PANTAU NUSANTARA

Derap TNI POLRI

Nasional

Peristiwa

Video News

Pantauterkini - Probolinggo, Kiprah sosok ahli politik yang satu ini dalam memikul amanah yang diberikan masyarakat dalam lima tahun kebelakang benar-benar diwujudkan dari pelbagai sisi keperluan yang diharapkan.Adalah H. Muhammad Hasan Irsyad, SH. MSi figur politik yang dianggap mampu menjadi penerus aspirasi yang lahir dari masyarakat untuk selanjutnya diteruskan melalui kiprahnya dikursi dewan. 

Bagi H. Muhammad Hasan Irsyad, berkecimpung didunia politik merupakan perjuangan yang harus dilaksanakan secara masimal, mengingat masyarakat memberangkatkan figur yang dipilih agar dapat merapatkan dan memperjuangkan kepentingan masyarakat melalui kerusi DPRD.

Pengalaman serta kepiawaian ahli politik dari Parti Golkar ini rupanya tidak diragukan lagi. Semenjak menduduki kerusi DPRD Kabupaten Probolinggo, Hasan Irsyad telah mampu menunjukkan prestasi yang selama ini diharapkan juzuk. 

Begitu seterusnya, ketika dirinya duduk di kerusi DPRD Tingkat I Jawa Timur tempoh 2009 - 2014, Hasan berjaya menunjukkan kemampuannya dalam memikul amanah tersebut.

Pelbagai dasar dari kerajaan daerah Jawa Timur bersama komisyen telah mampu ditapis, sehingga kejayaan kerajaan daerah dapat menembusi sasaran yag tepat sesuai peruntukannya. Selain itu tidak lupa sosok yang juga mempunyai institusi pendidikan berasaskan keagamaan ini, menyisihkan sebahagian gajinya untuk memenuhi apa saja yang menjadi keperluan juzuk. 

Tidak berlebihan apabila pada ajang Pemilihan Legislatif tahun 2014 ini, H. Muhammad Hasan Irsyad bertekad meneruskan perjuangannya dalam memikul amanah masyarakat melalui Daerah Pemilihan (Dapil) 2 yang meliputi Kabupaten dan Kota Probolinggo dan Pasuruan dengan nombor urut 1.

Sebagai sosok agamis, Hasan Irsyad mampu merangkul pelbagai komuniti. "Pak Hasan Irsyad selain akrab dengan para ulama, ternyata beliau juga boleh berinteraksi cukup baik dengan pelbagai etnik dan lintas agama. Ini kelebihan dari beliau. "Ujar Imron Rosyadi, warga Kabupaten Probolinggo yang selama ini simpati dengan kemampuan yang dimiliki HM Hasan Irsyad.

Kiranya masyarakat telah mampu menilai calon yang akan diberangkatkan sebagai wakil mereka di Legislatif. Diharapkan masyarakat lebih jeli melihat sosok yang mampu mewakili kepentingan mereka di bangunan DPRD, sehingga apa yang mereka harapkan, akan dapat segera terwujud. (Ton)

www.pantauterkini.com - Pemerintah Australia mengatakan akan menghadiahi Malaysia dengan dua kapal patroli, sebagai bagian dari strategi untuk mengatasi penyelundupan manusia di kawasan itu. 

Sebagian besar kapal  pencari suaka dengan tujuan Australia berangkat dari Indonesia, tapi Malaysia kerap dijadikan negara transit untuk mengirim orang melalui perbatasan Thailand-Malaysia dan menyeberangi Selat Malaka. 
Kapal-kapal jenis Bay Class dengan awak 12 orang, yang diberikan oleh Australia, akan dikirim pada 2015. 

Menteri Imigrasi Scott Morrison menyebut hal itu sebagai strategi operasional praktis untuk mencegah perdagangan jahat." 
 
Kapal untuk Sri Lanka 
Pada akhir 2013, Australia memberikan dua kapal patroli kepada Kolombo dengan alasan yang sama. 

Puluhan kapal pencari suaka juga berangkat dari Sri Lanka dan menempuh perjalanan tiga minggu ke  Australia. 

Morrison tahun lalu mengatakan kebijakan kritis pemerintah adalah mencegah pencari suaka menyeberangi perbatasan Thailand-Malaysia dan mencegah mereka tiba di Indonesia. 

"Malaysia adalah mitra kunci dalam upaya regional dan bilateral melawan penyelundupan manusia, karena digunakan sebagai negara transit bagi orang yang hendak mencapai Australia dengan kapal," kata Morrison pada hari Kamis. 

"Kapal ini akan meningkatkan kemampuan satuan pengamanan perbatasan laut Malaysia dan menghentikan sindikat penyelundupan manusia."

www.pantauterkini.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapati celah korupsi dalam pengelolaan dana cicilan haji. Sehingga, KPK meminta pengelolaan dana cicilan itu harus akuntabel. 

“Dalam studi kami ada temua menarik yaitu tentang dana cicilan. Dana itu harus diproses secara akuntabel. Temuan kami menemukan harus dibangun sistem akuntabel pengelolaan dana cicilan agar bisa dipertanggungjawabkan. Jangan sampai dana yang sudah dikumpulkan kemudian penyimpanannya diserahkan pada bank lain yang kemudian kinerja akuntabilitas dipersoalkan. Dana itu bisa hilang,” kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto di Jakarta, Rabu (5/2). 

Sekitar Januari 2013, KPK menelaah laporan masyarakat mengenai dugaan korupsi dalam pengelolaan dana haji. KPK juga mengirimkan tim ke Mekkah untuk memantau langsung pelaksanaan haji 2013. 

Selain itu, dalam hasil audit Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait pengelolaan dana haji 2004-2012, PPATK menemukan transaksi mencurigakan sebesar Rp230 miliar yang tidak jelas penggunaannya. Selama periode tersebut, dana haji yang dikelola mencapai Rp80 triliun dengan imbalan hasil sekitar Rp2,3 triliun per tahun. 

Bambang mengatakan, selain penyelidikan, KPK juga tengah melakukan studi kajian yang menghasilkan rencana aksi terkait dana haji. Dalam studi itu, KPK sudah berdiskusi dengan DPR, pemerintah termasuk Presiden untuk membenahi proses penyelenggaran haji yang rawan korupsi. 

Lanjutnya, temuan itu dirumuskan dalam rencana aksi yang dikawal terus oleh KPK. "Tiap dua bulan sekali, KPK akan menanyakan perkembangan itu ke pihak terkait." (Metrotvnews.com)

www.pantauterkini.com - Medan 
Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) terkesan enggan menindaklanjuti keterlibatan Walikota Padangsidimpuan Andar Amin Harahap dalam perkara dugaan korupsi alat-alat kesehatan (Alkes) di RSUD Gunung Tua Kabupaten Padang Lawas Utara. Hal tersebut terlihat kalau lembaga Adiyaksi itu melemper bola kasus tersebut ke Kepolisian Daerah Sumatera Utara ( Polda Sumut) 

"Fakta persidangan, akan melaporkan temuan itu kepada Polda Sumut, karena mereka (penyidik Tipikor Poldasu,red) yang melakukan penyidikan kasus itu," kata Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sumut Chandra Purnama, hari ini.

Lanjut Chandra dari hasil temuan itu akan kordinasikan setelah jalannya persidangan sudah selesai dan dijatuhkan vonis."Fakta itu dilaporkan jaksa kepada lembaga (Kejati Sumut-red). setelah usai disidangkan, baru lah kita kordinasi diminta untuk dilakukan penyidikan,"terangnya.

Diketahui, terungkap dalam persidangan perkara dugaan korupsi alat kesehatan (alkes) Kabupaten Padang Lawas sebesar Rp5.463.790.522 dari pagu anggaran sebesar Rp10 miliar yang bersumber dari dana Perubahan Bantuan Daerah Bawahan (PBDB) Sumut Tahun 2012 dengan terdakwa Bendahara Pengeluaran RSUD Gunung Tua,

Direktur RSUD Gunung Tua dr Naga Bakti Harahap, Rahmad Taufik Hasibuan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) RSUD Gunung Tua, dan Rizkyvan L Tobing Direktur PT Aditya Wiguna Kencana di Pengadilan Tipikor Medan kemarin.

Terungkap fakta-fakta baru, Dimana dalam dakwaan disebutkan, Bahwa pengadaan tender alkes yang bermasalah ini, Walikota Padangsidempuan Andar Harahap menerima fee sebesar Rp620 juta. dari hasil mark up harga dari total anggaran Rp10 miliar.

Andar Harahap, yang merupakan anak dari Bupati Padanglawas Utara (Paluta) H. Bachrum Harahap. Disebut-sebut menerima uang sebesar Rp620 juta dari pemilik PT Aditya Wiguna, Ridwan Winata yang kini, sedang diproses secara hukum di Kejari Lampung.
Vonis Bupati Madina:  Bupati Mandailing Natal (Madina) non aktif Hidayat Batubara
terdakwa kasus suap proyek pembangunan RSUD Panyabungan, mengikuti sidang
dengan agenda pembacaan vonis, di Pengadilan Tipikor Medan, Rabu (22/1).
Majelis hakim memvonis Hidayat dengan hukuman lima tahun enam bulan penjara
dan denda Rp 300 juta. (Foto: Antara/Septianda Perdana)
www.pantauterkini.com - Sumatera Utara - Bupati Mandailing Natal Non Aktif Hidayat Batubara divonis bersalah dalam kasus suap dan dihukum penjara 5,5 tahun oleh hakim Pengadilan Tipikor Medan, Rabu (22/1/2014).

Majelis hakim yang dipimpin Agus Setiawan menyatakan Hidayat bersalah karena sebagai pejabat negara telah menerima uang Rp 1 miliar dari pengusaha konstruksi Surung Panjaitan. 

"Dengan menerima uang tersebut, terdakwa merasa mampu memenuhi permintaan saksi," kata hakim. 
Meskipun mengatakan uang dari Surung yang diantar melalui Plt Kadis Pekerjaan Umum Khairul Anwar Daulay adalah pinjaman dan bukan suap, hakim menilai uang tersebut ada hubungannya dengan proyek pembangunan di RSUD Panyabungan yang telah dianggarkan sebesar Rp 32 miliar. 

Hukuman terhadap adik Ketua Kadin Sumut ini lebih ringan dari tuntutan jaksa KPK yang meminta agar hakim menjatuhkan hukuman 8 tahun penjara. Hidayat juga didenda Rp 300 juta, subsider 5 bulan. Atas vonis dan hukuman ini, pengacara dan jaksa menyatakan pikir-pikir sebelum menentukan langkah hukum selanjutnya. 
Hidayat yang seperti biasa mengenakan batik tidak berkomentar. Sebelum masuk ke mobil yang mengantarkannya ke Rutan Medan, Hidayat masuk ke ruang piket dan merokok. Selain menerima simpati dari para advokatnya, ia juga kedatangan beberapa perempuan paruh baya yang terlihat menangis usai menyalaminya. 
Keluarga inti Hidayat tidak hadir pada sidang pembacaan vonis ini.
"Istrinya nggak ada disini. Dia nggak pernah datang," kata seorang ajudan Hidayat.
www.panatauterkini.com - Jakarta
Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke, didaulat untuk memberikan ceramah di depan para peserta Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Humas Kepolisian Republik Indonesia (Polri), bertempat di Ballroom, Hotel Diradja, Jl. Kapten Piere Tendean, Mampang, Jakarta Selatan, Selasa, 4 Februari2014 kemarin. Pada rakernis yang dihadiri oleh para perwira pertama dan perwira menengah di lingkungan Polri tersebut, Wilson menyampaikan presentase berjudul “Persepsi Publik terhadap Polri”. Sepanjang penyampaian materi ceramah dengan durasi lebih 90 menit tersebut, para peserta mengikuti paparan dengan antusias dan serius. Terlihat duduk sebagai peserta di deretan paling depan, salah satunya adalah Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Rikwanto.

Dalam paparannya, Wilson yang saat itu mengenakan kemeja lengan panjang warna merah tua, menunjukkan bagaimana pendapat masyarakat tentang kinerja Polri dalam beberapa tahun terakhir. Secara umum, publik Indonesia memberikan penilaian minus terhadap kinerja Polri. Bahkan, seperti yang dapat disaksikan melalui tayangan-tayangan di media televisi maupun media cetak, Polri sudah rusak. “Polri ini khan sudah rusak!” demikian pendapat pakar hukum senior, JE. Sahetapi, di sebuah diskusi yang ditayangkan televisi swasta nasional beberapa waktu lalu, yang dikutip oleh Wilson dan ditayangkan di depan para peserta rakernis.

Penilaian buruk tentang Polri juga diungkapkan oleh beberapa responden media massa yang dipublikasikan secara luas, yang menuding para aparat penegak hukum ini menggunakan pakaian seragam Polri-nya sebagai tameng untuk “memeras” anggota masyarakat. Selain itu, Polri kerap melakukan penyiksaan terhadap rakyat dan merekayasa kasus-kasus yang mengorbankan orang yang tidak bersalah. Lagi, polisi juga sering terlibat dalam perkara kriminal dan inkosistensi sebagai penegak aturan. Semua itu terekam dalam presentase Wilson yang dikemas dalam bentuk tayangan real media massa yang dikumpulkan dari video-video berisi “kebrutalan polisi” di media online youtube.

Setelah memaparkan tentang wajah Polri di mata publik saat ini, pada tahapan berikutnya, Wilson yang menyelesaikan studi pasca sarjananya di 3 negara Eropa itu menjelaskan tentang harapan publik terhadap Polri. “Bagaimanapun, rakyat butuh polisi selama hidupnya, sejak dia lahir hingga nanti meninggal dunia,” ujar Wilson.Rakyat, lanjutnya, sebenarnya amat merindukan Polri, namun ketika mereka datang ke institusi tersebut mereka tersadar bahwa cara kerja polisi tidak seperti yang diharapkan. “Ibaratnya, anggota masyarakat datang ke kantor polisi hendak lapor kehilangan kambing, namun hasilnya malahan kehilangan sapi,” tambahnya.Bahkan, ada beberapa kasus, orang yang lapor sebagai korban kejahatan, malah dijadikan tersangka. “Ini khan konyol buat masyarakat, akhirnya mereka berpikir apa gunanya kita lapor polisi, nanti malahan kena hukum?” jelas Wilson dengan nada bertanya di depan para Kabid Humas Polda se-Indonesia dan Kabag Humas Polres-polres serta belasan pejabat teras Divisi Humas Polri yang hadirdi acara rekernis yang berlangsung dari tanggal 3 s/d 5 Februari 2014 tersebut.

Wilson yang adalah juga lulusan PPRA Ke-48 Lemhannas RI tahun 2012 ini menjelaskan dengan gamblang bahwa yang diharapkan masyarakat adalah pelaksanaan fungsi polisi sebagai pengayom, pelayan, dan pelindung setiap anggota masyarakat. Untuk itu, satuan kerja (satker) Humas di Polri seharusnya menjadi jantungnya kegiatan Polri secara keseluruhan. Mengapa demikian? Karena seluruh kegiatan manajemen dan operasional sebuah institusi ditentukan oleh ketersediaan informasi yang lengkap, akurat dan up-to-date serta pengelolaan sistim informasi yang baik yang digunakan dalam institusi demi mencapai tujuan yang hendak dicapainya. “Dalam mengayomi, melayani, dan melindungi rakyat, Polri perlu informasi tentang segala hal mengenai rakyat yang diayomi, dilayani, dilindunginya, tanpa informasi yang benar, lengkap, dan terkini, bagaimana mungkin Polri mampu memberikan yang terbaik bagi rakyat?” paparnya.

Menurut Wilson, bahkan satker-satker lainnya di Polri seyogyanya mendapatkan segala informasi yang mereka butuhkan seharusnya dari satker humas. “Jadi, bagian reskrim, lantas, narkoba, dan bagian lainnya di Polri seharusnya tanya ke bagian humas tentang informasi yang mereka butuhkan saat akan bergerak, menangkap pelaku kriminal misalnya,” katanya. Di luar negeri, bagian humas kepolisian mereka yang pertama tiba dan mengumpulkan semua informasi di tempat kejadian perkara (TKP). “Misalnya ada kejadian kecelakaan lalu-lintas, humas yang bertugas kumpulkan informasi di TKP, bukan unit lain,” imbuhnya.

Oleh karena itu, saran Wilson yang juga bertugas sebagai staf di Sekretariat Jenderal DPD-RI ini, ia merekomendasikan agar dilakukan perubahan mendasar di tubuh Kepolisian Republik Indonesia dengan menempatkan unit hubungan masyarakat sebagai leading sector, sebagai dapurnya segala aktivitas operasional Polri. Seluruh anggota Polri yang berjumlah 400.000 orang lebih di seluruh Indonesia harus difungsikan sebagai pengumpul informasi bagi humas di sela-sela tugas mereka sesuai tupoksi di unit masing-masing. “Bayangkan, jika 400.000 anggota Polri difungsikan sebagai jurnalis warga, mengumpulkan setiap informasi dari lingkungan masing-masing wilayah kerja dan menyampaikannya ke bagian humas Polri, tentu saja dengan mudah Polri memetakan persoalan yang dihadapi masyarakat, dan menemukan solusi terbaik dalam penanganannya,” urainya.

Selain itu, lanjut Wilson, informasi tentang setiap kejadian atau kasus yang terjadi, dapat langsung dikumpulkan dan dibuatkan artikel beritanya dan dipublikasikan sesegera mungkin sesuai fakta lapangan. “Jangan sampai sudah diberitakan oleh media massamainstream, Polri baru munculkan berita atau press release-nya, yang berbeda dengan informasi yang sudah beredar, tentu publik tidak akan percaya dengan informasi dari polisi karena beritanya sudah basi,” ujarnya.

Terkait dengan keraguan memberitakan sebuah kejadian karena harus menunggu arahan pimpinan Polri, Wilson menegaskan bahwa pola kerja seperti itu perlu diperbaiki. Menurutnya, setiap anggota Polri yang bertugas di lapangan, ketika menangani sebuah kejadian, si petugas semestinya sudah dapat membuat berita tentang kejadian tersebut dan menyampaikannya ke puplik sesegera mungkin tanpa harus menunggu arahan pimpinannya. Nah, kebijakan pimpinan Polri harus mengikuti atau menyesuaikan dengan informasi yang sudah beredar di masyarakat. Jadi kebijakan yang diambil oleh pimpinan tidak bias, tidak ditumpangi kepentingan tertentu, karena informasi tentang kejadian itu, yang adalah fakta lapangan, telah dimunculkan oleh anggotanya segera setelah kejadian. “Jangan seperti selama ini, banyak sekali informasi yang dipublikasikan Polri berbeda dengan fakta lapangan karena sudah melalui proses arahan atasan, disamping berita sudah basi, tumpangan kepentingan tidak bisa dielakkan,” katanya.

Untuk memperbaiki citra Polri, Wilson menjelaskan bahwa keterlibatan setiap anggota Polri dalam sistem jurnalisme warga sangat penting. Berbagai berita miring tentang kelakuan tidak pantas dari oknum-oknum berseragam coklat itu tetap harus mencul ke permukaan, dan ini menjadi bahan berita yang laris-manis oleh wartawan-wartawan profesional. Namun ada ratusan ribu kerja baik dan karya yang bermanfaat dari ratusan ribu anggota polisi lainnya setiap hari di tengah-tengah masyarakat dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum, pengayom, pelayan, dan pelindung masyarkat.
“Nah, success story dan cerita kerja bagus polisi ini juga harus dimunculkan ke publik melalui pemberitaan di media massa,” katanya. Jika wartawan, lanjut Wilson, dan mediamainstream tidak mau memuat beritanya karena tidak seksi, tidak menjual, dan alasan tidak ada duitnya, anggota Polri sebagai jurnalis warga dapat menggunakan media-media alternatif, media online, media sosial, dan lain-lain.

“Saat ini sudah mulai bermunculan artikel dan berita kerja bagus beberapa polisi, seperti sosok Kapolsek yang jadi pengepul sampah dan bisa hidup dari kerja sampingan yang positif tersebut di Depok beberapa waktu lalu,” kata narasumber yang pernah menjadi guru selama hampir 17 tahun itu.

Tetapi, kemunculan beberapa artikel bagus tentang anggota Polri tersebut masih sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah Polri yang 400-an ribu di seluruh Indonesia. “Kalau kemampuan menulis artikel masih belum baik, PPWI siap membantu melatih menulis artikel atau berita bagi anggota Polri seperti yang sudah kita lakukan di tiga polda tahun 2013 lalu, yakni di Polda Kalsel, Polda Jambi, dan Polda Kalteng. Kita punya pola menulis artikel yang singkat, padat, sederhana, dan tidak butuh waktu lama; artikelnya 150 kata dalam 5 menit selesai dibuat, sudah memenuhi kriteria 5W + 1H yang dipersyaratkan,” jelas Wilson.

Sebelum acara diskusi dan tanya-jawab, Wilson juga menayangkan profil institusi kepolisian Jepang yang dianggap sebagai salah satu institusi kepolisian terbaik di dunia, yang bahkan sistemnya diadopsi di banyak negara lain sejak belasan tahun lalu. Hal menarik yang perlu menjadi inspirasi bagi kepolisian Indonesia, menurutnya adalah bahwa ada unit khusus kepolisian Jepang yang dinamakan Koban (PosPolisi) dan Chuzai-sho (Polisi Lingkungan Perumahan) yang menjadi bagian terpenting di kepolisian Jepang, berada di bagian hubungan masyarakat, yang tugas-tugasnya sebagian besar berhubungan dengan jurnalistik: mengumpulkan informasi dan data, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi tersebut ke publik melalui berbagi media, seperti faksimili, buletin, surat kabar, bahkanTV kabel. Semua kegiatan jurnalistik tersebut dilakukan dalam rangka mempermudah anggota masyarakat melakukan aktivitasnya dan mengantisipasi berbagai tindak kriminal maupun kejadian yang tidak diharapkan.

“Selain di Jepang, di banyak negara maju, peran polisi sebagai pengayom, pelayan, dan pelindung masyarakat dititik-beratkan pada penyediaan dan inseminasi informasi yang baik, dan kegiatan terkait hal ini dikerjakan oleh bagian humas,” kata Wilson. Dirinya sangat mendukung bila Humas Polri memiliki surat kabar harian, stasiun radio dan televisi sendiri yang dikelola oleh Polri.

Berhubung waktu yang kurang, sesi tanya-jawab hanya dapat dimanfaatkan oleh dua orang penanya saja, yakni oleh Kombes Pol Rikwanto dari Polda Metro Jaya dan Kombes Pol Fajar Setiawan Kabid Humas Polda Kaltim. Pertanyaan yang diajukan secara umum terkait persoalan pencitraan di media massa, gaji yang tidak memadai sehingga banyak oknum polisi mencari sampingan dengan pola memanfaatkan celah hukum yang dilanggar oleh anggota masyarakat, dan apa langkah terbaik dalam meningkatkan peran humas dalam situasi keberadaan humas di institusi Polri yang masih dipandang sebelah mata oleh pimpinan Polri.

Rakernis HumasPolri tahun 2014 ini dihadiri oleh 78 pejabat Humas Polri di seluruh Indonesia, terdiri dari 31 Kabid Humas Polda, 31 Kabag Humas Polres di mana setiap Polda mengirimkan 1 kabag humas, 15 pejabat humas di Divisi Humas Polri, ditambah 1 orang pejabat PID Bareskrim Polri. Acara yang dimulai dari jam 10.30 s/d 12.10 wib itu turut diliput berbagai media massa ibukota dan pewarta PPWI Jakarta.(AL)**

Labels

Adv artikel bali Banten bisnis Bogor budaya daearh daerah daetah depok Depok derap dewan Featured fenomena fokus gayahidup Headline Hiburan hukum Humas Polda Kaltim investigasi iptek Irian Jaya jabodetabek Jakarta Jawa Barat jawatengah jawatimur Jokowi Kalimantan kaporli Kebersihan kesehatan KPU kriminal kulener kuliner lampung lantik LPII luarnegeri mahasiswa Market masyarakat miskin membangun menteri Metro mitos MSDC Nahdlatul Ulama Nariyahan Nariyahan Nusantara nasional nelayan nias Nur'azizah obat olahraga opini ott Pajak Paluta papua pasar kemiri pdip PDRM Pekanbaru Pelalawan pelayanan Pemalang Pembangunan pembunuhan pemerintah pemilu Pemuda pendidikan penyandangdisabilitas perbaungan peristiwa peristuwa perkelahian anggota DPRD perkelahian anggota DPRD Riau perkemi Pertamina pertanian Perusahaan listrik negara pidana pilkada pinggir PKB pkk Pks pln PLTA Batangtoru pm malaysia PMII PN Medan PN Siantar PNS polisi peduli politik Polres Polres Balikpapan Polres Nias Polres_sidempuan Polresta polrestabes_medan polrestapekanbaru polri Polsek Air Batu polsekskppekanbaru ponorogo ppwi pradi supriatna Presiden prestasi probolinggo profile PT PLN PT_KAI purwakarta rahmansyah_putra_sirait RAPP redaksi Redia Frisna Rista regional Rei renungan Repdem Riau rizal efendy rokan rupiah samarinda samosir sampah depok samsat depok satlantas polres asahan Satma_pp sekda_provsu seleb sepakbola serang serbada sergei Sertijab Sholawatan Siak Siantar Sidoarjo sijunjung Silo Laut simalungun sinabung siswa Slawi solo soroako sosial sosialisasi sukabumi sulawesi sumut Surakarta Susanto Suwandi tamanlalulintas tanggerang tanjung balai tapteng Tasimin tebing tinggi tegal tipikor Tips tmmd tni depok fokus tokoh tokohpemudaaceh trawas Tumpas video Wajo wakapolri walikota depok Wisata

Epaper

Total Pageviews