesak akibat pengunjung yang datang untuk kepentingan urusannya, karena semua pelayanan kantor SKPD sudah disatukan diareal pemot depok, jadi mereka bawa kenderaan baik itu roda dua maupun roda empat. Kemudian tambah penuh sesak karena ditambah lagi kenderaan daripada para PNS Pemkot Depok itu sendiri, yang banyak mengambil tempat parker. Sehingga kondisi areal pemkot Depok jadi penuh sesak dengan banyaknya parkir kenderaan yang keluar dan masuk. Kemudian dalam kondisi yang demikian, tiba-tiba ada kebijakan dari Dalops Dishub Kota Depok yakni dengan aksi menggembosi ban mobil pengunjung, serta menggemboknya lagi, hal tersebut membuat warga tidak menerima tindakan dari petugas Dalops Dishub tersebut. Salah seorang warga mengatakan “ boleh-bolah saja petugas Dsihub tersebut melakukan aksi dengan cara menggembok roda mobil, tapi jangan pula menggembosinya, apalagi sekalius 2 ban rodanya digembosi” hal tindakan seperti itu sama saja mempersulit orang lain. Sebab beberapa waktu lalu ketika kejadian diareal pemkot depok, dimana saah seorang warga menggembosi ban mobil dinas walikota Depok, sehingga rodanya kempes, lalu ketika itu Walikota depok Nur Mahmudi Ismail tidak menerima sikap yang demikian, kemudian kejadian tersebut dilaporkan Walikota Depok kepada Polres Depok dengan aduan tindak pidana. Apalagi Roda Ban mobil warga digembosi oleh petugas Dalops Dishub Kota Depok, tentu tindakan yang demikian tidak diterima oleh warga kenderaannya digembosi, serta hal itu merupakan tindak pidana, ujar salah seorang wartawan yang juga ban roda mobilnya juga ikut dogembosi oleh Agus petugas dari Dalops Dishub Kota Depok. Sementara itu, ketika gembok roda mobil tersebut suda dibuka oleh petugas dari Dalops Dishub Kota Depok, kemudian petugas yang bernama Agus tersebut dengan sikap kasar mengusir pemilik kenderaan mobil tersebut dari areal parkir Pemkot Depok, lalu yang punya mobil mengatakan bagaimana saya menggeser kenderaan mobil ini, sebab roda/bannya sudah klain gembosin, kemudian jawab petugas tersebut hal itu bukan urusan saya, ujarnya dengan penuh arogan, bahkan petugas tersebut sikapnya mau memukul pemilik mobil tersebut. Dengan adanya kejadian tersebut, diharapkan Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail harus megajari anak buahnya bersikap yang baik, kalau bertindak sesuatu harus bertanggungjawab, kalau memang petgas yang menggembosi an mobil sehingga kemps, maka petugas tersebut wajib memompa ban tersebut. Diharapkan Kadis Perhubungan Kota depok Gandara Budiana bisa mendidik anak buahnya dengan baik, jangan sok jagoan seperti bersikap pereman.(Tardip)


Bogor-Pantau Terkini, Berdasarkan adanya sumber informasi dari lingkungan Kantor Kejari Kota Bogor, serta berdasarkan sumber infromasi yang berkembang saat ini dikalangan LSM Bogor Raya mengatakan bahwa kinerja Kajari Kota Bogor Yudi Sutoto SH MH dipertanyaan publik, baik itu terkait kinerja dalam pemberantaan tindak pidana korupsi maupun dalam hal menangai kasus dugaan penipuan Bank Syariah Mandiri Cabang Bogor yang diduga merekayasa kasus pemberian kretdit fiktif terhadap Nasabah dengan jumah nilaii kurang lebih Rp.102 Miliar. Hal itu berdasaran hasil penydikan oleh Mabes Polri, yang sudah diserahkan pemberkasan kepada Kejari Kota Bogor, sesuai dengan locus delctus (TKP).
Tim Reserse Kriminal Khusus Mabes Polri dalam mengungkap kasus dugaan pemberian kregit fektif oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Bogor tersebut berkasnya sudah lengkap hingga dilimpahkan terhadap Kejari Bogor Kota.
Dalam kasus ini, Bareskrim Polri menetapkan enam tersangka terkait kasus penyaluran kredit fiktif sebesar Rp102 miliar yang disalurkan BSM cabang Bogor kepada 197 nasabah fiktif. Keenam tersangka dalam kasus kredit fiktif tersebut adalah Kepala Cabang BSM Bogor M. Agustinus Masrie, Kepala Cabang Pembantu BSM Bogor Haerulli Hermawan, Accounting Officer BSM cabang pembantu Bogor John Lopulisa, seorang notaris bernama Sri Dewi dan tiga orang debitur yaitu Iyan Permana, Hen Hen Gunawan dan Rizky Adiansyah. Mereka semuanya saat itu ditahan di Bareskrim Polri. Akibat perbuatannya, mereka dijerat dengan Pasal 63 ayat 1 UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
Namun dalam perkembangannya setelah dilimpahkan Mabes Polri terhadap Kejari Kota Bogor sebagai penuntut umum, ternyata salah seorang tersangka yang bernama Sri Dewi yang merupakan seorang notaris, ikut membantu dalam aksi penipuan itu dengan cara membuatkan akte perjanjian, bahwa seolah-olah akte perjanjian kredit tersebut benar adanya padahal hal itu diduga palsu. Ternyata saat ini Sri Dewi sudah menghirup udara bebas lenggang kangsung alias adanya upaya Penangguhan Penahanan melalui kuasa hukum dan keluarganya. Berdasrkan cerita sumber infromasi dilingkungan Kejari Bogor, bahwa upaya penagguhan penahana tersebut diikuti dengan pemberian uang jaminan sebesar Rp.2000 juta (Dua Ratus Juta Rupiah) kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Henri yang juga menjabat sebagai Kasubbag Bin Kejari Bogor.
Sumber informasi tersebut juga menambahkan, sewaktu siding kasus tersebut digelar di PN Bogor, dimana Sri Dewi tidak pernah memakai baju tahanan sebagaimana layaknya tahanan yang lain saat bersidang.
Informasi lainnya mengatakan, bahwa Barang Bukti limpahan dari Mabes Polri yakni Motor Gede (Moge) hingga saat ini tidak nampak lagi berada di Gudang Kantor Kejari Bogor, sebagaimana terlihat pernah bertengger di Garasi kantor kejari Bogor saat awal pelimbahan berkas dan barang bukti pertama sekali beberapa waktu lalu.
Selain itu juga ada BB yang dipertanyakan publik yakni Mobi Honda CRV F 1299 L warna hitam, juga aat ini sudah tidak kelihatan lagi, apakah Mobil tersebut disimpan digudang atau diamankan ditempat lain. Namun rumornya mengatakan bahwa Mobil Honda CRV tersebut dipakai oleh salah seorang Jaksa sebagai kenderaan operrasional. Padahal menurut aturan bahwa barang bukti harus disimpan dan dipeliara dengan baik, hal itu bertujuan selain menjaga barang itu sendiri juga untuk nilai barang itu sendiri agar tetap terjaga. Sebab apabila nanti BB tersebut tidak terbukti sebagai hasil kejahatan dari kasus tersebut, maka barang tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya.
Sementara ituu, kofirmasi dengan Kajari Kota Bogor Yudhi Sutoto, ketika bertemu ditangga Kantor Kejari Bogor, tampak dirinya langsung menghindar dan menuju ruang perpustakaan, kata kajari untk meninjau ruangan tersebut. Ketika ditanyakan apakah kajari bersedia untuk dikonfirmasi, maka Kajari langsung mengatakan silahkan saja ke Kasi Pidsus, hl itu dengan jelas tida nyambung, sebab yang ditanyakam adalah masalah Pidum yakni tekait dengan Penipuan Psl 378 KUHP yanki aksus Bank Syariah Mandiri.
Demikian pula salah seorang JPU bernama Hendri yang juga menjabat sebagai Kasubbag Bin Kejari Bogor yang menangani kasus tersebut yakni Notaris Sri Dewi,Ketika dikofrimasi kata stafnya bahwa Hendri sedang keluar kota yakni k wilayah Garut, imbuh staf tersebut.
BATAM PANTAUTERKINIDi anggap tidak Profesional dalam bekerja dan tidak becus dalam melakukan Tahapan-tahapan Pemilu dengan baik, sehingga berjalan tidak sesuai mekanisme, serta di duga kuat, banyak melakukan Pelanggaran - pelanggaran Pemilu dan Kode Etik, maka Ketua KPUD Batam Syahdan, beserta Komisionernya yaitu Ahmad Yani dkk, di pecat oleh KPU - Kepri, tepatnya pada Rabu / 30 April 2014, dimana KPU Kepri telah berkoordinasi dengan KPU - Pusat sebelumnya. Bukan hanya itu saja, KPU - Kepri pun pada akhirnya, mengambil alih Tahapan - Tahapan Pemilu yang belum selesai di lakukan oleh KPUD Batam.


Setelah menjalani berbagai proses pemeriksaan, kini, Ketua KPUD Batam Non Aktif Muhammad Syahdan, telah di tetapkan sebagai Tersangka Dugaan Kasus Pidana Pemilu oleh Penyidik Ditreskrimsus POLDA Kepri, dan di jerat dengan Pasal 312 Undang - Undang No 8 Thn 2012 tentang Pemilu. (NdoroAyu)
Batam - Pantau Terkini ,"" Kejari Batam, menghentikan Penyelidikan Kasus Dugaan sogok menyogok Rp.200 (dua ratus ) juta Kepala Dinas Pendidikan Batam Muslim Bidin, kepada Anggota DPRD Batam dari Fraksi Partai Persatuan  Pembangunan Diana Titik Windayati, dengan alasan tidak punya cukup bukti. 
Dimana sogok tersebut di berikan dengan tujuan sebagai sogok keamanan Proyek-proyek Dinas Pendidikan, yang penyerahan nya di lakukan oleh Sekretaris Kadisdik, Yahya.""  ADA APA ? ? ? ? ? ( ndoro ayu )

TUGAS WEWENANG PANWASLU

Tugas dan wewenang Panwaslu Provinsi adalah :

a. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi yang meliputi:
  1. pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
  2. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan pencalonan gubernur;
  3. proses penetapan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan calon gubernur;
  4. penetapan calon gubernur;
  5. pelaksanaan kampanye;
  6. pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
  7. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
  8. pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya;
  9. proses rekapitulasi suara dari seluruh kabupaten/kota yang dilakukan oleh KPU Provinsi;
  10. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
  11. proses penetapan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan pemilihan gubernur;
b. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh Bawaslu Provinsi dan lembaga kearsipan Provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Bawaslu dan ANRI;
c. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;
d. menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi untuk ditindaklanjuti;
e. meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;
f. menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh Penyelenggara Pemilu di tingkat provinsi;
g. mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Provinsi, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung;
h. mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; dan
i. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang.

Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Panwaslu Provinsi dapat :

a. memberikan rekomendasi kepada KPU untuk menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f; dan
b. memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan terhadap tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilu.

 Panwaslu Provinsi berkewajiban :

a. bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya;
c. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;
d. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
e. menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Provinsi yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat provinsi; dan
f. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas dan wewenang Panwaslu Kabupaten/Kota adalah :

a. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota yang meliputi :
  1. pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
  2. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan pencalonan bupati/walikota;
  3. proses penetapan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan calon bupati/walikota;
  4. penetapan calon bupati/walikota;
  5. pelaksanaan kampanye;
  6. pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
  7. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
  8. mengendalikan pengawasan seluruh proses penghitungan suara;
  9. pergerakan surat suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
  10. proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan;
  11. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
  12. proses penetapan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan pemilihan bupati/walikota;
b. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;
c. menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan Pemilu yang tidak mengandung unsur tindak pidana;
d. menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti;
e. meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;
f. menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh Penyelenggara Pemilu di tingkat kabupaten/kota;
g. mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung;
h. mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; dan
i. melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan tugas Panwaslu Kabupaten/Kota dapat:

a. memberikan rekomendasi kepada KPU untuk menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g;
b. memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan terhadap tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilu.

Panwaslu Kabupaten/Kota berkewajiban :

a. bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Panwaslu pada tingkatan di bawahnya;
c. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;
d. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
e. menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Provinsi berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat kabupaten/kota; dan
f. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas dan wewenang Panwaslu Kecamatan adalah :

a. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan yang meliputi:
1. pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
2. pelaksanaan kampanye;
3. logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
4. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara hasil Pemilu;
5. pergerakan surat suara dari TPS sampai ke PPK;
6. proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh PPK dari seluruh TPS; dan
7. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan;
b. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilu yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a;
c. menyampaikan temuan dan laporan kepada PPK untuk ditindaklanjuti;
d. meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;
e. mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu;
f. memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan mengenai tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilu; dan
g. melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Panwaslu Kecamatan berkewajiban :

a. bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
b. menyampaikan laporan kepada Panwaslu Kabupaten/Kota berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kecamatan;
c. menyampaikan laporan pengawasan atas tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya kepada Panwaslu Kabupaten/Kota;
d. menyampaikan temuan dan laporan kepada Panwaslu Kabupaten/Kota berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPK yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat kecamatan; dan
e. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas dan wewenang Pengawas Pemilu Lapangan adalah :

a. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat desa/kelurahan yang meliputi:
1. pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap;
2. pelaksanaan kampanye;
3. logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
4. pelaksanaan pemungutan suara dan proses penghitungan suara di setiap TPS;
5. pengumuman hasil penghitungan suara di setiap TPS;
6. pengumuman hasil penghitungan suara dari TPS yang ditempelkan di sekretariat PPS;
7. pergerakan surat suara dari TPS sampai ke PPK; dan
8. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan.
b. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilu yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a;
c. meneruskan temuan dan laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada instansi yang berwenang;
d. menyampaikan temuan dan laporan kepada PPS dan KPPS untuk ditindaklanjuti;
e. memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan tentang adanya tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
f. mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; dan
g. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh Panwaslu Kecamatan.

Pengawas Pemilu Lapangan berkewajiban :

a. bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
b. menyampaikan laporan kepada Panwaslu Kecamatan berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat desa/kelurahan;
c. menyampaikan temuan dan laporan kepada Panwaslu Kecamatan berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPS dan KPPS yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat desa/kelurahan;
d. menyampaikan laporan pengawasan atas tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya kepada Panwaslu Kecamatan; dan
e. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh Panwaslu Kecamatan.
Abdulwahab Lahay alias Wahab, salah satu Tokoh Pemuda.
Gorontalo, Bone Bolango: Aksi penolakan Aliansi Pemuda Peduli Kawasan Provinsi dan warga Bonepantai di Desa Pelita hijau, Kecamatan Bonepantai (Senin, 12/12), dengan melakukan pemblokiran jalan dan pemasangan spanduk penolakan yang isinya, “KAMI MENOLAK SEGALA BENTUK KEGIATAN YANG DILAKUKAN PT. CELEBES MINARAL DI KECAMATAN BONEPANTAI”.
Aksi penolakan ini juga, pernah dilakukan oleh warga Desa Pelita Hijau saat pihak PT. Celebes Bone Mineral melakukan pertemuan dengan warga desa beberapa hari yang lalu dan sempat dilansir oleh Ondy De'je dalam status face book di Grup Portal Gorontalo dengan isinya sebagai berikut, “Kemarin terjadi 'rapat' antara PT. Mineral Celebes vs masyarakat Bonepantai. Yang unik, masyarakat yg diundang adalah warga yang 'patah pencil' dan notabene adalah masyarakat pinggiran serta awam dan bertempat tinggal di Desa Pelita Hijau. Fihak PT Mineral Celebes gak menyangka terjadi penolakan dari warga tentang izin eksplorasi diwilayah tersebut. Alhasil mereka langsung minggat dan 'bingung'.krn trnyata mereka tidak percaya masy bodoh yg bisa ditipu dan dijajah lagi tsb akan melakuan perlawanan.
Warning for aleg yg terpilih dan akan dilantik khusus Bonpes: JANGAN COBA2 MEMBODOHI RAKYAT!!!!, JANGAN IKUT DENGAN PARA IMPERIALIS DAN KAPITALIS!!!!! mereka tidak lebih dari seonggok 'sampah' yg tdk lagi tau darimana mrk berasal. Kepada para pem'back-up' kebijakan; JANGAN JUAL APAPUN WILAYAH BONEPESISIR DENGAN DALIH DEMI KEPENTINGAN P.A.D. karena anda akan berhadapan dengan asyarakat bodoh dan awam. !!!!!!!! Pehethooooooo.”
Status tersebut dikomentari oleh facebooker yang tergabung dalam Grup Portal Gorontalo dengan bentuk tulisan mendukung adanya penolakan terhadap keberadaan PT. Celebes Bone Mineral di wilayah Kecamatan Bonepantai.
Hal ini juga di komentari oleh Abdulwahab Lahay alias Wahab, salah satu tokoh Pemuda Bonepantai saat ditemui Wartawan, (13/5). Menurutnya “keberadaan PT. Celebes Bone Mineral di Bonepantai ini tanpa adanya sosialisasi pada masyarakat sehingganya kami lakukan penolakan sebab namanya kegiatan pertambangan ini sangat beresiko adanya dampak kerusakan lingkungan sehingganya, kami disekitaran bantaran sungai sangat merasa khawatir atas kegiatan PT. Celebes Bone Mineral di Bonepantai ini”.
Lebih lanjut, Wahab mengharapkan agar, dalam melakukan sosialisasi pada masyarakat, harus dihadiri  oleh Bupati Bone Bolango, Kepala Dinas Pertambangan dan Ketua DPRD Bone Bolango, sebab merekalah yang lebih mengetahui keberadaan perusahaan pertambangan yang masuk di wilayah kami. “Kami juga merasa khawatir dengan dampak lingkungan yang akan menghancurkan 3 (tiga) desa di Kecamatan Bonepantai ini, di antaranya, Desa Pelita Hijau, Desa Bilungala Utara dan Desa Bilungala. Ketiga desa ini paling dekat dengan kegiatan pertambangan yang akan dilakukan oleh perusahaan pertambangan.” Katanya dengan tegas
Salah satu warga Bonepantai yang tidak ingin namanya dikorankan mengatakan, dengan tegas menolak keberadaan PT. Celebes Bone Mineral di wilayah Bonepantai dan akan melakukan perlawanan sampai titik darah penghabisan. “Jangan hanya perusahaan tambang yang ingin menerima hasil dari sumber daya alam di wilayah kami dan kami sebagai penduduk Bonepantai, yang akan menerima derita akibat dampak lingkungan, kami akan melakukan penolakan sampai titik darah penghabisan.” Katanya dengan tegas dan mengharapkan agar PT. Celebes Bone Mineral angkat kaki dari Bonepantai.
Ketika Wartawan berupaya untuk mengkonfirmasi Humas PT. Celebes Bone Mineral, terkait penolakan warga tentang segala bentuk aktifitas pertambangan yang dilakukannya. Salah satu karyawan PT. Celebes Bone Mineral yang didampingi oleh dua orang warga Negara asing sebafirmgai pekerja mengatakan.”untuk mengkonfirmasi masalah ini, hubungi pak Wijaya sebagai Humas perusahaan tapi beliau sekarang masih berada di Rumah Sakit Bunda dalam keadaan sakit.
Dengan adanya penolakan dari Aliansi Pemuda Peduli Kawasan Provinsi dan warga Bonepantai, terhadap perusahaan pertambangan , PT. Celebes Bone Mineral. Apakah mereka akan berhasil melakukan penolakan.? Tunggu saja berita selanjutnya sekaligus bagaimana tanggapan Humas PT. Celebes Bone Mineral .terkait aksi penolakan tersebut.(I.AR)


Depok-Pantauterkini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok menyetujui Lima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dalam Rapat Paripurna dalam Penutupan Masa Sidang Pertama di Gedung DPRD Depok, kemarin. Rapat Paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Depok, Rintisyanto dihadiri Walikota Depok, Nur Mahmudi Ismail, Wakil Walikota Depok Idris Abdul Shomad, Sekda, unsur Muspida, dan 37 anggota DPRD Kota Depok.

Lima Raperda yang disetujui berdasarkan laporan hasil Pansus 1 dan 2, yang diajukan oleh Pemerintah Kota Depok, yaitu: Raperda tentang perubahan atas Perda No. 11 Tahun 2008 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah, Raperda tentang pengelolaan sampah, Raperda tentang perubahan kedua atas Perda No. 05 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan, Raperda tentang pencabutan Perda No. 08 Tahun 2012 tentang retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil, dan Raperda tentang kawasan tanpa rokok (KTR).

Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail mengatakan dengan disetujuinya kelima Raperda tersebut akan memperkokoh dan meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pelayanan. Raperda tentang pengelolaan keuangan daerah diharapkan dapat semakin meningkatkan sistem manejemen pengelolaan keuangan daerah. Dengan adanya Perda KTR, maka akan menempatkan hak orang yang merokok dan tidak merokok. Perda persampahaan akan meningkatkan pemahaman bersma bahwa semua pihak yang hidup dan menghasilkan sampah untuk turut bertanggungjawab, dari mulai memilah hingga mengolah sampah.

 “Semoga dengan disetujuinya kelima raperda tersebut dapat lebih mengoptimalkan pelayanan dan memperkokoh kualitas pelayanan, baik tentang kependudukan, sistem manajemen sistem keuangan, prilaku hidup bersih dan sehat, dan manajemen persampahan. Semoga kita juga dapat menjalankan Perda ini dengan sebaik-baiknya” tutur Walikota.(Dj)


Gorontalo : Kami Mencari Keadilan, itulah kata yang diucapkan Sugianti (28), istri dari Poneran (33), korban penganiayaan yang dilakukan oleh Rizal (RM) di Pasar Dulupi dihadapan Aktifis LSM Provinsi Gorontalo, Pudin Abudi di Kantor Sekertariat LSM (8/5). Salah satu Aktivis Gorontalo yang selalu siap membantu masyarakat Gorontalo dalam menghadapi persoalan hukum.
Apa yang dialami Poneran, warga Desa Bandung Rejo, Kecamatan Boliohuto, Kabupaten Gorontalo. Ia yang diketahui sebagai korban penganiayaan, dan dirinya babak belur dianiaya oleh Rizal (RM), malah dijadikan sebagai tersangka. Ada dugaan telah terjadinya rekayasa terkait persoalan ini.
Dalam hal mencari keadilan, Sugianti istri dari Poneran yang telah dijadikan tersangka, mengatakan, dirinya sangat menyayangkan tindakan Kepolisian Polsek Dulupi, yang justru menjadikan suaminya sebagai tersangka. Kata sugianti
Kronologis kejadiannya begini, pada hari saptu tanggal 7 Desember 2013. Poneran dan Sugianti ke pasar Dulupi mengendarai mobil open cup. (sekitar jam 06.00 Wita lebih). Setibanya di pasar dulupi, suami saya (Poneran), kebelakang mobil untuk menurunkan beras dari mobil untuk di jual. Saat suami saya menurunkan beras, datang sebuah mobil yang dikendarai Rizal (RM). Tiba-tiba Rizal bicara, “Sorong mas”, saya (Sugianti) yang jawab “tunggu mas, masih kasih turun beras”. selesai bicara, “tiba-tiba Rizal langsung naik ke mobil kami, dan memukul Poneran”. Kata Sugianti
Mendapat pukulan yang tidak diduga, Poneran tidak bisa membela diri. Rizal dengan leluasanya melakukan penganiayaan. Tanpa ada perlawanan sebab kaki Poneran terjepit disela-sela karung beras. Selesai melakukan melakukan penganiayaan pada Poneran, saya katakana pada Rizal, “saya akan laporkan di Polisi,” namun di jawab Rizal, “ silahkan lapor”. sambil berlalu
Melihat kondisi suami saya yang babak belur dianiya oleh Rizal, terpaksa kami tidak jadi jualan beras. Hari itu juga kami ke Polsek Dulupi melaporkan kasus penganiayaan pada suami saya. Suami saya di visum dan di BAP (berita acara pemeriksaan) pada hari itu juga tanggal 7 Desember 2013. Kata Sugianti.
“Ternyata setelah menjelang 3 (bulan) lebih perkara penganiayaan terhadap suami saya,” Kata Sugianti, suami saya dijadikan tersangka dengan surat panggilan tertanggal 19 Mey 2014, kami sekeluarga kaget, mengapa korban dijadikan tersangka?. Lebih terkejut lagi, suami saya tiba-tiba ditahan dan dimasukkan ke Lembaga Boalemo. Apa salah suami saya? Kami tidak bisa menerima atas perlakuan yang tidak adil ini. Dimana kami akan menemukan keadilan? Suami saya yang dianiaya sampai babak belur tanpa perlawanan, malah dijadikan tersangka.” Kata Sugianti dengan sedih dihadapan Wartawan dan LSM.
Terkait permasalahan korban yang dijadikan tersangka oleh penyidik Polsek Dulupi, patut diduga keras telah terjadi dugaan adanya unsur rekayasa dalam penanganan kasus tersebut sehingga kiranya, patut di pertanyakan kinerja Polsek Dulupi? Ada apa dibalik dari kejadian yang menyebabkan pihak keluarga korban tidak bisa menerima penahanan terhadap Poneran dan berencana permasalahan ini akan dilaporkan ke Propam Polda Gorontalo. Kata pihak keluarga korban yang didampingi oleh Jemi Lasut, Ketua FKPPI Boliohuto bersatu pada saat mendatangi kantor Sekretariat LSM. (Team)

Labels

Adv artikel bali Banten bisnis Bogor budaya daearh daerah daetah depok Depok derap dewan Featured fenomena fokus gayahidup Headline Hiburan hukum Humas Polda Kaltim investigasi iptek Irian Jaya jabodetabek Jakarta Jawa Barat jawatengah jawatimur Jokowi Kalimantan kaporli Kebersihan kesehatan KPU kriminal kulener kuliner lampung lantik LPII luarnegeri mahasiswa Market masyarakat miskin membangun menteri Metro mitos MSDC Nahdlatul Ulama Nariyahan Nariyahan Nusantara nasional nelayan nias Nur'azizah obat olahraga opini ott Pajak Paluta papua pasar kemiri pdip PDRM Pekanbaru Pelalawan pelayanan Pemalang Pembangunan pembunuhan pemerintah pemilu Pemuda pendidikan penyandangdisabilitas perbaungan peristiwa peristuwa perkelahian anggota DPRD perkelahian anggota DPRD Riau perkemi Pertamina pertanian Perusahaan listrik negara pidana pilkada pinggir PKB pkk Pks pln PLTA Batangtoru pm malaysia PMII PN Medan PN Siantar PNS polisi peduli politik Polres Polres Balikpapan Polres Nias Polres_sidempuan Polresta polrestabes_medan polrestapekanbaru polri Polsek Air Batu polsekskppekanbaru ponorogo ppwi pradi supriatna Presiden prestasi probolinggo profile PT PLN PT_KAI purwakarta rahmansyah_putra_sirait RAPP redaksi Redia Frisna Rista regional Rei renungan Repdem Riau rizal efendy rokan rupiah samarinda samosir sampah depok samsat depok satlantas polres asahan Satma_pp sekda_provsu seleb sepakbola serang serbada sergei Sertijab Sholawatan Siak Siantar Sidoarjo sijunjung Silo Laut simalungun sinabung siswa Slawi solo soroako sosial sosialisasi sukabumi sulawesi sumut Surakarta Susanto Suwandi tamanlalulintas tanggerang tanjung balai tapteng Tasimin tebing tinggi tegal tipikor Tips tmmd tni depok fokus tokoh tokohpemudaaceh trawas Tumpas video Wajo wakapolri walikota depok Wisata

Epaper

Total Pageviews