PANTAU NUSANTARA

Derap TNI POLRI

Nasional

Peristiwa

Video News

Brantassnews
Artis Bella Saphira resmi memeluk agama islam pada Jumat, 26 Juli 2013. Wanita berusia 39 tahun itu melafalkan kalimat dua syahadat di Masjid Istiqlal dipandu Prof. Dr. KH. Ali Musthafa Yakub, imam besar masjid tersebut disaksikan oleh keluarga Bella.

"Dia sangat lancar melafalkan kalimat dua syahadat. Tadi banyak (yang datang) dari keluarganya yang muslim," kata Ali Mustafa Yakub di Masjid Istiqlal, Jumat (26/7).

Pemilik nama Bella Saphira Veronica Simanjuntak itu sudah meminta untuk diislamkan di masjid tersebut sejak satu minggu lalu. "Sudah seminggu yang lalu ya," tuturnya.

Namun sayang, hingga saat ini Bella belum ingin menceritakan keinginannya untuk memeluk agama Islam. Selepas mengucapkan syahadat, Bella langsung pergi tanpa mengucapkan sepatah kata kepada awak media.

Bahkan ketika proses pengislaman, Bella dikawal ketat pria berbadan tegap yang mengenakan seragam tentara yang membuat awak media sulit menjangkau prosesi tersebut.
"Saya memang dipesenin nggak boleh ada yang ngeliput sampai keadaan tenang dahulu. Itu dari keluarga mba Bella," kata Ali Mustafa Yakub.
Brantassnews.
Populisme, sebagai paham yang menjunjung tinggi hak, kearifan, dan keutamaan rakyat kecil belakangan banyak dipertontonkan para pejabat negeri ini. Mereka masuk ke pasar-pasar yang becek, perkampungan nan kumuh, hingga rela makan nasi aking. Semua disorot kamera!

Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Rudi Rubiandini menjadi salah satu pejabat yang melakoni aksi-aksi populis ini. Dalam mudik Lebaran kemarin, hampir semua media melansir bagaimana profesor Institut Teknologi Bandung (ITB) ini mudik dengan menggunakan KA Ekonomi.

KA kelas ekonomi bagi pejabat sekelas Rudi jelas populis. Namun, populisme Rudi bukan tanpa motif publisitas. Hampir sama dengan para capres yang muncul belakangan ini, aksi populisme Rudi tak lepas dari kamera.

Bukan baru sekarang Rudi 'sadar kamera'. Saat menjabat Direktur Operasional BP Migas dulu, Rudi juga sering membuat sejumlah program komunikasi yang bertujuan mendongkrak citra lembaga itu, sebelum akhirnya dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Pengamat komunikasi politik dari Universitas Indonesia (UI) Ari Junaedi ingat betul bagaimana kepiawaian Rudi melakukan komunikasi publik lewat media. Ari dulu intens memberikan sejumlah pelatihan di BP Migas.

"Rudi ingin membawa BP Migas menjadi perusahaan level wahid yang sadar dengan kekuatan pencitraan. Lihat saja dalam berbagai program layar kaca, Rudi begitu 'genit kamera' dan begitu tangkas menjawab segala persoalan yang terkait dengan pengembangan dan pengelolaan migas," kata Ari saat berbincang dengan merdeka.com, Kamis (15/8).

Namun sayang, kasus dugaan suap yang dibongkar KPK itu harus membuat karier dan image Rudi hancur. Populismenya di televisi rontok seketika karena korupsi.

"Bukan pencitraan yang salah tetapi pilihan hidup dalam rasuahnya yang tidak benar," kata Ari.

Lebih jauh, Ari menjelaskan, tidak ada yang salah dengan strategi pencitraan yang dibangun dan dikembangkan oleh para tokoh asalkan memang dia memiliki modal dasar yang mendukung.

"Taruhlah Joko Widodo, dengan modal dasarnya yang begitu melekat seperti kesederhanaan, peduli dengan rakyat kecil serta kesungguhan membangun Surakarta dan Jakarta maka strategi pencitraan yang dikembangkan Jokowi akan sangat berdampak signifikan," paparnya.

Contoh sebaliknya adalah Bupati Garut Aceng Fikri. "Walau dengan mengerahkan konsultan public relations kelas jempolan tetap saja akan sulit mem-branding sosok yang lekat dengan persoalan moral," ujar dia.

Oleh karena itu, kata Ari, pengembangan image diri oleh sejumlah tokoh nasional hendaknya berkaca dari pengalaman Rudi Rubiandini . 

"Sebelum melangkah menjadi pemimpin nasional hendaklah membenahi persoalan mendasar terlebih dahulu, kesanggupan melawan godaan materi," ungkap Ari yang juga pendiri Nusakom Pratama Political Communication Consultant ini.


Brantassnews.
Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Rudi Ruiandini ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan pemberian suap. Pemberi suap disebut-sebut sebagai Kernel Oil Pte Ltd., perusahaan perdagangan minyak mentah dan produk minyak bumi yang bermarkas besar di Singapura.
Tak banyak yang mau bicara tentang profil Kernel Oil ini, termasuk pihak SKK Migas. Sekretaris SKK Migas Gde Pradnjana mengaku tak tahu banyak tentang trader minyak ini maupun kasus yang menyeret koleganya.
"Saya hanya dapat informasi dari media. Kernel Oil berbisnis sudah sejak lama, tapi profilnya silakan dicari di internet, saya juga tidak tahu," kata Gde ketika dihubungi Tempo, Rabu, 14 Agustus 2013.
Situs berita businessweek menyebutkan perusahaan ini menjadi perusahaan incorporated pada 2006. Kernel Oil Pte Ltd., dicatat memiliki anak perusahaan di 3 negara, yaitu Indonesia, Thailand dan Australia.
Sumber Tempo menyatakan Kernel sudah mengikuti tender penjualan minyak sejak 2010. Sumber tersebut mengatakan Agustus 2012, Kernel pernah memenangkan tender penjualan kondensat.
Kernel oil memperdagangkan minyak mentah maupun berbagai produk turunan minyak mentah. Dalam aktivitas perdagangan minyak mentah, Kernel Oil memasarkan minyak dari kawasan Asia Timur, Teluk Persia, Mediterania dan Afrika Barat.
Situs businessweek menyebutkan Kernel Oil juga menjual produk turunan minyak seperti bensin, solar, minyak dasar, aspal, kondensat, nafta, minyak tanah, oli dan residu. Perusahaan ini juga menyediakan cairan gas alam seperti liquified petroleum gas (LPG), etana dan naphta petrokimia serta berbagai produk kimia lainnya.
Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas menyatakan suap ini terkait lelang tender penjualan minyak mentah bagian negara yang akan digelar. Namun Gde tak mau berkomentar banyak tentang dugaan tersebut.
"Kami tender crude setiap 3 bulan atau 4 bulan. Saya tidak tahu apa mereka (Kernel) ikut atau tidak. Kalaupun ikut, belum tentu itu yang dicari KPK. Saya tidak mau berspekulasi, mungkin KPK yang bisa memberikan pernyataan. Tunggu saja ke mana arah kasus ini," kata Gde.
Gde juga mengaku tak tahu menahu sosok Simon Gunawan yang ditangkap bersama Rudi. KPK menyebut Simon sebagai petinggi Kernel Oil. "Saya juga penasaran siapa Simon ini dan apa perannya. Kita tunggu saja perkembangan dari KPK," kata Gde. Simak.
BrantassNews. Depok
Usai libur lebaran, Samsat Cinere diserbu ratusan wajib pajak yang ingin melunasi pajak kendaraannya. Untungnya seluruh pegawai dan anggota Samsat Cinere telah siap melayani wajib pajak sejak pukul 08.00-17.00WIB."Hari pertama kerja jumlah pengunjung meningkat tajam sekitar 800 hingga 900 orang. Biasanya hanya mencapai 500-600 orang saja."ujar Kasi Penerimaan dan Penagihan Samsat Cinere, Abdurahman, Selasa (13/8).

Menurut dia, membludaknya jumlah pengunjung tidak membuat pegawai dan anggota Samsat Cinere kewalahan. Pasalnya seluruh pegawai dan anggota sudah terbiasa dengan pelayanan cepat dan tidak bertele-tele."Semua berkas telah di selesaikan dengan cepat, meskipun pengunjungnya membludak, pukul 15.00WIB semua berkas sudah beres diproses."tegas pria yang akrab disapa Dudu itu.
Selain itu, lanjut Dudu, tingkat kehadiran pegawai juga sangat mendukung cepatnya proses pembayaran pajak."Alhamdulillah seluruh pegawai hadir pada hari pertama kerja. Semuanya lengkap dan tidak ada yang cuti."ungkapnya.
Sementara itu, Penanggung Jawab Jasa Raharja, Rheza Amaldo Sitompul SE, mengaku kaget dengan terjadinya lonjakan pengunjung. Ia pun turun langsung membantu penyerahan berkas hingga ke meja loket."Hari ini dan kemaren jumlah wajib pajak yang datang sangat ramai. Namun semuanya bisa diselesaikan dengan cepat."ujar Rheza yang terlihat sibuk lalu lalang di loket Jasa Raharja.
Kanit STNK Samsat Cinere AKP Andry Agustiano SH,SIK melalui Pamin STNK Iptu Sri Ernawati seluruh anggota juga telah hadir dan siap melayani wajib pajak dalam proses pengurusan administrasi STNK,”Hari pertama kerja seluruh petugas loket telah hadir, kecuali petugas yang terkena tugas operasi ketupat Jaya."ujar Erna.
Dari hasil pantauan  di ruang pelayanan Samsat Cinere nampak seluruh petugas kepolisian sudah berada di loket masing-masing. Demikian pula dengan dua petugas Jasa Raharja, serta seluruh pegawai Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi Jawa Barat yang telah hadir dan siap untuk melayani masyarakat.(wdy) 
Brantassnews Depok
Hari pertama kerja pasca libur lebaran, seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Pendapatan (Dispenda) Provinsi Jawa Barat Wilayah I/Depok hadir 100 persen. Begitu pula dengan pegawai Jasa Raharja, dan anggota kepolisian. Pegawai tiga instansi tersebut sudah hadir dan siap melayani wajib pajak usai libur lebaran."Alhamdulillah, semua pegawai Dispenda hadir, tidak ada yang bolos."ujar Kasi Penerimaan dan Penagihan Samsat Depok, H E Iwa Sudrajat didampingi Pamin STNK Iptu Dodin Awaludin saat ditemui di ruang pelayanan Samsat Depok, Senin (12/8).
Iwa menegaskan, seluruh pegawai dari Kacab, Kasubag TU, dan staf sudah masuk kerja sesuai dengan ketentuan. Bahkan absensi pegawai sudah dikirim ke kantor Dispenda Jawa Barat di Bandung. Jika ada pegawai yang mangkir, lanjut Iwa maka akan diberikan sanksi berupa pemotongan tunjangan, penundaan gaji berkala dan penundaan kenaikan pangkat."Kalau cuti diperbolehkan, tetapi di Samsat Depok tidak ada yang cuti, semuanya sudah masuk seperti biasa."tuturnya.
Sementara itu, Pamin STNK Iptu Dodin Awaludi menambahkan, hari pertama kerja seluruh petugas telah siap melayani wajib pajak meskipun ada beberapa anggota yang dilibatkan Operasi Ketupat Jaya dari Polda Metro.”Tugas pelayanan di Samsat tetap berjalan seperti biasanya, anggota tetap standby di loket masing-masing.”terang Dodin.
Lebih lanjut Iwa Sudrajat menambahkan, hari pertama kerja jumlah pengunjung Samsat Depok meningkat tajam hingga mencapai 1500 orang. Ramainya wajib pajak disebabkan terjadinya libur panjang selama sepekan sejak 5 hingga 11 Agustus 2013. Jadi, kata Iwa, untuk menghindari terkena denda, wajib pajak sangat antusias untuk segera membayar pajak kendaraannya.”Kita beri toleransi dua hari, yakni sampai hari Rabu, kalau lewat sudah kena denda,”jelasnya.(wdy
Brantassnews Depok
Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak kendaraan bermotor di lima kecamatan wilayah kerja Samsat Cinere, Kota Depok ternyata cukup menjanjikan. Dari data yang diperoleh Dinas Pendapatan (Dispenda) Provinsi Jawa Barat Wilayah 32/Depok-Cinere tercatat realisasi pendapatan Samsat Cinere sejak bulan Januari hingga Juli 2013 telah mencapai Rp.164 milyar. Pendapatan tersebut telah tercapai sekitar 68 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp.230 milyar."Saya optimis hingga Desember 2013, pendapatan Samsat Cinere bisa mencapai Rp.230 milyar bahkan lebih."tegas Kasi Penerimaan dan Penagihan Samsat Cinere, H.Abdurahman S Sos, Msi saat ditemui diruang kerjanya, Rabu (14/8).

Pria kelahiran Cianjur tahun 1959 itu, sangat yakin bisa mencapai target yang ditetapkan Dispenda Jabar karena banyak faktor dari potensi pajak tersebut. Diantaranya banyak wajib pajak yang memiliki mobil mewah, daya beli masyarakat yang semakin meningkat, serta tingginya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraan."Dari lima kecamatan yang ada, dua kecamatan sangat berpotensi dalam peraihan pendapatan pajak kendaraan."tutur pria yang gemar mengkonsumsi Lomi Bandung itu.

Pria yang akrab disapa Dudu itu menjelaskan, pendapatan sebesar Rp.164 milyar terdiri dari pendapatan PKB sebesar Rp.70,3 milyar atau 71,72 persen dari target Rp.98 milyar, BBNKB I Rp.91 milyar atau 69,78 persen dari target Rp.130,4 milyar, dan BBNKB II sebesar Rp.2,5 milyar atau 142 persen dari target Rp.1,8 milyar."Untuk BBNKB II, kita telah melebihi target hingga 142 persen."terang Dudu yang gemar olahraga tenis lapangan.
Sementara itu, Kepala Cabang Dispenda Provinsi Jawa Barat Wilayah 32/Depok-Cinere, Sudrajat Wijaya Kusuma menambahkan, realisasi pendapatan yang telah dicapai tidak terlepas dari dukungan dan sinergitas dengan intansi lain, yakni Polri dan Jasa Raharja."Dengan sinergitas yang kuat, layanan Samsat Cinere semakin baik dan cepat demi kepuasan masyarakat."tandas pria yang gemar mengkonsumsi ikan bakar tersebut.(wdy
Brantass News Depok
Dengan kuota 20 persen itu, tegas Nur Mahmudi, siswa miskin harus diterima disetiap sekolah negeri di semua jenjang, baik SD, SMP, dan SMA. Siswa miskin tersebut harus menyertakan bukti kartu Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), serta di perkenankan menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dengan melewati tahap survey."Dengan kuota 20 persen dapat memutus siswa rawan putus sekolah."tegasnya dengan mengulang pernyataan walikota Kota Depok pada beberapa surat kabar ungkap Ketua Umum Forum Masyarakat Transparansi [ FORMAT  INDEPENDEN ] ''Jika fakta sesuai  dengan  pernyataan NMI benar dengan kinerja kotrol dan pengawasan Walikota Depok yang masih kami anggap dan pertanyakan  kepada beberapa pihak mengenai payung hukum dalam kedudukannya sebagai Walikota Depok ini " tegas Leo Prihadiansyah,S.H,S.Sos di kantor Format Independen Kepada Brantassnews.com
'"Nah ini pernyataan '' dengan menunjukan pernyataan media online depok terkini "Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok Herry Pansila mengatakan pihaknya akan memaksimalkan seluruh siswa miskin untuk diakomodasi. Persyaratan kartu Jamkesda, kata dia, akan dilakukan komunikasi ulang."Jumlah siswa miskin ada 4.125 jenjang  SD sampai SMA. Berdasarkan data BPS jumlah anak tahun lalu siswa idak sekolah ada 7.400 siswa. Bagaimana caranya mereka supaya bisa sekolah tahun ini. Ada yang masih usia sekolah dan putus sekolah," tutur Herry, ''ini pernyataan juga sama tidak melihat apa yang terjadi dilapangan, kami banyak pengaduan  dan  bukti bahkan kami akan  soal pelanggaran  
Pasal 263 KUHP berbunyi :(1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak. (2) Diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena  pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukanseolah-olah sejati jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.
Surat menurut Pasal 263 adalah segala surat yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis dengan mesin tik dan lain-lain. Pengertian dan lain-lain ini memungkinkan surat otentik yang dibuat atau ditulis melalui proses komputer, sehingga data atau keterangan yang ada dalam media disket atau sejenisnya dapat digunakan. Pasal 263 (1).Unsur – unsur : Objektif : Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak, menerbitkan sesuatu perjanjian, menimbulkan pembebasan sesuatu hutang, diperuntukan guna menjadi bukti atas sesuatu hal.Subjektif : 
Dengan maksud untuk mempergunakan atau memakai surat ittu seolah – olah asli dan tidak palsu pemakaian atau penggunaan surat itu dapat menimbulkan kerugian. 
Pasal 263 (2).Unsur – unsur : Objektif : Memakai surat palsu atau surat yang dipalsukan seolah – olah surat itu asli dan tidak dipalsukan atau apabila pemakai surat itu dapat menimbulkan kerugian. Subjektif : Dengan sengaja.'' sambil tersenyum ketua FORMAT INDEPENDENT memaparkan kajian pelanggaran atas temuan dari anggota FORMAT INDEPENDENT  kita lihat saja nanti .tegasnya. [DJ]



Brantas news Bogor,
Sebanyak delapan merek kosmetik berbagai jenis disita Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) ketika melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke penjual kosmetik di Bogor Trade Mall (BTM). Sidak tersebut dilakukan terkait maraknya peredaran kosmetik yang diduga mengandung bahan-bahan berbahaya bagi manusia, seperti mercury dan rhodamin.
"Kita menyita delapan merek kosmetik yang membahayakan bagi manusia, diantaranya berjenis lipstik, krim pemutih, kutek, handbody, krim wajah, dan pewarna rambut," ujar Kepala Disperindag Kota Bogor, Bambang Budianto kepada bogorplus.com.
Menurut Bambang, dalam melakukan sidak ke semua penjual kosmetik diperiksa produk kosmetiknya tidak memiliki izin dari BPOM, tidak ada tanggal kadaluarsa, tidak tulisan bahasa Indonesia jika kosmetik dari luar negeri. Selain itu juga tidak ada komposisi bahan-bahan pembuatan kosmetik.
"Oleh karena itu kita lakukan penyitaan dengan berita acara, untuk nantinya dilakukan pengujian oleh laboratorium kesehatan daerah yang berada di Dinas Kesehata Kota Bogor. Labkesda ini nantinya akan menyimpulkan hasilnya, apakah berbahaya , sangat berbahaya atau tidak," ungkapnya.

Dalam melakukan sidak rutin ini, bertujuan untuk menimbulkan efek jera terhadap pedagang yang membandel menjual kosmetik dengan bahan yang membahayakan manusia. Bagi penjual yang melanggar akan terkena sanksi sesuai Undang Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindunga konsumen dengan sanksi pidana kurungan lima tahun dan denda 5 miliar.
Bambang menghimbau kepada masyarakat agar cerdas dalam membeli barang kosmetik kecantikan. Begitu ada temuan barang-barang yang membahayakan bagia manusia bisa langsung melaporkan ke Disperindag.
Sementara salah satu pedagang kosmetik yang tidak ingin disebutkan namanya, mengaku terpaksa menjual produk-produk kosmetik yang disita Disperindag. Pasalnya kosmetik trsebut adalah permintaan dari konsumen sendiri. Dirinya juga mengatakan tidak pernah mendapat sosialisasi dari Disperindag Kota Bogor.
"Yang minta pembeli, kami hanya menyediakan permintaan mereka. Kapok saya dagang itu lagi. Dan selama ini saya tidak pernah mendapat sosialisasi dari diperindag," pungkasnya.
Oleh : Bima CF


Brantass News Bogot
Pelaporan Omset penjualan sebesar Rp. 795.189.746,00 oleh Wajib Pajak (WP) Hiburan Tidak Wajar. Demikian jika disimpulkan temuan lainnya atas “KEBOCORAN” Pendapatan Daerah Kota Bogor. Di kota Bogor sendiri setidaknya terdapat terdapat 81 WP Hiburan.

Pemerintah Kota Bogor pada TA 2012 menganggarkan Pendapatan Pajak Hiburan sebesar Rp. 8.822.564.000,00.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan diketahui bahwa kewajiban WP hiburan dilaksanakan dengan metode self assessment.
Dalam sistem ini WP melaksanakan kewajiban perpajakan berupa memungut, melaporkan, menghitung dan menyetorkan sendiri tanpa penetapan dari Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Bogor.
Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) disampaikan kepada Dispenda dengan melampirkan informasi omset penjualan yang dijadikan dasar dalam menghitung jumlah pajak hiburan yang dipungut dan disetorkan

Penyampaian SPTPD oleh wajib pajak harus dilengkapi dengan bukti pendukung antara lain laporan penjualan atau nota penjualan. Besarnya pajak terutang dihitung dengan mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak yaitu jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar.
Pada Semester 1 TA 2012, Dispenda Kota Bogor telah mengirimkan surat kepada 32 WP Hiburan untuk menyampaikan bukti pembayaran/invoice/bill  untuk masa pajak bulan Desember 2011 s.d Juni 2012.
Mengapa Dispenda Kota Bogor hanya meminta pembuktian hanya 32 WP Hiburan dari yang bukannya ada 81 WP Hiburan di Kota Bogor ?
Apakah Dispenda Kota Bogor telah yakin, bahwa 49 WP Hiburan lainnya tidak ada masalah ?
Atas ke 32 surat Dispenda tersebut, hasil pemeriksaan atas surat jawaban WP Hiburan kepada Dispenda dan hasil pemeriksaan di lapangan menunjukkan bahwa setidaknya telah ada temuan atsa Omset yang dilaporkan oleh 8 (delapan) WP Hiburan sebesar Rp. 795.189.746,00 TIDAK WAJAR dan PATUT DIDUGA TIDAK SESUAI DENGAN YANG SEBENARNYA.
Ketidak wajaran tersebut ditemukan setidak nya pada WP Hiburan Karaoke IV, Karaoke NB, Karaoke B, Karaoke dan Diskotik L, Karaoke Y, Karaoke V, Karaoke & Diskotik X dan Karaoke P.
Mengapa “KEBOCORAN” atas Pendapatan Daerah ini bisa terjadi ?
Berdasarkan temuan hasil pemeriksaan, mengacu kepada tempus dan locus pemeriksaan dimaksud, yang kemudian dapat disimpulkan sebagai berikut :

WP Hiburan tidak membayar pajak hiburan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (MELAWAN HUKUM), bahkan patut diduga TIDAK SESUAI DENGAN YANG SEBENAR-BENARNYA.

Terhadap perbuatan WP Hiburan dimaksud, Dispenda Kota Bogor tidak pernah melakukan penilaian kebenaran pembayaran pajak daerah (Mengapa? Pembiaran? :red);
Terhadap perbuatan WP Hiburan dimaksud, Dispenda Kota Bogor tidak pernah melakukan pengujian di lapangan (Mengapa? Pembiaran? :red);
Terhadap perbuatan WP Hiburan dimaksud, Dispenda Kota Bogor tidak pernah melakukan verifikasi SPTPD yang disampaikan oleh WP (Mengapa? Pembiaran? :red);

Terhadap perbuatan WP Hiburan dimaksud, Dispenda Kota Bogor tidak pernah melakukan penelitian kebenaran SPTPD yang disampaikan oleh WP (Mengapa? Pembiaran? :red);
Terhadap perbuatan WP Hiburan dimaksud, Dispenda Kota Bogor tidak benar dalam melakukan dan/atau diduga tidak melakukan pemeriksaan perpajakan terhadap WP yang terindikasi tidak wajar (Mengapa? Pembiaran? :red);

Terhadap perbuatan WP Hiburan dimaksud, Kepala Dispenda Kota Bogor tidak benar dalam melakukan pengawasan dan pengendalian dalam pemungutan pajak daerah (Mengapa? Pembiaran? :red).
Menilik Poin-poin angka 2 hingga 7, apakah patut diduga terjadi pembiaran atas sebuah perbuatan melawan hukum yang berpotensi timbulnya Kerugian Negara, atau bahkan justru terjadi pemufakatan secara bersama-sama melakukan perbuatan dimaksud? Marilah kita lihat beberapa pasal berikut ini?

Berdasarkan UU Nomor 28 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (UU KKN), pada Pasal 1 angka 4 telah diatur dan didefinisikan sebuah perbuatan yang temasuk/dikatakan kejahantan KOLUSI adalah permufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antar-Penyelenggara Negara atau antara Penyelenggara Negara dan pihak lain yang merugikan orang lain masyarakat, dan atau negara.

Selanjutnya dalam Undang-undang tersebut, pada Pasal 5 angka 4 menegaskan bahwa Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk: tidak melakukan perbuatan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Sedangkan sangsi nya apabila melakukan Kolusi, adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (2) yaitu Setiap Penyelenggara Negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 4 atau 7 dikenakan sanksi pidana dan atau sanksi perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan sebagaimana diatur dalam Pasal 21, yaitu Setiap Penyelenggara Negara atau Anggota Komisi Pemeriksa yang melakukan kolusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 4 dipidana dengan pidana penjara paling singkat penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Apakah kemudian atas Pelaporan Omset penjualan sebesar Rp. 795.189.746,00 oleh Wajib Pajak (WP) Hiburan yang Tidak Wajar dan patut juga diduga melawan hukum tersebut, dapat tergolong dan sudah merupakan sebuah kerjasama atau pemufakatan yang terdefinisi sebagai suatu KEJAHATAN KOLUSI?

Atau mungkin apabila pembaca ingin menganalisanya lagi berdasarkan peraturan perundang-undangan lainnya dapat mendalami pasal-pasal berikut dalam penjelasan selanjutnya pada tulisan ini.

Pasal 8 UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK) menyatakan bahwa Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut;

Sedangkan, Pasal 9 UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi;

Pasal 59 ayat (1) UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UUPN), yang menyatakan bahwa Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Penjelasan pasal ini dinyatakan bahwa  Kerugian negara dapat terjadi karena pelanggaran hukum atau kelalaian pejabat negara atau pegawai negeri bukan bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan administratif atau oleh bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan kebendahara;

Lalu, Pasal 64 Ayat (1) UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UUPN), yang menyatakan bahwa Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, dan pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian negara/daerah dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.
Juga dalam Pasal 64 ayat (2) UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UUPN), yang menyatakan bahwa Putusan pidana tidak membebaskan dari tuntutan ganti rugi;

Pasal 34 ayat (2) UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UUKN), yang menyatakan Pimpinan Unit Organisasi Kementerian Negara/Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terbukti melakukan penyimpangan kegiatan anggaran yang telah ditetapkan dalam undang-undang tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan undang-undang;
Sedangkan, Pasal 1 angka 15, UU No. 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan (UUBPK), telah ditentukan bahwa, “Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”;
Juga Pasal 1 angka 22, UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UUPN), bahwa “Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya akibatnya perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”;

Selanjutnya, Pasal 4 UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK), yang menyatakan Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidanannya pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3. Dalam Penjelasan dijelaskan: Dalam hal pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 telah memenuhi unsur-unsur pasal dimaksud, maka pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut;

Lalu, Pasal 32 Ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK), yang mengatur bahwa dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan. Yang dimaksud dengan "secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah kerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk, dalam hal ini BPK RI;

Dan, Pasal 32 Ayat (2) UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK), yang mengatur bahwa Putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi tidak menghapuskan hak untuk menuntut kerugian terhadap Keuangan Negara;

Sehingga, sebaliknya dapat dipahami bahwa bila bukti adanya “perbuatan melawan hukum” telah cukup dan kerugian Negara itu belum terjadi (tetapi berpotensi terjadi), maka seburuk-buruknya pelaku tindak pidana korupsi harus disangka/diduga dengan Pasal 15 UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK), yang mengatur bahwa Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.
Maka, Pertanyaan berikutnya adalah, Apakah kemudian atas Pelaporan Omset penjualan sebesar Rp. 795.189.746,00 oleh Wajib Pajak (WP) Hiburan yang Tidak Wajar dan patut juga diduga melawan hukum tersebut, dapat tergolong dan sudah merupakan sebuah KEJAHATAN KORUPSI?
Sebagai pejabat yang berkewenangan, adalah sangat ganjil, dalam kondisi ini Kepala Dispenda Kota Bogor, jika mengklaim tidak tahu atas laporan pajak oleh Wajib Pajak (WP) Hiburan yang Tidak Wajar dan patut juga diduga melawan hukum tersebut.
Untuk itu lah, apakah “KEBOCORAN PENDAPATAN DAERAH” akan dibiarkan bagai angin lalu? Serta apakah benar-benar masih layakkah orang yang menjabat Kepala Dispenda Kota Bogor hari ini?
Silahkan dianalisa dan dinilai lebih jeli dan dalam lagi.
Apabila menemukan dugaan pelanggaran hukum, silahkan Laporka Kepada Penegak Hukum Yang Berwajib dan Berkewenangan !!!
(Dari berbagai sumber, dan LHP BPK RI atas Pendapatan Daerah Kota Bogor Semeseter 1 TA 2012)
Brantas News Bogor,
Ironis fakta hasil temuan BPK RI (temuan dalam LHP Semester 1 TA 2012, hingga Juni 2012), mengungkapkan dari segi pengelolaan, telah terjadi pengelolaan yang tidak dilakukan dengan baik. Hal ini tampak diantaranya dalam proses manajemen pendaftaran Pajak Reklame, pengelolaan Denda atas keterlampatan pemayaran Pajak, bahkan dalam hal Pemungutan Pajak Reklame, hingga penertiban reklame liar atau yang sudah kadaluwarsa. 
Pemerintah Kota Bogor pada TA 2012 menganggarkan Pendapatan Pajak Reklame Rp. 9.500.000.000,00.
Selain itu, secara empiris, dari temuan Bogorplus.com pun terungkap bahwa seharusnya Pendapatan Pajak Reklame dapat dianggarkan targetnya lebih besar lagi, dikarenakan penetapan harga Perhitungan Nilai Sewa Reklame di Kota Bogor amat sangat murah.---Selanjutnya juga ditemukan, dalam pemanfaatan lokasi / titik pada lahan atau lokasi milik pemerintahan, belum terdengar dilakukan dengan mekanisme pelelangan.
Mengenai iklan layanan masyarakat-pun belum diberikan “lahan” yang cukup dan memadai.
Bahkan ketidak beresan pengelolaan Reklame sendiri, sering dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk seenaknya memasang atribut, spanduk, baligo, dan apapun itu bentuk media promosinya, dengan alasan diantaranya “branding politik”, “branding organisasi” atau hanya untuk “kegiatan sosial”.
Dalam penatausahaan penyelenggaraan reklame, Penyelenggara Reklame (pengusaha :red) haruslah dikukuhkan sebagai wajib pajak (WP) oleh Dispenda.
Pengukuhan oleh Dispenda tersebut dapat terjadi apabila telah memiliki Ijin Pengelolaan Reklame (IPR) yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) Bidang Fisik.

IPR hanya berlaku selama satu tahun dan dapat diperpanjang oleh penyelenggara reklame.
Penyelenggara Reklame harus segera mendaftarkan sebagai WP Reklame di Bidang Pendaftaran dan Pendataan Dispenda setelah IPR diterbitkan dan sekaligus kemudian membayar pajak reklame yang berlaku selama satu tahun.
Pajak Reklame adalah pajak yang dikenakan atas semua penyelenggaraan reklame oleh orang pribadi atau badan.
Masa pajak reklame sama dengan masa IPR yang diterbitkan oleh BPPTPM.
Berdasarkan hasil pemeriksaan atas dokumen pendaftaran pajak reklame diketahui hal-hal sebagai berikut:
Faktanya, berdasarkan pengungkapan temuan BPK RI ternyata koordinasi BPPT dan Dispenda lemah dalam menerbitkan IPR dan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).
Hal ini terlihat bahwa dokumen persyaratan penerbitan IPR atas penyelenggara reklame yang diterima oleh BPPTPM dari penyelenggara reklame ditembuskan ke Dispenda yang digunakan untuk mencocokkan data pengajuan sebagai WP dan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).
Namun faktanya pengusaha/pengelola reklame tidak langsung dapat dikukuhkan sebagai WP oleh Dispenda.
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005 tentang IPR mewajibkan pemohon IPR untuk membayar pajak reklame paling lama 5 (lima) hari kerja setelah IPR diterbitkan.
Berdasarkan pemeriksaan terhadap tanggal pengukuhan WP oleh Dispenda diketahui bahwa terdapat IPR yang terlambat disampaikan ke Dispenda sampai dengan 7 (tujuh) hari kerja dan keterlambatan penyelenggara reklame melakukan pendaftaran sebagai WP.
Selain permasalahan kelemahan kordinasi tersebut di atas, ternyata ditemukan juga denda Perpanjangan Pajak Reklame Belum Dipungut.
IPR yang diterbitkan BPPTPM berlaku satu tahun dan dapat diperpanjang setahun sekali.
Dispenda menetapkan masa pajak reklame tahunan dengan tanggal jatuh tempo berdasarkan tanggal surat pengajuan IPR. Sehingga tanggal jatuh tempo pajak terutang sama dengan tanggal jatuh tempo berlakunya IPR.
Sampai dengan bulan Juni 2012 Dispenda belum menetapkan denda keterlambatan pembayaran pajak reklame terutang atas 65 WP yang melakukan perpanjangan IPR senilai Rp. 32.734.887,92.
Hal tersebut telah bertentangan dengan ketentuan hukum (Melawan Hukum) pada seperti tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 58 ayat (2) yang menyatakan bahwa SKPD yang mempunyai tugas memungut dan/atau menerima dan/atau kegiatannya berdampak pada penerimaan daerah wajib mengintensifkan pemungutan dan penerimaan tersebut.
Perbuatan Melawan Hukum tersebut telah mengakibatkan diantaranya terbukanya peluang WP hanya melakukan pengurusan IPR, dan terlambat atau bahkan tidak membayar Pajak reklame. Peluang tersebut adalah sangat ganjil jika tidak diketahui, bhakan diantisipasi/dicegah oleh Dispenda. Bukannya Niat x Kesempatan = Kejahatan ?
Akibatnya, setidaknya hingga Juni 2012, Pemerintah Kota Bogor kurang menerima pendapatan daerah berupa denda keterlambatan sebesar Rp. 32.734.887,92.
Buruknya kinerja dan koordinasi antara BPPTPM dengan Dispenda, terkait dengan pemungutan pajak reklame adalah biang keroknya.
Kepala Dinas Pendapatan Daerah, sebagai penanggungjawab dinasnya, sudah sewajibnya, berdasarkan tupoksinya, untuk bertanggungjawab agar lebihcermat dalam mengenakan denda keterlambatan pajak reklame dan menagih denda keterlambatan minimal sebesar Rp. 32.734.887,92.
Potential lost yang telah diketahui saja MINIMAL sebesar Rp. 32.734.887,92, berapa nilai NYATA/KONKRET/REAL sesungguhnya?
Selain temuan-temuan di atas, ada juga Temuan lain berdasarkan hasil pemeriksaan secara uji petik (sampling / acak / random ;red) di lapangan terhadap enam ruas jalan dan 23 SPBU diketahui terdapat 70 media reklame senilai Rp. 208.731.531,50 yang masa pajaknya telah kadaluwarsa tetapi belum dibayarkan pajak oleh WP dan atau ditertibkan oleh Instansi Pemerintah daerah yang berwenang.
Selain itu, terdapat sebanyak 375 media reklame senilai Rp. 602.738.483,00 belum ditetapkan sebagai WP dan belum dipungut pajak. Juga sebanyak 70 media reklame telah kadaluwarsa senilai Rp. 208.731.531,50.
Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) tidak dapat menyediakan data IPR atas seluruh media reklame yang di periksa secara uji petik, hingga pemeriksaan BPK selesai.
Hal ini jelas-jelas menunjukkan bahwa baik BPPTPM, Dinas Pendapatan Daerah, maupun Satpol PP, yang atas perbuatan tersebut juga telah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 58 ayat (2) yang menyatakan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas memungut dan/atau menerima pendapatan daerah wajib melaksanakan intensifikasi pemungutan penerimaan tersebut.
Keadaan ini mengakibatkan, dalam Periode Semester 1 TA 2012,Pemerintah Kota Bogor berpotensi atau bahkan diduga telah kehilangan Pendapatan Daerah sebesar Rp. 602.738.483,00 + Rp. 208.731.531,50, yaitu berjumlah Rp. 811.4770.014,50.
Keadaan ini terjadi diantaranya karena selain Subyek Pajak tidak tertib dalam memenuhi kewajiban mengurus perizinan penyelenggaraan reklame, juga karena koordinasi yang tidak baik antara BPPTPM, Dinas Pendapatan Daerah, dan Satpol PP kurang berkoordinasi dalam menertibkan reklame liar.
Dispenda tidak optimal dalam mendata potensi pajak reklame, serta kurang serius dalam menertibkan reklame yang tidak berizin.
Padahal, sebagian besar reklame tersebut tidak memiliki IPR karena tidak memiliki izin induk antara lain Izin usaha, Ijin Mendirikan bangunan (IMB) Izin Gangguan (HO), dan lainnya.
Dari seluruh carut marut Pendapatan Daerah, salah satu akar permasalahannya seolah ada kesengajaan dari diantaranya SKPD dalam hal ini Dispenda, yang patut diduga tidak membuka secara keseluruhan baik kedalam Pemkot Bogor sendiri, maupun kepada masyarakat umum, beberapa potensi Pendapatan Daerah yang sangat mungkin didaptakan secara sah dan akan berjumlah besar.
Salah satu diantaranya Dispenda Kota Bogor tidak menentukan bahwa kewajiban PLN sebagai wajib pajak. Dispenda Kota Bogor belum menyatakan bahwa PLN adalah wajib pajak yang harus menyampaikan SPTPD beserta data pendukung kepada Dinas Pendapatan Daerah. Bahkan, Dispenda Kota Bogor sampai dengan saat pemeriksaan BPK berakhir, tidak memiliki data mengenai jumlah pelanggan omset penjualan listrik PLN kepada pelanggan di wilayah Kota Bogor.
Selain itu, ada juga wajib pajak parkir yang ditetapkan secara jabatan oleh SKPD pengelola sebelumnya (DLLAJ). Seharusnya Dispenda Kota Bogor sudah memperbaiki perihal penetapan ini. Padahal, Wajib Pajak yang menerapkan sistem self assessment sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yaitu menghitung, menyampaikan dengan menggunakan media SPTPD yang dilampiri bukti pendukung omset kena pajak daerah yang lengkap dan benar.
Juga, ditemukan ternyata, karena memang berhubungan dengan Pendapatan Daerah, instansi terkait yang masih lemah kinerjanya sehingga bersama-sama Dispenda Kota Bogor, secara langsung dan/ataupun tidak langsung, patut diduga menghambat lajunya peningkatan Pendapatan Daerah. Instansi yang dimaksud diantaranya adalah Dinas Pengawasan Bangunan dan Pemukiman, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata,dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal.
Bahkan hingga pemeriksaan berakhir, patut diduga telah terjadi pembiaran, karena BPKAD sangat lemah dalam pengawasan atas aset tanah fasos dan fasum yang digunakan oleh pihak lain tidak pernah dilakukan. Sampai dengan pemeriksaan berakhir inventarisasi atas fasos dan fasum yang digunakan pihak lain baru menghasilkan daftar inventaris fasos dan fasum pada 1 (satu) kelurahan dari 68 kelurahan yang ada di Kota Bogor. Kelemahan lain juga terjadi karena Inspektorat Kota Bogor tidak pernah melakukan pemeriksaan terkait dengan Penerimaan Daerah. Inspektorat Kota Bogor belum memberikan perhatian kepada Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah.
Apakah kemudian kesemua instansi ini secara bersama-sama patut diduga melakukan pembiaran ? Ini baru dalam hal sebagian dari Pendapatan Daerah, bagaimana dengan pengelolaan BUMD ? Kesemua itu saat ini telah menjadi pertanyaan publik yang harus dipertanggungjawabkan, baik di dunia maupu akhirat kelak.
Yang sudah jelas mendugakan adanya unsur niat yang patut didugakan kepada Dispenda Kota Bogor diantaranya adalah dalam melakukan penggalian Potensi Pajak Daerah terutama potensi Pajak Hotel dan Restoran, dan Hiburan dengan sengaja mengabaikan hasil perhitungan secara akademis yang dimuat dalam laporan Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Padjajaran pada tahun 2010 tidak ditindaklanjuti untuk meningkatkan PAD pada tahun 2012.
Untuk itu lah, apakah “KEBOCORAN PENDAPATAN DAERAH” akan dibiarkan bagai angin lalu?
MELAWAN HUKUM KEBOCORAN PENDAPATAN DAERAH tersebut di atas nyata-nyata tidak mungkin terjadi jika tidak adanya PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang dapat dikaitkan dengan:
Pasal 2 ayat (1) UU 31/1999 jo UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK), yang berbunyi bahwa “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonornian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
Pasal 2 ayat (1) UU 31/1999 jo UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK), yang berbunyi bahwa “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan”;
Pasal 3 UU 31/1999 jo UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK), yang berbunyi “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan kouangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”;
Pasal 8 UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK) menyatakan bahwa Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut;
Pasal 9 UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi;
Pasal 59 ayat (1) UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UUPN), yang menyatakan bahwa Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Penjelasan pasal ini dinyatakan bahwaKerugian negara dapat terjadi karena pelanggaran hukum atau kelalaian pejabat negara atau pegawai negeri bukan bendaharadalam rangka pelaksanaan kewenangan administratif atau oleh bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan kebendahara;
Pasal 64 Ayat (1) UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UUPN), yang menyatakan bahwa Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, dan pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian negara/daerah dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.
Pasal 64 ayat (2) UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UUPN), yang menyatakan bahwa Putusan pidana tidak membebaskan dari tuntutan ganti rugi.
Pasal 34 ayat (2) UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UUKN), yang menyatakan Pimpinan Unit Organisasi Kementerian Negara/Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terbukti melakukan penyimpangan kegiatan anggaran yang telah ditetapkan dalam undang-undang tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan undang-undang.
Pasal 1 angka 15, UU No. 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan (UUBPK), telah ditentukan bahwa, “Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”.
Pasal 1 angka 22, UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UUPN), bahwa “Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya akibatnya perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”.
Pasal 4 UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK), yang menyatakan Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidanannya pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3. Dalam Penjelasan dijelaskan: Dalam hal pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 telah memenuhi unsur-unsur pasal dimaksud, maka pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut.
Pasal 32 Ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK), yang mengatur bahwa dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan. Yang dimaksud dengan "secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah kerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk, dalam hal ini BPK RI.
Pasal 32 Ayat (2) UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK), yang mengatur bahwa Putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi tidak menghapuskan hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan Negara.
Sebaliknya dapat dipahami bahwa bila bukti adanya “perbuatan melawan hukum” telah cukup dan kerugian Negara itu belum terjadi (tetapi berpotensi terjadi), maka seburuk-buruknya pelaku tindak pidana korupsi harus disangka/diduga dengan Pasal 15 UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK), yang mengatur bahwa Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.
Silahkan dianalisa dan dinilai lebih jeli dan dalam lagi.
Apabila menemukan dugaan pelanggaran hukum, silahkan Laporka Kepada Penegak Hukum Yang Berwajib dan Berkewenangan.
(Dari berbagai sumber, dan LHP BPK RI atas Pendapatan Daerah Kota Bogor Semeseter 1 TA 2012)
Brantas News Bogor,
Berdasarkan temuan BPK RI, bahwa di Kota Bogor terdapat Seratus Empat Puluh Lima (145) Buah Tower / Menara Telekomunikasi yang belum memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). Pemerintah Kota Bogor pada TA 2012 menganggarkan penerimaan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) masing-masing sebesar Rp. 9.500.000.000,00.

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2010, penetapan dan pembayaran retribusi IMB dilaksanakan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM). Pengajuan IMB dengan luas tanah di atas 250m2 harus menyertakan pengesahan Site Plan dari Dinas Pengawasan Bangunan dan Pemukiman (Wasbangkim). Selain itu untuk pengajuan IMB untuk non rumah tinggal harus menyertakan Ijin Penggunaan Pemanfaatan tanah (IPPT) dari Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda).

Sesuai dokumen IPPT diketahui persyaratan pengajuan yang harus dipenuhi diantaranya adalah melakukan pengurusan Ijin Operasional Menara (IOM) untuk pengelola menara telekomunikasi. Pemberian Ijin IMB oleh BPPTPM menara harus disesuaikan dengan Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penataan dan Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama dan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011 s.d. 2031.

Berdasarkan data di Dinas Wasbangkim diketahui bahwa sampai dengan bulan Juni 2012 terdapat 274 unit tower/menara. Dari sejumlah 274 unit menara, diketahui bahwa sebanyak 145 menara tidak memiliki IMB. Bahkan 6 menara/tower yang berdiri di atas tanah, tidak diketahui siapa pemiliknya. Terhadap 145 unit menara yang belum memiliki IMB tersebut, maka potensi penerimaan retribusi IMB (Pendapatan Daerah :red) yang belum terpungut setidaknya sebesar Rp. 243.000.000,00 Sampai dengan pemeriksaan berakhir, Dinas Wasbangkim telah melakukan teguran kepada pemilik 6 tower provider yang ditembuskan ke Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk dilakukan tindakan penegakan perda oleh Bidang Penegakan Peraturan Daerah Kantor Satpol PP.

Meskipun Kantor Satpol PP telah melakukan 4 pembongkaran dan 13 penyegelan selama tahun 2006 s.d. 2012 (dalam enam tahun ? :red) sesuai Surat Dinas Wasbangkim dimaksud, namun sampai dengan pemeriksaan BPK berakhir, masih terdapat 120 tower belum ber-izin dan pula belum dilakukan penertiban oleh Kantor Satpol PP. 

Hal tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan (melawan hukum): 1. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
2. Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2007 jo. Nomor 17 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pemberian Izin Mendirikan Bangunan,
3. Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2010 tentang petunjuk pelaksanaan penataan dan pembangunan menara telekomunikasi bersama.
4. Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan
5. Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman,
6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011 s.d. 2013
7. Peraturan Daerah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja, Seratus empat puluh lima (145) menara yang tidak berijin berisiko keselamatan dan keamanan. Lalu Pemerintah Kota Bogor terlambat memanfaatkan penerimaan Retribusi IMB atas menara 137 unit atau bahkan berpotensi hilang sebesar Rp. 243.000.000,00. Hal tersebut di atas terjadi karena Dinas Wasbangkim tidak intens dalam melakukan pengawasan menara (tower), dan lemah dalam pengawasan serta pengendalian terhadap pelaksanaan tugasnya. Selanjutnya, Kantor Satpol PP tidak mengoptimalisasi kinerja dalam melakukan penertiban pelanggaran Peraturan Daerah atas pendirian Menara di Kota Bogor.

Kepala Dinas Wasbangkim dan Kepala Kantor Sat Pol PP –pun tidak optimal berkoordinasi dalam melakukan pengawasan dan pengendalian. Seharusnya tidak berjalan-jalan sendiri, dan tidak mengedepankan ego sektoral. Lalu Kepala Dinas Wasbangkim, hingga akhirnya pemeriksaan, belum juga memberikan teguran pengurusan IMB sebesar Rp. 243.000.000,00 atau bahkan hal yang mudah saja, seperti berupa surat-menyurat, menyampaikan surat kepada Satpol PP untuk ditertibkannya menara-menara tersebut, apabila tidak sesuai ketentuan.

Memang sungguhlah aneh, baik menara-menara yang berdiri di atas tanah maupun di atap gedung-gedung, dapat berdiri, dapat operasional, tetapi bisa tanpa izin-izin, bahkan hingga tidak diketahui siapa pemiliknya. 

Apakah sebegitu bobroknya pengawasan, atau mungkin diduga adanya “pembiaran” ? Perizinan itu adalah sesuatu yang harus diperoleh sebelum dimulainya suatu bentuk kegiatan. Nah, mengapa sudah menara/tower berdiri dan beroperasi, izin-izin nya pun masih ada yang tidak lengkap ? Lebih lanjut lagi, apakah benar-benar pembangunan menara/tower itu telah sesuai dengan penataan ruang? Jika tidak, berarti ada potensi dugaan Pidana Tata Ruang, karena berdasarkan UU Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UUTR) mengatur bahwa seperti ditentukan dalam Pasal 61 bahwa dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib :
a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan; huruf
b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
c.mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang;
d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Apabila melanggar ketentuan,
Pasal 61 UUTR tersebut maka ancaman hukumannnya adalah sebagai berikut:
Pasal 69 UUTR yaitu, ayat (1) Setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); ayat (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah); ayat (3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 70 UUTR yaitu, ayat (1) Setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); ayat (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan perubahan fungsi ruang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); ayat (3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah); ayat (4) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 71 UUTR yaitu, Setiap orang yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Pasal 72 UUTR yaitu, Setiap orang yang tidak memberikan akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf d, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 74 UUTR yaitu, ayat (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, dan Pasal 72 dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, dan Pasal 72; ayat (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa: a. pencabutan izin usaha; dan/atau b. pencabutan status badan hukum.
Sedangkan ketentuan bagi pejabat pemerintah UUTR mengatur seperti dimaksud dalam Pasal 37 ayat (7) bahwa Setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Apabila pejabat tersebut melanggar, maka sanksinya sebagaimana diatur dalam Pasal 73 UUTR yaitu, ayat (1) Setiap pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (7), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); ayat (2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya.

Coba sandingkan, jika terjadi pelanggaran UUTR atau Perda atau Perwali dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU 31/1999 jo UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK), yang berbunyi “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonornian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Selanjutnya, setidak-tidaknya coba sandingkan juga dengan Pasal 3 UU 31/1999 jo UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK), yang berbunyi “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan kouangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.
Untuk itulah, maka perlu dilakukan penelitian, penyelidikan, pengklarifikasian, pengujian kualitatif, penghitungan statistik, pengumpulan bahan keterangan, agar dapat dibangun sebuah penyidikan tindak pidana korupsi, untuk “mencegah dan menambal” kebocoran potensi-potensi Pendapatan Daerah Kota Bogor. BERANI, LAWAN, LAPORKAN !!! Oleh: Redaksi Brantas News.com[DJ]
Brantas News Cibinong,
Polda Jawa Barat menetapkan Wakil Bupati Bogor, Karyawan Faturachman (Karfat) sebagai tersangka terkait dengan kasus dugaan penyebaran video porno yang melibatkan mantan Ketua DPD PDIP Jawa Barat, Rudi Harsa Tanaya (RHT) Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes. Pol. Martinus Sitompul membenarkan penetapan Karfat sebagai tersangka. "Kami sudah menetapkan Wakil Bupati Bogor sebagai tersangka," kata Martinus kepada wartawan, dibandung, pada hari Rabu (22/5/13). 

Menurut Martinus, rencananya Kamis 23 Mei 2013, Wakil Bupati Bogor akan diperiksa di Polda Jabar Bandung, dengan status tersangka. Karfat dijerat pasal 29 UU no 44 tahun 2008 mengenai pornografi, dimana setiap orang dilarang memproduksi, memebuat, memperbanyak, mmenggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan atau menyediakan pornografi secara eksplisit memuat persenggamaan termasuk persenggamaan yang menyimpang kekerasan seksual, mastrubasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan alat kelamin atau pornografi anak. 

Ancaman hukumam yang diterima Karfat 12 tahun penjara. Selain Karfat, Polda Jawa Barat juga sudah menahan salah stau fungsionaris PDIP berinisal IL dan menahannya. Sementara itu, pada tahun 2010 silam beredar video porno yang diduga diperankan orang yang mirip RHT bersama seorang mahasiswi salah satu perguruan swasta asal Bogor. Atas penyebaran video tersebut, RHT diberhentikan dari jabatannya sebagai ketua DPD PDIP Jawa Barat.[TP]

Brantas news Cibinong
Meriahnya sarasehan rangkaian kegiatan Hari Pendidikan Nasional di Sentul International Convention Centre (SICC), Sentul Kecamatan Babakan Madang Kab. Bogor pada Selasa kemarin yang dihadiri sekitar 10.000 guru, yang juga dihadiri oleh Menteri BUMN Dahlan Iskan dan Bupati Bogor Rachmat Yasin tersebut, hal itu menuai protes dari para guru itu sendiri. Kalangan guru mengaku, acara yang terlihat mewah tersebut dibiayai oleh semua guru yang ada di Kabupaten Bogor. 

Mereka mengaku setiap guru yang hadir harus membayar sebesar Rp 150 ribu. “Kami dimintai biaya untuk acara ini," kata salah satu guru asal Leuwiliang. Ia juga mengaku, uang sebesar itu hanya ditukar dengan konsumsi. “Dapat apa saya di sini, malah dapat kampanye calon yang maju ingin jadi Bupati," katanya. Guru lainnya, Dedi mengaku hal yang sama, seharusnya Pemkab Bogor memperhatikan para guru agar mendapat tunjangan yang layak. 

Namun sebaliknya, malah meminta anggaran ke guru untuk kegiatan tersebut. "Seharusnya biaya ini biar Pemkab Bogor yang membiayainya, kita para guru tinggal menikmatinya, kan ini rangkaian hari pendidikan nasional," cetusnya. Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Gada Sembada saat dikonfirmasi enggan berkomentar. 

Nilai Rp 1,5 Miliar berasal dari biaya yang dipunglli dari guru sebesar Rp 150 ribu dikali 10.000 guru yang hadir, sehingga jumlahnya mencapai Rp 1,5 Miliar. Kadisdik Membantah : Rp 1,5 Miliar Untuk Sertifikasi Guru Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Rustandi membantah pihaknya telah melakukan pungutan liar terhadap para guru yang ikut dalam sarasehan di gedung SICC Sentul, Kecamatan Babakan Madang, Kabuaten Bogor, pada Selasa kemarin. 

Menurut Rustandi, kegiatan tersebut bertujuan, dari, oleh dan untuk guru, serta semua biaya merupakan hasil rumusan semua pihak. Selain itu, kegiatan tersebut juga untuk sertifikasi guru dan meningkatkan kompetensi para guru. 

Sedangkan mengenai biaya yang dipungut dari para guru, lanjut Rustandi, digunakan untuk membayar gedung, jasa kehadiran Mario Teguh dan biaya kesenian serta lainnya. Untuk para guru yang kecewa atas kegiatan tersebut, pihaknya mempersilakan guru untuk membuat tertulis atas keberatan tersebut. “Saya akan ganti dengan uang dan tunjangan jabatan saya kalau ada guru kecewa," kata Rustandi kepada brantasnews.com, pada Rabu (22/5/13). Sebelumnya, sekitar 10.007 guru ikut dalam acara sarasehan dalam rangkaian hari pendidikan nasional yang dilaksanakan di SICC sentul. 

Dalam kegiatan tersebut para guru dimintai biaya sebesar Rp 150 ribu. Anehnya kegiatan yang bertujuan untuk sertifikasi guru diisi penampilan figur Bupati Bogor dan dalam acara tersebut juga Bupati mengajak para guru untuk memilihnya pada pemilihan Bupati periode mendatang.[TP]

Labels

Adv artikel bali Banten bisnis Bogor budaya daearh daerah daetah depok Depok derap dewan Featured fenomena fokus gayahidup Headline Hiburan hukum Humas Polda Kaltim investigasi iptek Irian Jaya jabodetabek Jakarta Jawa Barat jawatengah jawatimur Jokowi Kalimantan kaporli Kebersihan kesehatan KPU kriminal kulener kuliner lampung lantik LPII luarnegeri mahasiswa Market masyarakat miskin membangun menteri Metro mitos MSDC Nahdlatul Ulama Nariyahan Nariyahan Nusantara nasional nelayan nias Nur'azizah obat olahraga opini ott Pajak Paluta papua pasar kemiri pdip PDRM Pekanbaru Pelalawan pelayanan Pemalang Pembangunan pembunuhan pemerintah pemilu Pemuda pendidikan penyandangdisabilitas perbaungan peristiwa peristuwa perkelahian anggota DPRD perkelahian anggota DPRD Riau perkemi Pertamina pertanian Perusahaan listrik negara pidana pilkada pinggir PKB pkk Pks pln PLTA Batangtoru pm malaysia PMII PN Medan PN Siantar PNS polisi peduli politik Polres Polres Balikpapan Polres Nias Polres_sidempuan Polresta polrestabes_medan polrestapekanbaru polri Polsek Air Batu polsekskppekanbaru ponorogo ppwi pradi supriatna Presiden prestasi probolinggo profile PT PLN PT_KAI purwakarta rahmansyah_putra_sirait RAPP redaksi Redia Frisna Rista regional Rei renungan Repdem Riau rizal efendy rokan rupiah samarinda samosir sampah depok samsat depok satlantas polres asahan Satma_pp sekda_provsu seleb sepakbola serang serbada sergei Sertijab Sholawatan Siak Siantar Sidoarjo sijunjung Silo Laut simalungun sinabung siswa Slawi solo soroako sosial sosialisasi sukabumi sulawesi sumut Surakarta Susanto Suwandi tamanlalulintas tanggerang tanjung balai tapteng Tasimin tebing tinggi tegal tipikor Tips tmmd tni depok fokus tokoh tokohpemudaaceh trawas Tumpas video Wajo wakapolri walikota depok Wisata

Epaper

Total Pageviews