PANTAU NUSANTARA

Derap TNI POLRI

Nasional

Peristiwa

Video News

Brantass.com 
Depok,

Ironis sebuah jargon memasuki kampanye pilkada Depok 2010 yang di unggulkan walikota Depok  . Nur Mahmudi Ismail  ternyata pepesan kosong belaka yang seharusnya Dana kematian yang dalam kampenya mengasuransi seluruh warga Depok dan akan Mencairkannya dengan dana kematian sebesar Rp.2 juta  rupiah tidak pernah diterima walaupun sudah di ajukan sebagian warga masyarakat yang mengadukan kepada Dewan Kesehatan Rakyat. Entah Beralasan apa sudah 2 tahun menanti pencairan ternyata pihak pemkot Depok menyimpan rahasia penuh arti .... dikemanakan Dana penggantian kematian  yang dijanjikan Walikota Pemerintah Kota Depok  ???

Peringatan Hari Kebangkitan Nasional (HKN) di Depok, diwarnai aksi demo puluhan ibu-ibu yang tergabung dalam Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Depok. Mereka berunjuk rasa di depan Balai kota Depok, Senin (20/Mei/2013) dengan beralasan menuntut pencairan dana pengganti kematian dan rata-rata sudah 2 tahun  penyerahan data kematian tak kunjung mereka terima.


Aksi demo Dewan Kesehatan Rakyat yang di komadoi oleh Ketua DKR kota Depok Roy Pangarapan berkumpul di lampu merah Margonda - Arif Rahman Hakim menuju  Walikota Depok. 
Aksi itu digelar, untuk menuntut Pemerintah Kota (Pemkot) Depok memperbaiki pelayanan publik pada tiga program unggulan, program Santunan Kematian, pemberian fasilitas dan pelayanan kesehatan di RS Swasta dan RSUD kepada peserta Jamkesmas, Jamkesda, Jempersal dan Jamsostek oleh Dinas Kesehatan (Dinkes), serta, pemberian pendidikan gratis wajib 9 tahun yang ditangani Dinas Pendidikan (Disdik).
 
Demonstran itu membawa sejumlah atribut seperti, spanduk dan poster yang berisikan penolakan tiga program pelayanan yang selama ini bermasalah. Selain itu, mereka juga membawa kaleng bekas untuk berorasi.
 
Aksi yang berjalan selama dua jam itu, dijaga ketat oleh puluhan personel kepolisian dari Polresta Depok dan Satpol PP.
 
"Ini bentuk peringatan pada Pemkot Depok mengenai turunnya pelayanan publik. Terutama bidang kesehatan dan pendidikan, yang menjadi program unggulan Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail, saat mencalonkan diri pada Pemilukada 2010 lalu," kata Ketua DKR Roy Pangarapan di lokasi.
 
Pihaknya juga menolak pemberlakuan Undang-undang pembentukan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (UU BPJS), dan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Sebab, kedua peraturan membuat penyaluran tiga jaminan akan dilebur menjadi satu, dan pengelolaannya diserahkan kepada pihak ketiga.
 
"Sudah banyak persoalan yang dikelola pihak ketiga bermasalah. Makanya, ini harus ditolak agar penyalurannya tepat sasaran," kata dia.
 
Sementara itu, Kepala Dinaskersos Abdul Haris menegaskan, pihaknya memang belum bisa mengeluarkan dana Santunan Kematian selama dua tahun, karena belum mendapatkan persetujuan dari Wali Kota terkait tender kepada pihak ketiga.
 
Saat ini sudah ada 2.000 warga Depok, yang mengajukan pencairan dana Santunan Kematian. Satu orang akan mendapatkan dana Rp2 juta untuk ahli waris.(Dj)


Brantass.com Bogor

KPUD Kota Bogor Diduga Menzolimi Ketua DPC. Hanura Kota Bogor 
Adanya tudingan dari Ketua KPUD Kota Bogor Agus Teguh terhadap calon anggota legislative (caleg) dari Partai Hanura Kota Bogor Sumiati, atau sering disebut Bu Neng , yakni terkait memojokkan dirinya, mengatakan, bahwa Sumiati caleg dari Hanura, yang juga merupakan Ketua DPC. Partai Hanura Kota Bogor tersebut, dituding menyandera dua orang staf KPUD Kota Bogor di Kantor DPC. Partai Hanura Kota Bogor, akaibat tudingan itu dengan jelas sangat menyudutkan posisi dari Ketua DPC.Hanura Kota Bogor tersebut dan adanya sikap penzoliman “ Yang jelas, bahwa saya tidak pernah melakukan penyanderaan terhadap dua orang staf dari KPUD Kota Bogor. Bahkan yang benar adalah bahwa saya merasa dizolimi oleh KPUD Kota Bogor, sebab dengan datangnya dua orang staf KPUD Kota Bogor tersebut ke rumah saya, dengan mengatakan bahwa berkas yang sudah saya serahkan terhadap KPUD Kota Bogor, tiba-tiba dinyatakan bahwa berkas saya itu adalah Tidak memenuhi Sayarat (TMS)”, ujar Bu Neng dirumahnya kepada koran ini beberapa waktu lalu.

Lanjut Bu Neng, yang benar adalah, ketika staf KPUD tersebut menyodorkan berkas terhadap saya , dengan maksud berkas itu saya tandatangani, namun dengan tegas saya tolak untuk menandatanganinya. 

Sebab apabila berkas yang disodorkann itu saya paraf, maka berarti bahwa berkas yang sudah saya serahkan kepada KPUD itu , berarti saya megakui adanya kekurangan persyaratan atau kurang lengkap, oleh karena itu dengan tegas say a tolak untuk tanga tangan. 

Bahkan ketika itu saya pertegas kepada kedua staf KPUD tersebut, bahwa berkas saya sebagai caleg sudah lengkap, dengan menunjukkan berkas arsip yang sudah ditandatangi dan dicap oleh KPUD Kota Bogor saat penyerahkan berkas caleg kepada KPUD beberap waktu lalu, lalu kenapa berkas saya dinyatakan tidak lengkap, ada apa ii? Ucap Bu Neng penuh tanda tanya. Kemudian staf KPUD tersebut menelepon Ketua KPUD Kota Bogor, keluar dari pintu rumah, entah apa yang dibicarakan mereka.
Beberapa saat kemudian setelah mereka saling telepon saya dituding melakukan penyanderaan, padahal pintu rumah saya terbuka lebar-lebar, bahkan disaksiskan oleh warga tetangga sekitar, lalu apakah saya menyandera mereka it dengan pintu rumah saya terbuka? Saya tidak mengerti entah skenario apa yang mereka lakukan terhadap saya. Selanjutnya setelah saya dituding melakukan penyenderaan, tidak lama kemudian rumah saya sudah dikelilingi oleh pihak polisi dari Polres Bogor Kota, bahkan rumah saya ini sangat ramai di datangi oleh warga, dan mereka itu jadi penuh dengan tanda tanya, seolah olah bahwa saya ini adalah pelaku koruptor atau teroris yang dicari-cari polisi.

Dengan kejadian itu, maka saya telah dipermalukan oleh pihak KPUD Kota Bogor, bahkan saya telah dilaporkan kepada pihak Polisi dengan tudingan penyanderaan. Tapi saya tidak takut, sebab saya tidak melakukan seperti apa yang dituding oleh KPUD Kota Bogor tersebut, sebab kebenaran itu akan muncul, imbuh Bu Neng. 

Sementara itu, public Kota Bogor seperti LSM, Ormas dan wartawan, setelah kejadian itu, datang mengunjungi Rumah Sumiati, yang merupakan Ketua DPC. Hanura Kota Bogor tersebut, untuk memberi dukungan moril kepada Sumiati. Kalangan wartwan mengatakan bahwa memang Bu Neng benar tidak usah takut dengan adanya gertak sambal daripada Ketua KPUD Kota Bogor tersebut. 

Bahkan kalangan LSM dan wartawan mengatakan diharapkan agar KPUD Kota Bogor dalam menjalankan tugasnya agar bersikap benar dan professional, jangan terkesan ada tindakan itimidasi atau mendiskreditkan seseorang dalam proses pencalekan. KPUD Kota Bogor diharapkan jangan ikut-ikutan main politik praktis, sebab KPUD Kota Bogor posisinya adalah merupakan wasit yang harus netral. Ketia Ketua KPUD Kota Bogor dikonfirmasi pertelepon, yakni dimitai penjelasannya terkait dengan tudingan penyanderaan tersebut, namun sangat disayangkan Agus Teguh tidak menjawab konfrimasi tersebut.(Tardip.P)
Brantass.com

Kembali lagi terungkap Oknum Jaksa Depok Terima Dana  sebesar Rp. 45 Juta  dengana maksud dan tujuan Untuk meringankan Hukuman. Namun, Vonis Tak Sesuai Kesepakatan....????. 


Diduga oknum Kejaksaan Negeri Kota Depok berinisial AM menerima suap sebesar Rp. 45 juta dalam kasus narkotika. Padahal Kejaksaan Agung telah merilis pemberhentian 58 jaksa karena dinilai telah melakukan sejumlah perbuatan yang melanggar kode etik. Namun tetap saja hal itu tidak membuat jaksa di daerah jera ataupun takut melakukan pelanggaran. Terbukti keluarga terpidana kasus narkotika Sumarman mengakui telah menyerahkan dana untuk meringankan hukuman, pihak keluarga terpidana memberikan uang sebesar Rp45 juta pada AM. Dengan kesepakatan bahwa putusan hukuman terhadap terpidana hanya enam tahun. Namun majelis hakim memutuskan 10 tahun kurungan penjara. Karena tidak sesuai kesepakatan, keluarga pun protes pada pihak kejaksaan yang dinilai sudah melanggar kesepakatan. Mereka berteriak-teriak meminta jaksa AM mengembalikan uang yang sudah diterima. "Keluarga kami sudah memberikan dana untuk meringankan hukuman, kenapa vonisnya tidak sesuai kesepakatan," kata Ny Kiki istri terpidana.
Betapa tidak, kasus ini pun menggemparkan Kejari Depok. Pihak kejaksaan mengaku tidak mengetahui berita tersebut. 
"Sungguh, kami saja baru dengar dari media. Kami akan lakukan penyelidikan dugaan kasus ini," bela salah satu jaksa Kejari Depok, Arnold Siahaan kepada wartawan, Selasa (14/5/2013), dikantornya.
Dia menjelaskan, dalam meteri putusan hukuman terdakwa dituntut 11 tahun dan diputus setahun lebih ringan. Putusan tersebut sudah dilakukan sekitar tiga minggu lalu. Tuntutan itu, sambung Arnold sudah ditembuskan hingga kejaksaan tinggi. "Putusan itu sudah sepantasnya. Kalau diputus kurang dari 10 tahun justru itu yang diluar kewajaran," jelas Arnold.

Arnold menegaskan, hal yang memberatkan adalah terpidana sudah berkali-kali dipenjara dengan kasus yang sama. Pada kasus terbarunya, Sumarman kedapatan mengantongi 3,5 kilogram ganja kering siap edar. "Terpidana adalah residivis. Putusan itu sudah sewajarnya dan diketahui kejati," tandasnya.

Sementara itu ditempat yang sama, Gede Adiaksa, selaku Kasi Pidana Umum Kejari Depok, mengungkapkan, akan mendalami kasus ini. Dia berjanji akan mencaritahu kebenarannya. 
"Nanti kita kroscek ya. Kita juga baru tahu sekarang," ungkap dia.
Adiaksa juga mengakui, belum bisa memastikan jika nanti benar terbukti pihaknya belum dapat mengambil keputusan apapun. Mengingat, pimpinan tertinggi di lembaga itu masih kosong. Namun dia mengaku akan melaporkan kasus itu pada pimpinan. Saat ditanya akan dilaporkan kemana, Gede hanya menegaskan kepada pimpinan saja. "Ya pokoknya ke pimpinan," kilah dia dengan nada gugup. (tardip.P)
Brantass .com

Melanggra Aturan PP Nomor 24 Tahun 2004 :
Dana Aspirasi Dewan Dijadikan Paket Proyek Oleh  Pemkot Depok Melalui Dibimasda
Adanya Dana Aspirasi atau Paket Aspirasi untuk Anggota DPRD Kota Depok  sesuai dengan Daerah Pemilihan (Dapil) masing-masing anggota DPRD, dimana oknum anggota dewan terkesan jadi ikut main proyek dengan merekomendasikan kontraktor tertentu kepada pihak Dinas Binas Marga dan Sumber Daya Air (DIBImasda), maka hal itu  masuk  menjadi katagori GRATFIKASI atau SUAP yang merupakan bagian dari persengkokolan (KKN). Hal itu diungkapkan oleh Bimo dari LSM Kota Depok.

Bisa jadi, Persengkokolan yang dilegalkan ( Misal, jika dibuatkan Perda). Persengkokolan yang dimaksud adalah Antara LEGISLATIF dan EKSEKUTIF. Dana Aspirasi/proyek aspirasi DPRD juga dilarang. Pelarangan ini diatur dalam Undang – undang Nomor 22 tahun 2003 tentang susduk MPR,DPR,DPD dan DPRD dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2010 tentang Tatib DPRD dan PP no 24 tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan keuangan DPRD.

Lanjut Bimo, didalam keempat peraturan tersebut tidak ada diatur mengenai dana aspirasi bagi anggota DPRD Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 2004 jelas mengatur keuangan anggota DPRD, dan di dalam PP Nomor 16 tahun 2010 juga jelas diatur mengenai hak, kewajiban dan kode etik DPRD bahkan dalam pasal 91 huruf i menyatakan pelaksanaan perjalanan dinas anggota DPRD berdasarkan ketersediaan anggaran. Pasal 98 ayat (3) anggota DPRD dilarang melakukan KKN serta dilarang menerima gratifikasi, dengan sanksi pemberhentian sebagai anggota DPRD sebagaimana ditegaskan dalam pasal 99 ayat (2).

Permintaan anggota DPRD meminta paket proyek di Dinas PU (Pekerjaan Umum ) yang diperuntukkan sebagai dana aspirasi adalah benar-benar memalukan dan melanggar hukum. Jika alasannya dana apirasi maka lebih fatal lagi akibatnya. Dan aspek gratifikasi terjadi, sebab, Anggota DPRD juga menikmati "FEE" dari Keuntungan proyek tersebut. FATALnya lagi, bahkan anggota DPRD menawarkan proyek tersebut ke piohak ketiga. Di Depok, paket aspirasi DPRD sudah terjadi tahun 2010, 2011,2012 dan sekarang tahun 2013.

Terkait dengan DPRD Kota Depok, yakni soal proyek aspirasi DPRD sudah berjalan hampir 3 tahun ini. Hal itu terlihat berjalan dengan mulus ini mulus, sebab oknum anggota DPRD Kota Depok terlihat jadi calo proyek sesuai dengan Daerah Pemikihannya (Dapil).

Sebenarnya Kota  Depok dalam sorotan. Fatalnya jika kasus ini dibedah, maka, tentu ada dua pihak yang harus menanggung yakni Legislatif dan eksekutif. Keduanya bisa diperiksa oleh penegak hukum untuk dibawa ke meja hijau dengan persekongkolan untuk mengkorupsi uang Negara.

Masalahnya dengan dengan dijadikannya dana aspirasi menjadi paket proyek  di Dibimasda Kota Depok, maka oknum anggota dewan menerima sukses fee dari yang mengerjakan proyek tersebut.  Adapun  bentuk lainnya  adalah   gratifikasi atau hadiah  hal itu  sebagai ucapan terima kasih bukan hal yang asing. Setiap hari raya tiba, rumah pejabat biasanya dipenuhi parsel-parsel yang dikirim oleh koleganya. Kala itu, tak ada undang-undang khusus layaknya UU Tindak Pidana Korupsi yang melarang gratifikasi. Karenanya, dahulu sebagai hal yang wajar. Lebih lanjut, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebenarnya melarang pejabat negara menerima sesuatu hadiah. Tetapi larangan ini tak ditegakkan, karena itu sudah menjadi budaya. Lagipula, ini kan hanya pemberian hadiah biasa. Akibatnya membudaya. (tardip)




Brantass Depok

Tentu publik belum melupakan Kota Depok mendapatkan predikat jadi Kota Terkorup Nomor dua se Indonesia dan nomor satu se Jawa Barat, tahun 2010 yang lalu.  Demikian pula hasil Survei Integritas Sektor Publik Tahun 2012 yang dilaksanakan KPK-RI? Kota Depok mendapatkan predikat pelayanan  terburuk dalam pelyanan public. Demikian dismapaikan oleh Cahyo Putanto dari LSM Gelobang.

Lanjut Cahyo, survei yang berlangsung pada Juni-Oktober 2012 tersebut dilakukan terhadap  498 unit layanan yang tersebar di 20 instansi pusat, 5 instansi vertikal, dan 60 pemerintah daerah, menghasilkan Kota Depok berada pada urutan paling rendah (terburuk) karena  banyak terjadi praktek suap dan gratifikasi pada 3 (tiga) unit layanan daerah, yaitu KTP, SIUP, dan IMB.

Terkait  dengan hasil survey tersebut, infonya Pemkot Depok (Walikota) telah membentuk UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI (UPG) untuk memperbaiki citra Pemkot Depok tersebut. Namun kenyataannya dilapangan bahwa masalah proes perizinan masih banyak pungli ditemukan, seperti dalam pembuatan Akte Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan proses pembuatan berbagai perizinan di lingkungan Pemkot Depok. Contohnya Walikota Depok  Nurmahmudi Ismail beberapa waktu lalu menegur Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kota Depok Mulyanto, atas pengaduan warga, dimana dalam pembuatan akte kelahiran masih didapati pungli, dengan alasan untuk  uang taksi oleh petugas bidang catatan sipil.

Oleh karenba masih banyaknya proses  yang masih berbelit-belit, hingga Walikota Depok , hingga Walikota Depok membentuk tim Unit Pengendali Gratifikasi tersebut, maka LSM Gelombang  mempertanyakan kebijakan Walikota Depok tersebut yakni “Kapan Dibentuknya Unit Gratifikasi tersebut?

Kemudian  Unit itu berada di satuan kerja yang mana kedudukannya? Apaah di Inspektorat ? Atau ada di masing-masing dinas/badan/­lembaga/kantor yang memiliki unit pelayanan? Lantas dibentuk dengan  Peraturan Walikota nomor berapa unit gratifikasi tersebut? Atau apakah dalam bnetu Surat Edaran(SE) Walikota Depok. Jadi Walikota Depok hendaknya jangan asal bunyi (Asbun).
Yang pasti, Walikota Depok mohon jangan hanya menyalahkan atau mengorbankan posisi  daripada  Tenaga Kerja Sukwan yang ada di kelurahan  dan Kecamatan, dalam konteks tersebut,  mereka para Sukwan tersebut  seolah-olah dijadikan "kambing hitam atau tumbal " untuk menutupi kebobrokan Walikota Depok dalam memimpin Kota Depok ini.

Sehingga berbagai permasalahan yang ada di Kota Depok terkesan semuanya berada di pundak tenaga Sukawan. Maka   muncul ide "tidak bijaksana" dari Pemkot Depok untuk  tidak lagi memperpanjang tenaga kerja sukwan di setiap  kelurahan dan Kecamatan yang ada di Kota Depok. Dengan demikian ide Walikota Depok tersebut merupakan ide yang sangat buruk, dengan mengorbankan tenaga sukwan. Padahal tenaga Sukwan itu mayoritan adalah penduduk asli  pribumi Kota Depok itu sendiri. Lalu buat apa digulirkan semanagat otonomi daerah kalau bukan untuk mebantu warga masyarakat loka? Ujar Ichsan warga Beji.

Sebagai contoh nyata sikap arogansi daripada Nurmahmudi Ismail adalah  terhadap perilaku sesesorang yang bernama Kasno, karena ada sentiment Nurmahmudi Ismail,  hingga  tidak diperpanjang kontraknya sebagai tenaga kontrak tahun 2008,. Akibatnya sekarang ini Kasno  menjadi "momok menakutkan" buat pemkot Depok khususnya bagi Nur Mahmudi Ismail , apalagi kalau sampai seluruh tenaga sukwan di kelurahan yang jumlahnya ratusan itu juga tidak diperpanjang, sama saja Nurmhamudi Ismail menambah masalah baru buat dirinya. (tardip)
Foto : Suap denan nilai Rp.16 Miliar
Brantass Depok
Mantan Kepala DBMP Kab. Bogor Muntah-Muntah Pelaksanaan Sidang Di Tipikor Bandung Jadi Sering Tertunda Foto : Suap denan nilai Rp.16 Miliar Depok, Agenda sidang perdana kasus dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa mantan Kepala Dinas Binamarga dan Pengairan (DBMP) Kabupaten Bogor, Helmi Gustian, masih digantung.

Helmi yang akan duduk di kursi pesakitan Pengadikan Tipikor Bandung, dikabarkan sakit dan masih dalam perawatan di rumah sakit Berdasarkan Informasi yang dihimpun dari Kejari Cibinong, bahwa status Helmi Mantan Kepala Dinas Bina Marga Dan Pengairan (DBMP) Kab. Bogor tersebut, saat itu dibantarkan setelah majelis hakim Tipikor Bandung yang menangani perkara tersebut, yakni mengabulkan permohonan pembantaran yang diajukan penasihat hukum terdakwa Helmi. Keputusan majelis hakim tersebut berdasarkan surat keterangan dokter RSUD Cibinong, yakni tanggal 4 dan 17 Maret 2013 yang lalu. 

Dalam surat itu, Helmi didiagnosis sakit DX Vonitus atau muntah terus-menerus. Helmi, kabarnya menjalani rawat inap di ruang Raflesia di rumah sakit daerh Cibinong tersebut. Akan tetapi ketika kalangan wartawan Cibinong melakukan pengecekan ke RSUD Cibinong tersebut, ternyata terdakwa Helimi Gustian yang diinfromasikan sakit tersebut sudah tidak ada di Rumah sakit tersebut. Bahkan berdasarkan penjelasan dari salah seorang petugas medis RS Cibinong menyampaikan, bahwa Helmi sudah pulang sejak beberapa hari lalu.

Sementara itu, Kasi Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Cibinong, Sri Haryanto menjelaskan kepada kalangan wartawan bahwa terdakwa Helimi yang terlibat dalam kasus gratifikasi senilai Rp16 miliar yang disidik oleh Tipikor Polda Jabar tersebut, statusnya masih dalam masa pembantaran. Dalam kondisi status pembantaran terdakwa Heli tersebut, majelis hakim Tipikor Bandung memerintahkan kepada Kejari Cibinong untuk mengawasi kondisi kesehatan terdakwa. “ Untuk sidang perdana terhadap Heli Gustian, hal itu menunggu sampai kondisinya benar-benar sehat,” katanya, ujar Sri haryanto.

Dalam waktu dekat ini, sambungnya, Kejari akan meminta petunjuk dari dokter yang menangani Helmi. Jika dokter telah menyatakan kondisi terdakwa sehat, Kejari akan melaporkan kepada Pengadilan Tipikor untuk menjadwalkan per¬sidangan. “Yang kami dengar, yang bersangkutan saat ini masih melakukan rawat jalan. Nanti kami akan minta keterangan dokter yang menangani penyakitnya,” imbuhnya. (tardip)

Brantas Depok
Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok, Mursada Tuki mengungkapkan sangat  banyak kasus tanah sengketa di wilayah Kota Depok.  ”Masih banyak tanah tidak bertuan di Depok.  Sebanyak 167 sengketa tanah di Depok. Sudah banyak yang diselesaikan dalam mediasi perkara tapi banyak juga penyelesaiannya melalui jalur hukum,” ujar Mursada di BPN Kota Depok, Jawa Barat, beberapa waktu lalu kepada wartawan.
Lanjut Mursada , dari jumlah  tersebut,  kini tersisa 62 lokasi tanah yang bersengketa. Sedikitnya terdapat 27 kasus yang belum masuk pengadilan. ”Kami kumpulkan data-data, dari kanwil dan juga pemkot Depok. Sengketa itu disebabkan masing-masing pihak belum sepakati dan menyetuji hasil mediasinya,” terang Mursada.

Hal tersebut membuat Kota Depok duduk di peringkat kelima se-Indonesia terbanyak kasus sengketa tanah. “Depok itu termasuk nomor kelima seluruh Indonesia, karena banyak tanah-tanah kosong, terlantar, diklaim. Dikuasai penggarap dan diakui oleh banyak pihak,” tuturnya, yang menambahkan kasus sengketa tanah banyak terjadi di daerah Sawangan, Depok.
Sementara itu pula, Mahkamah Agung (MA) RI, cukup banyak menyelesaikan  kasus sengketa tanah diwlayah Kota Depok. Tercatat ada 40 kasus sengketa tanah yang sedang di proses di MA. Diantaranya kasus tanah seluas 45 Ha yang melibatkan beberapa orang, yakni  rakyat penggarap dengan pihak Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo)di Kelurahan Tirtayasa, Kec. Sukmajaya. Lalu kasus tanah Kavling Depkes seluas 27 Ha di kelurahan Pancoranmas, serta kasus tanah PT Pakuan (Lapangan Golf Sawangan)seluas 91 Ha di Sawangan.

”Ada yang sedang dalam proses, ada juga yang sudah diputuskan perkaranya,” kata Ashadi, Panitera Muda Tata Usaha Negara MA, di Jakarta, Kamis (4/4) yang lalu. ”Perkara sengeketa tanah di Depok cukup bayak,” tegasnya yang mengungkapkan  MA telah mengeluarkan putusan Peninjauan Kembali (PK) terhadap putusan Kasasi perkara no 588 PK/Pdt/2002 atas tanah sengketa seluas 45 Ha di Kelurahan Tirtayasa, Sukmajaya yang dimenangkan pemohon PK yakni para pengarap.
Sengketa tanah yang cukup luas yang saat ini sedang diproses, ungkap Ashadi lagi yakni kasus Kasasi perkara no 480 K/TUN/2012 atas tanah sengketa seluas 91 Ha di Sawangan (Lapangan Golf Sawangan) antara ahli waris Ida Farida sebagai pemohon dengan PT Pakuan dan BPN sebagai tergugat. ”Saya memang telah melakukan upaya hukum ke MA,” kata Ida selaku pemohon yang menggugat atas tanah yang kini telah menjelma menjadi  Lapangan Golf Sawangan itu. (tardip)

Brantas Depok,
Wakil Ketua DPRD Kota Depok Merupakan Korban Politik Kotor Kalangan Elit Politik 
Terkait adanya surat rekomendasi Wakil Ketua DPRD Kota Depok Prihandoko untuk pelantikan Walikota Depok Nur Mahmudi Isamil  dan Wakil Walikota Depok  Abdul Shomad Idris Tahun 2011 yang lalu, kasus tersebut yang lebih popular dimata public disebut”Surat Bodong Prihandoko”, hal tersebut kini memanas kembali di Kota Depok, seperti halnya diungkapkan oleh Edy Sitorus Politisi dari Partai Demokrat Kota Depok.

Lanjut Edy mengatakan, bahwa  Prihandoko adalah merupakan  korban politik kotor yang dilakukan oleh para elite Politik di Kota Depok  yang sudah kebablasan dalam berpolitik. Edy sesuai dengan prinsip Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat SBY, berangkat dari partai Politik yang menjunjung tinggi Politik Santun, Beretika dan Bermoral, dirinya merasa miris melihat  rekannya yang menimpa Prihandoko selaku satu profesi sebagai anggota DPRD Kota Depok.

Sesuai amanah dari Ketua Dewan Pembina dan Ketum DPP Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, yang menginstruksikan agar seluruh Kader Demokrat menjunjung tinggi Politik Santun, Beretika dan Bermoral maka saya menilai bahwa Pak Prihandoko   hanyalah korban dari keganasan Politik Kotor”, ujar Edi Sitorus kepada wartawan.

Ditambahkannya; "Seharusnya bukan hanya Prihandoko saja yang dipanggil Bareskrim Mabes Polri, tapi seluruh Pimpinan dan Ketua Fraksi DPRD Depok juga harus ikut dipanggil. Tidak mungkin Prihandoko berani melakukan pembuatan surat usulan pengesahan pengangkatan Walikota dan Wakil Walikota Depok periode tahun 2011 - 2016 tanpa adanya koordinasi dari para unsur  pimpinan dan Ketua Fraksi DPRD. Untuk itu, dirinya meminta agar unsur Pimpinan dan Ketua Fraksi harus ikut bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan oleh Prihandoko.

Saya rasa Pak Prihandoko  hanyalah kambing hitam saja dan dirinya (prihandoko) tak akan berani berbuat nekat tanpa adanya restu dari Pimpinan dan Ketua Fraksi. Selain itu, ketidak hadiran para anggota fraksi non koalisi pada saat pelantikan dinilai hanyalah sebagai sandiwara belaka.

Saya hanya ingin masyarakat bisa mengetahui dan  menjadikan hal ini sebagai pembelajaran agar tidak terjerumus dalam politik yang tidak santun. Badan Kehormatan Dewan (BKD) juga harus bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan Prihandoko. Sanksi yang diberikan BKD setelah Prihandoko melakukan kesalahan, tetapi kenapa sebelumnya begitu mengetahui kesalahan yang dibuatnya tidak ada tindakan?. Para Perwakilan Masyarakat Depok yang ingin menegakkan Supremasi Hukum terkait kisruh pilkada juga bisa melaporkan Para Pimpinan dan Para Ketua Fraksi DPRD", ujar Edi Sitorus. (tardip)





Brantass Cibinong,

Berdasarkan  penjelasan dari  Ketua Bagian Hukum Tata Negara, Universitas Pakuan, R Muhammad Mihradi, mengungkapkan tidak seharusnya Bupati  Bogor Rachmat Yasin  meninggalkan  Rapat Paripurna DPRD Kab. Bogor dalam  rangka memberikan Laporan Keterangan  Pertanggungjawaban (LKPJ) kinerjanya sendiri kepada public, namun  Buapti Bogor  kenapa lebih memilih menghadiri pelantikan Bupati Garut ?
Meski  hal itu tidak diatur terkait rangkap jabatan,  harusnya , Bupati  Bogor dapat memilah kegiatan yang menjadi prioritas. “Seharusnya bupati Bogor dapat melihat kepentingan mana yang dapat lebih diprioritaskan, karena hal itu menyangkut kinerjanya terhadap publik” ujarnya.
Lanjut R Muhammad,   secara estetika politik harus dapat bekerja secara profesional. Apalagi, LKPJ lebih menyangkut kepentingan publik. “Jangan  mementingkan kepentingan politik. Seharusnya yang menjadi kegiatan prioritas ini adalah kegiatan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik,” katanya.

Sementara itu, dilain pihak justru sejumlah anggota  DPRD Kab. Bogor tampaknya tidak mau tahu ketidakhadiran Bupati  Bogor  tersebut saat paripurna LKPJ,  Kamis (4/3). Yang lalu.  Bahkan beberapa anggota dewan  menilai, ketidak­hadiran orang nomor satu di Kabupaten Bogor itu wajar dan bisa dimaklumi. Anggota Badan Musyawarah (Bamus) DPRD, Usep Saefullah menyebutkan, ketidakhadiran Bupati  Bogor sebelumnya sudah disampaikan kepada kita.
.Menurut Usep, hal itu bukan kesengajaan. Bahkan, ketidakha­diran  Bupapti Bogor, yang  juga Ketua DPW PPP Jawa Barat itu tidak memengaruhi jalannya paripurna. “Sebelum rapat Bamus yang menjadwalkan rapat paripurna LKPJ, memang sudah ada pemberitahuan jika bupati tidak bisa hadir,” jelasnya kepada wartawan.
Demikian  pula tanggapan dari Wakil Ketua DPRD, Wasto Sumarno dari fraksi PKS juga mendukung langkah daripada Bupati Bogor  yang tidak menghadiri rapat paripurna LKPJ BUpati Bogor tersebut. Menurut Wasto, bukan soal jika Bupati  Bogor tidak hadir dalam Rapat Paripurna LKPJ, kemarin. Sebab, kata dia, posisi bupati sudah diwakili Wakil Bupati Karyawan Fathurach­man.

Hal itu pun sudah tertuang dalam aturan di mana jika bupati berhalangan hadir bisa diwakili oleh wakilnya, maupun sekda
Sementara itu pula, banyak tanggapan public yang miring terhadap Bupati Bogor, M Sinwan dari LSM Anti Korupsi Bogor Raya mengatakan, harusnya Bupati Bogor Rachmat Yasin hadir dalam rapat paripurna LKPJ  di kantor DPRD Kab. Bogor tersebut, karena hal tersebut adalah menyangkut kinerjanya Bupati itu  sendiri selama setiap tahunnya. Namun saya justru heran kenapa kalangan anggota DPRD Kab. Bogor justru terkesan membela Bupati Bogor ketidak hadirannya dalam rapat paripurna LKPJ tersebut, hal itu sama saja anggota Dewan menerima dirinya dilecehkan oleh Bupati Bogor, ataau apakah mereka-mereka anggota Dewan itu sudah dikebiri oleh Bupati? Tegas M Sinwan. (tardip)



Brantass Depok,
Kabar tak sedap berhembus dari DPC Partai Gerindra Kota Depok , pasal nya seorang oknum Kader Partai yang berinisial " JM " mengumpulkan para Bacaleg Partai Gerindra dan meminta uang untuk kegitan Ultah Gerindra yang ke 5 , namun amat di sayangkan permintaan JM itu ketika di konfirmasi kepada para pengurus DPC tidak ada kordinasi alias jalan sendiri .

Dalam Informasi yang berhasil di sadap Koran Fesbuk Depok , JM yang kini berprofesi sebagai Sekertaris Partai Gerindra mengirimkan SMS kepada para Bacaleg , Isi SMS tersebut adalah. " Salam Indonesia Raya , Kepada YTH Seluruh Bacaleg yang sudah mendaptar di Partai Gerindra DPC Kota Depok untuk Pemilu Legislatif 2014 diharapkan kehadirannya di kantor DPC menemui Sekertaris DPC Bp. Jamaludin Pada : Untuk gelombang 1 hari senin tanggal 4 Maret 2013 jam 5 sore dampai jam 10 malam . Untuk Gelombang 2 hari selasa tanggal 5 maret 2013 jam 5 sore sampai jam 10 malam . Untuk kehadiran ke DPC si persilahkan para Bacaleg menyusuaikan waktunya sendiri . 
Demikian pemberitahuan ini kami tunggu kehadiran nya . Hormat kami DPC Gerindra Kota Depok . Jamaludin Sekertaris dalam keterangan beberapa Bacaleg yang  kepada wartawan,  para Bacaleg dimintai uang sebesar 500 .000 atau melalui transfer ke rekening BCA No Rek . 286134 1277 atas nama Jamaludin dan hari ini adalah batas akhir penyetoran .

Sementara itu Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto telah memberikan larangan keras terhadap para kader partai Gerindra . Peringatan: Kalau mau kaya, jangan masuk Gerindra! Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) adalah alat untuk mengabdi dan melayani, bukan alat untuk mencari uang. " Tidak boleh ada setoran liar, tidak boleh ada sumbangan liar, tidak boleh ada pungutan liar di Gerindra.  Para Sahabat Facebook di Media Massa  dapat membantu saya menjaga Gerindra 100% bersih dengan mengingatkan dan melaporkan anggota Gerindra yang nakal " Tulis Prabowo Subianto .

Ditempat terpisah pengamat Politik Jaung Cobain menyayangkan atas sikap dari oknum pengurus DPC Gerindra Kota Depok itu . " Segala keputusan Partai adalah bukan keputusan pribadi , harus nya di putuskan secara Kolektif Kolegial , karena Partai itu milik Masyarakat bukan milik pribadi " Kata Jaung dengan nada kesal.

Ia menambahkan bahwa kelakuan JM merupakan virus arogansi yang harus segera di perbaiki dan sudah melanggar aturan Partai ,karena Gerindra bukan miliknya sendiri,  tapi milik orang banyak .  " Harus ada sanksi yang tegas dari Ketua DPC , karena di prediksi Gerindra akan menjadi Partai besar yang akan menjadi milik Masyarakat , ini tak bisa dibiarkan dan sudah keterlaluan " tandas nya. (tardip)


Brantass.com

Kembali lagi Sebanyak 334 Tenaga Kerja Indonesia (TKI)yang dideportasi Pemerintah Malaysia, Ahad (12/mei) malam, tiba di Tanjung pinang, Kepulauan Riau . 

Ratusan TKI asal sejumlah daerah di Indonesia itu dideportasi karena sejumlah masalah pelanggaran, seperti masuk ke Malaysia secara ilegal tanpa dokumen yang sah bekerja di malaysia.

Ratusan TKI yang terdiri dari 247 pria dan 86 wanita itu tiba di Pelabuhan Sri Bintan Pura, Tanjungpinang, Kepulauan Riau, menggunakan kapal Telaga Expres dari Pelabuhan Situlang Laut, Johor, Malaysia.Para TKI tersebut berasal dari Kepulauan Kangean, Madura, Jawa Timur, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, dan beberapa daerah lain di Indonesia. 

Mereka ditangkap Polisi Diraja Malaysia karena tidak mempunyai pasport, surat izin tinggal, serta masalah pelanggaran lainnya biasa mereka datang dengan pasport umum dengan alasan menjenguk sana keluarga yang bekerja di malaysia dan mereka sudah berpengalaman dan pernah tinggal disana.
Ratusan TKI tersebut kemudian didata dan ditampung sementara di penampungan milik Dinas Sosial Kota Tanjungpinang, sebelum dipulangkan ke daerah asal masing-masing tersebut.(Haekal Brantass Malaysia)

Pantauan Investigasi Brantass.com 
Dari sejumlah kasus deportasi TKI atau Pemulangan Warga Indonesia pekerja gelap di malaysia akibat ulah adanya Tekong (penyebrangan antar negara)  yang didalamnyapun Aparat yang bermain...dalam penyebrangan Ferry Seperti Batam Tujuan Johor atau sebaliknya Johor - Batam  dermaga mereka khusus hingga 20 meter di lepas pantai adanya rumah singgah yang mana aparat kepolisia dan TNI ikut berperan sampai adanya pembayaran diluar  perjanjian TKI dan tekong. 

TKI Ilegal membayar Tekong sebesar RM. 450 antara Johor bahu - Batam tetapi di rumah singgah di batam dikenakan uang keamanan oleh aparat POLRI dan TNI sebesar Rp.200.000 dengan alasan uang Keamanan, mau tak mau lah mereka harus membayar jika ingin sampai di daratan yang jaraknya hungga 20 meter lagi.

Banyak warga Indonesia yang bekerja disana bukan sebentar malah sudah lebih dari 3 tahun dengan status pelacong.

Jika di bilang tanpa dokumen tak mungkin itu alasan mereka agar nama dan identitas mereka tidak terdeteksi hingga mereka dapat membuat Pasport baru, ada dari mereka memang di curi kawan untuk di photocopy  bekal mereka bekerja di dalam lingkungan halaman kerajaan sebagai   kebersihan, atau dengan sengaja di buang maupun di sembunyikan karena mereka akan terkena hukuman cambuk maupun penjara yang cukup lama sesuai kedatangannya.

Sedangkan Pihak KBRI malaysia tidak dapat berupaya banyak bahkan mereka ketika ada seorang Tenaga Migran yang hendak menyerahkan diri di pintu gerbangpun sudah memasang tarif yang lebih mahal di banding Tekong. (DJ)
(baca selengkapannya kisah Migran Gelap investigasi Brantass.com)

     








Brantass.com

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Polri dan Kejaksaan menggelar pelatihan bersama peningkatan kapasitas penegak hukum dalam penanganan tindak pidana korupsi di Provinsi Papua.


Ketua KPK, Abraham Samad, kepada wartawan di Jayapura, Senin (13/5/2013) mengatakan, pelatihan bersama ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan bersama antara KPK, Kejaksaan dan Kepolisian tentang optimalisasi pemberantasan tindak pidana korupsi yang ditandatangi 29 Maret 2012 di Kejaksaan Agung.
Kesepakatan tersebut, katanya, memuat hal-hal yang sangat strategis dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia, meliputi koordinasi, supervisi, tukar menukar informasi, bantuan dalam penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, bantuan pencarian tersangka ataupun terdakwa dan terpidana.
“Kesepakatan bersama ini juga meliputi bantuan dalam pelaksanaan putusan pengadilan, bantuan pengawasan terpidana dalam hal pembebasan bersyarat, bantuan personil dan pendidikan atau pelatihan bersama,” katanya.
Abraham mengakui, dalam penanganan tindak pidana korupsi yang sifatnyaextra ordinary, diperlukan sinergitas di antara aparat penegak hukum dan auditor, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai profesional, integritas, pengawasan efektif dan penerapan sanksi tegas yang menimbulkan efek jera.
“Pelatihan bersama dilakukan sebagai upaya mengatasi berbagai kendala dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan pengembalian kerugian keuangan negara, khususnya di Provinsi Papua, sehingga terwujud sinergi dan kerja sama yang lebih efektif di antara instansi penegak hukum dengan auditor dari Badan Pemeriksa Keuangan,” urai Abraham.
Penyerahan Pataka dari Ketua umum AWI R.Mustafa BSc kepada DRS Imam Faridly selaku ketua DPC AWI Bekasi,  DPC AWI Depok ,Day Meriline — Ketua DPC AWI Jakarta Pusat,A.Komarudin — di Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 






Ketika publik ramai membicarakan sepak terjang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), maka sosok yang kerap kali muncul bukan Abraham Samad sang ketua atau Pimpinan yang lain. Johan Budi, sang Juru Bicara KPK ternyata lebih dikenal publik. Berita-berita dan sepak terjang seputar KPK kerap kali muncul melalui Johan.

Sebenarnya hal ini sangat wajar, mengingat hal tersebut memang merupakan bagian dari tugas juru bicara. Namun kemunculan Johan di media akhir-akhir ini terasa memiliki nuansa yang berbeda dari biasanya. Apalagi semenjak sang ketua Abraham Samad tersangkut kasus ‘sprindik’, walaupun bukan Samad pelaku utamanya. Entah krna “kebodohan” atau jebakan2 yg dibuat khusus utk Samad memang sangat canggih. Samad pun akhirnya tumbang. Skrg jd “ayam sayur” demikian bunyi salah satu tautan di media sosial.

Johan Budi benar-benar jadi penguasa tunggal KPK, Johan bebas berceloteh dan mengeluarkan statement tanpa ada satu pun unsur pimpinan KPK yang membantah apalagi melarang. Entah karena mereka tidak ingin perpecahan di internal KPK terungkap, atau memang semua pejabat di KPK layaknya ‘setali tiga uang’

Kalau kita ikuti satu persatu kasus-kasus yang sedang di tangani KPK, ada kejanggalan dan keanehan di sana-sini. Kita ambil contoh kasus-kasus besar yang sedang ditangani KPK seperti Century, Hambalang dan yang teranyar kasus suap impor daging sapi. Pada dua kasus di atas (Century dan Hambalang) terlihat KPK seperti tidak bergairah untuk menuntaskan kedua kasus tersebut, ini bisa dilihat dari sepak terjang KPK di dalam memeriksa dan menetapkan sebagai tersangka orang-orang yang terlibat didalamnya. Bahkan seorang Johan Budi yang kerap menjadi corong KPK nyaris tak terdengar celotehannya. Kalaupun bersuara, tidak sekeras ketika KPK menangani kasus suap impor daging sapi.
Coba kita perhatikan sepak terjang KPK di dalam penanganan kasus suap impor daging sapi yang diduga melibatkan mantan presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaq (LHI). Disini Sangat jelas kita lihat agresifitas KPK.

Sangat kentara/vulgar/kasat mata, upaya penjemputan paksa dan penahanan LHI itu oleh KPK. HARUS MALAM ITU JUGA. Padahal LHI tidak kena Operasi Tangkap Tangan (OTT). Kenapa treatment atau perlakuan KPK terhadap LHI itu berbeda dengan tersangka-tersangka korupsi lain yang tidak terkena OTT ? Kenapa harus ditahan malam itu juga? Demikian bunyi tweet pada akun @TrioMacan2000.

Tak urung kasus penangkapan LHI mendapat sorotan tajam dari banyak pihak, salah satunya dari Anggota Komisi III DPR dari FPP, Ahmad Yani yang menduga ada konspirasi di balik penangkapan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq sebagai tersangka kasus suap impor daging sapi.
“Ini saling sandera, uji-menguji. KPK jangan dijadikan instrumen politik. Kalau ini betul konspirasi betapa tidak bermoralnya bangsa ini,” katanya di Kompleks MPR/ DPR, Senayan, Jakarta (ROL,31/1/2013).
Pakar Hukum Tata Negara Jimly Asshiddiqie menilai ada yang ganjil pada penetapan tersangka oleh KPK kepada Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaq.
“KPK menetapkan Luthfi Hasan Ishaq sebagai tersangka sangat cepat, hanya beberapa menit setelah penangkapan. Kesannya, PKS seperti menjadi target,” kata Jimly Asshiddiqie usai diskusi publik yang diselenggarakan Fraksi Partai Gerindra di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini membandingkan dengan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, yang pernah disebut-sebut oleh beberapa tersangka maupun saksi pada kasus dugaan korupsi proyek Wisma Atlet SEA Games maupun Hambalang, tapi sampai sekarang belum ada proses lebih lanjut dari KPK. (ROL, 31/1/2013).

Bahkan Ketua DPR Marzuki Ali pun tidak percaya dengan penetapan LHI sebagai tersangka kasus suap impor daging sapi. Di mata Marzuki, Lutfi merupakan figur alim yang religius. “Sejujurnya saya terkejut. Saya tahu beliau orang yang religius dan khusyuk sekali,” kata Marzuki kepada wartawan, di kompleks MPR/DPR, Senayan Jakarta. Sampai saat ini Marzuki belum percaya dengan penetapan tersangka Luthfi. “Saya hampir-hampir tidak percaya Beliau menjadi tersangka kasus suap,” lanjutnya. (ROL, 31/1/2013)

Dan proses penetapan dan penangkapan  LHI pun jelas sekali ada keganjilan dalam penahanan mantan orang nomor satu di PKS itu. Salah satunya, rentang waktu yang sangat cepat terkait penetapan tersangka hingga penahanan menimbulkan pertanyaan.
Pada Rabu (30/1) pukul 01.00 WIB lalu, penyidik KPK mengembuskan berita yang menjadi kebiasaan buruk bahwa ada anggota Komisi IV DPR akan ditangkap. Nyatanya hal itu tidak betul.
Pukul 15.00 WIB, tiba-tiba LHI sudah dicekal KPK dan pukul 18.00 WIB, unsur Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS sudah mendengar berita tentang penetapan tersangka.
Selanjutnya pukul 21.00 WIB, penyidik KPK sudah merapat ke gedung DPP PKS. Awalnya diduga kedatangan mereka untuk menyampaikan surat panggilan penyelidikan kepada empat orang yang ditangkap (terduga kasus suap impor daging). Ternyata dugaan itu salah hingga terjadi penangkapan LHI.

“Indikasi itu menunjukkan seolah KPK dikejar untuk menjerat LHI. Ada apa ini kaitannya? Sangat singkat sekali prosesnya,” tegas Kuasa Hukum LHI Jadi,  dalam penanganan kasus ini ada tampilan tidak biasa dari KPK dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka. Kalau setidaknya lima komisioner, minimal ketuanya yang tampil dalam konferensi pers, kali ini tidak ada satupun komisioner KPK yang tampil berbicara di depan publik. Yang muncul terkait penahanan LHI malah juru bicara Johan Budi. Ini ada apa? Mereka mau bermain sembunyi petak umpat. Sejak saat itu, muncul tanda tanya, orang yang baru diduga dikaitkan dengan pelaku suap kok langsung ditahan. Sementara ada juga pejabat negara lain yang sudah ditetapkan sebagai tersangka masih bisa berkeliaran bebas. Ini ada perlakukan tidak sama, KPK tidak tebang pilih dalam penahanan tersangka kasus korupsi.

Dari penetapan LHI sebagai tersangka inilah dimulainya babak baru penanganan kasus dugaan korupsi impor daging sapi. Jubir KPK Johan Budi lah yang selalu tampil berbicara di depan publik, seolah-olah Johan sudah menerima order secara khusus untuk menangani kasus suap impor daging sapi.

Bukti terbaru dapat kita lihat pada proses penyitaan Mobil LHI di kantor DPP PKS. Dengan lantang Johan Budi memberikan keterangan pers yang bertolak belakang dengan realita di lapangan.
Terkait Surat Penyitaan  Komisi Pemberantasan Korupsi mengaku sudah membawa surat penyitaan saat mendatangi kantor DPP Partai Keadilan Sejahtera untuk menyita lima mobil pada Senin (6/5/2013) malam. “Semalam juga (bawa), tadi juga dibawa, ditunjukkan kepada penjaga gedung,” kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta.

Namun pada kenyataannya, Johan Budi tidak berkutik menghadapi argumen Fahri Hamzah dalam debat di Metro TV yang disiarkan secara langsung malam tadi (Rabu, 8/5/2013).
Pada debat ini, Fahri Hamzah mengatakan bahwa Johan Budi lakukan kebohongan publik terkait penyitaan di DPP PKS.

“KPK datang ke DPP PKS tidak membawa surat penyitaan. Anda jangan melakukan kebohongan publik,” kata Fahri Hamzah.
Sampai disini, Johan Budi tak berkutik. Kemudian dengan nada ragu Johan Budi menjawab.
“Oke, kita buka di pengadilan kami punya bukti video,” ujar Johan, lalu diam.
Menurut Fahri, selain melakukan kebohongan publik, KPK juga melakukan pelanggaran prosedur.
“Masa mengambil mobil orang lain tidak ada suratnya. Anda menyalahi prosedur. Ini bertentangan dengan KUHAP,” tegas Fahri.
“Hukum jangan diputar menjadi opini publik semau mereka.  Perang opini lawan KPK tidak akan menang, makanya Johan Budi dipelihara,” pungkas Fahri Hamzah.
Melihat kondisi seperti ini, pengamat hukum Tata Negara, Margarito Kamis angkat bicara.
Menurutnya, tidak bisa dihindari dan sangat beralasan jika publik menilai bahwa KPK diskriminatif dalam penanganan korupsi.

“Terlalu sulit bagi saya untuk mengatakan bahwa KPK tidak diskriminatif dalam penanganan kasus korupsi,” kata Margarito, Senin (4/2/2013).
“Saya kira KPK harus menjelaskan kepada publik. Kenapa KPK subjektif dalam menangani kasus korupsi. Apakah yang satu dari partai penguasa dan yang satu dari parpol bukan pemerintah,” tegas Margarito.

Melihat fakta-fakta diatas, apakah KPK melalui Johan Budi sedang Main api? Apakah pernyataan-pernyataan Johan budi sebuah Fakta, atau hanya sekedar berita yang hanya menjadi konsumsi media belaka. Layak disimak sepak terjang KPK dan seorang Johan budi.
Dalam perspektif kesehatan, air mani dipandang sebagai suatu substansi biologis yang dikeluarkan oleh pria untuk membuahi telur-telur dari wanita melalui proses persatuan sperma-telur. Tapi ada beberapa fakta aneh seputar air mani yang belum banyak diketahui. Apa saja?


Secara definisi, cairan semen atau air mani adalah cairan organik, juga dikenal sebagai seminal fluid, yang biasanya mengandung spermatozoa. Secara fisiologis, air mani disekresikan oleh gonad (kelenjar seksual) dan organ seksual lainnya dari pria atau binatang hermaprodit untuk membuahi sel telur wanita.Teknologi medis selalu menaruh perhatian dalam menentukan, memonitoring dan meningkatkan kualitas air mani. Dan beberapa studi menemukan fakta-fakta aneh yang terjadi pada air mani. 
Dilansir dari HealthMad, berikut beberapa fakta aneh seputar air mani: 

1. Air mani dapat menyebabkan alergi 
Meski jarang, tapi ada beberapa wanita yang alergi terhadap air mani. Secara medis kondisi ini disebut hipersensitivitas plasma mani manusia (seminal plasma hypersensitivity). Gejala yang ditimbulkan tergantung pada kondisi tubuh dan jumlah air mani yang masuk ke tubuh. Gejala umumnya seperti gatal, kemerahan, lepuh, bahkan kadang-kadang menyebabkan kesulitan bernapas.

2. Air mani dipercaya menjadi sumber energi potensial 
Dari perspektif sosial budaya, air mani telah dikaitkan dengan sumber energi potensial dalam pengobatan Cina dan teori Chi Kung. Menurut teori Chi Kung, energi dari tubuh dialihkan dan ditransfer ke organ seksual selama gairah seksual. Teori ini menunjukkan bahwa setelah mengeluarkan air mani, energi tertentu dari tubuh manusia juga sedang dirilis. Hal ini menjelaskan mengapa orang merasa lemah setelah melepaskan sperma.

3. Magis dari penggunaan air mani 
Dari wilayah Strickland-Bosavi, Papua Nugini, suku Etoro berpendapat bahwa air mani memberikan kematangan seksual di antara kaum muda suku tersebut. Pada praktik masa lalu, kaum muda dari suku tersebut harus minum air mani tetua suku untuk mencapai kematangan seksual.

4. Rasa air mani tergantung dari makanan yang dimakan pria 
Rasa air mani bervariasi tergantung makanan yang dikonsumsi, kebersihan dan faktor eksternal lainnya. Menurut Bodansky dalam bukunya yang berjudul To Bed or Not to Bed (2005), beberapa wanita menyukai rasa air mani tapi yang lain tidak demikian. Sebagai contoh, kafein dan daging merah membuat rasa air mani asam atau pahit.

5. Air mani sebagai obat anti depresi wanita 
Hal ini tidak terlalu mengejutkan, karena air mani mengandung beberapa hormon yang mengubah suasana hati, seperti testosteron, estrogen, hormon perangsang folikel, hormon luteinizing, prolaktin dan beberapa prostaglandin yang berbeda. Beberapa telah terdeteksi dalam darah wanita sejam setelah terkena air mani.

6. Air mani adalah nutrisi 
Hasil penelitian Johnson dan Everitt dalam bukunya Essential Reproduction (2000) mengungkapkan bahwa air mani berisi kandungan gizi yang tinggi. Dalam ejakulasi khas (kira-kira satu sendok teh), air mani sudah mengandung 150 mg protein, 11 mg karbohidrat, 6 mg lemak, 3 mg kolesterol, 7 persen US AKG kalium, tembaga dan seng.

7. Air mani tidak akan pernah habis 
Hal ini sangat dibenarkan, karena menurut para ahli pria hanya memerlukan waktu minimal 15 menit untuk menambah jumlah air mani setelah ejakulasi.

Labels

Adv artikel bali Banten bisnis Bogor budaya daearh daerah daetah depok Depok derap dewan Featured fenomena fokus gayahidup Headline Hiburan hukum Humas Polda Kaltim investigasi iptek Irian Jaya jabodetabek Jakarta Jawa Barat jawatengah jawatimur Jokowi Kalimantan kaporli Kebersihan kesehatan KPU kriminal kulener kuliner lampung lantik LPII luarnegeri mahasiswa Market masyarakat miskin membangun menteri Metro mitos MSDC Nahdlatul Ulama Nariyahan Nariyahan Nusantara nasional nelayan nias Nur'azizah obat olahraga opini ott Pajak Paluta papua pasar kemiri pdip PDRM Pekanbaru Pelalawan pelayanan Pemalang Pembangunan pembunuhan pemerintah pemilu Pemuda pendidikan penyandangdisabilitas perbaungan peristiwa peristuwa perkelahian anggota DPRD perkelahian anggota DPRD Riau perkemi Pertamina pertanian Perusahaan listrik negara pidana pilkada pinggir PKB pkk Pks pln PLTA Batangtoru pm malaysia PMII PN Medan PN Siantar PNS polisi peduli politik Polres Polres Balikpapan Polres Nias Polres_sidempuan Polresta polrestabes_medan polrestapekanbaru polri Polsek Air Batu polsekskppekanbaru ponorogo ppwi pradi supriatna Presiden prestasi probolinggo profile PT PLN PT_KAI purwakarta rahmansyah_putra_sirait RAPP redaksi Redia Frisna Rista regional Rei renungan Repdem Riau rizal efendy rokan rupiah samarinda samosir sampah depok samsat depok satlantas polres asahan Satma_pp sekda_provsu seleb sepakbola serang serbada sergei Sertijab Sholawatan Siak Siantar Sidoarjo sijunjung Silo Laut simalungun sinabung siswa Slawi solo soroako sosial sosialisasi sukabumi sulawesi sumut Surakarta Susanto Suwandi tamanlalulintas tanggerang tanjung balai tapteng Tasimin tebing tinggi tegal tipikor Tips tmmd tni depok fokus tokoh tokohpemudaaceh trawas Tumpas video Wajo wakapolri walikota depok Wisata

Epaper

Total Pageviews