PANTAU NUSANTARA

Derap TNI POLRI

Nasional

Peristiwa

Video News


Brantas Korupsi
Depok, Brantas
Adanya Dana Aspirasi atau Paket Aspirasi untuk Anggota DPRD Kota Depok  sesuai dengan Daerah Pemilihan (Dapil) masing-masing anggota DPRD, dimana oknum anggota dewan terkesan jadi ikut main proyek dengan merekomendasikan kontraktor tertentu kepada pihak Dinas Binas Marga dan Sumber Daya Air (DIBImasda), maka hal itu  masuk  menjadi katagori GRATFIKASI atau SUAP yang merupakan bagian dari persengkokolan (KKN). Hal itu diungkapkan oleh Bimo dari LSM Kota Depok
Bisa jadi, Persengkokolan yang dilegalkan ( Misal, jika dibuatkan Perda). Persengkokolan yang dimaksud adalah Antara LEGISLATIF dan EKSEKUTIF. Dana Aspirasi/proyek aspirasi DPRD juga dilarang. Pelarangan ini diatur dalam Undang – undang Nomor 22 tahun 2003 tentang susduk MPR,DPR,DPD dan DPRD dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2010 tentang Tatib DPRD dan PP no 24 tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan keuangan DPRD.
Lanjut Bimo, didalam keempat peraturan tersebut tidak ada diatur mengenai dana aspirasi bagi anggota DPRD Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 2004 jelas mengatur keuangan anggota DPRD, dan di dalam PP Nomor 16 tahun 2010 juga jelas diatur mengenai hak, kewajiban dan kode etik DPRD bahkan dalam pasal 91 huruf i menyatakan pelaksanaan perjalanan dinas anggota DPRD berdasarkan ketersediaan anggaran. Pasal 98 ayat (3) anggota DPRD dilarang melakukan KKN serta dilarang menerima gratifikasi, dengan sanksi pemberhentian sebagai anggota DPRD sebagaimana ditegaskan dalam pasal 99 ayat (2).
Permintaan anggota DPRD meminta paket proyek di Dinas PU (Pekerjaan Umum ) yang diperuntukkan sebagai dana aspirasi adalah benar-benar memalukan dan melanggar hukum. Jika alasannya dana apirasi maka lebih fatal lagi akibatnya. Dan aspek gratifikasi terjadi, sebab, Anggota DPRD juga menikmati "FEE" dari Keuntungan proyek tersebut. FATALnya lagi, bahkan anggota DPRD menawarkan proyek tersebut ke piohak ketiga. Di Depok, paket aspirasi DPRD sudah terjadi tahun 2010, 2011,2012 dan sekarang tahun 2013.
Terkait dengan DPRD Kota Depok, yakni soal proyek aspirasi DPRD sudah berjalan hampir 3 tahun ini. Hal itu terlihat berjalan dengan mulus ini mulus, sebab oknum anggota DPRD Kota Depok terlihat jadi calo proyek sesuai dengan Daerah Pemikihannya (Dapil).
Sebenarnya Kota  Depok dalam sorotan. Fatalnya jika kasus ini dibedah, maka, tentu ada dua pihak yang harus menanggung yakni Legislatif dan eksekutif. Keduanya bisa diperiksa oleh penegak hukum untuk dibawa ke meja hijau dengan persekongkolan untuk mengkorupsi uang Negara.
Masalahnya dengan dengan dijadikannya dana aspirasi menjadi paket proyek  di Dibimasda Kota Depok, maka oknum anggota dewan menerima sukses fee dari yang mengerjakan proyek tersebut.  Adapun  bentuk lainnya  adalah   gratifikasi atau hadiah  hal itu  sebagai ucapan terima kasih bukan hal yang asing. Setiap hari raya tiba, rumah pejabat biasanya dipenuhi parsel-parsel yang dikirim oleh koleganya. Kala itu, tak ada undang-undang khusus layaknya UU Tindak Pidana Korupsi yang melarang gratifikasi. Karenanya, dahulu sebagai hal yang wajar. Lebih lanjut, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebenarnya melarang pejabat negara menerima sesuatu hadiah. Tetapi larangan ini tak ditegakkan, karena itu sudah menjadi budaya. Lagipula, ini kan hanya pemberian hadiah biasa. Akibatnya membudaya. (tardip)





Brantas Korupsi
Depok, 
Tentu publik belum melupakan Kota Depok mendapatkan predikat jadi Kota Terkorup Nomor dua se Indonesia dan nomor satu se Jawa Barat, tahun 2010 yang lalu.  Demikian pula hasil Survei Integritas Sektor Publik Tahun 2012 yang dilaksanakan KPK-RI? Kota Depok mendapatkan predikat pelayanan  terburuk dalam pelyanan public. Demikian dismapaikan oleh Cahyo Putanto dari LSM Gelobang.

Lanjut Cahyo, survei yang berlangsung pada Juni-Oktober 2012 tersebut dilakukan terhadap  498 unit layanan yang tersebar di 20 instansi pusat, 5 instansi vertikal, dan 60 pemerintah daerah, menghasilkan Kota Depok berada pada urutan paling rendah (terburuk) karena  banyak terjadi praktek suap dan gratifikasi pada 3 (tiga) unit layanan daerah, yaitu KTP, SIUP, dan IMB.
Terkait  dengan hasil survey tersebut, infonya Pemkot Depok (Walikota) telah membentuk UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI (UPG) untuk memperbaiki citra Pemkot Depok tersebut. Namun kenyataannya dilapangan bahwa masalah proes perizinan masih banyak pungli ditemukan, seperti dalam pembuatan Akte Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan proses pembuatan berbagai perizinan di lingkungan Pemkot Depok. Contohnya Walikota Depok  Nurmahmudi Ismail beberapa waktu lalu menegur Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kota Depok Mulyanto, atas pengaduan warga, dimana dalam pembuatan akte kelahiran masih didapati pungli, dengan alasan untuk  uang taksi oleh petugas bidang catatan sipil.
Oleh karenba masih banyaknya proses  yang masih berbelit-belit, hingga Walikota Depok , hingga Walikota Depok membentuk tim Unit Pengendali Gratifikasi tersebut, maka LSM Gelombang  mempertanyakan kebijakan Walikota Depok tersebut yakni “Kapan Dibentuknya Unit Gratifikasi tersebut?
Kemudian  Unit itu berada di satuan kerja yang mana kedudukannya? Apaah di Inspektorat ? Atau ada di masing-masing dinas/badan/­lembaga/kantor yang memiliki unit pelayanan? Lantas dibentuk dengan  Peraturan Walikota nomor berapa unit gratifikasi tersebut? Atau apakah dalam bnetu Surat Edaran(SE) Walikota Depok. Jadi Walikota Depok hendaknya jangan asal bunyi (Asbun).
Yang pasti, Walikota Depok mohon jangan hanya menyalahkan atau mengorbankan posisi  daripada  Tenaga Kerja Sukwan yang ada di kelurahan  dan Kecamatan, dalam konteks tersebut,  mereka para Sukwan tersebut  seolah-olah dijadikan "kambing hitam atau tumbal " untuk menutupi kebobrokan Walikota Depok dalam memimpin Kota Depok ini.
Sehingga berbagai permasalahan yang ada di Kota Depok terkesan semuanya berada di pundak tenaga Sukawan. Maka   muncul ide "tidak bijaksana" dari Pemkot Depok untuk  tidak lagi memperpanjang tenaga kerja sukwan di setiap  kelurahan dan Kecamatan yang ada di Kota Depok. Dengan demikian ide Walikota Depok tersebut merupakan ide yang sangat buruk, dengan mengorbankan tenaga sukwan. Padahal tenaga Sukwan itu mayoritan adalah penduduk asli  pribumi Kota Depok itu sendiri. Lalu buat apa digulirkan semanagat otonomi daerah kalau bukan untuk mebantu warga masyarakat loka? Ujar Ichsan warga Beji.
Sebagai contoh nyata sikap arogansi daripada Nurmahmudi Ismail adalah  terhadap perilaku sesesorang yang bernama Kasno, karena ada sentiment Nurmahmudi Ismail,  hingga  tidak diperpanjang kontraknya sebagai tenaga kontrak tahun 2008,. Akibatnya sekarang ini Kasno  menjadi "momok menakutkan" buat pemkot Depok khususnya bagi Nur Mahmudi Ismail , apalagi kalau sampai seluruh tenaga sukwan di kelurahan yang jumlahnya ratusan itu juga tidak diperpanjang, sama saja Nurmhamudi Ismail menambah masalah baru buat dirinya. (tardip)

Brantas Korupsi
Bogor
KPK Patut Jadikan Rachmat Yasin tersangka  merujuk kepada hasil Pemeriksaan BPK RI tertanggal 30 Oktober 2012, perihal audit investigasi terhadap pelaksanaan pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olah Raga Nasional (P3SON), yang berlokasi di Desa Hambalang Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2010 dan 2011 pada Kementerian Pemuda dan Olah Raga (Kemenpora) dan instansi terkait lainnya di Jakarta dan Bogor. 

Selain itu, tulisan ini ditujukan untuk mencerdaskan pendidikan hukum dan pendidikan politik bangsa Indonesia, khususnya warga Kabupaten Bogor. Hal mana sebagai media, Bogorplus.com mempunyai kewajiban untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan masyarakat Indonesia. Pendahuluan Diketahui bahwa, BPK telah menyimpulkan ada indikasi penyimpangan terhadap peraturan perundangan dan/atau penyalahgunaan wewenang dalam proses persetujuan kontrak tahun jamak, dalam proses pelelangan, pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan dalam proses pencairan uang muka, yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait dalam pembangunan P3SON. Indikasi penyimpangan dan atau penyalahgunaan wewenang tersebut mengakibatkan timbulnya indikasi kerugian negara sekurang-kurangnya sebesar Rp. 243,66 Milyar. Pemeriksaan BPK juga secara tegas menyatakan bahwa terdapat indikasi penyimpangan lain yang ditemukan, yang tidak langsung mengakibatkan terjadinya indikasi kerugian negara, yaitu diantaranya adalah Izin penetapan lokasi, izin site plan, dan IMB atas proyek pembangunan P3SON Hambalang diberikan oleh Pemkab Bogor meskipun Kemenpora belum/tidak melakukan studi Amdal terhadap proyek pembangunan P3SON Hambalang dimaksud. Penyimpangan dalam pemberian izin lokasi, site plan, dan Izin Mendirikan Bangunan ketika Bupati Bogor, Rachmat Yasin, menandatangani site plan meskipun persyaratan pemberian izin yang diatur dalam Peraturan Bupati Bogor Nomor 30 tahun 2009 tanggal 17 Juni 2009 tentang Pedoman Pengesahan Masterplan, Siteplan dan Peta Situasi berupa pelaksanaan studi Amdal tidak dipenuhi oleh Kemenpora selaku pemohon. Hal ini jelas-jelas melanggar Pasal 22 UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa setiap kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan wajib memiliki Amdal. 

Pelanggaran Pasal 22 UU No. 32 tahun 2009 ini adalah sebuah Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Jika dikaitkan dengan Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 UU No. 31/1999 jo UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK), maka tindakan Penyimpangan dalam pemberian izin lokasi yang dilakukan oleh Bupati Rachmat Yasin tadi telah memenuhi salah satu unsur dari kedua pasal UUPTPK, yaitu Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Beberapa Unsur-unsur Adapun unsur-unsur dalam Pasal 2 ayat (1) UUPTPK yaitu: 1.Unsur Setiap Orang: jelas unsur ini adalah patut diduga Bupati Rachmat Yasin; 2.Unsur Secara Melawan Hukum: Setidaknya, pelanggaran pasal 22 UU No. 32 tahun 2009 ini adalah salah satu Perbuatan Melawan Hukum.

Ini bukan sekedar pelanggaran administratif seperti yang digembar gemborkan; 3.Unsur Memperkaya Diri Sendiri, Orang Lain, atau Korporasi: Yang jelas sudah ada tersangka-tersangka lain yang mendahului menjadi Tersangka pada penyidikan Tipikor oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sebelumnya diuntungkan dengan adanya tanda tangan perizinan meskipun belum ada Amdal; 4.Unsur DAPAT Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara: Hal ini sangat jelas dan tegas karena BPK RI juga telah menegaskan adanya Indikasi penyimpangan dan atau penyalahgunaan wewenang tersebut mengakibatkan timbulnya indikasi kerugian negara sekurang-kurangnya sebesar Rp. 243,66 Milyar. Sedangkan unsur-unsur Pasal 3 UUPTPK juga menegaskan: 

1.Unsur Setiap Orang: jelas unsur ini adalah patut diduga Bupati Rahmat Yasin; 

2.Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, atau Sarana - Yang Ada Padanya Karena Jabatan atau Kedudukan: Perijinan tidak akan terbit jika Bupati Rahmat Yasin tidak menandatangani site plan meskipun persyaratan pemberian izin yang diatur dalam Peraturan Bupati Bogor Nomor 30 tahun 2009 tanggal 17 Juni 2009 tentang Pedoman Pengesahan Masterplan, Siteplan dan Peta Situasi berupa pelaksanaan studi Amdal tidak dipenuhi oleh Kemenpora; 

3.Unsur Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi: Adanya pengerjaan proyek Hambalang pernah berjalan dan ada tersangka-tersangka lain yang mendahului menjadi Tersangka pada penyidikan Tipikor oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sebelumnya diuntungkan dengan adanya tanda tangan perizinan meskipun belum ada Amdal; 

4.Unsur DAPAT Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara: Hal ini sangat jelas dan tegas karena BPK RI juga telah menegaskan adanya Indikasi penyimpangan dan atau penyalahgunaan wewenang tersebut mengakibatkan timbulnya indikasi kerugian negara sekurang-kurangnya sebesar Rp. 243,66 Milyar. Perbuatan Melawan Hukum Azas Legalitas dalam Hukum Pidana kita tercermin pada Pasal 1 ayat (1) KUHP, bahwa asas tersebut merupakan satu tuntutan akan kepastian hukum di mana orang hanya dapat dituntut dan diadili atas dasar suatu peraturan perundang-undangan yang tertulis (lex scripta) yang telah lebih dahulu ada.

Jadi maksudnya bahwa orang dapat dikatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) jika ia melawan/melanggar suatu peraturan perundang-undangan yang tertulis (lex scripta) yang telah lebih dahulu ada. Akan tetapi, ternyata, khususnya jika dikaitkan dengan UUPTPK juga, tidak ada kekecualian dalam hal Perbuatan Melawan Hukum. Mkasudnya disini bahwa Perbuatan Mealwan Hukum bukan hanya melawan/melanggar hukum pidana yang telah diundangkan saja. Jelas konteks Perbuatan Melawan Hukum ini maknanya, termasuk namun tidak terbatas perbuatan-perbuatan melawan hukum administratif, melawan hukum pertanahan, melawan hukum lingkungan, melawan hukum pidana, melawan hukum pengelolaan keuangan Negara, dan melawan hukum apapun bentuk peraturannya baik Undang Undang atau Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri atau Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati, dan peraturan lainnya yang TELAH ADA & TERTULIS.

Sehingga penyimpangan dalam pemberian izin lokasi yang dilakukan oleh Bupati Rachmat Yasin yang telah melanggar Pasal 22 UU No. 32 tahun 2009 ini adalah sebuah Perbuatan Melawan Hukum (PMH), dan tegas merupakan salah satu unsur dalam Pasal 2 ayat (1) maupun Pasal 3 UU Tipikor/UUPTPK. Tulisan ini memang baru membahas salah satu Perbuatan Melawan Hukum saja. Sedangkan PMH lainnya dalam kesempatan lain akan dibahas kemudian hari. Delik Formal Penjelasan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UUPTPK , menerangkan bahwa dalam ketentuan ini, kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa Tindak Pidana Korupsi merupakan Delik Formal. 

Delik Formal artinya pembentuk undang-undang sejak semula memang menghendaki bahwa adanya tindak pidana korupsi itu CUKUP DENGAN DIPENUHINYA UNSUR-UNSUR PERBUATAN YANG SUDAH DIRUMUSKAN BUKAN DENGAN TIMBULNYA AKIBAT. Artinya tidak peduli apakah Negara sudah dirugikan atau baru akan dirugikan, karena yang menjadi penting bahwa perbuatan yang telah dilakukan itu adalah dapat dibuktikan termasuk sebagai suatu perbuatan melawan hukum. Semakin terpenuhinya unsur ini karena memang menurut BPK RI, malah telah terindikasi kerugian negara sekurang-kurangnya sebesar Rp. 243,66 Milyar. Memperkaya/Menguntungkan Orang Lain Bertambahnya kekayaan atau menguntungkan baik diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dikarenakan adanya suatu Perbuatan Melawan Hukum, meupakan salah satu unsur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UUPTPK.

Menguntungkan dalam hal ini dimaknai sebagai dapatnya manfaat sebagai hasil dari atau dampak dari suatu Perbuatan Melawan Hukum. Sedangkan pertambahan kekayaan dimaknai adanya penambahan (berapapun) jumlah materi-nya. Hal ini secara tegas dapat dilihat dari Yurisprudensi Putusan MA No. 1974 K/Pid/2006, yang menyatakan bahwa untuk memenuhi unsur ini tidak harus selalu menguntungkan diri sendiri, dengan adanya orang lain yang diuntungkan sudah sangat memenuhi unsur ini, “...kata “memperkaya” harus dimaknai sebagai suatu perbuatan setiap orang yang berakibat pada adanya pertambahan kekayaan”.

Adanya pengerjaan proyek Hambalang yang pernah berjalan serta adanya tersangka-tersangka lain yang mendahului menjadi Tersangka pada penyidikan Tipikor oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang sebelumnya diuntungkan dengan adanya tanda tangan perizinan meskipun belum ada Amdal, memperkuat dugaan terpenuhinya unsur-unsur ini. Tanpa adanya izin dan tanda tangan dari Bupati Bogor, Rachmat Yasin, tidaklah mungkin dapat berjalan proyek Hambalang tersebut. 

Dengan berjalannya proyek Hambalang tersebut dan dengan ditemukannya tersangka-tersangka yang patut diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi, maka sudah cukup patut diduga bahwa ada pihak-pihak yang diuntungkan secara Perbuatan Melawan Hukum. Karena, jika tidak ada yang diuntungkan atau tidak ada yang bertambah kekayaanya dengan cara melawan hukum, maka tidaklah mungkin KPK telah menetapkan tersangka-tersangka pada kasus proyek Hambalang. 

Pembantuan Selain Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UUPTPK, apabila dianggap kedua Pasal tersebut tidak memenuhi unusr, maka setidaknya terhadap penyimpangan dalam pemberian izin lokasi yang dilakukan oleh Bupati Rachmat Yasin yang telah melanggar Pasal 22 UU No. 32 tahun 2009 ini, dapat juga disangkakan Pasal 15 UUPTPK khusus mengenai Pembantuan. Pasal 15 UUPTPK menegaskan bahwa “Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14” Perihal Pembantuan, atau dianggap membantu kejahatan dasarnya diatur dalam Pasal 56 KUHP yang menyatakan bahwa “Dipidana sebagai pembantu kejahatan: 1.mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan; 2.mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan; Dalam hal ini, diantara dalih dari Rachmat Yasin adalah karena telah ada rekomendasi dari Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional. "Kalau enggak ada rekomendasi, kami tidak berani mengeluarkannya," ujarnya. "IMB keluar akhir Bulan Desember 2010.

Berdasarkan arrest Hoge Raad (HR) atau Putusan MA Belanda yang menyiratkan pengertian, makna-makna pasal-pasal dalam KUHP, dalam HR 14 Januari 1924 memaknakan bahwa pembantuan karena kelalaian adalah mungkin, hal ini terjadi jika seseorang yang mempunyai kewajiban untuk menghalang-halangi tindak kejahatan tetapi tidak berusaha menghalanginya. Sebagai Bupati, Kepala Pemerintahan di Kabupaten Bogor, yang mempunyai kewenangan cukup luas akibat dari Otonomi daerah, maka Rachmat Yasin berkewenangan, dan berkewajiban untuk memasitikan bahwa seluruh tindaknnya harus, wajib, telah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Sehingga, sangat tidak masuk akal dalih rekomendasi Rachmat Yasin sehingga ia mengeluarkan ijin tersebut. Selain itu HR 22 Oktober 1928 menjelaskan bahwa Pembantuan menurut Pasal 56 ayat (2), ialah menunjang pelaksanaan niat jahat orang lain, oleh karena itu perencanaan oleh pelaku mendahului pembantuan. Jadi para tersangka Hambalang yang telah ditetapkan oleh KPK telah diduga merencanakan kejahatan yang terwujud dalam proyek Hambalang, sementara Rachmat Yasin yang patut diduga sehingga pelaksanaan kejahatan dalam proyek Hambalang itu akhirnya terjadi, dan kini disidik oleh KPK.

Kalau diurutkan dan ditarik, jika Tersangka X disangka dengan Pasal 2 ayat (1), maka perlu didalami lagi apa peran pembantuan dari Rachmat Yasin. Lalu kalau Tersangka Y disangka dengan salah satu perbuatan penyuapan, baik aktif (yang menyuap) maupun pasif (yang disuap) sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat(1) huruf a, b dan ayat (2), Pasal 6 ayat(1) huruf a, b, dan ayat (2), Pasal 11, Pasal 12 huruf a, b, c, dan d, Pasal 13, maka perlu ditarik garis apa peran peran pembantuan dari Rachmat Yasin. Sedangkan jikalau Tersangka Z disangka dengan salah satu pasal Gratifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 12B ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 12C, atau dengan Pemalsuan dalam Jabatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 9, maka perlu disidik lebih dalam lagi apa peran Rachmat Yasin dalam melakukan pembantuan. Apabila demikian, maka karena Pasal 15 UUPTPK sudah menentukan tentang pembantuan, maka dugaan dan pasal yang dapat disangkakan terhadap Rachmat Yasin dengan dapat dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 Penyertaan Mungkin kalau tidak mau terlalu repot, KPK dapat juga mengaitkan tersangka-tersangka sebelumnya dengan Rachmat Yasin menggunakan Pasal 55 KUHP yang mengatur: Ayat (1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: 1.mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan; 2.mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. HR 9 Juni 1941 menjelaskan bahwa untuk turut melakukan disyaratkan bahwa semua orang yang turut melakukan mempunyai kesengajaan yang diperlukan dan pengetahuan yang disyaratkan. Maka, agar Rachmat Yasin dapat diduga dan/atau dinyatakan bersalah turut melakukan apa-apa yang sudah diungkap KPK pada tersangka-tersangka sebelumnya, haruslah diperiksa dan terbukti bahwa pengetahuan dan kehendak itu terdapat pada Rachmat Yasin dan tersangka-tersangka lainnya. Mudah saja, misalnya dalam pemeriksaan ditanyakan kepada Rachmat Yasin, “Apakah sebagai Bupati Bogor, saudara tahu bahwa kawasan Hamabalang itu berdasarkan Perpres 54 tahun 2008 adalah Kawasan Resapan Air ?”. Atau misalnya juga “Apakah sebagai Bupati Bogor, saudara tahu bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor, Bukit Hambalang merupakan kawasan gerakan tanah tinggi atau rawan longsor. Bukankah satu perkampungan sempat direlokasi ke tempat yang lebih aman karena tanah yang labil?”. Sebagai Kepala Derah dan Kepala Pemerintahan Daerah Tingkat II Kabupaten Bogor, akan sangat janggal jika Rachmat Yasin tidak mengetahuinya !!! Sapta Rekomendasi Kepada KPK Sampai detik ini, suka atau tidak suka, KPK harus diakui sebagai benteng terakhir dan senjata pamungkas dalam peperangan melawan Tindak Pidana Korupsi. Harapan besar terhadap KPK untuk membersihkan, memperbaiki, bahkan mencegah jangan sampai terjadi Tindak Pidana Korupsi, apalagi terjadi kerugian Negara. Untuk itulah, dengan keyakinan unsur-unsur tadi, sudah patut dan cukup diduga bahwa Bupati Bogor Rachmat Yasin, dapat segera dijadikan Tersangka oleh KPK. Jika Rachmat Yasin segera dijadikan Tersangka oleh KPK, maka hal-hal positif dapat dihasilkan oleh KPK seperti: 1.Menjamin kepastian hukum bagi status Rachmat Yasin. Hal ini merupakan hak dasar Rachmat Yasin, jangan sampai terhantui dengan pertanyaan status hukumnya dalam perkara Hambalang mau jadi apa dan tidak jelas. Hal ini juga memberi kepastian bagi hak politik Rachmat Yasin yang akan maju Pemilihan Bupati Bogor beberapa bulan lagi, agar tidak tersandera karena terkatung-katung apakah akan menjadi Tersangka atau hanya Saksi saja; 2.Kaitannya dengan nomor 1, juga baik untuk pendidikan politik warga Kabupaten Bogor, terutama konstituen Rachmat Yasin, agar mempunyai kepastian apakah pemimpin yang akan dipilihnya ini akan menjadi Tersangka atau tidak. Karena jika telah terpilih dan ternyata KPK kemudian menjadikan Rachmat Yasin Tersangka, tentu akan mengecewakan sebagian konstituen kenapa tidak sejak awal ditetapkan sehingga tidak perlu didukung. Akan tetapi tentu tidak semua konstituen kecewa, sebagian pendukung koalisi nantinya yang akan ikut membonceng menjadi Calon Wakil atau Wakil Bupati Bogor tentu cukup bergembira, karena nantinya akan naik menggantikan Rachmat Yasin jika ditetapkan sebagai Tersangka ketika terpilih kembali menjadi bupati Bogor. Iklim politik seperti inilah yang tidak sehat, karena tidak murni berdasarkan iklim yang fair, dan sportif. Untuk itulah sebaiknya KPK pun turut serta dalam rangka mencerdaskan pendidikan politik di Kabupaten Bogor dengan memastikan status hukum dari Rachmat Yasin, yang patut diduga telah memenuhi unsur-unsur satu atau beberapa pasal dari UUPTPK. 3. Selain itu, karena posisi Rachmat Yasin sebelum menjadi Bupati Bogor adalah Ketua DPRD Kabupaten Bogor (periode 2004-2009), maka diharapkan KPK perlu lebih jeli lagi untuk melihat apakah ada kaitan dan rangkaian perbuatan yang terencana dan terstruktur sejak Rachmat Yasin menjadi Ketua DPRD hingga menjadi Bupati Bogor, berupa kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan sehingga terlaksananya proyek Hambalang tersebut; 4.Menghilangkan citra tebang pilih dalam penanganan Tindak Pidanan Korupsi; 5.Mengungkap dan menuntaskan well organized white collar crime dalam perkara Hambalang hingga akar-akarnya; 6.Mengungkap indikasi-indikasi penyimpangan lainnya yang diduga terjadi dalam arus putaran Pemerintahan Kabupaten Bogor yang dipimpin oleh Rachmat Yasin; 7.Mendorong agar terjadi upaya pemulihan kembali fungsi lahan Hambalang sebagai kawasan resapan sebagaimana ditentukan dalam Perpres 54 tahun 2008; Selamat berjuang KPK, rakyat Indonesia masih menggantungkan harapan yang sangat besar untuk hidup bebas dari Korupsi.(Tardip).http://www.tempo.co/read/news/2012/06/01/063407579/Bupati-Bogor--Hambalang-Masuk-Zona-Resapan-Air) . 
Bogor,  Brantas Korupsi
Kejari Cibinong dibawah komando Dr.Mia Amiati SH, MH kembali menunjukkan taringnya di Kabupaten Bogor dalam memberantas korupsi di lingkungan Pemkab Bogor, yang selamam ini kalangan pejabatnya terkesan kebal hukum. Namun setelah Kajari Cibinong dipegang oleh Kajari wanita tersebut, kini opini kebal hukum kalangan pejabat Kab. Bogor tersebut semuanya sirna, dan hanya isapan jempol semata. Buktinya, saat ini Kejari Cibinong sedang membidik kasus dugaan korupsi proyek peningkatan operasi dan pemeliharaan kendaraan truk sampah dan mobil kenderaan jenis Kijang di Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kabupaten Bogor. 

Sebelumya Kejari Cibinong dibawah kepemimpinan Ami Amyati sudah berhasil menjebloskan beberapa pejabat Kabupaten Bogor ke dalam penjara. Yaitu pejabat AY Eselon III dari Dinas Bina Marga dan Pengariran (DBMP) dan kalangan kontraktor pelaksana proyek Jalan Suka Hati Cibinong, serta pejabat Kabid Dinas Peternakan Kab. Bogor, dan kelompok tani sebagai pelaku korupsi. 

Dengan keseriusan Kajari Cibinong tersebut, saat ini banyak pejabat Kabupaten Bogor yang ketar-ketir melihat sepak terjang daripada korps Adyaksa tersebut, dan pejabat jadi was-was, nampaknya Ami Amyati tidak mau berkompromi terhadap KKN, ujar salah seorang staf Kejari Cibinong. 

Sementara itu, Kasi Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Cibinong, Sri Haryanto mengungkapkan, kasus dugaan korupsi proyek senilai Rp2,7 miliar dari APBD 2012 sudah masuk tahap penyidikan dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor Print 160/0.2.33/FD.1/03/2013. 
“Penyidikannya mulai minggu depan, karena baru hari ini turun surat perintah dikeluarkan Kajari Cibinong ” ujarnya kemaren.

Lanjut Kasi Pidsus, Untuk mengusut kasus ini, Kajari telah membentuk tim gabungan yang beranggotakan 10 oranu jaksa. Kasus tersebut sudah diselidiki selama sebulan terakhir, melanjutkan laporan khusus dari Intelijen Kejari Cibinong. 

Sementara itu pula, diperkirakan wal pekan ini, penyidik akan memanggil sbeberapa saksi terkait proyek tersebut. Untuk saat ini, Kejari masih merahasiakan siapa saja yang akan dipanggil sebagai saksi. “Ini masih penyidikan, kita lihat nanti siapa saja nanti bagaimana perkembangannya,” imbuhnya.(Tardip)
Brantas Korupsi,
Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Depok, Wahyudin A. Saputro menjelaskan, terkait dengan kegiatan Pembangunan Gedung Instalasi Farmasi Kota Depok yang menggunakan dana APBD Kota Depok TA.2012 sebesar Rp.2,2 Milyar telah di 'Cut Off' oleh Dinkes, dengan progress kegiatan 87%. Sebab sebelumnya proyek tersebut sudah diberikan addendum waktu 50 hari. Namun terkait fakta di lapangan menunjukkan bahwa kegiatan masih berlangsung berlangsung sampai hari ini, pihak kontraktor CV. Tualang terkesan membandel, walaupun statusnya merupakan pihak ketiga dalam mengerjakan proyej farmasi tersebut. Demikian Wahyudin menjelaskan kepada wartawan kemaren. 

Disisi lain, kalangan LSM mengajukan pertanyaan terhadap Dinkes Kota Depok yakni mengapa tidak berani bersikap tegas dengan kondisi tersebut kepada kontraktor ?, apakah Dinkes ditekan oleh pihak-pihak tertentu sehingga mandul dan tidak mengambil sikap sama sekali? Ujar LSM 11 Marga.

Kami menduga salah satu penyebabnya adalah bahwa tagihan atas kegiatan ini sudah dicairkan 100% yang melibatkan pejabat Kasi Sarana Prasarana Dinas Kesehatan yang lama yang bernama Sutarno yang saat ini telah di mutasi ke Bagian Kepegawaian Daerah, sehingga pihak ketiga tetap memaksakan kegiatan harus dilanjutkan sampai selesai dan tidak di 'cut off' dan terhindar dari sanksi Black List sesuai peraturan perundang-undangan yg berlaku.
"Itu sama saja Dinas dikangkangi", ujar Komandan jenderal Komunitas Bawah Tower (KOMBAT) yang juga Koordinator Jaringan Aktifis LSM "Kelompok 11 Marga", Courles Haliwela Selain itu Courles menambahkan, "tidak mungkin kegiatan itu di 'cut off' 87%, itu tidak wajar dan sangat berlebihan, wajarnya baru dikerjakan 72% krn banyak item pekerjaan yang belum diselesaikan pertanggal 28 februari 2013 sebagai batas akhir addendum waktu 50 hari yang diberikan dinas".  CV. Tualang slaku Pihak ketiga pelaksana kegiatan malah menyalahkan Pihak konsultan perencana yang dianggap salah melakukan perencanaan, sehingga ketersediaan anggaran yang ada tidak sanggup mengcover jumlah kegiatan yang dikerjakan sesuai gambar teknis (2 lantai dan 1100 meter persegi luas lahan yang dibangun, red), sehingga CV. Tualang jadi MERUGI.

"Kami rugi hampir 1 milyar karena kesalahan konsultan perencana, kami berencana menuntut mereka dan dinas jika kami tidak diperbolehkan melanjutkan kegiatan sampai selesai", ujar Lubis dari pihak CV.Tualang. Pertanyaannya, mengapa tidak dihitung secara cermat dari awal sebelum mengikuti lelang? Kalau yang ada merugi, harusnya tidak usah ikut tender. 
"Aya aya wae alasan ente....lubis", sindir courles. Hingga saat ini, kepala dinas kesehatan Kota Depok dr.Hardiono tidak bisa ditemui. "Bapak sedang rakernas selama 3 hari, jadi belum bisa diganggu", ujar wahyudin menutup pembicaraan.(tardip)
Depok, Brantas Korupsi
Tardip Panggabean S.H
Realisasi DAK Bidang Pendidikan Kota Depok sebesar Rp 39.593.289.200, Rawan Penyimpangan dan diduga mengalami keterlambat dalam penyelesaian proyek DAK tersebut tahun 2012 yang lalu.

Demikian Corenelis dari LSM Pendidikan Kota Depok menjelaskan.
Lanjut Cornelis, Realisasi DAK tahun 2012 terutama yang berkaitan dengan fisik yaitu Rehabilitasi Ruang Kelas yang sumber dananya dari APBN, pelaksanaannya adalah P2S ( panitia pembangunan sekolah).
Hal itu dioduga terindikasi kurang pengawasan dan lepas dari gambar/RAB.

Berdasarkan pantauan dilapangan, ada waktu penyelesaiannya 105 hari ,terhitung mulai awal Desember 2012 dan selesai awal Pebruari 2013, ternyata Senin ( 11/3/13) belum ada tanda-tanda akan selesai pekerjaan swakelola tersebut.

Sebagai contoh, SDN Mekarjaya 13 yang berlokasi di Kecamatan Sukmajaya, berdasarkan keterangan yang diperoleh dari warga sekitar sekolah tersebut mengatakan, bahwa tukangnya pekerjaan ini sudah tidak ada, dan pekerjaan ini belum selesai tapi kok tidak dilanjutkan, ujarnya.

Warga menyarankan, untuk lebih jelasnya lebih baik di tanya langsung kepada kepala sekolah SDN Mekarjaya yang terkesan angkuh tersebut. Ketika hal itu dikonfrimasikan kepada Kepala Sekolah SDN Mekarjaya 13 Hj.Tati Suprianti K.Spd mengatakan, bahwa pekerjaan itu sudah mencapai 40%, dananya untuk melanjutkan belum turun,katanya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Kepsek SDN Cisalak 4 tidak selesainya rehabilitasi disekolahnya dananya belum turun nanti akan dilanjutkan setelah dananya ada, katanya. (tardip)

Depok, Brantas Korupsi 
Biaya Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Panitia Khusus dan Badan Anggaran DPRD Kota Depok Rp setiap tahunnya sangat relative mahal yaitu sebesar Rp. 806.720.000 per Tahun di wilayah Puncak. Hal itu membuat warga masyarakat Depok menjadi curiga terhadap perilaku anggota dewan tersebut. Yanto, salah seorang warga Rangkapan Jaya mengatakan, kenapa anggota Dewan meski jauh-jauh mengadakan rapat di wilayah Puncak? Apakah Gedsung DPRD Kota Depok yang begitu megah tidak nyaman, kenapa uang rakyat mesti dihambur-hamburkan di Puncak? Ujar Yanto.

Sementara itu, Sekwan DPRD Kota Depok mengatakan, Peran dan fungsi Badan Anggaran DPRD Kota Depok untuk belanja sewa ruang rapat /pertemuan Rp 550.800.000 dilaksanakan selama satu tahun sesuai dengan kebutuhan. Peningkatan peran dan fungsi panitia khusus DPRD Kota Depok Rp 265.920.000 dilaksanakan selama satu tahun sesuai dengan kebutuhan.

Lanjut Thamrin menjelaskan bahwa dana Rp 550.800.000 yaitu untuk fungsi Badan Anggaran dipergunakan untuk 6 kali rapat dengan 24 orang anggota Badan Anggaran dan biaya tersebut sudah termasuk dengan transport, ujarnya. Kemudian untuk peningkatan peran dan fungsi Panitia DPRD kota Depok, biaya Rp 265.920.000 dipergunakan untuk 2 kali pembahasan yaitu pembahasan awal dan pembahasan akhir dan biaya tersebut sudah termasuk biaya kunjungan kerja, tuturnya lagi.

Salah seorang LSM bernama JUanda mengatakan, malah dana transportasi anggota Dewan kenapa mesti dianggarkan lagi, bukankah sudah ada 2 unit mobil anggkutan dewan yakni Mikro Bis? Lalu buat apa fungsi Mikro Bis tersebut? Tolong Sekwan harus jujur menjelaskan hal itu kepada public. Sebab Kalau bohong nanti Komisi Pem,berantasan Korupsi (KPK) menjadi taruhannya. (tardip)
Brantas Korupsi
Masyarakat Pemuda Muslim Peduli Konstitusi (MPM-PK) melaporkan ancaman ”pelemparan sepatu” yang akan dilakukan segelintir kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) kepada Presiden SBY.

Salah satu pelapor, Heru Purwoko, kepada Brantas menegaskan, apa yang diniatkan oleh HMI tidaklah pantas. Apalagi yang akan menjadi objek pelemparan adalah kepala negara.

“Bila dibiarkan, tidak menutup kemungkinan akan ada niat kelompok lain untuk ikut mengancam Presiden RI dengan melemparkan benda lain, selain sepatu,” katanya, Jumat (15/3/2013).

MPM-PK pun menyerukan kepada seluruh pihak untuk berpolitik dan menyampaikan pendapat, sesuai dengan konstitusi. Berdemokrasilah sesuai aturan dan etika bermasyarakat yamg bermartabat.

“Jangan membawa agama menjadi alat politik praktis. Masyarakat Indonesia yang sebagian besar, merupakan yang terbesar di dunia, jangan memberikan citra Islam yang salah terhadap dunia,” tegas Heru.
“Kebhinekaan Indonesia dari berbagai suku, ras, agama, bahasa daerah adalah menjadi pemersatu untuk mensejahterakan umat, dengan tetap mengedepankan adat istiadat yang mulia, bukan dengan cara yang merendahkan harkat, martabat serta agama kita,” demikian Heru.

MPM-MK mendatangi Polda Metro Jaya sekitar jam 17.00 WIB. Dalam laporan, MPM-PK diterima Unit 3 Kamneg Polda Metrojaya.

Sebelumnya, segelintir kader HMI menegaskan akan melempar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan sepatu jika ngotot membuka Kongres HMI di Hotel Borobudur. Agar tidak menimbulkan hal yang tidak diinginkan, panitia kongres membatalkan undangannya dengan beberapa alasan.

Brantas Korupsi

Api sempat menjalar lantai III Gedung Sekretaris Negara. Namun demikian, api tidak sampai membakar ruangan Mensesneg Sudi Silalahi. 

Demikian disampaikan Staf Khusus Presiden Bidang Bantuan Sosial dan Bencana Alam, Andi Arief dalam pesan elektronik kepada Brantas Korupsi, Kamis (21/3/2013).

Di duga kuat kobaran api konsleting listrik, kepulan asap tebal berasal dari lantai tiga Istana Kepresidenan yang membuat suasana rapat gaduh dan para menteri berhamburan keluar menyelamatkan diri bersama dengan awak media peliput. Presiden yang tak mau ambil resiko dengan seketika membubarkan agenda rapat.
Sejumlah mobil pemadam kebakaran diturunkan untuk memadamkan amukan si jago merah, dan kondisi Istana saat ini masih dalam keadaan menegangkan akibat pemadamkan listrik di istana kepresidenan mencegah kebakaran yang lebih besar.(ded)

Eddie Baskoro (Ibas)
Brantas Korupsi
Isue akan adanya demo besar pada 25 Maret 2013 mendatang Partai Demokrat memohon dapat berlangsung secara aman dan tertib. Dengan demikian, massa dapat menyampaikan seluruh aspirasi secara baik-baik.

"Kami mengharapkan agar demo dapat dilaksanakan secara aman dan tertib. Karena kami (Partai Demokrat) sangat berharap agar semua aspirasi dapat dikemukakan secara terbuka dan disertai dengan dasar itikad baik dan solusi konstruktif terhadap permasalahan bangsa," kata Sekertaris Jendral Parta Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas, di Kantor DPP Demokrat, Kamis (21/3/2013).

Ibas mengatakan, pihaknya sangat menjunjung tinggi dan menghargai setiap proses demokrasi yang ada termasuk di antaranya, aksi demonstrasi yang akan dilakukan oleh elemen masyarakat. Namun demikian, pihaknya menampik bahwa isu demo besar itu dikaitkan dengan isu penggulingan (kudeta) terhadap pemerintahan SBY.
"Isu demo besar yang akan dilaksanakan pada 25 Maret mendatang itu tidak ada kaitannya dengan isu penggulingan terhadap pemerintahan yang sah. Menurut kami tidak ada alasan untuk melakukan itu (kudeta)," ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Letnan Jenderal Marciano Norman mengatakan akan ada aksi unjuk rasa yang akan dilakukan di Jakarta pada Senin (25/3/2013) mendatang. Aksi unjuk rasa itu, kata Marciano, akan menuntut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono turun dari Jabatannya.

Pekan lalu, Presiden SBY juga mengundang mantan Komandan Komando Pasukan Khusus (Kopassus) Prabowo Subianto dan tujuh jenderal TNI lainnya. Seluruh tamu SBY itu sepakat mengatakan akan mendukung pemerintahan hingga akhir masa pemerintahannya tanpa ada gonjang-ganjing politik.

Presiden juga sempat meminta kepada para elite politik dan kelompok-kelompok tertentu agar jangan keluar jalur demokrasi. Presiden juga meminta kepada mereka agar jangan ada upaya untuk membuat pemerintahan terguncang.

"Saya hanya berharap kepada para elit politik dan kelompok-kelompok tertentu tetaplah berada dalam koridor demokrasi. Itu sah. Tetapi kalau lebih dari itu, apalagi kalau lebih dari sebuah rencana untuk membuat gonjang-ganjingnya negara kita, untuk membuat pemerintah tidak bisa bekerja, saya khawatir ini justru akan menyusahkan rakyat kita," kata Presiden.

Brantas Korupsi
Ketua Dewan Penasihat Partai Gerindra, Prabowo Subianto menilai bahwa saat ini bangsa Indonesia sedang mengalami "kutukan sumber alam" atau the curse of the natural resources. Sumber alam sudah menjadi kutukan, bukan menjadi suatu aset yang mendorong ke arah kesejahteraan rakyat.

"Itulah yang sering saya sebut sebagai paradoks Indonesia. Negara kaya yang rakyatnya miskin. Menurut saya, ada empat tantangan yang dihadapi bangsa kita saat ini," kata Prabowo saat mengisi Seminar Nasional dan Pelantikan Masika ICMI dan Orda Malang Raya bertema "Membangun Ekonomi Kerkayatan untuk Mewujudkan Kemandirian dan Kedaulatan Rakyat", Senin (18/03/2013) di Kota Malang Jawa Timur.

Probowo Subianto mengatakan, tantangan pertama adalah menipisnya sumber energi Indonesia. "Cadangan minyak kita 4.3 miliar barrel. Untuk produksi per tahunnya mencapai 347 juta barrels, Maka pada 12 tahun mendatang akan habis," kata Prabowo. Untuk gas bumi, cadangan yang ada mencapai 107 triliun kubik kaki, produksi 3.06 triliun kubik kaki, "Gas bumi kita akan habis 34 tahun mendatang. Ini ancaman dan sekaligus tantangan bagi kita mencari alternatifnya. Cadangan batu bara kita ada 21.13 miliar short tons dan produksi mencapai 256 juta short tons Akan habis 79 tahun mendatang," kata Prabowo.

Tantangan kedua adalah ledakan penduduk Indonesia yang saat ini mencapai 241.000.000 orang. "Sesuai data BPS setiap tahunnya naik 1,6 persen. Dalam 20 tahun ke depan, Indonesia akan memiliki 76.000.000 mulut baru untuk diberi makan.

Makanya, KB harus kembali digalakkan sebagai bentuk antisipasi ledakan penduduk," ungkap Prabowo. Lebih lanjut Prabowo mengatakan di depan ratusan peserta seminar, bahwa tak bisa dipungkiri pemerintahan Indonesia sangat lemah. "Pemerintahan kita lemah, tidak efisien dan korup Kondisi negara saat ini saya gambarkan sebagai lingkaran setan. Akibat pemerintahan lemah, marak praktik korupsi. Jika banyak koruptor, pembangunan akan berkurang. Hal ini saya nilai adalah kesengajaan," katanya. Terakhir, Prabowo menjelaskan, tantangan ke empat terjadi ketidakseimbangan struktur perekonomian, "Sirkulasi uang 60 persen di Jakarta. 

Di kota-kota besar lainnya di luar Jakarta hanya 30 persen. Sementara di desa hanya 10 persen. Wajar jika orang desa pindah ke kota karena mencari uang. Banyak yang menjadi TKI dan menjadi budak negara lain. Ini harus kita selesaikan kedepannya," katanya. Probowo mengaku tidak anti barat, tapi Indonesia tidak mau menjadi budak barat.

"Kami tidak mau jadi budak bangsa lain dan tidak mau diperintah negara lain yang menyengsarakan rakyat. Mari rakyat bangkit, kembalikan sistem ekonomi sesuai dengan UU 1945," katanya lantang.


Diskusi terbuka "Peran Media dalam Pemberantasan Korupsi", 6 Maret 2013
Masa jabatan penasehat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan berakhir pada April 2013. Sesuai dengan Undang-Undang No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, cakupan tugas Penasehat KPK adalah memberikan nasehat, masukan, pertimbangan, serta penanganan perihal kode etik pimpinan dan pegawai sesuai dengan kepakarannya dalam melaksanakan tugas dan wewenang KPK. Kualitas tim penasehat terpilih tahun 2013-2017 akan menentukan kualitas dukungan untuk peningkatan kerja KPK di masa mendatang.
Dalam hal ini, pers mempunyai peran penting dalam mendukung upaya KPK dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Berkaitan dengan agenda KPK tersebut Dewan Pers bekerjasama dengan Panitia Seleksi Penasehat KPK akan menggelar diskusi dengan tema "Peran Media dalam Pemberantasan Korupsi"
Hari & Tanggal  : Rabu, 6 Maret 2013
Waktu              : Pukul 12,00 WIB – 15,00 WIB (diawali makan siang)
Tempat            : Lantai 7 Gedung Dewan Pers, Jl. Kebon Sirih, No. 32-34 Jakarta
Acara ini dilanjutkan konferensi pers panitia seleksi penasehat KPK peride 2013 - 2017. (Mohon kesediaannya mengirim jurnalis untuk meliput).

Dewan Pers mengundang Pemred Media, Wartawan, Tokoh Masyarakat, Akademisi dan Pengamat Media untuk hadir dalam diskusi dimaksud.
Akan hadir dalam diskusi :
1. Busyro Muqodas (Ketua KPK)
2. Bibit Samad Rianto (Pansel Penasehat KPK)
2. Prof. Mochtar Pabottingi (Pansel Penasehat KPK)

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Wawan Agus Prasetyo, Telp 021-3521488, atau komunikasi melalui email wawanagusprasetyo@yahoo.com.


PEDOMAN PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP WARTAWAN

I.    Pendahuluan

Perlindungan terhadap wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik telah menjadi kewajiban dunia internasional. Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Human Rights Council) di Wina, Austria, dalam resolusi yang disepakati seluruh anggota tanggal 27 September 2012 untuk pertama kali menegaskan pentingnya keselamatan wartawan sebagai unsur fundamental kebebasan ekspresi.

Dalam resolusi itu, Dewan Hak Asasi Manusia menyerukan kepada negara-negara di dunia agar ”mengembangkan lingkungan yang aman bagi para wartawan yang memungkinkan mereka dapat melaksanakan pekerjaan secara independen.” Resolusi ini juga menyerukan pencegahan impunitas bagi pelaku kekerasan terhadap wartawan dengan melakukan investigasi yang tidak memihak, cepat, dan efektif.

II.     Latar Belakang

Keselamatan wartawan masih menjadi masalah serius di Indonesia. Selama ini telah terjadi banyak kekerasan terhadap wartawan atau media. Aspek yang menonjol dalam penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap wartawan adalah belum adanya pedoman tentang tahap-tahap dan mekanisme yang dapat menjadi rujukan bagi berbagai pihak terkait. Oleh karena itu, perlu disusun pedoman penanganan yang memadahi. Pedoman ini diharapkan dapat melengkapi ketentuan yang telah ada dalam rangka menyelesaikan kasus-kasus pers berdasarkan semangat dan isi UU Pers No. 40 Tahun 1999.


III.   Definisi Kekerasan Terhadap Wartawan

Kekerasan terhadap wartawan yang dimaksud di dalam Pedoman ini adalah kekerasan terhadap wartawan yang sedang menjalankan pekerjaan jurnalistik atau kekerasan akibat karya jurnalistik.

IV.    Bentuk Kekerasan Terhadap Wartawan
  1. Kekerasan fisik, yang meliputi penganiayaan ringan, penganiayaan berat, penyiksaan, penyekapan, penculikan, dan pembunuhan.
  2. Kekerasan nonfisik, yang meliputi ancaman verbal, penghinaan, penggunaan kata-kata yang merendahkan, dan pelecehan.
  3. Perusakan peralatan liputan seperti kamera dan alat perekam.
  4. Upaya menghalangi kerja wartawan mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi, seperti merampas peralatan kerja wartawan atau tindakan lain yang merintangi wartawan sehingga tidak dapat memproses pekerjaan kewartawanannya.
  5. Bentuk kekerasan lain terhadap wartawan yang belum disebut dalam pedoman ini merujuk pada definisi yang diatur KUHP dan UU HAM.
V.    Prinsip Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Wartawan
  1. Penanganan kasus kekerasan terhadap wartawan harus dilakukan atas persetujuan korban atau ahli waris.
  2. Penanganan kasus kekerasan terhadap wartawan harus dilakukan secepatnya.
  3. Penanganan kasus kekerasan yang berhubungan dengan kegiatan jurnalistik menjadi tanggung jawab bersama perusahaan pers, organisasi profesi wartawan, dan Dewan Pers.
  4. Penanganan kasus kekerasan yang tidak berhubungan dengan kegiatan jurnalistik menjadi tanggung jawab langsung penegak hukum.
  5. Organisasi profesi wartawan dan perusahaan pers harus bersikap adil dan memberikan sanksi tegas jika ditemukan bukti-bukti bahwa wartawan melanggar kode etik jurnalistik dan atau turut menyebabkan terjadinya kasus kekerasan.
  6. Perusahaan pers, asosiasi perusahaan pers, dan organisasi profesi wartawan membentuk lumbung dana taktis untuk penanganan tindak kekerasan terhadap wartawan. Dewan Pers memfasilitasi pembentukan lumbung dana taktis tersebut.
  7. Media massa perlu menghindari pemberitaan kasus kekerasan terhadap wartawan yang dapat menghambat penanganan masalah, termasuk mempersulit evakuasi dan perlindungan korban.
VI.    Langkah Penanganan

Langkah-langkah penanganan kasus kekerasan terhadap wartawan sebagai berikut:
  1. Pengumpulan informasi, yaitu membuat kronologi, menentukan pihak-pihak yang terlibat, baik korban dan pelaku maupun saksi mata, serta mengumpulkan bukti-bukti.
  2. Verifikasi untuk menentukan: a)    Kasus kekerasan yang terjadi berhubungan dengan kegiatan jurnalistik atau tidak. b)    Wartawan murni menjadi korban kekerasan atau turut berkontribusi pada terjadinya kekerasan.
  3. Identifikasi keperluan korban, antara lain kondisi kesehatan, keselamatan, dan kemungkinan evakuasi korban atau keluarganya.
  4. Pengambilan kesimpulan dan rekomendasi: a) Langkah litigasi. b)    Langkah nonlitigasi.
  5. Langkah koordinasi baik tingkat lokal maupun tingkat nasional yang melibatkan organisasi profesi, media tempat wartawan bekerja, Dewan Pers, kepolisian, LSM media, atau LSM HAM.
  6. Pengumpulan dana untuk penanganan jika diperlukan.
Proses evakuasi korban atau keluarga nya harus didahulukan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap wartawan jika kondisi mengharuskan demikian.

VII.    Tanggung Jawab Perusahaan Pers:
  1. Menjadi pihak pertama yang segera memberikan perlindungan terhadap wartawan dan keluarga korban kekerasan, baik wartawan yang berstatus karyawan maupun nonkaryawan. Tanggung jawab perusahaan pers meliputi: a) menanggung biaya pengobatan, evakuasi, dan pencarian fakta; b) berkoordinasi dengan organisasi profesi wartawan, Dewan Pers, dan penegak hukum; c) memberikan pendampingan hukum.
  2. Tetap melakukan pendampingan, meskipun kasus kekerasan terhadap wartawan telah memasuki proses hukum di kepolisian atau peradilan.
  3. Memuat di dalam kontrak kerja, kewajiban memberikan perlindungan hukum dan jaminan keselamatan kepada wartawan baik wartawan yang berstatus karyawan maupun nonkaryawan.
  4. Menghindari tindakan memaksa wartawan atau ahli warisnya untuk melakukan perdamaian dengan pelaku kekerasan ataupun untuk meneruskan kasus.
  5. Menghindari perdamaian atau kesepakatan tertentu dengan pelaku kekerasan tanpa melibatkan wartawan korban kekerasan atau ahli warisnya.

VIII.    Tanggung Jawab Organisasi Profesi Wartawan:
  1. Melakukan pendampingan terhadap wartawan dan keluarga yang menjadi korban kekerasan, termasuk ketika kasus kekerasan telah memasuki proses hukum. Pendampingan mengacu kepada langkah-langkah penanganan kasus kekerasan terhadap wartawan sebagaimana diatur dalam Bab V Pedoman ini.
  2. Mengambil peran lebih besar dan bertindak proaktif untuk melakukan advokasi terhadap wartawan korban kekerasan atau keluarganya bagi pengurus organisasi di tingkat lokal.
  3. Turut mengupayakan dana yang dibutuhkan untuk penanganan kasus kekerasan terhadap wartawan.
  4. Tidak membuat pernyataan yang menyalahkan pihak tertentu atas terjadinya kekerasan terhadap wartawan, sebelum melakukan proses pengumpulan dan verifikasi data.
IX. Tanggung Jawab Dewan Pers:
  1. Mengoordinasikan pelaksanaan Pedoman Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Wartawan ini dengan perusahaan pers dan organisasi profesi wartawan.
  2. Mengingatkan tanggung jawab perusahaan pers dan organisasi profesi wartawan sebagaimana diatur dalam Pedoman ini.
  3. Turut mengupayakan dana yang dibutuhkan untuk menangani kasus kekerasan terhadap wartawan sampai proses hukum dinyatakan selesai.
  4. Berkoordinasi dengan penegak hukum untuk melakukan langkah-langkah penanganan yang dibutuhkan untuk melindungi wartawan korban kekerasan atau keluarganya, serta memastikan penegak hukum memproses pelaku kekerasan dan bukti-bukti tindak kekerasan.
  5. Bersama perusahaan pers dan organisasi profesi wartawan mengawal proses hukum kasus kekerasan terhadap wartawan dan mengambil langkah-langkah yang dibutuhkan untuk mempercepat prosesnya.
X. Ketentuan Penutup
  1. Dewan Pers dan organisasi profesi wartawan membentuk satuan tugas untuk melaksanakan Pedoman Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Wartawan ini.
  2. Setiap kasus kekerasan terhadap wartawan akan diselesaikan melalui litigasi. Kecekatan para penegak hukum amat penting untuk menghindari impunitas yang menyebabkan penyelesaian kasus kekerasan terhadap wartawan dan media pers terabaikan dalam waktu yang tidak menentu.
  3. Penyelesaian nonlitigasi dapat dilaksanakan jika benar-benar dikehendaki oleh korban tanpa tekanan dari pihak mana pun. Penyelesaian nonlitigasi harus melibatkan perusahaan pers, organisasi profesi wartawan, dan Dewan Pers.
Jakarta, 6 Desember 2012

DEWAN PERS  
Disepakati oleh Organisasi Wartawan dan Asosiasi Perusahaan Pers
JURNALPERS

Depok,
Batu-baru ini barisan pendukung dari Wakil Walikota Depok Idris Abdul Shomad yang bernama TRIAD mengeluh ke public, hal itu karena Walikota Depok Nurmahmudi Ismail dinilai mereka selalu menekan posisi dari Wakil walikota depok tersebut. Bahkan kewenangan daripada Idris Abdul Shomad cenderung dikebiri oleh Nurmahmudi Ismail melalui orang-orang Nurmahmudi Ismail dilapangan.
Baru-baru ini rupanya kalangan LSM, Ormas maupun simpatisan daripada Wakil Walikota Depok secara diam-diam melakukan investigasi dilapangan, tterkait apa yang sebenarnya dialami oleh Wakil Walikota Depok, sehingga para pendukungnya curhat terhadap public.

Rupanya dari hasil investigasi dilapangan terungkap bahwa posisi jabatan Wakil Walikota Depok secera defakto (nyata) adalah dijabat atau dipegang oleh Bambang Juardono (BJ) yang merupakan orang dekat daripada Walikota Depok itu sendiri. Semua terkait dengan masalah proyek-proyek besar bahkan semua bentuk perizinan yang ada di Pemkot Depok diduga harus dipegang oleh BJ tersebut. Hal itu dikemukakan oleh LSM 11 Marga baru-baru ini.

Lanjut mereka, bahwa posisi daripada Wakil Walikota Depok secara dejure (secara hukum) memang dijabat oleh Idris Abdul Shomad, tapi secara defakto (nyata) dilapangan bahwa jabatan Wakil Walikota Depok tersebut dipegang atau dikendaling oleh BJ orang dekat Nurmahmudi tersebut. Jadi Idris Abdul Shomad saat ini dalam menjabat adalah merupakan macam ompong, alias tidak ada taringnya.
Permasalahan yang nyata belakangan ini antara Walikota Depok dengan wakil walikota Depok adalah masalah dalam perizinan di kawasan Grand Depok City (GDC) atau yang dikelan dengan sebuatan kawasan Kota Kembang, sebab yang mendendalikan untuk mengurus perizinan kawasan perumahan elit tersebut dipegang oleh BJ. Sebab sebagai entuk terima kasiohnya pihak pengembang GDC, maka ada jatah Rumah Toko (Ruko) diberikan oleh pengembang untuk Walikota Depok dan untuk BJ, tapi yang aneh untuk bagian jatah Wakil walikota Depok malahan tidak ada, katanya jatah Ruko itu sudah digantikan oleh BJ, sehingga [posisi Wakil walikota Depok sudah tidak diakui oleh pengusaha.

Sementara itu, sebelumnya jabat Wakil Walikota Depok yang dipegang oleh Yuyun Wirasaputra mengakami hal yang sama yaitu bahwa jabatan Wakil walikota depok sama sekali tidak difungsikan sebagaimana mestinya, bahkan yang lebih dominan yang berperan adalah BJ orang dekat Nurmahmudi Ismail tersebut. Yang lebih sadis lagi bahwa semua pejabat structural di lingkungan Pemkot Depok sangat takut melihat posisi daripada BJ tersebut, kalau BJ yang menelepon pejabat, ketika disuruh datang menghadap BJ untuk ambil berkas perizinan, maka pejabat tersebut pasti sangat manut. Karena BJ selaku katakana terhadap pejabat Depok, bahwa yang menjadikan Nurmahmudi Ismail jadi pejabat adalah mereka-mereka itu yakni kelompok BJ, bukan pejabat depok yang jadikan Nur jadi Walikota, ujar BJ kepada pejabat depok ketika BJ kesal sama pejabat tersebut.

Dengan adanya gejala-gejala tersebut diatas yakni adanya menyalahgunakan wewenang, dengan tujuan untuk memp[erkaya diri ataupun orang lain, sesuai dengan UU Tindak Pidana Korupsi (Tikpikort), khususnya pasal 12 B, maka KPK harusnya sudah menagkap pelaku tindak pidana korupsi di Kota Depok., ujar kalangan kontraktor Depok.

Labels

Adv artikel bali Banten bisnis Bogor budaya daearh daerah daetah depok Depok derap dewan Featured fenomena fokus gayahidup Headline Hiburan hukum Humas Polda Kaltim investigasi iptek Irian Jaya jabodetabek Jakarta Jawa Barat jawatengah jawatimur Jokowi Kalimantan kaporli Kebersihan kesehatan KPU kriminal kulener kuliner lampung lantik LPII luarnegeri mahasiswa Market masyarakat miskin membangun menteri Metro mitos MSDC Nahdlatul Ulama Nariyahan Nariyahan Nusantara nasional nelayan nias Nur'azizah obat olahraga opini ott Pajak Paluta papua pasar kemiri pdip PDRM Pekanbaru Pelalawan pelayanan Pemalang Pembangunan pembunuhan pemerintah pemilu Pemuda pendidikan penyandangdisabilitas perbaungan peristiwa peristuwa perkelahian anggota DPRD perkelahian anggota DPRD Riau perkemi Pertamina pertanian Perusahaan listrik negara pidana pilkada pinggir PKB pkk Pks pln PLTA Batangtoru pm malaysia PMII PN Medan PN Siantar PNS polisi peduli politik Polres Polres Balikpapan Polres Nias Polres_sidempuan Polresta polrestabes_medan polrestapekanbaru polri Polsek Air Batu polsekskppekanbaru ponorogo ppwi pradi supriatna Presiden prestasi probolinggo profile PT PLN PT_KAI purwakarta rahmansyah_putra_sirait RAPP redaksi Redia Frisna Rista regional Rei renungan Repdem Riau rizal efendy rokan rupiah samarinda samosir sampah depok samsat depok satlantas polres asahan Satma_pp sekda_provsu seleb sepakbola serang serbada sergei Sertijab Sholawatan Siak Siantar Sidoarjo sijunjung Silo Laut simalungun sinabung siswa Slawi solo soroako sosial sosialisasi sukabumi sulawesi sumut Surakarta Susanto Suwandi tamanlalulintas tanggerang tanjung balai tapteng Tasimin tebing tinggi tegal tipikor Tips tmmd tni depok fokus tokoh tokohpemudaaceh trawas Tumpas video Wajo wakapolri walikota depok Wisata

Epaper

Total Pageviews