PANTAU NUSANTARA

Derap TNI POLRI

Nasional

Peristiwa

Video News
















KEPOLISIAN DAERAH KEPULAUAN RIAU 
DAERAH KEPULAUAN RIAU BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT



APEL GELAR PASUKAN DALAM RANGKA PERSIAPAN PENGAMANAN PEMILU TAHUN 2014 Nomor : 46 / III / 2014 / Press Release 


Pada hari ini Jum’at tanggal 14 Maret 2014 pukul 14.00 Wib, Kabid Humas Polda Kepri Akbp. Hartono, SH diruang kerjanya menerangkan tentang Apel Gelar Pasukan dalam rangka persiapan pengamanan Pemilu Tahun 2014 sebagai berikut : Pada hari ini Jum’at tanggal 14 Maret 2014 sekira Pukul 09.00 wib telah dilaksanakannya Apel Gelar Pasukan dalam rangka persiapan pengamanan Pemilu 2014 di Lapangan bola Seligi Sakti Mapolda Kepri. Apel gelar pasukan tersebut di Pimpin langsung oleh Kapolda Kepri Brigjen Pol. Drs. Endjang Sudradjat, dan di hadiri oleh WakaPolda Kepri Kombes Pol. Drs. Richard Marlon Lumban Tobing, SH, Seluruh Pejabat Utama Polda Kepri serta Seluruh Anggota Polda Kepri. Adapun Amanat Kapolda Kepri pada Apel gelar pasukan tersebut menyampaikan bahwa Polda Kepri siap mengamankan jalannya Pemilu tahun 2014 di Wilayah Kepri. Kapolda Kepri juga mengecek secara langsung kesiapan baik perorangan maupun setiap Satgas yang akan melaksanakan tugas. Kapolda Kepri memerintahkan Sat Brimob dan Personil Polda Kepri untuk dapat memback – Up Satwil yang berada di jajaran Polda Kepri sesuai dengan Satgasnya masing - masing. Kapolda Kepri juga menyampaikan beberapa penekanan kepada Personel yang akan melaksanakan tugas untuk memback – Up setiap Satwil yang berada di jajaran Polda Kepri sebagai berikut :

1. Siapkan Mental dan Fisik dengan dilandasi Komitmen Moral dan Disiplin kerja yang tinggi, dalam memberikan Pelayanan Kepolisian yang optimal kepada masyarakat. 

2. Petakan setiap kerawanan pada setiap Tahapan Pemilu 2014 serta lakukan Deteksi dini dengan mengoptimalkan Fungsi Intelijen yang didukung BhabinKamtibmas, untuk mengetahui Dinamika dan Fenomena yang berkembang di masyarakat. 

3. Persiapkan Sarana dan Prasarana untuk melaksanakan Pengamanan Pemilu tahun 2014. 

4. Personil yang di perbantukan / dikirimkan pada masing – masing Satwil bisa menjaga sikap dan menjaga Citra Polri di mata Masyarakat. 

5. Bagi segenap Anggota Polri, jaga Komitmen dan Netralitas serta tidak terlibat dalam kegiatan Politik Praktis dalam penyelenggaraan Pemilu 2014. 

6. Perkokoh kerja sama yang Harmonis dengan seluruh Penyelenggara Pemilu, Unsur TNI dan segenap komponen Masyarakat 7. Lakukan Pengawasan dan Pengendalian secara melekat terhadap pelaksanaan Operasi dan Kinerja Anggota. Batam, 

14 Maret 2014 
 KABIDHUMAS POLDA KEPRI 
 H A R T O N O, SH AKBP 
NRP 59090297


KEPOLISIAN DAERAH KEPULAUAN RIAU
BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT

PRESS RELEASE
DIT RESNARKOBA POLDA KEPRI GELAR KASUS PENANGKAPAN DAN PEMUSNAHAN BARANG BUKTI NARKOBA
Nomor :   17  / II / 2014 / Press Release

Pada hari ini Senin Tanggal 10 Februari 2014 pukul 14.00 Wib, KabidHumas Polda Kepri Akbp. Hartono, SH diruang kerjanya menerangkan tentang Dit ResNarkoba Polda Kepri gelar kasus Penangkapan dan Pemusnahan barang bukti Narkoba di Polda Kepri sebagai berikut :
Pada hari ini Senin tanggal 10 Februari 2014 sekira pukul 10.30 Wib, Dir Narkoba Polda Kepri Kombes Pol. Agus Rohmat, Sik, SH, M. Hum menyampaikan kepada      Rekan – rekan awak Media di Mapolda Kepri tentang Kronologis penangkapan Bandar Narkotika jenis serbuk Kristal Shabu dan Pemusnahan Barang Bukti Narkoba seberat 227        ( Dua ratus dua puluh tujuh ) Gram.
Berdasarkan Laporan Polisi No : LP.A / 08 / I / 2014 / SPKT – Kepri tanggal             19 Januari 2014, Subdit II Dit ResNarkoba Polda Kepri yang dipimpin oleh Kompol. Harry Andreas, Sik telah berhasil melakukan penangkapan 3 ( Tiga ) Orang Bandar Narkoba yang Ber Inisial SA ( Riau ) 33 Thn, AY ( Riau ) 40 Thn dan EP ( Medan ) 31 Thn, TKP : Perum. Anggrek Permai Kec. Lubuk Baja Kota Batam pada hari minggu tanggal 19 Januari 2014 pukul 13.00 Wib.
Adapun barang bukti yang berhasil diamankan oleh Subdit II Dit ResNarkoba Polda Kepri pada saat penangkapan adalah :
1.      1 ( Satu ) Bungkus plastik yang berisi Serbuk Kristal Shabu seberat 227 ( Dua ratus dua puluh tujuh ) Gram
2.      1 ( Satu ) Unit Sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna merah dengan               No Pol. BP 4293 GA
3.      1 ( Satu ) Lembar STNK Asli An. Zulhari. S
4.      1 ( Satu ) Unit HP Nokia dengan kartu Simpati No. 085248970076
5.      1 ( Satu ) Unit HP Blackberry Type 8830 warna hitam dengan kartu Simpati             No. 081276369704
6.      1 ( Satu ) Unit HP Nokia Type RH 130 warna biru dengan kartu Simpati                   No. 081277499979
7.      1 ( Satu ) Unit Mobil Mitsubishi Strom warna hijau No Pol. BP 8505 ZD

            Tersangka diduga keras telah melakukan Tindak Pidana Norkotika Golongan              1 ( Satu ) dalam bentuk serbuk Kristal yang diduga Shabu, sebagaimana disebutkan dalam rumusan Pasal 112 Ayat ( 2 ) Jo Pasal 132 ayat ( 1 ) Undang – undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kronologis Penangkapan

            Pada hari minggu tanggal 19 Januari 2014 sekira pukul 15.00 Wib Subdit II Dit ResNarkoba Polda Kepri mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa di Perum. Anggrek Permai Kec. Lubuk Baja – Kota Batam telah di amankannya seseorang orang yang diduga memiliki Narkotika jenis Sabu – sabu oleh masyarakat perumahan setempat.
            Tersangka diamankan oleh masyarakat Perumahan setempat awalnya karena seorang laki – laki Bernama SA telah diteriaki Maling oleh Warga Perumahan Anggrek Permai dan Saudara SA berhasil Ditangkap oleh Saudara Yendra yaitu warga perumahan setempat. Setelah berhasil diamankan Saudara SA ditanyakan oleh Saudara Yendra, lalu Saudara SA mengatakan / mengaku bahwa dia telah terlibat masalah Narkotika jenis serbuk Kristal Sabu –sabu. Setelah mendengarkan pengakuan dari Saudara SA, maka Saudara Yendra memanggil pemuka masyarakat setempat ( RT ) yang juga berprofesi sebagai Security Bernama An. Bertolomeus Lako dan Primus Talo.


            Setelah Saudara YR dan BL membawa tersangka SA untuk pergi ke Perumahan Anggrek Permai Kec. Lubuk Baja – Kota Batam tersebut untuk mengecek kebenaran dari cerita Saudara SA tadi, sesampainya dirumah Saudara SA menunjukan Narkoba ( Shabu ) tersebut yang disimpan didalam lemari pakaian sebanyak 1 ( Satu ) Bungkus Plastik.
Pada saat masyarakat Perumahan setempat melihat / menemui barang bukti tersebut, maka Pemuka masyarakat Perumahan Anggrek Permai Kota Batam untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Kepolisian. Mendapatkan Laporan dari masyarakat tersebut, maka Dit ResNarkoba Polda Kepri langsung ke TKP untuk melakukan pemeriksaan dari laporan masyarakat Perumahan Anggrek Permai Kota Batam. Setelah melakukan pemeriksaan maka Subdit II Dit ResNarkoba Polda Kepri yang dipimpin oleh Kompol. Harry Andreas, Sik menemukan barang bukti yang diduga Narkotika jenis Shabu seberat 227 ( Dua ratus dua puluh tujuh ) Gram.
Selanjutnya Tersangka beserta Barang bukti yang ditemukan di TKP diamankan dan dibawa ke Kantor Dit ResNarkoba Polda Kepri untuk Proses Pemeriksaan dan Penyidikan lebih lanjut. Setelah Proses Pemeriksaan terhadap tersangka SA, maka Subdit II Dit ResNarkoba Polda Kepri berhasil menangkap 2 ( Dua ) Orang tersangka yang Berinisial    AY ( Riau ) 40 Thn dan EP ( Medan ) 31 Thn.

Proses Pemusnahan Barang Bukti

Setelah Proses Pemeriksaan dan Penyidikan dilakukan, maka Dit ResNarkoba Polda Kepri yang dipimpin oleh Kombes Pol. Agus Rohmat, Sik, SH, M. Hum memusnahkan barang bukti tersebut pada hari Senin tanggal 10 Februari 2014 pukul 10.30 Wib, yang dihadiri oleh Perwakilan dari Kajati Prov. Kepri, BNN Prov. Kepri, Balai POM Prov. Kepri,  LSM Granat Kepri dan Para tersangka. Adapun Rincian dari Proses pelaksanaan Pemusnahan Barang bukti Narkotika Jenis Shabu seberat 227 ( Dua ratus dua puluh    tujuh ) Gram tersebut, Yaitu :
1.      Barang bukti diduga shabu tersebut diatas diambil 15,06 ( Lima belas koma nol enam ) Gram dikirimkan ke Labfor Mabes Polri Cabang Medan untuk Proses Pemeriksaan
2.      Dari jumlah keseluruhan Barang bukti Narkoba diduga Shabu seberat 227 ( Dua ratus dua puluh tujuh ) Gram dan telah diambil seberat 15,06 ( Lima belas koma nol enam ) Gram dikirimkan ke Labfor Mabes Polri Cabang Medan untuk Proses Pemeriksaan, maka barang bukti Narkoba yang diduga Shabu tersebut tersisa seberat 209,94 ( Dua ratus Sembilan koma Sembilan puluh empat ) Gram
3.      Maka barang bukti Narkotika jenis Shabu seberat 209,94 ( Dua ratus Sembilan koma Sembilan puluh empat ) Gram akan dimusnahkan
4.      Adapun Proses Pemusnahan barang bukti tersebut dengan cara Memasukan Narkoba tersebut kedalam Tong yang berisi Air Panas yang mendidih dan disaksikan oleh Para Undangan yang hadir serta para tersangka.
5.      Setelah barang bukti Narkoba jenis Shabu larut dalam air Panas Mendidih tersebut, setelah itu dibuang kedalam Kloset / Toilet yang disaksikan oleh para undangan yang hadir dan para tersangka

6.      Dalam Proses Pemusnahan barang bukti Narkotika Jenis Shabu yang dimusnahkan di Ruang Kantor Dit ResNarkoba Polda Kepri, mulai dari tahap Awal tersangka dibawa dari sel tahanan Dit Tahti Polda Kepri sampai dengan Proses Pemusnahan maupun saat membuang barang bukti kedalam Kloset / Toilet, dibawah Pengawasan dari Bid Propam Polda Kepri. 

Batam,  10 Februari  2014
KABIDHUMAS
POLDA KEPRI


H A R T O N O , S H
AKBP NRP. 59090297

INGAT!!!!! INGAT!!!!! INGAT!!!!! Kita sebagai warga negara RI yang baik, jangan lupa, Tanggal 9 April 2014 datanglah ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) dimanapun anda berdomisili untuk memilih para wakil rakyat sesuai dengan keinginan anda,

Maka dari itu, kita harus melakukan REVOLUSI!!!! dan JANGAN PILIH!!!! Anggota DPRD Depok Periode 2009-2014 yang mencalonkan kembali menjadi Wakil Rakyat atau Anggota DPRD Depok di Periode 2014-2019.

Inilah daptar nama-nama para Anggota DPRD Depok Periode 2009-2014 yang mencalonkan dan tak layak untuk kita pilih kembali sebagai Anggota DPRD Depok di Periode 2014 - 2019 yang akan datang!!!!!

DAPIL 1 : Kecamatan Cimanggis, Periode Tahun 2014-2019

1. Drs. M. SAID M.Hum (PARTAI KEADILAN SEJAHTRA. DPRD Depok Periode 2009-2014)
2. YETI WULANDARI, SH (PARTAI GERINDRA. DPRD Depok Periode 2009-2014)
3. Ir. EDI SITORUS (PARTAI DEMOKRAT. DPRD Depok Periode 2009-2014)
4. Drs. KARNO, M.Si (PARTAI DEMOKRAT. DPRD Depok Periode 2009-2014)

DAPIL 2 : Kecamatan Cilodong & Kecamatan Tapos, Periode Tahun 2014-219

1. QURTIFA WIJAYA, S.Ag (PARTAI KEADILAN SEJAHTRA. DPRD Depok Periode 2009-2014)
2. H. NURHASIM, S.IP (PARTAI GOLOLONGAN KARYA. DPRD Depok Periode 2009-2014)
3. Hj. ENTHY SUKARTI (PARTAI AMANAT NASIONAL. DPRD Depok Periode 2009-2014)
4. Hj. LILIS LATIFAH, S.Pd (PARTAI AMANAT NASIONAL. DPRD Depok Periode 2009-2014)
5. MOHAMAD TAUFIK (PARTAI DEMOKRAT DPRD Depok Periode 2009-2014)

DAPIL 3 : Kecamatan Sawangan, Kecamatan Cipayung & Kecamatan Bojong Sari Periode Tahun 2014-2019

1. Drs. SELAMET RIYADI (PARTAI KEBANGKITAN BANGSA. DPRD Depok Periode 2009-2014)
2. NUR KOMARIYAH (PARTAI KEADILAN SEJAHTRA. DPRD Depok Periode 2009-2014)
3. ACENG TOHA A. QODIR (PARTAI KEADILAN SEJAHTRA. DPRD Depok Periode 2009-2014)
4. OTTO. S LEANDER (PDIP. DPRD Depok Periode 2009-2014)
5. MAD ARIF (PDIP . DPRD Depok Periode 2009-2014)
6. BABAI SUHAIMI, SE (PARTAI GOLONGAN KARYA. DPRD Depok Periode 2009-2014)
7. ERVAN TELADAN (PARTAI GOLONGAN KARYA. DPRD Depok Periode 2009-2014)
8. SEPTER EDWARD SIHOL. S (PARTAI DEMOKRAT. DPRD Depok Periode 2009-2014)
9. AYI NURHAYATI (PARTAI DEMOKRAT. DPRD Depok Periode 2009-2014)
10. ROBBY ASWAN (PARTAI DEMOKRAT. DPRD Depok Periode 2009-2014)

DAPIL 4 : Kecamatan Beji, Kecamatan Limo & Kecamatan Cinere, Periode Tahun 2014-2019

1. MUTTAQIN, SSi (PARTAI KEADILAN SEJAHTRA. DPRD Depok Periode 2009-2014)
2. T. FARIDA RACHMAYANTI, SE , M.Si (PKS. DPRD Depok Periode 2009-2014)
3. H. ARDJA DJUNAIDI (PARTAI GOLONGAN KARYA. DPRD Depok Periode 2009-2014)
4. Drs. EDMOND JOHAN (PARTAI GOLONGAN KARYA. DPRD Depok Periode 2009-2014)
5. H. MOHAMAD HB, SE (PARTAI GERINDRA. DPRD Depok Periode 2009-2014)
6. SUTOPO, SE (PARTAI DEMOKRAT. DPRD Depok Periode 2009-2014)
7. Hj. SITI ZUBAIDAH, S.Pd (PARTAI DEMOKRAT. DPRD Depok Periode 2009-2014)
8. NURHASAN. (PARTAI AMANAT NASIONAL. DPRD Depok Periode 2009-2014)

DAPIL 5 : Kecamatan Sukmajaya, Periode Tahun 2014-219

1. MUHAMMAD SUPARIYONO, AMdAk (PKS. DPRD Depok Periode 2009-2014)
2. ANDYARINI KENCANA WUNGU, SPdl (PKS. DPRD Depok Periode 2009-2014)
3. RACHMIN SIAHAAN (PDIP. DPRD Depok Periode 2009-2014)
4. Hj. ENDAH WINARTI, SH (PARTAI DEMOKRAT. DPRD Depok Periode 2009-2014)
5. Hj. SUSILAWATI, SE (PARTAI DEMOKRAT. DPRD Depok Periode 2009-2014) 6. Hj JUANAH SARMILI (PARTAI GOLONGAN KARYA DPRD Depok Periode 2009-2014)

DAPIL 6 : Kecamatan Pancoran Mas, Periode Tahun 2014-2019

1. ABDUL GHOFAR, SE.I (PARTAI KEADILAN SEJAHTRA. DPRD Depok Periode 2009-2014)
2. Dra. Hj. SITI NURJANAH (PARTAI DEMOKRAT. DPRD Depok Periode 2009-2014)
3. FITRI HARIONO, S.IP (PARTAI AMANAT NASIONAL. DPRD Depok Periode 2009-2014)
4. MAZHAB HM. (PARTAI PERSATUAN P. DPRD Depok Periode 2009-2014)

Dapil Depok-Bekasi yang ke Provinsi Jawa Barat periode 2014-2019

1. Drs Rintis Yanto, MM (PARTAI DEMOKRAT. DPRD Depok Periode 2009-2014)
2. H. Naming D Bothin. S.Sos (PARTAI GOLONGAN KARYA. DPRD Depok Periode 2009-2014)
3. HM. Sutadi Dipowongso. SH (PDIP. DPRD Depok Periode 2009-2014)
4. Agung Witjaksono. SH. MM (PARTAI DEMOKRAT. DPRD Depok Periode 2009-2014)

Dikarenakan nama-nama yang tercantum diatas selama 5 Tahun atau satu periode 2009-2014 menduduki jabatanya sebagai Wakil Rakyat atau sebagai Anggota DPRD Depok tidak menjalankan amanat Undang-Undang maupun ketentuan yang berlaku seperti;

1. Undang-Undang RI No 28, Tahun 2002, Tentang Bangunan Gedung, Pasal 7, Ayat 1, 2, & 3,
dan Pasal 8 Ayat, 1 , Huruf a, b, & c.

2. Undang-Undang RI No 17, Tahun 2003, Tentang Keuangan Negara, Pasal 20, Ayat 1, 2, 3, 4, 5 & 6.

3. Udang-Undang RI No 32, Tahun, 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, BAB III Pembagian Urusan Pemerintahan, Pasal 10, Ayat 1, Huruf b, c, & d. BAB VIII Keuangan Daerah Pasal 181, Ayat 1, 2, 3, & 4.

4. Peraturan Pemerintah RI No 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 28, Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, Pasal 8, Ayat 1 dan 2, Huruf a, b & c.

5. Peraturan Presiden RI No 73 Tahun 2011, Tentang Pembangunan Gedung Negara, BAB II, Persyaratan Bangunan Gedung Negara Pasal 2, Huruf a, & b, Bagian Kedua Persyaratan Administratif, Pasal 3 Ayat 1, Huruf a, b, c & d, dan Ayat 2, Huruf a, b, c & d.

6. Surat Edaran Mentri PU No 09/SE/M/2011, Tentang Pelaksanaan Pengadaan Kontruksi dan Jasa Konsultasi serta Kualifikasi Penyedia Jasa Kontruksi, Poin 2, huruf b & c.

Sehingga Bangunan maupun Gedung Pemerintah, yang selama ini berdiri adalah Ilegal tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) seperti Contoh;

1. Bangunan atau Gedung DPRD Kota Depok
2. Bangunan atau Gedung Walikota Depok
3. Bangunan atau Gedung 11 Kecamatan se Kota Depok
4. Bangunan atau Gedung 63 Kantor Kelurahan se Kota Depok
5. Bangunan atau Gedung Sekolah Negeri se Kota Depok 6. Bangunan atau Gedung Puskesmas se Kota Depok 7. Bangunan atau Gedung RSUD Kota Depok 8. Bangunan atau Gedung Unit Pengolahan Sampah se Kota Depok

Dan masih banyak lagi bangunan atau gedung Pemeritah Kota Depok yang ilegal atau tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Sementara tempat maupun Rumah Ibadah seperti MASJID, GEREJA, dan KLENTENG, WIHARA maupun sejenisnya diwajibkan membuat dan memliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Depok.

Ternyata, DPRD Kota Depok Periode 2009-2014, secara bersama-sama sengaja mengetahui, menyetujui ,mengesahkan dan menandatangani APBD Kota Depok dari tahun ketahun untuk membiyayai Bangunan dan Gedung legal atau Tidak Memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Faktanya warga masyarakat wajib tunduk dan taat terhadap ketentuan Pemerintah yang berlaku di Kota Depok, namun nyatanya Perilaku 50 Anggota DPRD Kota Depok periode 2009-2014 sudah CACAT MORAL! dan LIAR! membodohi dan membohongi masyarakat Kota Depok.

BERDASARKAN FAKTA YANG ADA JELAS 50 ORANG ANGGOTA DPRD KOTA DEPOK PERIODE 2009-2014 TIDAK LAYAK UNTUK KITA PILIH DAN DUDUK KEMBALI SEBAGAI WAKIL RAKYAT DI PERIODE 2014-2019 .

MARI KITA MELAKUKAN REVOLUSI DAN JANGAN PILIH KEMBALI SELURUH ANGGOTA DPRD KOTA DEPOK PERIODE 2009-2014, DI PILEG, YANG JATUH PADA Tanggal, 9 April 2014 YANG AKAN DATANG!!!!!

INGAT!!!!! SELEBARAN INI BARU GERAKAN DAN SANKSI MORAL DARI KAMI, BELUM GERAKAN DAN SANKSI HUKUM PIDANA, SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG MAUPUN KETENTUAN YANG BERLAKU BAGI PARA WAKIL RAKYAT YANG MENJADI PENIPU RAKYAT!

Dikarenakan kami tidak ingin Rakyat DIBODOHI dan DITIPU OLEH PARA WAKIL RAKYAT atau Anggota DPRD Kota Depok, maka dan apabila ada pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh stetmen atau selebaran ini, dengan tegas saya katakan, saya akan hadapi dengan segala resiko dan kensekuensi apapun bentukya.

Kota Depok, Selasa 25 Maret 2014

K A S N O
Ketua LSM KAPOK
Psntsu Terkini - Luwu Timur, Dugaan penyimpangan anggaran jaminan persalinan tahun 2013 di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan (Sulsel) tertahan di meja penyidik kepolisin. Lidik atau penyelidikan yang sudah berjalan sejak akhir tahun lalu belum membuahkan hasil. 

Penyelidikan terkait dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana jaminan persalinan (Jampesal) dilakukan saat ratusan bidan Pusat Kesehatan Masyarakat berunjuk rasa. Total Jampersal yang belum dibayar Rp760 juta. 

Makanya, yang memenuhi panggilan kepolisian untuk dimintai keterangannya di antaranya, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur, dr April dan Seksi Pelayanan Khusus, Roswati Abbas. Juga ada sejumlah bidan. 

Kapolres Luwu Timur, AKBP Rio Indra Lesmana mengaku pihaknya masih melakukan penyelidikan terkait masalah jampersal. 

"Beberapa orang saksi sudah dimintai keterangannya," beber Rio melalui ponselnya seperti yang dilansir FAJAR (JPNN Group), Senin (24/3).
Pantau News Jakarta -- Penyidik Direktorat III Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri saat ini sedang menyidik kasus dugaan korupsi dugaan tindak pidana korupsi pengadaan buku pengayaan, buku referensi, dan buku panduan pendidik SMP di Dinas Pendidikan Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2010.

Dalam proyek pengadaan buku senilai Rp 7,725 miliar tersebut, Mabes Polri sudah menetapkan satu orang tersangka atas nama Entik Karyana yang menjabat sebagai Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Garut sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan Kuasa Pengguna Anggaran. Kasus ini bermula dari laporan masyarakat, kemudian Bareskrim Polri pun melakukan penyelidikan sejak 2012

Kasus bermula saat Dinas Pendidikan Kabupaten Garut melakukan pengadaan proyek pengadaan buku pengayaan, buku referensi, dan buku panduan pendidik SMP dengan pagu anggaran Rp 7,735 miliar. Anggaran tersebut dibagi dua proyek, wilayah utara dan wilayah selatan.

Untuk wilayah Utara dengan pagu anggaran Rp 4 322 500 000 dimana nilai kontraknya Rp 3 824 548 000 dimenangkan PT Mangle Panglipur untuk mendrop buku kepada 95 sekolah.

 Kemudian, wilayah selatan dengan pagu anggaran Rp 3 412 500 000 nilai kontraknya Rp 3 140 000 000 yang dimenangkan CV Tenjolaya Cipta Pratama untuk mendrop buku kepada 75 sekolah.

"Jadi modus operandinya mark up (penggelembungan harga) dengan spesifikasi tidak sesuai dengan kontrak dan jumlah buku yang disalurkan tidak sesuai dengan buku yang ada dalam kontrak. Itu modus operandinya," kata Kepala Sub Direktorat IV Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri Kombes Pol Yudhiawan saat berbincang dengan tribun di ruang kerjanya, Senin (24/3/2014).

Selain menjadikan harga buku lebih mahal dari aslinya, buku yang dibuat dua perusahaan pemenang tender pun tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan termasuk bahannya.

 "Jadi bukunya untuk SMP, isinya untuk SD. Jumlahnya pun tidak sesuai dengan dikontrak," ujarnya.

Anehnya lagi, meskipun pengadaannya dilakukan 2010, tetapi hingga 2012 buku-buku tersebut masih belum didistribusikan kepada sekolah-sekolah yang berhak menerimanya. Saat tim Bareskrim turun melakukan penyelidikan buku tersebut baru dibagikan ke sekolah-sekolah.
 "Harusnya 31 Desember 2010 sudah dibagikan, pengadaan kan 2010 berarti harus bagikan maksimal 31 Desember 2010 karena dianggarkan sejak Januari 2010. Tetapi pembagiannya molor ada Januari 2011, bahkan ada yang Juni 2012. Mungkin yang penting keluar dana dulu. Jadi pas dilidik 2012, buku baru dibagikan," ungkapnya.

Dalam kasus tersebut sudah 48 orang saksi diperiksa. Rata-rata saksi yang dipanggil sebagai saksi adalah Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah di Kabupaten Garut.

Kemungkinan besar tersangka akan bertamabah baik dari unsur kontraktor bahkan tidak menutup kemungkinan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut pun akan terseret dalam kasus korupsi tersebut.--

 "Kita lihat setelah kita periksa Pak Entik kan belum. Kalau dia sudah kita periksa, nanti akan kita tanyakan keterlibatannya atasan sodara sampai mana. Kalau dia ikut mengatur ikut ini, berati terlibat. Kepala Dinas kan selaku Pengguna Anggaran," ungkapnya.

Pantau Terkini. Kapuas-KaltengSejak keluarnya Keputusan Bupati Kapuas tanggal 28 Februari 2014 tentang penarikan saudara Budi Prayitno dari anggota KPUD Kapuas agar bertugas kembali sebagai PNS, ini mengisyaratkan bahwa saudara Budi Prayitno gugur haknya sebagai anggota KPU.
     Hal ini berkaitan dengan Undang undang Penyelenggaraan Pemilu Nomor 15 Tahun 2011, dimana bagian keempat tentang persyaratan, Pasal 11 huruf i, yg berbunyi: "Mengundurkan diri dari keanggotaa partai politik, jabatan politik, jabatan di Pemerintahan, BUMN/BUMD pada saat mendaftar sebagai calon".

     Kalau kita lihat dari (Pasal 11 huruf i) tersebut berarti status saudara Budi Prayitno sebagai anggota KPUD Kapuas batal demi hukum karena tidak dapat izin dari pimpinan. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 27 tentang pemberhentian anggota KPU, pada ayat (2). Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) poin d apabila:
a. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Ditambah lagi dugaan penyalahgunaan anggaran yang dilakukan oleh Budi Prayitno yang masih diproses dikejaksaan. 

     Yang anehnya Budi Prayitno masih beraktivitas di KPUD Kapuas, tanpa ada kepastian hukum yang jelas. Sepertinya hukum di Negeri ini gampang sekali untuk dipermainkan. KPU Provinsi dan Banwaslu tidak mau tahu, kata M. Jalaluddin Ketua Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Kapuas

 Senada dengan ini ketua LSM LDW Provinsi Kalimantan Tengah Drs. Menteng Asmin pun mengharapkan apabila Sdr. Budi Priyatno melanggar peraturan yang berlaku untuk ditindak tegas karena peraturan yang harus diutamakan jawabnya singkat

H. Ahmad Syar’i ketua KPU Provinsi Kalimantan Tengah melalui via seluler mengatakan sedang berada di Jakarta, mengakui bahwa Bupati sudah menyurati pihaknya tapi karena didalam Peraturan Perundangan tidak ada mengisyaratkan agar seorang PNS non jabatan minta ijin dari atasan dan lanjutnya bahwa KPU Provinsi tidak bisa memberikan tindakkan terhadap Budi Prayitno, S.Pd karena berdasarkan ketentuan di Undang-undang dan Peraturan KPU bahwa yang bersangkutan bukan Pejabat tetapi hanya PNS Fungsional sedangkan pada Peraturan KPU tidak ada mengatakan seorang PNS tidak boleh menjadi anggota KPU baik pada Pasal 11 huruf i itu penempatannya adalah khusus buat yang sesuai petunjuk yang berlaku saja. Mengenai panggilan dari Kejaksaan Negeri, apabila terbukti salah maka KPU akan memberikan surat kepada PKBP dan masyarakat pun boleh melaporkan masalah ini, pungkas H. Ahmad Syar’i

Kepala Kejaksaan Negeri Kapuas Broto, SH melalui Ponselnya mengatakan bahwa uang yang dipotong itu sudah dikembalikan karena saat itu Budi Prayitno, S.Pd sudah memperlihatkan kwitansi pengembalian dan itupun atas dasar kesepakatan mereka jawab Broto singkat (LINO)
Kalteng, Pantau Terkini. Pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2014 terjadi suatu dialog di gedung DPRD Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah antara HMI cabang dan STAI Kuala Kapuas hal ini ditenggarai rasa ketidakpuasan oleh elemen masyarakat terhadap pengelolaan STAI Kuala Kapuas yang di ketuai HM. Nafiah Ibnor menjabat sejak tahun 1997 hingga sekarang sudah berusia 17 tahun. 

 Kalau kita menengok lagi sejarah kala itu yaitu peristiwa pada tahun 1998, ketika mahasiswa sampai berdarah-darah mengulirkan reformasi menumbangkan rezim orde baru yang dipimpin oleh Soeharto, tapi sepertinya di STAI Kuala Kapuas ingin membangunnya lagi. Ini terlihat dari kekuasaan yang dibangun STAI dimana ketuanya menjabat sudah hampir 17 tahun (1997-sekarang). Mungkin Ketua STAI Kuala Kapuas termasuk yang terlama di Indonesia.

     Apa yang disampaikan kawan kawan HMI di dewan waktu itu adalah puncak ketidakpuasan terhadap sistem manajerial yang ada di STAI. Namun sangat disayang, mereka di dewan hanya banyak disuruh mendengarkan ceramah untuk menutupi kesalahan bahkan dengan mengemukakan kaidah-kaidah agama sebagai tameng, sementara aspirasi yang disampaikan oleh HMI tidak terakomodir secara konprehensif, bahkan dewan pun seakan ikut menutupi persoalan ini, ujar M. Jalaluddin Ketua Pemuda Muhammmadiyah Kuala Kapuas.


 Sambungnya lagi, seharusnya dewan sebagai wakil rakyat menampung semua aspirasi yang disampaikan, bukan ikut menutup nutupi persoalan dan memberikan seluas-luasnya kepada kawan kawan HMI utuk menyampaikan aspirasinya. 

       Saya selaku Alumni HMI merasa kecewa terhadap alumni alumni HMI yang ikut berkecimpung di STAI, mereka seakan tutup mata dan mengamini terjadinya penyimpangan penyimpangan yang terjadi di STAI, bahkan mereka terkadang tidak malu untuk memberikan tekanan terhadap kawan kawan HMI. Saya khawatir jangan jangan Alumni HMI yang ada di STAI Kuala Kapuas itu cuma ngaku-ngaku Alumni. Kalau dia merasa dirinya benar Alumni HMI pasti paham apa tujuan HMI yaitu; "Menjadikan insan akademisi, pencipta, pengabdi yang bernafaskan Islam", imbuh M. Jalaluddin 

     Oleh karena itu saya mengharapkan kepada kawan kawan MHI tidak usah takut dan gentar, sampaikan saja apabila ada permasalahan yang ada, meskipun terasa pahit, meskipun kawan kawan mahasiswa STAI tidak mendukung kita karena mereka penakut, yakin saja kawan-kawan dari daerah lain akan dukung kalian. Yakin Usaha Sampai. (LINO)
Kapuas-Kalteng, Pantau News. Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Kapuas adalah satu-satunya kampus kebanggaan umat Islam di Kabupaten Kapuas dan sehingga mencetak ribuan kader-kader intelektual Muslim di Negeri ini.
 Sebagai kampus yang Islami, sudah seharuslah STAI Kapuas memberikan citra yang baik terhadap masyarakat. Karena sejak awal berdirinya tahun 1985 lalu, sedangkan waktu itu masih bernama Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) hingga sekarang, seharusnya pihak STAI dilakukan rotasi agar tidak timbulnya kesan bahwa STAI masih berstatus quo dalam kepemimpinannya. Hanya saja rotasi kepemimpinan di STAI Kapuas hanya sampai 1997, sedangkan dari tahun 1997 sampai sekarang belum pernah terjadi pergantian. Ini berarti Ketua STAI yang ada sekarang yang dipimpin oleh HM. Nafiah Ibnor, telah berkuasa selama 17 tahun.

     Karena sudah terlalu lama memimpin, kuat dugaan telah terjadi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Ketua STAI Kapuas. Kemudian, hal ini terlihat dari tidak adanya pembaharuan yayasan yang hanya dipimpin oleh segilintir orang, dimana HM. Nafiah Ibnor merangkap sebagai sekretarisnya, sehingga kemungkinan besar Senat Sekolah Tinggi pun tidak ada, yang aneh lagi Kopertais sepertinya membiarkan kejadian semacam ini.

      STAI Kapuas juga melarang mahasiswi nya menggunakan jilbab di pas photo ijazah. Oknum Dosen STAI juga mengharuskan mahasiswanya agar Skripsi dibuatkan oleh Dosen. Dugaan adanya mahasiswa siluman yang hanya ikut wisuda atau hanya kuliah setahun dan masih banyak lagi persoalan lain, kata M. Jalaluddin. Ketua Pemuda Muahammadyah Kapuas.
Ditempat terpisah Ketua Yayasan STAI Kabupaten Kapuas HM. Nafiah Ibnor membantah semua yang dikatakan oleh M. Jalaluddin, bahwa ini bukan Negeri tapi sebuah Yayasan dan saat itu jabatannya adalah Pembantu I karena yang memberikan Surat Keputusan (SK) adalah Yayasan, Dosen tetap, masyarakat (tokoh pendiri), agar jelas permasalahan ini bahwa masa jabatan saya belum berakhir dari Yayasan. Dan mengenai larangan memakai jilbab itu tidak benar, tapi yang benar adanya larangan adalah apabila memakai Cadar yang menutupi sampai matanya, agar diketahui sambung HM. Nafiah Ibnor adalah pendiri Yayasan pada tahun 1987 4 orang tim yaitu :
1.      Letkol H. Darbi. Zainullah (Alm)
2.      Drs. H. Mawardi (Alm)
3.      H. M. Ihsan (Alm)
4.      M. Nafiah Ibnor

Sedangkan pergantian pimpinan sudah tujuh orang adalah :

1.      H. Darbi Zainullah (Alm)
2.      Drs. H. Mawardi (Alm)
3.      Yusup Hasan
4.      Drs. A. Sairaji
5.      Drs. H. Rusli Imus
6.      Drs. Azhar Slamat
7.      M. Nafiah Ibnor

Ini nama-nama yang diberikan oleh M. Nafiah Ibnor minta agar permasalahan ini jangan simpang siur katanya.(RLino)
Batam Pantau News - Acara memasak lemang yang di prakarsai oleh wanita minang kota batam ( Bundo kanduang Kota BATAM) sunguh luar biasa. 
Panitia acara ini keseluruhanya wanita yang di ketuai oleh bundo HELMA.( Drs.Hj.ELMAWATI) calek DPRD Kepri dari partai Golkar denga no urut 7 Dapil :SEKUPANG,BATU AJI, SAGULUNG,dan BELAKANG PADANG. 

Yang mana acara tersebut di ada kan di pelataran parkir kepri moll,yang Di mulai pada hari minggu tgl 23 maret 2014 dari jam 07.00 pagi sampai jam 15.37 sere ,dalam tempo 8 jam 37 menit ,Dengan  Total 3670 batang lemang  yang di masak,16 batang tidak masuk penilaian (tidak jadi) , 31 batang tambahan baru . 

Total keseluruhan yang masuk penilaian Juri dari MURI 3685 batang lemang yang masak. Yang sebelumnya rekor lama Di pegang oleh Kota TEBING TINGGI Sumatra Utara denga jumlah 2112 batang Lemang.Juri MURI yang datang DarI JAKARTA berjumlah 2 orang, yg bernama Pak NGADRI Dan Pak awan raharjo.

Sungguh prestasi yang  di acungi JEMPOL,yang ikut dalam memasak lemang tersebut di bagi PERKECAMATAN yang ada di kOTA BATAM,Yang hampir rata-rata wanita tersebut tidak muda lagi, tapi dengan semangat kebersamaan dan keyakinan ibu-ibu dari BUNDO KANDUNG akhirnya Mendapatkan Record MURI memasak lemang terbanyak di INDONESIA (bisa jadi di DUNIA)di Raih oleh BUNDU kANDUANG kota Batam.

Acara ini juga di hadiri oleh wakil wali kota BATAM Pak RUDI SE,dan juga Di hadiri dari DPD RI(DEWAN PERWAKILAN DAERAH RI) bapak JUL BAHRI dan calek dari beberapa partai.

Dari temuan wartawan dalam meliput acara ini ,ada sedikit kekisruhan yang terjadi namun masalah tersebut bisa di atasi oleh Bundo kandung.Dan akhirnya acara tersebut berjalan dengan sukses dan lancar  hinga selesai.  *SALUT buat KETUA panitia penyelenggara  Dra.Hj.ELMAWATI Dan IBU-IBU BUNDO KANDUANG KOTA BATAM (Tim Batam)
Paser-Kaltim, Pantau News. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 226 K/Sip/1973
“Karena perubahan gugatan yang diajukan Penggugat-Terbanding pada persidangan tanggal 11 Pebruari 1969 adalah mengenai pokok gugatan, maka seharusnya perubahan tersebut ditolak” ;
Bahwa terkait mengenai revisi atau perubahan tersebut, Penggugat telah merivisi atau mendalilkan kepada fakta hukum baru dan merubah pokok perkara serta menambah petitum sebagaimana diuraikan sebagai berikut :
Bahwa pada posita gugatan angka (2) tanggal 04 Juni 2012 hanya menyebutkan Ijin Perjanjian Pinjam Pakai Penggugat tertanggal 12 Agustus 1988 beserta addendumnya, dengan jangka waktu 30 Tahun terhitung sejak tanggal 01 September 1992 sampai dengan tanggal 01 September 2022. Sedangkan dalam posita gugatan angka (2) tanggal 05 Juni 2012 berubah menjadi persyaratan Penggugat memperoleh perijinan pertambangan melalui surat Keputusan Kuasa Pertambangan Eksploitasi No. 291 K/2014/DDJP/1992 tertanggal 07 Agustus 1992 yang kemudian direvisi dengan Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral  No. 638.K/30/DJB/2011 dengan lengkap mencantumkan koordinat wilayah Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan Batu bara. Bahwa atas perubahan tersebut, Penggugat mendalilkan fakta hukum yang baru yang tentu saja hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 127 RV ; Selain itu dalam provisi poin dan poin 4 gugatan tanggal 04 Juni 2012 diuraikan sebagai berikut :
3. “Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar lima puluh juta rupiah setiap hari pelanggaran yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap larangan tersebut, yang dapat ditagih seketika dan sekaligus” ;
4. “Memperbolehkan pihak Penggugat dalam hal produksi batu bara/pengambilan batu bara/pengiriman batu bara dan pengapalan batu bara dikarenakan untuk kepentingan yang lebih luas/nasional dan untuk stabilitas nasional dalam hal pemenuhan stock batu bara untuk pembangkit listrik dan lain-lain” ;
Sedangkan Provisi poin 3 dan 4 gugatan revisi tanggal 05 Juni 2012 diuraikan sebagai berikut :
3.”Melarang tergugat/Para Tergugat/ahli waris/orang yang disuruh atau yang dikuasakan, baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama, untuk selama pemeriksaan perkara ini berlangsung dan selama putusan dalam perkara ini belum mempunyai kekuatan hokum tetap, agar tidak melakukan sesuatu tindakan yang dari bentuk apapun sifatnya merupakan dan/atau terkandung maksud atau tujuan untuk memanfaatkan tanah dan/atau melakukan aktifitas diatas lahan, berupa pengakuan pembangunan dan pendirian bangunan termasuk pemblokiran, rintangan, gangguan atau apapun pada area(lahan/kawasan) Pertambangan Penggugat yang sah” ;
4.”Menghukum Tergugat/Para Tergugat untuk membayar uang denda, ganti rugi atau uang paksa kepada Penggugat sebesar dua ratus lima puluh juta rupiah untuk setiap kali pelanggaran terhadap larangan tersebut, yang dapat ditagih seketika dan sekaligus” ;
Bahwa dalam revisi tersebut secara jelas dan nyata bahwa Penggugat melakukan perubahan yang menyangkut kepada pokok perkara. Selain daripada itu secara jelas dan nyata terdapat perubahan atas surat gugatan yang terkait mengenai menambah jumlah petitum yang dilakukan oleh Penggugat sehingga merugikan Tergugat, hal ini dapat diliahat dengan jelas dari jumlah petitum yang dilakukan oleh Pihak Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 04 Juni 2012 adalah terdapat Sembilan poin, sedangkan dalam revisi surat gugatan tertanggal 05 Juni 2012 Penggugat menambahkan menjadi tiga belas poin. Bahwa masih banyak lagi perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Penggugat terhadap surat gugatannya yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi Tergugat. Oleh karenanya sudah selayaknya gugatan yang seperti itu haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) ; Berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, sudah tepat kiranya jika Majelis Hakim menyatakan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

DALAM POKOK PERKARA
DALAM KONVENSI
1.       Bahwa seluruh dalil-dalil jawaban yang telah diuraikan dalam Eksepsi ini dianggap terulang kata demi kata dan dipergunakan kembali dalam konvensi ini ;
2.       Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas oleh Tergugat ;
A.      Tergugat adalah pemegang hak atas tanah yang sah secara hokum dalam perkara a aquo ;
3.       Bahwa dalil Penggugat dalam posita gugatannya pada halaman 4 poin 6 yang menyatakan Surat Keterangan Tanah yang dimiliki oleh Tergugat bertentangan dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria adalah tidak benar dan tidak beralasan hokum ; Bahwa tergugat dalam perbuatannya bertindak adalah selaku ahli waris dari Sabrun Bin Bedul, Ardan Bin Repan dan Masijah Binti Tembe (vide Pewaris). Tergugat diantaranya Terguagt I hingga Tergugat III adalah ahli waris yang sah dari laki-laki bernama Sabrun Bin Bedul dan perempuan bernama Sindam sebagaimana dinyatakan pada Surat Keterangan Ahli waris tertanggal 05 maret 2012 dan surat Silsilah Keluarga yang ditandatangani oleh Kepala Desa Songka dengan diketahui oleh Sekretaris Camat batu Sopang. Para Tergugat IV hingga Tergugat XI adalah ahli waris dari laki-laki bernama Ardan sebagaimana dinyatakan pada Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 05 maret 2012 dan Surat Silsilah Keluarga yang ditandatangani oleh Kepala Desa Songka dengan diketahui oleh Sekretaris Camat Batu Sopang. Serta Tergugat XII hingga tergugat XVI adalah ahli waris dari laki-laki bermana Muhammmad Taib dan perempuan bernama Djudiah, sedangkan Djudiah adalah ahli waris dari laki-laki bernama Ngunel dan perempuan bernama Masijah (Bukti T-02 terdiri atas Bukti T-02a, T-02b, T-02c, T-02d, T-02e dan T-02f) ;
Bahwa Sabrun Bin Bedul (vide Pewaris) adalah pemegang hak milik atas dua bidang tanah perkebunan, berupa perkebunan rotan dan getah (karet). Perkebunan mana masing-masing terletak di kiri dan kanan jalanan Kampung Songka atau yang saat ini dikenal dengan Desa Songka, Kecamatan Batu Sopang, Kab. Paser, Prov. Kalimantan Timur. Bukti mana berdasarkan Surat Keterangan Tanah diatas Surat Segel tertanggal 20 September 1957 yang ditandatangani oleh Buyung, selaku Kepala Kampung Batu Sopang serta diketahui oleh Abdul Wahid, selaku Asissten Wedana Pasir Hulu (Bukti T-03) ;
Bahwa masih dalam Surat Keterangan Tanah tersebut dinnyatakan pula batas-batas alam atas dua tanah perkebunan tersebut. Pertama, berupa kebun getah (karet) terletak di kanan jalanan menuju Kampung Busui, dengan batas panjangnya dari Sungai Kendilo sampai jalanan Kampung Songka. Kedua, berupa kebun rotan terletak dikiri jalanan menuju Kampung Busui, dengan batas panjangnya dari Sungai Songka sampai Sungai Melas serta lebarnya dari pinggir jalanan sampai ke atas pinggir hutan berisi kayu ulin. Diterangkan pula dalam Surat Keterangan tersebut dalam batas kebun rotan ada juga termasuk kebun rotan Ardan Bin Rempan dan Masijah Binti Tembe (Vide Pewaris) ; Bahwa setelah dilakukan pengukuran di lapangan dengan menggunakan alat global positioning system (GPS) oleh Tergugat sebagaimana dimaksud pada Surat Keterangan Tanah tersebut didapatkan angka kurang lebih seluas 598 Hektar. Atas pengukuran mana turut juga mengetahui Kepala Desa Songka, Edy Sopianto dengan diketahui oleh Sekretaris Camat Batu Sopang, Arifuddinsyah, S.E. (Bukti T-04) ;
Bahwa Surat Keterangan Tanah tersebut juga dikuatkan oleh Surat Keterangan Riwayat Tanah Keluarga Besar Sabrun Bin Bedul, Ardan Bin Rempan dan Masijah Binti Tembe tertanggal 07 Januari 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Songka, Edy Sopianto serta diketahui oleh Sekretaris Camat Batu Sopang, Arifuddinsyah, S.E (Bukti T-05) ;
4.       Bahwa Surat Keterangan Tanah dan surat Keterangan Riwayat Tanah (Vide Bukti T-03 dan bukti T-05) adalah tanda bukti hak tanah sah secara hokum, hal tersebut berdasarkan kepada ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 2 Tahun 1962 tentang Penegasan Konversi Pendaftaran Bekas Hak-Hak Indonesia Atas Tanah Jo Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK.26/DDA/1970 tentang Penegasan Konversi Pendaftaran Bekas Hak-Hak Indonesia Atas Tanah yang menerangkan mengenai tanda bukti hak tanah untuk daerah-daerah dimana belum dipungut pajak (hasil) bumi (landrente) atau verponding Indonesia adalah sebagai berikut :
“…….Surat Keputusan Pemberian hak oleh instansi yang berwenang disertai tanda-tanda buktinya bahwa kewajiban-kewajiban yang disebut dalam surat keputusan itu telah dipenuhi oleh yang menerima hak” ;
“Permohonan untuk penegasan tersebut dalam Pasal 1 mengenai hak-hak yang diuraikan di dalam sesuatu surat hak tanah sebagai yang dimaksudkan di  dalam suatu surat hak tanah sebagai yang dimaksudkan dalam Pasal 2, diajukan kepada Kepala Kantor Pendaftaran tanah yang bersangkutan dengan disertai :
“….Surat keterangan Kepala Desa, yang dikuatkan oleh Asisten Weada, yang :

1.       Membenarkan surat atau surat-surat tanda bukti hak tersebut ;

2.       Menerangkan apakah tanahnya perumahan atau tanah pertanian ;

3.       Menerangkan siapa yang mempunyai hak itu, kalau ada disertai turunan surat (surat jual beli tanahnya)….” ;

Bahwa jelas dalam hal ini, surat Keterangan Tanah diatas Surat Segel tertanggal 20 September 1957 yang ditandatangani oleh Buyung, selaku Kepala Kampung Batu Sopang serta diketahui oleh Abdul Wahid, selaku Asisten Wedana Pasir Hulu adalah sah dan berdasarkan hokum. Sebagaimana diterangkan oleh Kepala Kampung Batu Sopang yang membenarkan atas Surat Keterangan Tanah tersebut, dengan menerangkan bahwa atas tanah tersebut merupakan tanah pertanian/perkebunan, yaitu perkebunan rotan dan getah. Diterangkan pula dalam Surat Keterangan Tanah tersebut, bahwa atas tanah perkebunan dimiliki oleh seorang bernama Sabrun Bin Bedul dengan diterangkan pula dalam Surat Keterangan Tanah tersebut dalam batas kebun rotan dari Sabrun Bin Bedul ada juga termasuk kebun rotan Ardan Bin Rempan dan Masijah Binti Tembe ;
Bahwa Tergugat secara turun temurun telah memanfaatkan serta memetik hasil kebun dengan cara berkebun jauh sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Kehutanan bahkan jauh sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pearturan Dasar Pokok-poko Agraria. Bahwa orang tua, kakek dan nenek Tergugat pun hidup dengan mengandalkan hasil kebun dengan cara berkebun karet dan rotan serta masyarakat setempat pun mengekaui akan penguasaan lahan tersebut ;
Bahwa sebelum dilakukannya land clearing oleh Penggugat pada tahun 2009, Tergugat tidak pernah merasa terganggu atau terusik karena ada pihak lain yang mengklaim atas penguasaan lahan Tergugat. Bahwa penguasaan fisik atas lahan dalam perkara a quo telah dilakukan oleh Tergugat selama lebih dari 50 tahun tidak pernah ada pihak yang mempermasalahkan baik itu masyarakat hokum adat ataupun desa/keluarahan tempat dimana lahan dalam perkara a quo tersebut berada. Bahwa dengan berdasarkan kepada ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menyebutkan :
Pasal 24 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
“Bahwa dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagai dasar pendaftaran hak atas tanah, maka pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut oleh Pemohon pendaftaran dan pendahulunya dengan syarat :

A.      Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai pihak yang berhak atas tanah serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya ;
B.      Penguasaan tersebut tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/keluarahan yang bersangkutan atau pihak lainnya ;

Bahwa penguasaan fisik secara lebih dari 20 tahun secara berturut-turut atas lahan dan diperkuat oleh kesaksian-kesaksian serta atas penguasaan tersebut tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa berdasarkan ketentuan tersebut diatas telah diakui sebagai pembuktian yang sah secara hukum, apalagi dalam perkara a quo Tergugat telah melakukan penguasaan fisik selama lebih dari 52 tahun secara berturur-turut, dilengkapi dengan kesaksian-kesaksian pejabat setempat serta tidak pernah dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat desa setempat sehingga Tergugat dapat dikatakan sebagai pemegang hak milik yang sah atas lahan dalam perkara a quo ;
B.PKP2B dan atau IUP dan atau IUPK bukan merupakan bukti hak atas tanah ;

5. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil pada posita surat gugatan Penggugat pada halaman 3 hingga halaman 5 poin 1, poin 2, poin 3, poin 4, hingga poin 5 dimana dalil-dalil yang digunakan adalah tidak berdasarkan hukum dan merupakan upaya Penggugat melakukan pembenaran atas tindakan Penggugat untuk mengambil alih lahan milik Tergugat secara paksa dengan tanpa adanya penggantian/kompensasi atas pemanfaatan lahan tersebut ; Bahwa dengan penjelasan dasar Penggugat menggunakan Perjanjian karya Pengusahaan Pertambangan Batu bara (PKP2B) tertanggal 14 September 1982 yang terletak di Kecamatan Batu Sopang, Kab. Paser, kalimantan Timur yang dikuatkan dengan Ijin Perjanjian Pinjam Pakai Kawasan Hutan No : 005/KWL/PTGH-3/1992 serta Addendum atas 46.C/40-000/SRT/IX/1992 Perjanjian Pinjam Pakai Kawasan Hutan No : 3139/KWL/PTGH-3/1998.     299/KJA-ADM/VIII/1988 dengan jangka waktu 30 tahun terhitung sejak tanggal 01 September 1992 sampai dengan 01 September 2022 dan Ijin Kuasa Pertambangan Eksploirasi No : 540.K/2014DDJP/1995 yang dikeluarkan oleh departemen Pertambangan dan Energi Republik Indonesia behwasannya atas PKP2B yang dimaksud persetujuan dari pemegang hak atas tanah/pemilik lahan serta kewajiban menyelesaikan hak atas tanah dari pemegang hak, sebagaimana didasarkan pada Pasal 135 dan Pasal 135 ayat (1) Undang-undang nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara yang berbunyi sebagai berikut :
Pasal 135 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara
“Pemegang IUP Eksploirasi dan IUPK Eksploirasi hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapatkan persetujuan dari pemegang hak atas tanah” ;
Pasal 136 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertmabnagan Mineral dan batu bara
“Pemegang IUP atau IUPK sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” ;

Bahwa dalil-dalil yang digunakan Penggugat dengan menggunakan PKP2B dan perijinan-perijinan eksploitasi pertambangan batu bara adalah upaya Penggugat melakukan pembenaran atas tindakan Penggugat untuk mengambil alih lahan milik Tergugat secara paksa dengan tanpa adanya penggantian/kompensasi atas pemanfaatan lahan dalam perkara a quo, padahal atas perbuatan Penggugat tersebut adalah tidak benar dan tidak benar dan tidak berdasarkan hokum. TIM               
Pantau Terkini  Palangka Raya-Kalteng -. Warga Katingan yang berada di Kota Palangka Raya patut berbangga karena kepengurusan Himpunan Warga Katingan (HWK) di Kota Palangka Raya sudah resmi di kukuhkan oleh Wakil Bupati Katingan Sakariyas, SE periode 2014-2019, hari Sabtu, tanggal 15 Februari 2014 di Aula Barigas Bapelkes Jl. Yos Sudarso Palangka Raya. Selama vakumnya HWK sejak tahun 2002 sampai 2014 tidak ada lagi tempat warganya menghimpunkan diri. Berdasarkan hasil rapat formatur pada tanggal 29 Januari 2014 menunjukan secara aklamsi Yuliustry B, SH sebagai Ketua HWK dengan Nomor : 01/KPTS/DP-HWK/PLK/I/2014 tentang pembentukan susunan, komposisi dan personalia pengurus Himpunan Warga Katingan di Palangka Raya periode 2014-2019, setelah itu pada tanggal 9 Februari 2014 terbentuk lah kepanitiaan pengukuhan dengan ketua panitia R. Lino Tahir dan disepakati bahwa pelaksanaan pengukuhan pada tanggal 15 Februari 2014.
Setelah dikukuh sebagai ketua HWK Yuliustry B, SH bersama pengurus hariannya segera membuat program-program dan mengimbau kepada jajaran pengurus membantu tugasnya, karena apalah artinya ketua kalau tidak dibantu oleh segenap struktur yang ada. Adapun maksud dan tujuan daripada terbentuknya HWK yakni
Untuk menghimpun kembali masyarakat Katingan yang sempat
tercerai – berai akibat dari tidak ada wadah untuk bernaung. Sehingga HWK dipandang perlu diaktifkan kembali karena banyak tuntutan – tuntutan yang berkembang di masyarakat Katingan yang ada di kota Palangka Raya dan supaya membangun kembali tali persaudaraan, rasa kekeluargaan, rasa solidaritas, rasa gotong – royong dan rasa kepedulian. Dalam hal ini HWK punya rasa keterpanggilan ingin meningkatkan SDM masyarakat Katingan yang handal dan mumpuni serta tidak kalah dari daerah lain karena banyak orang beranggapan bahwa masyarakat Katingan dianggap keterbelakangan. Adapun program – program yang dibuat dan yang akan dilaksanakan sesuai dengan visi - misinya, program yang tertuang tersebut bersifat sosial, yaitu :
1.      Membantu orang terlantar.
2.      Membantu orang tidak mampu.
3.      Membantu yang tidak mampu melanjutkan pendidikan ke tingkat jenjang atas.
4.      Membantu yang terkena musibah baik itu kecelakaan, meninggal dunia, terkena dampak musibah banjir, dan musibah kebakaran.
5.      Membantu menyelesaikan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
6.      Membantu memulihkan akibat NARKOBA.
7.      Ikut membantu menyelesaikan masalah pelanggaran adat.
Dalam kata sambutannya Wakil Bupati Katingan atas nama pemerintah Daerah Kabupaten Katingan meminta agar pengurus segera membuat program kerja HWK dan mengimplemtasinya karena selama ini banyak warga Katingan yang berada di Kota Palangka Raya tidak ada menghimpun dirinya maka karena itu kami segera membuat terobosan baru dalam pendataan di Kota Palangka Raya dan untuk memudahkan komunikasi antar sesama warga dibentuklah koordinator setiap Kelurahan, pungkas Yuliustry
Dalam kata sambutannya seusai acara pengukuhan Sakariyas, SE selaku Wakil Bupati Katingan menyambut baik adanya Himpunan Warga Katingan (HWK) untuk membantu warganya yang tidak ada tempat mereka berhimpun dalam suatu wadah yang jelas, dengan adanya HWK maka nantinya HWK akan mengkomodirkan semua keinginan warga. Lanjut Sakariyas sebaiknya pendataan warga tiap RT karena itu yang lebih efektif, dan harapannya warga Katingan yang ada di Kota Palangka Raya ikut berkonstribusi membangun demi kemajuan suatu daerah, “ kita jangan sampai kalah dengan daerah lain dan warga Katingan yang berada di Kota Palangka Raya banyak kaum intelektual maka dengan ini kita lebih tingkatkan lagi Sumber daya manusia (SDM) yang handal” urai Sakariyas
Hadir dalam acara pengukuhan tersebut terdiri dari  Kombes Pol. Dir Binmas Polda Kalteng Drs. Terr Priyatno, SH, Mayor TNI Ach. Sriyanto mewakili Korem Panju Panjung 102/PJG, Wakil Walikota Palangka Raya Mofit Saptono Subagio, Ketua DPRD Kabupaten Katingan Wiwin Susanto, S.Pd, Wakil Ketua DPRD Kota Palangka Raya yang diwakili oleh Drs. Yansen Binti, MBA, Tokoh masyarakat, tokoh agama dan JJ. Kusni tokoh Ilmuwan  
Pengurus HWK yang di kukuh yakni Yuliustry. B, SH Ketua, Thoeseng T.T. Asang, S.Hut, MM Sekretaris Umum, Bendahara Umum Asliata T. Darung dan  Koordinator Bidang Humas R. Lino Tahir

Di tempat yang sama R. Lino Tahir mengatakan terselenggaranya acara ini adalah berkat dukungan dari segenap warga Katingan yang ada di Kota Palangka Raya, sedangkan dana yang terhimpun adalah dari Warga Katingan di Kota Palangka Raya dan di Kabupaten Katingan sendiri. Tapi hal ini tidak lepas dari kekompakkan panitia pelaksana bekerja keras. (Din)

Labels

Adv artikel bali Banten bisnis Bogor budaya daearh daerah daetah depok Depok derap dewan Featured fenomena fokus gayahidup Headline Hiburan hukum Humas Polda Kaltim investigasi iptek Irian Jaya jabodetabek Jakarta Jawa Barat jawatengah jawatimur Jokowi Kalimantan kaporli Kebersihan kesehatan KPU kriminal kulener kuliner lampung lantik LPII luarnegeri mahasiswa Market masyarakat miskin membangun menteri Metro mitos MSDC Nahdlatul Ulama Nariyahan Nariyahan Nusantara nasional nelayan nias Nur'azizah obat olahraga opini ott Pajak Paluta papua pasar kemiri pdip PDRM Pekanbaru Pelalawan pelayanan Pemalang Pembangunan pembunuhan pemerintah pemilu Pemuda pendidikan penyandangdisabilitas perbaungan peristiwa peristuwa perkelahian anggota DPRD perkelahian anggota DPRD Riau perkemi Pertamina pertanian Perusahaan listrik negara pidana pilkada pinggir PKB pkk Pks pln PLTA Batangtoru pm malaysia PMII PN Medan PN Siantar PNS polisi peduli politik Polres Polres Balikpapan Polres Nias Polres_sidempuan Polresta polrestabes_medan polrestapekanbaru polri Polsek Air Batu polsekskppekanbaru ponorogo ppwi pradi supriatna Presiden prestasi probolinggo profile PT PLN PT_KAI purwakarta rahmansyah_putra_sirait RAPP redaksi Redia Frisna Rista regional Rei renungan Repdem Riau rizal efendy rokan rupiah samarinda samosir sampah depok samsat depok satlantas polres asahan Satma_pp sekda_provsu seleb sepakbola serang serbada sergei Sertijab Sholawatan Siak Siantar Sidoarjo sijunjung Silo Laut simalungun sinabung siswa Slawi solo soroako sosial sosialisasi sukabumi sulawesi sumut Surakarta Susanto Suwandi tamanlalulintas tanggerang tanjung balai tapteng Tasimin tebing tinggi tegal tipikor Tips tmmd tni depok fokus tokoh tokohpemudaaceh trawas Tumpas video Wajo wakapolri walikota depok Wisata

Epaper

Total Pageviews