PANTAU NUSANTARA

Derap TNI POLRI

Nasional

Peristiwa

Video News

Sei Rampah-PantauTerkini ,Dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN sekaligus menyongsong Asean Free Trade Area (AFTA) tahun 2015 banyak sekali tugas menantang yang harus dihadapi seperti dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, untuk itu diperlukan kebersamaan dan rasa solidaritas yang kuat menjalin persatuan dan kesatuan serta soliditas dan kohesivitas yang tinggi sebagai modal sosial dalam mencapai pelaksanannya.

Untuk mewujudkan peningkatkan kebersamaan itu Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai (Pemkab Sergai) melalui Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (DP KORPRI) menyelenggarakan kegiatan Pembinaan Jiwa Korsa yang dipusatkan The Hill Hotel and Resort Sibolangit, Rabu sore (23/4).

Acara yang dibuka secara resmi oleh Bupati Sergai Ir. H. Soekirman turut dihadiri Sekdakab Drs. H. Haris Fadillah MSi, para Asisten dan Staf Ahli Bupati, para Kepala SKPD, Camat dan anggota Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (DP KORPRI) Sergai serta Ketua Team Trainer Outbond dari Jasmani Militer Barisan Komando Kodam I/BB Suharto.

Dalam arahannya Bupati H. Soekirman menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan acara keakraban yang dirangkaikan dengan kegiatan outbond agar anggota KORPRI sebagai PNS memiliki tanggung jawab yang besar serta dapat mengarahkan dirinya sendiri dan anggotanya dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan melayani kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Dimana dalam pelaksanaannya diperlukan sumber daya aparatur yang berkualitas dan berdedikasi agar lebih berdaya guna.

Untuk itu Bupati Sergai menyambut baik dan memberikan apresiasi yang tinggi atas terselenggaranya kegiatan ini.

Diharapkan kepada para PNS anggota KORPRI melalui kegiatan ini dapat memahami makna yang terkandung dalam Panca Prasetya KORPRI dan bagaimana arti penting manajemen diri dan profesi PNS serta pengembangan karakter dalam tim, ujar Bupati Soekirman.

Diakhir arahannya, Soekirman meminta kepada seluruh anggota KORPRI agar dapat mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh sebagai bagian dari pelaksanaan tugas di jajaran pemerintahan sehingga dapat meningkatkan solidaritas, soliditas dan memotivasi peningkatan kinerja.

Pada kesempatan yang sama Sekdakab Drs. H. Haris Fadillah MSi selaku Ketua DP KORPRI dalam sambutannya mengatakan bahwa KORPRI sebagai wadah untuk menghimpun seluruh pegawai RI yang meliputi PNS, pegawai BUMN dan BUMD, pegawai badan hukum pendidikan, lembaga penyiaran pusat dan daerah serta badan layanan umum pusat dan daerah.

Kegiatan tahunan yang mengusung tema "Melalui kegiatan pembinaan jiwa korsa tahun 2014 anggota DP KORPRI Sergai, mari kita tingkatkan prestasi, disiplin kerja serta kebersamaan antar anggota KORPRI dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Serdang Bedagai" sangat tepat dilaksanakan agar setiap anggota lebih menyadari tugasnya sebagai abdi negara dan masyarakat serta lebih meningkatkan prestasi kerja, disiplin dan solidaritas menuju profesional dibidang tugasnya masing-masing. Selain itu juga dapat meningkatkan rasa kebersamaan, kasih sayang, persaudaraan serta pendorong untuk merapatkan barisan menghadapi tantangan tugas kedepan yang semakin kompleks yang lebih mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara dari pada kepentingan pribadi atau golongan, ujar Sekdakab Haris Fadillah.

Sebelumnya Ketua Panitia H. Gustian SE.Ak, MM melaporkan tujuan dilaksanakannya kegiatan ini untuk meningkatkan semangat dan jiwa Korps Anggota KORPRI Sergai serta rasa solidaritas sesama anggota KORPRI untuk mewujudkan soliditas organisasi.
Kemudian untuk pembinaan sikap, mental, disiplin, kerjasama dan kebersamaaan antar PNS serta pengembangan pengetahuan dan keterampilan dalam manajemen diri (personal building) dan karakter pribadi dalam team (team building).
Kegiatan yang dilaksanakan selama dua hari sejak Rabu-Kamis (23-24/4) ini diikuti para anggota KORPRI dan pejabat di lingkungan Pemkab Sergai dengan kegiatan keakraban dan outbond yang menggambarkan sikap kepemimpinan, disiplin, loyalitas dan tanggung jawab serta kebersamaan tim.


ARAHAN : Bupati Sergai Ir. H. Soekirman tengah memberikan arahan sekaligus membuka acara secara resmi kegiatan Pembinaan Jiwa Korsa Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Sergai di Hill Hotel and Resort Sibolangit, Rabu sore (23/4). Photo : Sei Rampah, 24 April 2014
Komisi Pemberantasan Korupsi menegaskan perbuatan Hadi Poernomo telah memenuhi unsur-unsur pasal yang disangkakan hingga akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kasus korupsi terkait permohonan keberatan pajak yang diajukan Bank Central Asia (BCA).

"Setidak-tidaknya unsur-unsur dalam pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 undang-undang tipikor itu sudah terpenuhi. Setidak-tidaknya seperti itu. Sehingga ketika ekspose kami berani mengambil keputusan itu," kata Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto, Rabu 23 April 2014.

Terkait ada anggapan bahwa yang dilakukan Hadi Poernomo itu dalam kapasitas diskresi, kata Bambang, KPK memiliki pandangan lain.

"Pandangan itu sudah kami rumuskan menjadi bagian dari proses, dan sekarang kami sudah menyatakan sebagai tersangka," katanya.

Terkait proses penyidikan kasus ini, Bambang memastikan akan segera memeriksa sejumlah saksi untuk diminta keterangannya. Saat ini, tim penyidik sedang merumuskan rencana jadwal pemeriksaan. "Minggu depan sudah mulai (pemeriksaan)," kata dia.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pajak Fuad Harmany membenarkan bahwa memang ada aturan yang mengatur kewenangan seorang Dirjen Pajak untuk menihilkan pajak.

Hal tersebut diungkapkan Fuad saat ditanyakan mengenai kewenangan Dirjen terkait perbuatan Hadi Poernomo selaku Dirjen Pajak periode 2002-2004 yang menihilkan pajak atas PT Bank Central Asia(BCA).

"Di undang-undang pajak itu ada pasal dimana Dirjen Pajak punya kewenangan untuk itu. Tapi sekarang kan persoalan yang kemarin itu kan bukan soal kewenangan. Kalau Anda tanya apa ada kewenangan, ya ada kewenangan. Tapi kewenangannya itu benar apa tidak kan itu menjadi soal yang lain," tuturnya.

Fuad sendiri enggan mengomentari kasus yang melibatkan Hadi Poernomo, karena menurutnya meski mempunyai kewenangan tapi itu tergantung materi dan kasusnya seperti apa.

"Tergantung kasusnya saja. Ada hal yang dimana bisa, dimana tidak bisa. Ada syarat, tergantung kasusnya, materi daripada kasus pajak itu sendiri," tuturnya (Team)
Jakarta-Pantauterkini, Setelah Pendalaman Materi serta tertautnya tersangka  Dirjen Dukcapil atas proyek e-KTP maka KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) tengah mendalami keterlibatan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi dalam kasus dugaan korupsi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (eKTP). Hal tersebut dikemukakan oleh Juru Bicara KPK Johan Budi SP di kantornya, Rabu 23 April 2014.  "Ini sedang dikembangkan, tentu pertanyaan bagus, bahwa PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) ini apakah ada kontribusi dari KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan PA (Pengguna Anggaran). Ini tentu masih didalami, yang ditemukan dua alat bukti yang cukup oleh penyidik sampai saat ini baru PPK," katanya.
Johan mengungkapkan kerugian negara diperkirakan terjadi karena adanya dugaan mark up yang dilakukan oleh tersangka. Sugiharto yang telah ditetapkan sebagai tersangka diketahui merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proyek pengadaan eKTP. 
Dia bertanggung jawab dalam kontrak dengan perusahaan rekanan. Sugiharto menjabat sebagai Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). "Dalam proses itu, ada dugaan PPK ini melakukan penyalahgunaan wewenang," jelasnya.
Menurut Johan, penyidik masih mendalami dugaan adanya penerimaan oleh tersangka dalam kasus tersebut. Selain itu, penyidik juga sedang mengembangkan kasus ini termasuk apakah adanya keterlibatan pihak lain termasuk Mendagri Gamawan Fauzi sebagai pengguna anggaran.
"Dugaan sementara, dalam pengadaan ini ada beberapa dugaan mark up, misalnya terkait dengan harga satuan dalam konteks pengadaan e-KTP," katanya.
KPK mencatat setidaknya negara mengalami kerugian sekitar Rp1,12 triliun terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (eKTP).

Kerugian Negara Akibat Korupsi e-KTP Rp. 1,12 Triliun,Negara merugi karena ada dugaan penggelembungan harga
Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkapkan kerugi sekitar Rp1,12 triliun dari korupsi e-KTP. Sementara itu, kata juru bicara KPK Johan Budi SP, pagu anggaran proyek ini mencapai Rp6 triliun. 
Proyek pengadaan e-KTP ini dibiayai dari anggaran 2011 dan 2012 "Masing-masing tahun anggaran sebesar Rp2 triliun dan Rp3 triliun. Total pagu Rp6 triliun," kata dia. 

KPK menduga, kerugian negara ini muncul dari praktik penggelembungan harga yang dilakukan, salah satunya, oleh tersangka Sugiharto. Di Kementerian Dalam Negeri, Sugiharto menjabat sebagai Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sementara dalam proyek itu, dia adalah pejabat pembuat komitmen. 

"Misalnya terkait dengan harga satuan dalam konteks pengadaan e-KTP," jelas Johan.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan Sugiharto sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dalam proyek pengadaan paket penerapan kartu tanda penduduk bebasis nomor induk kependudukan secara elektronik atau biasa disebut e-KTP.

Korupsi e-KTP, KPK Geledah Kantor Ditjen Dukcapil Kemendagri Direktur Pengeloaan Informas, Sugiharto ditetapkan sebagai tersangka.

Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah kantor Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri di Jalan Taman Makam Pahlawan Nomor 17 Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa 22 April 2014. Pantauterkini, sekitar tujuh penyidik KPK menggeledah sejumlah ruangan di gedung pendataan penduduk tersebut. Enam orang di antaranya mengenakan rompi berlogo KPK di punggung dan satu perempuan dari petugas tanpa rompi. Dari informasi yang dihimpun, satgas pemberantasan korupsi itu mulai bekerja sekitar pukul 15.00 WIB. Mereka tampak naik turun lift gedung. Sementara itu, ruang lobi kantor dikunci dan dijaga oleh petugas keamanan internal. Diluar lobi, terparkir mobil dinas Toyota Camry bernomor polisi B 1893 RFS. "Iya ini mobil Direktur (Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Sugiharto)," kata seorang pegawai kantor tersebut yang tidak mau disebutkan namanya. Namun saat ditanya apakah direktur ada didalam bersama penyidik KPK, pegawai tersebut bungkam. "Saya tidak tahu," ujarnya. Geledah Dua Lokasi Sementara itu di kantor Kementerian Keuangan, Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto mengatakan, penyidik KPK mengeledah dua lokasi yang terkait kasus korupsi pengadaan paket penerapan kartu tanda penduduk bebasis nomor induk kependudukan secara elektronik (e-KTP). Menurut Bambang, pengeledahan itu merupakan tahapan dari pendalaman kasus. "Ya itu kita sudah beberapa kali ekspose, sudah meningkatkan tahapannya dan tadi sudah dilakukan di dua tempat kalau nggak salah. Salah satunya di gedung depan Toko Bata di Kalibata atau dimana gitu," ujar Bambang Bambang mengungkapkan, kasus yang menjerat Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri, Sugiharto itu, sudah didalami KPK sejak lama. Pengembangan kasus dilakukan melalui banyaknya laporan dari masyarakat mengenai pelaksanaan program tersebut. "Sudah kami periksa semua. Sampai teknologinya juga kita periksa," ucapnya. Saat ini KPK masih menghitung kerugian negara yang hilang karena kasus tersebut. Meskipun saat ini KPK sudah memiliki estimasi kasar berapa besar kerugian tersebut. "Biasanya kami belum sebut. Kan nanti minta dihitung lagi sama BPK atau BPKP. Estimasi jumlah itu pasti ada," terang Bambang Dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan paket penerapan kartu tanda penduduk berbasis nomor induk kependudukan secara elektronik atau biasa disebut e-KTP ini, KPK telah menetapkan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Sugiharto sebagai tersangka. Atas perbuatannya, Sugiharto disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) subsidair pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 dan Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Penggeledah Kantor Rekanan Proyek e-KTP Oleh  Team Penyidik  KPK.

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan sejumlah penggeledahan terkait penyidikan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP dengan tersangka Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri, Sugiharto. "Penggeledahan terkait kasus e-KTP di antaranya di PT Quadra Solution, Menara Duta 7th, Jalan HR Rasuna Said Kav B9 Jakarta Selatan," kata Juru Bicara KPK, Johan Budi, Selasa 22 April 2014.Selain itu, penggeledahan juga dilakukan di Kantor Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri yang terletak di Jalan TMP Kalibata, Jakarta Selatan. Penggeledahan yang dilakukan di PT Quadra Solution diketahui dilakukan sejak pukul 16.00 WIB. PT Quadra Solution merupakan salah satu perusahan pemenang tender proyek pengadaan paket Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) di Kementerian Dalam Negeri. Sugiharto diketahui ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dalam proyek pengadaan paket penerapan kartu tanda penduduk bebasis nomor induk kependudukan secara elektronik atau biasa disebut E-KTP. Sugiharto disangka melanggar pasal 2 ayat 1 subsidair pasal 3 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 Juncto pasal 55 ayat 1 ke 1 dan pasal 64 ayat 1 KUHP.(Team)
Jakarta Pantauterkini, Komisi Pemberantasan Korupsi tetapkan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Purnomo (21/04) dinyatakan tersangka dugaan suap permohonan keberatan pajak yang diajuan PT Bank Central Asia di jakarta .
Dalam keterangannya(21/04)  di Jakarta, Ketua KPK Abraham Samad mengatakan bahwa Hadi diduga melakukan penyalahgunaan wewenang dalam kaitannya dengan permohonan keberatan wajib pajak BCA pada 1999 hingga merugikan pendapatan negara.
Abraham juga menyebutkan bahwa Hadi diduga telah menyalahi prosedur yang berlaku dengan menerima surat permohonan keberatan pajak BCA . Menjadi Ketua BPK ada 2009, Hadi Purnono pernah menjabat Direktur Jendral Pajak sejak 2001.
Padangsidempuan-Pantauterkini, beberapa Organisasi Massa dan LSM yang berada di wilayah badan hukum Padang Sidimpuan memprotes terhadap dana hibah dan dana bantuan sosial yang bersumber dari dana APBD Kota Padang Sidempuan tahun 2013 ini dianggap tak jelas Para himpunan organisasi massa dan LSM tersebut yang hingga saat ini belum menemukan jawaban serta lakip penempatan dana hibah tersebut dan telah melayangkan beberapa surat yang ditujukan kepada Walikota Padang Sidimpuan, Kertua DPRD Padang Sidempuan dan Gubernur Sumatera Utara terkait perihal itu.

Para organisaisi dan LSM terdiri dari Aliansi Rakyat Tertindas ( ARTIS), Forum Mahasiswa Tabagsel (FORMAT), Forum Anti Korupsi Transfaransi Anggaran – Republik Indonesia (FAKTA-RI), singkatan Forum LSM dan Wartawan Transfaransi TABAGSEL (FORTAL’S), Institut Pemberdayaan Rakyat untuk Pemantau Demokrasi (INTerRuPSI) .

Selanjutnya Komite Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI), KOMPAK, Komunitas Pinggiran Payung Hitam (KOPI PAHIT), Komunitas Mahasiswa Pecinta Alam Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan(KOMPEL UMTS), Lembaga Kajian dan Advokasi Rakyat/Institute For The Study And Advocacy Of People (LKAR), Lembaga Informasi Rakyat TABAGSEL (LIRA TABAGSEL).

Padang Sidimpuan Institute (PIN), Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiayah (PC IMM), PELOPOR, Lembaga Perlindungan Anak & Perempuan (Yayasan BURANGIR), Yayasan Lembaga Konsumen Muslim Indonesia (YLKM-I) menyebutkan penetapan Bantuan Hibah sebesar Rp. 4.205.450.000,- dan Bantuan Dana Sosial sebesar Rp. 2.130.000.000,- (Total Rp.6.335.450.000,-) kepada beberapa lembaga yang terdapat dalam APBD TA 2013 Kota Padang Sidimpuan tidak sesuai dengan prosedur penganggaran yang telah diatur dengan Permendagri Nomor 32 Tahun 2011, Tentang Pedoman Pemberian hibah Dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian hibah Dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

 “Menurut sepengetahuan kami, banyak diantara lembaga atau organisasi penerima hibah atau bantuan sosial tidak sesuai dengan prosedur, persyaratan dan kriteria seperti diatas, sebagaimana telah dijelaskan pada Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD dan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang perubahan atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian hibah Dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD ,” ungkap Ketua Aliansi Rakyat Tertindas (ARTIS) Anwar Fauzi di Medan, hari ini.

Menurut Anwar Fauzi, pihak juga bisa mengasumsikan pemberian dan penentuan calon penerima dana hibah dan bantuan sosial tersebut terkesan dilakukan dengan tergesa-gesa dan terkesan dipolitisasi.

Ini juga menurut Anwar membuktikan bahwa pembahasan APBD T.A 2013 tidak dilakukan dengan cermat serta tidak serius dipersiapkan dan dibahas oleh eksekutif dan legislatif, terkhusus dalam penentuan calon nama-nama penerima dana hibah dan bantuan sosial. “Sehingga dikhawatirkan penggunaan anggaran APBD tidak tepat sasaran dan tidak digunakan sesuai dengan tujuan sebenarnya atau dengan kata lain pemborosan anggaran,” ungkapnya.

Lanjut Anwar, guna menciptakan Good Government and Clean Governance yaitu pemerintahan yang baik dan bersih dengan mengedepankan azas efektifitas, efesiensi, transparan, dan jujur dalam menentukan kebijakan dan penggunaan anggaran pihaknya meminta Walikota dan DPRD Kota Padangsidimpuan agar menjelaskan tentang mekanisme/prosedur, persyaratan dan kriteria yang digunakan dalam penentuan calon nama-nama penerima dana hibah dan bantuan sosial.

“Kami meminta DPRD Kota Padang Sidimpuan agar membatalkan PERDA yang mengesahkan APBD T.A 2013 Kota Padangsidimpuan tentang bantuan dana hibah dan bantuan sosial karena tidak sesuai dengan persyaratan, kriteria, dan prosedur yang telah ditetapkan dan Gubernur Sumatera Utara agar mengevaluasi penetapan APBD T.A 2013 Kota Padangsidimpuan karena melanggar ketentuan sebagaimana kami sebutkan di atas. Jika hal ini tidak diindahkan maka kami akan melakukan gugatan class action ke PTUN Medan untuk membatalkan PERDA yang mengesahkan APBD T.A 2013 Kota Padangsidimpuan,” tandas Anwar Fauzi--(Team Investigasi PKRI Sumatera Utara )
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN RIAU
BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT



PRESS RELEASE
2 PERSONIL POLDA KEPRI DI BERHENTIKAN TIDAK DENGAN HORMAT
Nomor :  57 / IV / 2014 / Press Release


Pada hari ini Rabu tanggal 23 April 2014 pukul 14.00 Wib, Kabid Humas Polda Kepri Akbp. Hartono, SH diruang kerjanya menerangkan tentang Upacara pemberhentian 2 Orang Personil Polda Kepri secara Tidak dengan Hormat sebagai berikut :
Pada hari ini Rabu tanggal 23 April 2014 Sekira Pukul 07.00 Wib, seluruh personil Polda Kepri melaksanakan Upacara Pemberhentian 2 ( Dua ) Orang Personilnya secara Tidak dengan Hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia ( Polri ), dipimpin langsung oleh Kapolda Kepri Brigjen Pol. Drs. Endjang Sudradjat. Upacara PTDH                           ( Pemberhentian Tidak Dengan Hormat ) tersebut dihadiri oleh WakaPolda Kepri Kombes Pol. Drs. Richard Marlon Lumban Tobing, SH, Seluruh Pejabat Utama Polda Kepri dan seluruh Personil Polda Kepri serta PNS Polri. Akan tetapi, sewaktu Upacara PTDH dilaksanakan 2 ( Dua ) Orang Personil yang akan di PTDH tersebut “ TIDAK HADIR “  pada saat Upacara berlangsung, sehingga Kapolda Kepri hanya menerima Atribut Polri / Seragam Polri dari Perwakilan dari Personil Bid Propam Polda Kepri. Walaupun yang bersangkutan tidak menghadiri Upacara tersebut, namun Pelaksanaan Upacara PTDH tetap berjalan dengan aman dan tertib. Adapun Nama 2 ( Dua ) Orang Personil yang di PTDH oleh Polda Kepri, Yaitu :
1.      Brigadir. Fredy Marbun Personil Ba Dit Pamobvit Polda Kepri
·         Telah melanggar Pasal 14 Ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003
( Tidak melaksanakan dinas tanpa ada keterangan apapun selama 100 Hari Kerja )
·         Hak ASABRI

2.      Briptu. Gigih Anastian Personil Ba Bid Telematika ( TI ) Polda Kepri
·         Telah melanggar Pasal 14 Ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003
( Tidak melaksanakan dinas tanpa ada keterangan apapun selama 230 Hari Kerja )
·         Hak ASABRI

Amanat Kapolda Kepri pada Upacara PTDH tersebut menyampaikan bahwa organisasi Polri akan senantiasa mendapat sorotan dari masyarakat terkait tugas - tugas pokoknya yang bersinggungan langsung dengan aspek sendi - sendi kehidupan masyarakat, oleh sebab itu, Kapolda Kepri tekankan kepada seluruh Personil Polda Kepri dan PNS Polri agar selalu menjaga Etika, Moral dan Perbuatan  baik di lingkungan tempat tinggal maupun dalam melaksanakan tugas sehari - hari sebagai Anggota Polri.
Untuk menjaga Etika, Moral dan Perbuatan Anggota Polri agar tetap berjalan sesuai Norma dan jalur yang telah digariskan maka Polda Kepulauan Riau telah berkomitmen, untuk menindak tegas setiap tindakan penyimpangan perilaku Personil yang dilakukan oleh oknum Anggota Polri / PNS Polri Khususnya Polda Kepulauan Riau. Salah satu bentuk Implementasi tindakan tegas yang telah dijalankan oleh Polda Kepri adalah Penerbitan Keputusan Kapolda Kepri tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat ( PTDH ) bagi Anggota Polda Kepri yang  telah terbukti melakukan tindakan yang melanggar Peraturan / Norma - norma Etika dan disiplin Angota Polri.
Untuk kita ketahui bersama bahwa Penerbitan Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat ( PTDH ) ini telah melalui mekanisme dan proses yang sangat panjang, sesuai prosedur Hukum yang akuntabel dan selaras dengan hasil Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri ( KEPP ) berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri.
Putusan PTDH terhadap Anggota Polda Kepri telah ditinjau dari beberapa aspek seperti ASAS KEPASTIAN “ dengan menitikberatkan adanya kepastian terhadap Anggota yang melakukan pelanggaran sehingga menjadi jelas statusnya, ASAS DISTRIBUTIF dan KEMANFATAN “ yaitu telah  dipertimbangkan  seberapa besar manfaatnya bagi organisasi dan Anggota Polri yang dijatuhi  PTDH tersebut. Selain itu, Putusan PTDH tersebut juga berlandaskan atas AZAZ KEADILAN “ , maksudnya Polda Kepri harus berkomitmen mewujudkan keadilan terhadap Oknum Anggota Polri yang telah terbukti melangar               Norma Etika dan Disiplin sebagai Anggota Polri dengan memberikan Punishment ”,                  yang salah satu Implementasinya adalah Penerbitan Keputusan Kapolda kepri                                        Nomor KEP / 92 / IV / 2014, tanggal 14 April 2014 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat ( PTDH ) Personil Polda Kepri, sebaliknya terhadap Anggota Polri yang telah Berprestasi harus diberikan Reward / Penghargaan sesuai Prestasi yang dicapainya.
Kapolda Kepri berpesan kepada Anggota yang telah diberhentikan, setelah kembali ke masyarakat agar dapat bergaul dan bermasyarakat dengan baik sehingga dapat menjadi Contoh dan Tauladan yang baik dalam kehidupan bermasyarakat, Kapolda Kepri yakin dan percaya saudara dapat berpeluang lebih baik  dalam berkarier diluar Organisasi Polri.  Jagalah  nama baik Polri selalu hindari perbuatan tercela, perbuatan pidana dan  perbuatan lain yang dapat merugikan saudara nantinya. Jadikan momen ini sebagai kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik lagi ke depan demi masa depan saudara.
Selanjutnya Kapolda Kepri juga menyampaikan kepada seluruh Personil Polda Kepri dan Seluruh Personil yang berada di Jajarannya, semoga Upacara PTDH ini tidak terjadi lagi di masa - masa yang akan datang. Untuk Kapolda Kepri Berpesan :
1.      Tingkatkan Iman dan Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kita selalu mendapatkan bimbingan dan petunjuk dalam setiap langkah dan tindakan kita.
2.      Tingkatkan kedisiplinan Pribadi dan Kesatuan sebagai benteng untuk mencegah dan menjauhi diri dari perbuatan yang merugikan nama baik Pribadi, Keluarga dan Kesatuan.
3.      Pelihara sikap, tingkah laku dan tutur kata setiap waktu.
4.      Hindari sikap - sikap seperti Arogansi, Individualisme  dan Apatis sehingga kita semua dapat menjadi tauladan bagi keluarga dan masyarakat.
5.      Tingkatkan Pengawasan dan Pengendalian terhadap Anggota di dalam setiap pelaksanaan tugasnya dan tidak ragu – ragu untuk menindak tegas Anggota yang melakukan tindakan Pelanggaran Hukum serta memberikan penghargaan terhadap Personil yang berprestasi.


Batam,  23  April  2014
           KABIDHUMAS POLDA KEPRI



H A R T O N O, SH
AKBP NRP 59090297







KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN RIAU
BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT



PRESS RELEASE
SAMBUTAN KAPOLDA KEPRI PADA HASIL KELULUSAN REKRUTMEN BRIGADIR POLRI TA. 2014
Nomor :  56 / IV / 2014 / Press Release


Pada hari ini Selasa tanggal 22 April 2014 pukul 16.00 Wib, Kabid Humas Polda Kepri Akbp. Hartono, SH diruang kerjanya menerangkan tentang Sambutan Kapolda Kepri dalam acara pengumuman kelulusan Calon Brigadir Polri TA. 2014 di Polda Kepri sebagai berikut :
Pada hari ini Selasa tanggal 22 April 2014 Sekira Pukul 08.00 Wib, Kapolda Kepri Brigjen Pol. Drs. Endjang Sudradjat yang didampingi oleh WakaPolda Kepri Kombes Pol. Drs. Richard Marlon Lumban Tobing, SH, Seluruh Pejabat Utama Polda Kepri dan Personil Polda Kepri yang terlibat sebagai Panitia Penerimaan Brigadir Polri TA. 2014, menyampaikan kepada para Orang Tua / Wali Calon Brigadir Polri TA. 2014 tentang hasil kelulusan Rikmin Tahap I DI Gedung Graha Lancang Kuning Mapolda Kepri, yang dihadiri oleh Ketua Ikatan Dokter Kepri, Ketua Himpunan Psikologi Batam, Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Kepala dinas kependudukan dan catatan sipil Kota Batam, Ketua LSM FKPM Kepri dan Para Orang tua / Wali serta Para Calon Brigadir Polri TA. 2014.
Adapun data dari awal / akhir setelah mengikuti tes Rikmin awal adalah sebagai berikut :
·         Animo 3116 Orang ( Pria : 1977 Orang dan Wanita : 1139 Orang )
·         Verifikasi 2143 Orang ( Pria : 1373 Orang dan Wanita : 770 Orang ), dengan rincian sebagai berikut :
1.      Polda Kepri 748 Orang ( Pria : 486 Orang dan Wanita : 262 Orang )
2.      Polresta Barelang 418 Orang ( Pria : 261 Orang dan Wanita : 157 Orang )
3.      Polres Tanjung Pinang 371 Orang ( Pria : 239 Orang dan Wanita : 132 Orang )
4. Polres Tanjung Balai Karimun 219 Orang ( Pria : 131 Orang dan Wanita : 88 Orang )
5. Polres Bintan 174 Orang ( Pria : 120 Orang dan Wanita : 54 Orang )
6. Polres Lingga 112 Orang ( Pria : 79 Orang dan Wanita : 33 Orang )
7. Polres Natuna 101 Orang ( Pria : 57 Orang dan Wanita : 44 Orang )

·       Jumlah Calon Brigadir Polri yang telah LULUS mengikuti Rikmin Tahap I adalah :
1.      Pria 1216 Orang
2.      Wanita 660 Orang

Catatan : Bagi para calon Brigadir Polri yang telah Lulus Rikmin Tahap I, maka akan melanjutkan dengan Tes Pemeriksaan Kesehatan I yang akan dilaksanakan pada tanggal 23 April 2014 di Polda Kepri atau dapat menghubungi Biro SDM Polda Kepri.

Adapun sambutan Kapolda Kepri Brigjen Pol. Drs. Endjang Sudradjat menyampaikan kepada para hadirin bahwa pada tahun 2014 ini Polri akan merekrut penambahan personel yang cukup besar yaitu sebanyak 20.000 orang yang terdiri atas 7000 orang Brigadir Polwan, 10.750 Orang Brigadir Polki dan 2.250 Orang Tamtama Brimob. Oleh karenanya, pada tahun 2014 ini merupakan peluang emas yang harus diraih, khususnya dalam menyiapkan bibit-bibit unggul penerus tongkat estafet Kepolisian di masa mendatang.
Kapolda Kepri menyampaikan pada tahun 2014 ini Polda Kepri mendapatkan rencana Kuota Brigadir sejumlah 473 orang dengan rincian 385 Orang Pria dan 88 Orang Wanita, angka tersebut sangatlah besar bila dibandingkan dengan kuota penerimaan Brigadir pada tahun - tahun sebelumnya. Besarnya kuantitas / jumlah kuota yang dialokasikan bagi Polda Kepri tersebut harus juga diimbangi dengan kualitas dari para Calon Brigadir yang sebentar lagi akan melaksanakan tahapan - tahapan Test / Seleksi, oleh karenanya Kapolda Kepri mengharapkan agar Prinsip “ BETAH ” ( Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis ) dalam pelaksanaan rekruitmen Brigadir Polri yang telah digariskan oleh Mabes Polri untuk selalu dipedomani dalam setiap tahapan seleksi.
Penandatanganan Fakta Integritas ini bukanlah sekedar acara seremonial belaka, namun merupakan suatu momentum guna mengaktualisasikan harapan Polri khususnya Polda Kepri dalam mewujudkan proses rekruitmen yang bersih dan transparan yang akan bermuara pada peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap Polri khususnya Polda Kepri dalam menjalankan amanah sebagai pelaksana penerimaan Brigadir Polri tahun 2014 di Wilayah Kepulauan Riau. Kapolda Kepri telah menginstruksikan kepada seluruh personel jajaran Polda Kepri untuk mendukung terselenggaranya rangkaian kegiatan rekruitmen ini dengan sebaik - baiknya dan telah menekankan untuk tidak memanfaatkan dan mencari kesempatan guna kepentingan pribadi selama proses rekruitmen ini. Oleh karenanya, kepada Orang Tua / Wali Peserta, Kapolda Kepri menghimbau untuk menghindari segala macam bentuk KKN dalam pelaksanaan penerimaan Brigadir di Polda Kepri.
Terkait hal tersebut diatas, Kapolda Kepri pada kesempatan yang berbahagia ini terhadap hasil kelulusan peserta seleksi dalam proses rekruitmen brigadir, merupakan murni dari kemampuan dan kapasitas dari calon itu sendiri, tanpa adanya bantuan atau intervensi dari pihak manapun, hal inilah yang perlu dipedomani oleh para peserta dan                                para Orang Tua / Wali.
Sebelum mengakhiri sambutannya Kapolda Kepri menyampaikan dua hal yang menjadi perhatian dan penekananya, Yaitu :

·                                              Pertama :  Bagi seluruh Anggota Polri / PNS Polri, Kapolda Kepri menekankan untuk mendukung terselenggaranya rekruitmen Brigadir ini secara bersih, transparan, akuntabel dan humanis, hindari perbuatan - perbuatan yang dapat mencoreng nama baik Polri khususnya Polda Kepri dengan memanfaatkan dan mencari kesempatan guna kepentingan pribadi dalam kegiatan rekuitmen ini.

·                                                 Kedua  : Bagi para Orang Tua / Wali Peserta, hindari segala bentuk KKN dan tumbuhkan kepercayaan bahwa pelaksanaan proses rekruitmen Brigadir ini akan dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip bersih, transparan, akuntabel dan humanis sehingga akan mampu menepis pihak - pihak yang akan memanfaatkan guna kepentingan pribadinya.






Batam,  17  April  2014
           KABIDHUMAS POLDA KEPRI



H A R T O N O, SH
AKBP NRP 59090297





Labels

Adv artikel bali Banten bisnis Bogor budaya daearh daerah daetah depok Depok derap dewan Featured fenomena fokus gayahidup Headline Hiburan hukum Humas Polda Kaltim investigasi iptek Irian Jaya jabodetabek Jakarta Jawa Barat jawatengah jawatimur Jokowi Kalimantan kaporli Kebersihan kesehatan KPU kriminal kulener kuliner lampung lantik LPII luarnegeri mahasiswa Market masyarakat miskin membangun menteri Metro mitos MSDC Nahdlatul Ulama Nariyahan Nariyahan Nusantara nasional nelayan nias Nur'azizah obat olahraga opini ott Pajak Paluta papua pasar kemiri pdip PDRM Pekanbaru Pelalawan pelayanan Pemalang Pembangunan pembunuhan pemerintah pemilu Pemuda pendidikan penyandangdisabilitas perbaungan peristiwa peristuwa perkelahian anggota DPRD perkelahian anggota DPRD Riau perkemi Pertamina pertanian Perusahaan listrik negara pidana pilkada pinggir PKB pkk Pks pln PLTA Batangtoru pm malaysia PMII PN Medan PN Siantar PNS polisi peduli politik Polres Polres Balikpapan Polres Nias Polres_sidempuan Polresta polrestabes_medan polrestapekanbaru polri Polsek Air Batu polsekskppekanbaru ponorogo ppwi pradi supriatna Presiden prestasi probolinggo profile PT PLN PT_KAI purwakarta rahmansyah_putra_sirait RAPP redaksi Redia Frisna Rista regional Rei renungan Repdem Riau rizal efendy rokan rupiah samarinda samosir sampah depok samsat depok satlantas polres asahan Satma_pp sekda_provsu seleb sepakbola serang serbada sergei Sertijab Sholawatan Siak Siantar Sidoarjo sijunjung Silo Laut simalungun sinabung siswa Slawi solo soroako sosial sosialisasi sukabumi sulawesi sumut Surakarta Susanto Suwandi tamanlalulintas tanggerang tanjung balai tapteng Tasimin tebing tinggi tegal tipikor Tips tmmd tni depok fokus tokoh tokohpemudaaceh trawas Tumpas video Wajo wakapolri walikota depok Wisata

Epaper

Total Pageviews