PANTAU NUSANTARA

Derap TNI POLRI

Nasional

Peristiwa

Video News


Brantass 
Langkah SBY dan Majelis Tinggi PD mengambil alih kendali Partai Demokrat (PD) tak didukung kalangan DPC PD loyalis Anas. Ketua DPC PD Cilacap misalnya, menuding langkah Ketua Majelis Tinggi PD tersebut melanggar aturan partai.

"Saya tidak mendukung Majelis Tinggi mengambil alih Ketua Umum. Karena itu melanggar AD/ART pasal 13," kata Keta DPC Partai Demokrat Cilacap, Tri Dianto, kepada Brantass, Selasa (12/2/2013).

Menurut Tri, tak ada klausul dalam AD/ART partainya yang memungkinkan Majelis Tinggi mengambil alih kewenangan Ketua Umum. Bagi Tri, mengambil alih kendali PD sama dengan membonsai kewenangan Anas.

"Itu melanggar AD/ART dan mengkebiri Ketua Umum, padahal Anas belum tersangka," kata Tri yang dikenal sebagai loyalis Anas.

Menurut Tri, seharusnya SBY sebagai pendiri PD melakukan langkah yang lebih bijak. Tindakan penyelamatan partai, baginya, tak boleh mengabaikan aturan dasar partai.
"Sebagai pendiri partai tidak boleh seenaknya. Ibaratnya AD/ART seperti UUD 1945, kalau kita melanggar UUD kita salah," tandasnya.

Kalangan Majelis Tinggi PD sendiri merasa penyelamatan partai bisa dilakukan dengan menabrak AD/ART. "Yang penting partai selamat," kata anggota Majelis Tinggi PD, Max Sopacua, sebelumnya.(Ully)


Brantass
Sprindik' (surat perintah dimulainya penyidikan) kasus Anas Urbaningrum beredar ke publik. Siapa yang menyebarkan dan apa kepentingannya, KPK masih mencari tahu. KPK sudah menjamin yang beredar itu bukan Sprindik asli tapi draft penyidikan. Tapi tak pelak, kritik datang ke KPK.

"Jangan sampai KPK masuk ke pusaran politik. Kita harus jaga marwah KPK. Ini berbahaya 2013 tahun politik. Kalau begini KPK mengikuti irama Parpol," jelas Ketua Komisi III Gede Pasek Suardika di DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (12/2/2013).

Pasek menjelaskan, menurut dia apabila KPK melakukan pemeriksaan internal ke dalam untuk transparansi publik tentu wajib dilakukan. "Kalau melanggar etika kalau perlu dipecat karena terkait marwah KPK. Lalai terkait yang rahasia," imbuhnya.

KPK diharapkan mau menyampaikan temuan soal 'Sprindik' itu ke publik. Jangan sampai menjadi pergunjingan di publik. Apalagi muncul tudingan yang tidak-tidak ke KPK.
"Tolong tegas dan transparan. Kalau staf ada mekanismenya, kalau pimpinan silakan komite etik bergerak. Jangan sampai ini, nama KPK sudah bagus," urainya. (C)


Brantass
Ternyata tak hanya anggota Komisi I DPR Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas yang meminta lembaran absensi sidang paripurna dibawakan ke hadapannya. 

Ada beberapa anggota DPR lain yang pernah meminta hal serupa. "Pernah ada juga, biasanya yang bawain dari asisten pribadinya," kata Kepala Humas dan Pemberitaan Setjen DPR, Djaka Dwi Winarko saat dihubungi detikcom, Selasa (12/2/2013).

Djaka mengatakan anggota DPR biasanya meminta kepada asisten pribadinya agar membawa presensi dari meja absen di depan ruang paripurna. Petugas Setjen pun biasanya memberikan begitu saja. 

Namun Djaka menegaskan bahwa hal itu dilarang. Dia pun sudah menegur petugas Setjen yang memberikan presensi kepada asisten pribadi anggota dewan. "Sudah kita tegur," ujar Djaka. Ke depannya, diharapkan semua anggota DPR tanda tangan presensi di meja yang sudah disiapkan Setjen DPR. Selain pimpinan DPR atau MPR, tak boleh ada anggota yang minta presensinya diantarkan.(conbut)

Brantass Semarang 
Empat penyidik Polres Wonogiri yang menganiaya pengamen bernama Susanto akhirnya diberi sanksi. Tak hanya sanksi disiplin, mereka juga akan dipidanakan.

Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Didiek S Triwidodo mengatakan, anggota Polres Wonogiri tersebut yaitu Aiptu Panut Supriyanto (anggota Polsek Jatipurno), Bripka Agus Suhartono (anggota Polsek Eromoko), Bripka Ropii (anggota Polsek Kismantoro), dan Briptu Aditia (Anggota Polsek Wuryantoro) akan dipidana layaknya masyarakat sipil.

"Yang di Wonogiri sudah saya copot untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Karena tindakan kekerasan ya ditindak pidana umum," kata Didiek usai meresmikan kantor Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polda Jateng di Mapolda Jateng, Jl Pahlawan Semarang, Selasa (12/2/2013).

Ia menambahkan, Kasatreskrim setempat juga sudah dicopot dari jabatannya karena dianggap tidak profesional. "Empat orang yang terbukti, Kasatnya karena tidak profesional," tandas Didiek.

Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jateng, AKBP Agus Santoso Mengatakan saat ini empat penyidik yang sudah dicopot jabatannya itu sedang diperiksa oleh Propam. Setelah selesai, kasusnya akan dilimpahkan ke proses pidana.

Pada Senin (4/2) lalu, 4 penyidik Polres Wonogiri yang bekerjasama dengan Polres Sukoharjo menganiaya Susanto. Mereka menginterogasi Susanto atas tuduhan pencurian burung yang dilakukan bersama tiga orang lainnya yaitu Angga, Totok, dan Londhot. Setelah terbukti tidak bersalah, Susanto dikembalikan ke rumahnya di Salak RT 04 RW 03 Wonogiri. Setibanya di rumah, ia merasa kesakitan di beberapa bagian tubuh. Pihak keluarga kemudian membawanya ke RSUD Wonogiri.

Dari hasil pemeriksaan tim medis RSUD Wonogiri, Susanto mengalami patah tulang di jari tangan kelingking kiri, jeratan di leher dan memar dibeberapa bagian tubuh. Ia menderita luka cukup parah karena dipukuli menggunakan rotan.

Empat penyidik dari Polres Sukoharjo yang rencananya akan diberi sanksi saat ini masih dalam pemeriksaan Propam Polda Jateng. (teamkorlip)

Brantass
KPK Jamin Tak Terseret Pusaran PolitikKPK akan menggelar kasus Anas Urbaningrum pekan depan. KPK juga menegaskan, dalam gelar perkara itu dijamin tak ada intervensi kepentingan politik apapun.

"Saya menduga Minggu depan kalau sudah lengkap karena Minggu ini cukup padat acara," kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto di sela-sela acara Tokoh Tempo di Hotel Kartika Candra, Jl Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (12/2/2013).

Jadi menurut Bambang, hasil penyelidikan yang diperoleh KPK akan dibahas penyelidik, penyidik, dan pimpinan. Nanti akan diketahui apakah benar ditemukan dugaan korupsi terkait Anas. 
"Itulah menjadi dasar statusnya dari penyedilikan. Kan kalau penyidikan dia tersangka. Sekarang belum bisa disebut tersangka. Kira kira gitu ya," imbuhnya.

Soal intervensi politik di kasus itu, Bambang menjelaskan, sepenuhnya KPK bekerja berdasarkan alat bukti. "Setidaknya saya dan beberapa kolega jadi pimpinan berusaha sekuat tenaga tidak terjebak dalam pusaran politik. Bagi KPK sederhana, kalau dua alat bukti itu tercukupi kita go head siapapun itu dan Anda sudah tahu. Itu yang kita jaga," jelasnya.

Brantass Sukabumi
Kejaksaan Negeri Cibadak, Sukabumi, Jawa Barat, telah mengajukan permohonan mempailitkan PT Qurnia Subur Alam Raya (QSAR) di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.
"Gugatan tersebut telah kami ajukan Jumat kemarin, (8/2/2013) di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Nomor gugatannya 09/Pdt.Sus/Pailit/2013/PN.Niaga Jakpus," kata Kepala Kejaksaan Negeri Cibadak, Nerendra Jatna di Jakarta, Senin, (11/2/2013).

Narendra menjelaskan, gugatan pailit tersebut dilayangkan karena Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum Kejari Cibadak, sehingga pihaknya tidak bisa mengeksekusi salah satu putusan Pengadilan Negeri Cibadak dan Pengadilan Tinggi Bandung, yang menetapkan sejumlah barang bukti dibagikan kepada investor secara adil dan berimbang.

"Tetapi karena isi putusan yang pada pokoknya membagi barang bukti berupa uang, barang bergerak, dan tidak bergerak kepada investor secara adil dan berimbang, membuat proses eksekusi mempunyai banyak kendala," ungkap Narendra.

Kendala tersebut, imbuh dia, pertama; investor sebanyak 6.480 orang merupakan kreditor yang kedudukannya berbeda menurut hukum, yakni preferen dan konkuren, sehingga hak dan kewajibannya pun mempunyai perbedaan.

Kedua, banyaknya kreditor dan barang bukti tanah serta bangunan di sejumlah lokasi membutuhkan mekanisme eksekusi yang tepat agar bunyi putusan adil dan berimbang bisa diwujudkan.
Ketiga, pembagian barang bukti yang telah dilelang dengan rumusan 1:47 (banyaknya investor dibagi jumlah uang hasil lelang), ternyata tidak efektif. Pasalnya, jumlah pembagian uang tidak memadai dibanding kerugian yang diderita investor. Pembagian tersebut hanya meng-akomodir kreditur konkuren, sedangkan di antara 6.480 orang itu terdapat kreditor preferen.

"Keempat, proses eksekusi menjadi berlarut-larut tanpa menemukan mekanisme yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut," ungkapnya.

Adapun barang bukti tersebut di antaranya berupa kendaraan bermotor, 99 lokasi tanah dan bangungan, uang tunai sebesar Rp1.304.732.086 (1,3 miliar) serta barang bukti lainnya yang harus dikembalikan kepada investor yang tergabung dalam Forum Komunikasi Investor (FKI), Forum Advokasi Investor (FAI), Solidaritas Investor Alam Raya (SIAR), Kelompo Adnan Buyung Nasution, Kelompok Gusti Randa, dan sejumlah investor yang tidak termasuk dalam forum tersebut. [okai]
Brantass
Aparat kepolisian diminta segera mengungkap surat perintah penyidikan (Sprindik) untuk Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang disinyalir palsu.

Ketua Komisi III DPR, I Gede Pasek Suwardika mengatakan, aparat kepolisian harus proaktif untuk membongkar pemalsuan surat sprindik tersebut. Sebab, hal itu akan merugikan lembaga hukum di tanah air khususnya KPK.

"Lebih baik itu dibongkar siapa yang berkonspirasi itu. Polisi harus segera bergerak melacaknya untuk membuktikan. Sehingga rakyat tidak dibingungkan yang palsu," kata Pasek, kepada Bratass, Jakarta, Minggu (10/2/2013) malam.

Lebih lanjut dia menegaskan, pemalsuan merupakan tindakan pidana yang diatur dalam hukum di Indonesia. Oleh sebab itu, dengan pengakuan KPK bahwa sprindik tersebut tidak benar, maka pihaknya mendesak agar kepolisian menindaklanjuti kasus tersebut.

"Yang namanya barang palsu, itu kan tindak pidana, aparat harus menindaklanjuti pemalsuan ini. Itu merugikan KPK, disisi yang lain juga merugikan yang bersangkutan (Anas)," tegas Ketua DPP Partai Demokrat itu. Sebelumnya beredar pesan singkat melalui BlackBerry Messenger, "Sudah bocor, Penyebar sprindik palsu penetapan tersangka AU adalah Imelda Sari, staf media presiden SBY dan istrinya,mantan wartawan SCTV dan sekarang bekerja untuk pusat komunikasi presiden yang berkantor di Jalan Veteran".

Diberitakan sebelumnya, Sprindik untuk Ketua Partai Demokrat Anas Urbaningrum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah beredar dikalangan wartawan. Berdasarkan dokumen itu, sprindik tersebut ditandatangani tiga komisioner KPK, yakni Abraham Samad, Adnan Pandu Praja, serta Zulkarnaen. Dokumen ini tertulis Anas berstatus tersangka.

Dalam sprindik itu tertulis Anas dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Anas dijerat pasal penyuapan ketika menjabat sebagai anggota DPR periode 2009-2014.--- [mes]
Brantass
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak menelusuri dugaan pungutan liar (Pungli) yang dilakukan oleh Gubernur Sulawesi Tenggara, Nur Alam. Pasalnya, Nur Alam dituding lakukan pungli melalui Peraturan Nomor 8 Tahun 2010.

 "Kami mendesak KPK untuk melakukan pengusutan secara hukum atas praktek Pemprov Sulawesi Tenggara yang masih melakukan pungutan liar berupa dana sumbangan pihak ketiga," tegas, Wahidin Kusuma dari Aliansi Mahasiswa Sulawesi Tenggara (AMST) usai melaporkan Nur Alam ke KPK, Jumat (8/2/2013). 

Menurut Wahidin, keluarnya peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 8 Tahnun 2010 yang mengatur sumbangan pihak ketiga yang telah berlaku selama dua tahun berpotensi terjadinya tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, 

AMST juga mendesak agar Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk mencabut peraturan tersebut. Menurut Wahidin, berdasarkan surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34/17/SJ tanggal 2 Januari 2010, peraturan tersebut secara hukum bertentangan dengan Undang-undang, bertentangan dengan kepentingan umum, membuat ekomoni biaya tinggi, menghambat peningkatan iklim investasi di daerah serta muatannya tidak termasuk secara limitatif diatur dalam undang-udang No.28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan redistribusi (PDRD).

 "Pergub tentang SPK itu tetap diberlakukan dan terindikasi selama ini menjadi mesin uang bagi Gubernur. Apalagi pergub tersebut tidak dikuatkan dengan peraturan daerah. Hal ini kami nilai penyimpangan dan pungli. Lawan korupsi dalam berbagai wujud," jelasnya. [ton]
Brantass
Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mengatakan akan banyak tugas berat yang menanti sembilan anggota Dewan Pers periode 2013-2016. 

Meskipun banyak tugas berat yang harus dilakukan Pengurus Dewan Pers yang baru, tapi pihaknya bersyukur dengan terpilihnya mereka, secara aklamasi dan demokratis. 

"Ini merupakan kemenangan semua pihak, termasuk para stakeholder pers guna membangun Dewan Pers yang lebih independen," kata Ketua Umum AJI, Eko Maryadi kepada Brantass, Jumat (21/12/2012). Eko berharap, seluruh pengurus Dewan Pers harus menjadikan pers di Indonesia lebih bermartabat dan beretika, serta melindungi publik dari pemberitaan yang dilakukan kalangan pers. 

Kemudian, secara teknis Pengurus Dewan Pers harus memperhatikan unsur pers yang kini belum terpenuhi, seperti perempuan dan daerah. 

"Mengapa perempuan harus diperhatikan, agar di era demokratis ada kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam membangun keterbukaan pers.

Dewan Pers juga harus memperhatikan perkembangan pers di daerah, agar tidak terlalu Jakarta Centris," paparnya. AJI juga meminta, Pengurus Dewan Pers yang baru menerapkan standar perlindungan terhadap wartawan agar lebih terjamin.

"Sehingga, tidak ada lagi kekerasan, penganiayaan dan pembunuhan terhadap wartawan dimanapun," tutupnya. Sembilan anggota Dewan Pers terbaru yakni, dari unsur pers Imam Wahyudi dari IJTI, Margiono dari PWI dan Nezar Patria dari AJI.

Kemudian dari unsur perusahaan Ray Wijaya, Jimmy Silalahi dan Yudi Joko. Terakhir dari unsur masyarakat Bagir Manan, Yosep Adi Prasetyo dan Ninok Leksono. (cok)

Brantass
Hakim PTUN Jakarta memutuskan objek sengketa berupa kerugian negara sebesar Rp 1,3 trilun yang dihitung oleh BPKP, dinyatakan diskors atau tidak berlaku sampai ada putusan hukum yang tepat.

Dengan putusan sela itu, seharusnya berpengaruh signifikan kepada sidang tipikor yang tengah berlangsung. "Mengabulkan permohonan penggugat 1 dan penggugat 2 dan memerintahkan tergugat untuk menunda laporan hasil audit kerugian negara sampai dengan ada putusan hukum tepat," ujar Hakim ketua PTUN Bambang Heriyanto.

Seperti diketahui, Indar Atmanto mantan Direktur IM2, bersama Indosat dan IM2 menggunat BPKP ke PTUN atas Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) yang dikeluarkan BPKP atas permintaan Kejaksaan Agung. Atas dasar hasil perhitungan BPKP itulah akhirnya Kejagung menuntut Indar Atmanto, dan Indosat merugikan negara Rp 1,3 triliun dan dijerat pasal korupsi.

“Karena ini merupakan salah satu bukti yang digunakan oleh jaksa penuntut umum untuk menghitung kerugian negara, maka implikasinya tidak bisa digunakan menghitung kerugian negara,” kata Eric Paat, pengacara Indar Atmanto . 

Dalam sidang PTUN Kamis (7/2/2013) Hakim ketua Bambang Heriyanto yang membacakan penetapan No. 231 PTUN ini memerintahkan agar menunggu putusan tetap atas objek sengketa tersebut

Hakim menyebut putusan sela itu didasari atas tercemarnya nama penggugat karena seolah telah melakukan tindak pidana korupsi. Selain itu juga karena kasus ini telah menimbulkan kewas-was-an karyawan IM2. Selain itu yang terpenting adalah ; dasar audit penghitungan BPKP ini individual dari sisi Kejaksaan saja , dan tidak valid.

 Apalagi, surat kemkominfo menyatakan perjanjian antara Indosat dan IM2 telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Sementara itu, John Thomson, pengacara Indosat menyatakan bahwa dengan keputusan PTUN ini seharusnya sidang Tipikor dihentikan untuk sementara waktu, “Karena bukti-buktinya kan harus diuji dulu. Audit BPKP itu seperti tiket masuknya ke ranah Tipikor. Kalau sekarang tiketnya tidak berlaku berarti bisa dikatakan tidak ada kerugian negara. bagaimana mungkin sidang dilanjutkan kalau objek sengketanya masih bermasalah,” katanya. Menurut John Thomson, Laporan Hasil Audit oleh TIM BPKP merupakan satu-satunya ‘dalil’ Penuntut Umum Kejagung RI untuk menarik perkara ini ke ranah TIPIKOR, yang nota bene Penuntut Umum telah menabrak prinsip dan azas hukum “Lex Specialis Derogat Legi Generali”dan kaidah-kaidah hukum lainnya. 

“Bahwa dalam Peradilan TUN ini, kami Kuasa Hukum Indosat dan IM2 khusus mempermasalahkan LHPKKN TIM BPKPdari sudut pandang PTUN, bahwa ternyata dan tidak dapat disangkal LHPKKN TIM BPKP yang menjadi Objek TUN telah cacat bahkan bertentangan dengan hukum sehingga haruslahdinyatakan batal atau tidak sah.

”Hal ini diperkuat dengan penyataan pengamat Hukum pidana Prof Dr Andi Hamzah yang mengatakan, dengan keputusan PTUN itu maka audit BPKP tak lagi bisa dijadikan alat bukti, baik alat bukti ahli maupun alat bukti surat.

"Bila PTUN membatalkan maka hasil audit tidak bisa dijadikan alat bukti lagi," tegasnya.
Sedangkan Kepala Humas Indosat Adrian Prasanto, menyatakan bahwa, proses hukum masih jauh, pihaknya menerima kabar itu sebagai hal yang biasa. “Ini proses mencari keadilan yang harus dilalui. Yang jelas kami tetap patuh pada proses hukum yang sedang berjalan saat ini,” katanya.(Tri)
Brantass.

Pulang dari RSKO, Raffi Ahmad kecoh Wartawan Raffi Ahmad kembali mengecoh awak media yang menunggunya di kantor BNN, Cawang. Sekitar pukul 13.00 WIB Raffi pulang dari Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) Cibubur, Jakarta Timur, Jumat (8/2). Kabarnya, ia dibawa sekitar pukul 06.30 WIB . Berbeda dari kemarin, kali ini Raffi mengenakan kemeja berwarna biru dengan penutup kepala (kupluk) yang berwarna sama. Dia tiba dengan menggunakan mobil Suzuki APV berwarna merah. Awalnya, mobil yang membawa presenter Dahsyat itu bersembunyi di bawah tangga basement. Lalu mobil bergerak posisi ke depan lift, dan sedetik kemudian, Raffi loncat keluar masuk ke dalam lift. Sebelumnya pada hari Kamis (7/2), Raffi di RSKO menjalani pemeriksaan psikis dari dokter RSKO. Raffi perlu diperiksa kejiwaannya untuk mendukung pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter BNN agar hasilnya tidak berat sebelah. Sembunyi Dari Media, Raffi Ahmad Berhasil Kecoh Wartawan Berkas Raffi Ahmad Dilimpahkan ke Kejaksaan Pekan Depan Dibawa ke RSKO, Raffi Ahmad Jalani Pemeriksaan Terakhir Mengapa Raffi Ahmad Masih Ditahan? (kpl/aha/uji/dew)

Raffi Ahmad diperiksa di RSKO lagi? 
Tersangka kasus narkoba Raffi Ahmad kembali terlihat keluar dari Badan Narkotika Nasional (BNN) siang ini, Jumat (8/2). Para pemburu berita yang menunggu di BNN dikejutkan dengan kemunculannya yang tiba-tiba. Dia keluar dari mobil dan langsung masuk ke gedung BNN sambil berlari. Raffi kembali tiba di BNN sekitar pukul 12.30 WIB. Belum diketahui Raffi baru tiba dari mana. Menurut informasi yang dihimpun, mantan pacar Yuni Shara itu kembali diperiksa di Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO), Cibubur, Jakarta Timur untuk melakukan pemeriksaan tambahan. Kabid Humas BNN, Sumirat Dwiyanto, ketika dimintai keterangannya membantah kalau Raffi dari RSKO. Hari ini, katanya, Raffi tidak ada agenda pemeriksaan di RSKO. "Gak ada, sudah selesai semua kemarin. Hari ini diperiksa di BNN," ujarnya saat dihubungi, Jumat (9/2). Lebih lanjut Sumirat menjelaskan dari hasil rapat memastikan bila Raffi sudah selesai pemeriksaan di RSKO. Tapi tidak menutup kemungkinan ada tambahan. "Semalam rapat terakhir katanya sudah selesai. Mungkin ada tambahan dari dokter, mungkin, saya belum tahu. Nanti saya tanyakan," pungkasnya.

Pihak BNN tak tahu Raffi Ahmad dibawa ke RSKO 
Jumat (8/2) sekitar pukul enam pagi beredar kabar bila Raffi Ahmad kembali dibawa ke RS Ketergantungan Obat (RSKO) di Cibubur, Jakarta timur. Namun sampai saat ini belum ada keterangan resmi dari BNN mengenai hal itu. Masih misterius apa alasan presenter Dahsyat tersebut dibawa ke RSKO. Anehnya lagi, Kabag Humas Sumirat Widyanto pun tak mengetahui Raffi dibawa ke sana "Gak ada, sudah selesai semuanya kemarin. Hari ini diperiksa di BNN," jawab Sumirat saat dihubungi wartawan. Dia kemudian mengatakan bahwa dari rapat terakhir yang diikuti semalam, semuanya sudah selesai. "Mungkin ada tambahan dari dokter, saya belum tahu, nanti saya tanyakan," sambungnya. Sumirat mengaku sempat menghubungi Rahmat Harahap sebagai kuasa hukum Raffi. Tetapi nomor telepon Rahmat sedang sibuk. "Rahmat masih sibuk nomernya," kata Sumirat. Sebelumnya Rahmat Harahap sempat menjelaskan pemeriksaan Raffi di RSKO kemarin merupakan proses terkahir pemeriksaan. "Ini bagian dari proses terakhir, karena semalam BAP sudah selesai. Sudah saya taken sama Raffi. Ini untuk lengkapi kondisi fisik dan psikis Raffi terakhir," jelasnya kemarin.(MERDEKA)
Brantass
Seseorang tergolong obesitas jika berat badannya melebihi 20 persen atau lebih dari ukuran normal. Berat badan tersebut biasanya dipantau dari BMI (body mass index). 
Sementara BMI normal berkisar pada angka 25-29,9 Obesitas menjadi salah satu epidemi masyarakat dunia yang dilaporkan memicu berbagai macam penyakit. Misalnya diabetes, penyakit jantung, hingga kanker. Lantas apa sebenarnya pemicu dari obesitas? Simak fakta penting seputarnya seperti yang dilansir dari Health Me Up berikut ini. 

1 Konsumsi kalori berlebihan Makan terlalu banyak dari porsi normal adalah pemicu utama dari obesitas. Ironisnya, meskipun di negara-negara maju dan berkembang banyak orang yang menderita obesitas akibat makan berlebihan, sebenarnya masih banyak pula penduduk dunia di negara-negara miskin yang justru mati karena kelaparan. 

2. Malas bergerak Kemajuan teknologi juga berperan dalam meningkatnya kasus obesitas. Sebab adanya televisi, komputer, video games, remote control, mesin cuci, dan peralatan canggih lainnya, manusia semakin malas. Mereka lebih suka duduk berjam-jam daripada bergerak aktif untuk menyelesaikan pekerjaan. Gaya hidup yang membuat gerak manusia tidak maksimal ini pun membuat kalori semakin sulit terbakar. Akibatnya, terjadi penumpukan di dalam tubuh sehingga obesitas pun menyerang orang-orang yang malas bergerak. 

3. Kurang tidur Hubungan antara jadwal tidur dan berat badan memang sudah disebutkan sejak dulu. Sebab jika Anda kurang tidur, hormon dalam tubuh akan membuat nafsu makan semakin bertambah. Kebiasaan kurang tidur pun akhirnya membuat Anda makan berlebihan dan memicu obesitas. 

4. Berhenti merokok Menurut para ahli dari National Institutes of Health, sebagian orang yang berhenti merokok ternyata juga membuat berat badan semakin bertambah. Sebab rokok sebenarnya menahan nafsu makan. Namun hal ini bukan berarti Anda harus merokok untuk mencegah obesitas. Sebaliknya, Anda disarankan untuk berhenti merokok dan mengatur pola makan dengan baik agar tidak mengalami obesitas. 

5. Obat-obatan Beberapa obat-obatan memiliki sifat meningkatkan berat badan. Jika Anda juga demikian, sebaiknya berkonsultasi dengan dokter untuk mendapatkan alternatif pengobatan yang bisa mencegah obesitas.

Brantass
Petugas Satreskrim Polrestabes Bandung menangkap admin sekaligus pengelola situs 'komunitas cewe bayaran' di Jalan Muhammad Toha Bandung. W (28) adalah jebolan Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM), Bandung.
"Satu tersangka yang ditangkap mengaku lulusan Unikom Jurusan Teknik Informatika," kata Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Martinus Sitompul, melalui pesan singkat, Kamis (7/2) malam.

Situs prostitusi online www.cewebisyar.com ini memiliki 5.000 lebih anggota. Transaksi syahwat secara terang-terangan dilakukan dalam web yang berlatarkan warna hitam tersebut.
Di situs tersebut dipajang pula mojang-mojang berpakaian seksi yang dilengkapi nomor telepon dan tarifnya.
Akibat perbuatannya, W dikenai pasal berlapis, mulai dari UU ITE, pidana dan pornografi.


Brantass
Terdakwa Fahd El-Fouz alias Fahd A Rafiq akan menjalani sidang lanjutan mendengarkan keterangan saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Jakarta, Selasa (16/10). Dalam kasus menyuap anggota DPR-RI Wa Ode Nurhayati terkait dana penyesuaian infrastruktur daerah (DPID).

Brantass
Kasus suap memang rentan menerpa pejabat dan politisi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) misalnya, beberapa kali menangkap tangan dugaan suap melibatkan politisi.
Misalnya dugaan suap di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta baru-baru ini dugaan suap impor daging sapi melibatkan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq. 

Meski hingga kini belum ada bukti suap seks masuk pengadilan, namun disinyalir upaya suap syahwat itu tetap ada. Bagaimana kejelasan kasus suap seks ini, berikut petikan wawancara Muhammad Taufik dari merdeka.com dengan Jamil Mubarok, Koordinator Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) lewat telepon, Selasa (5/2). 

Menjelang pemilu 2014. menurut Anda, potensi suap seks bakal meningkat? Faktanya banyak sekali partai menjelang 2014 butuh ongkos politik besar.
Pada dasarnya, semakin politisi itu membutuhkan ongkos politik, semakin rentan sekali namanya suap, termasuk suap seks.
Siapa sering memberi suap? Yang jelas bisa antar penyelenggara negara, bisa antara pengusaha ke penyelenggara negara. Bisa antara penyelenggara negara ke penegak hukum, bahkan pengacara dengan penegak hukum. Apakah pejabat atau penegak hukum perempuan juga menerima suap seks? 
Ada juga. Kalau pejabatnya perempuan, berarti ya, pelayan seksnya tentu laki-laki. Memang ada. Bahkan kalau menemukan kasus terjadi perceraian pejabat perempuan, biasanya dia diceraikan suaminya, itu karena suami tahu istrinya menerima gratifikasi seks.

Kalau pejabat penerima suap, paling banyak dari instansi mana? Saya belum mengklasifikasikan karena saya tidak melakukan penelitian kuantitatif untuk pelbagai macam kasus. Ini menyangkut pola baru saja. Jadi ada pola baru kami kaji sehingga pola variasi suapnya kami tahu. Misalnya kasus dugaan suap menjerat Luthfi Hasan Ishaaq, apa ada indikasi gratifikasi seks? Gratifikasi seks bisa. 

Yang terbaru, Maharani itu. Karena memang Maharani berada dalam pusaran kasus suap. Tidak akan ada Maharani kalau tidak ada pergumulan suap itu. Ahmad Fathanah itu sebagai kurir bertindak atas nama penyelenggara negara. Dia itu ditangkap bersama perempuan bernama Maharani. Maharani bukan istri sahnya, bukan juga saudaranya. Jadi memang ada indikasi suap dibumbui seks, itu terasa sekali.

Brantass
Hingga kini nyaris belum ada kasus suap seks masuk ke pengadilan tindak pidana korupsi. Ketua Komisi Pemberantasan korupsi Bambang Widjojanto beberapa bulan lalu mengatakan banyak kesulitan menjerat kasus suap syahwat ini karena tidak diatur secara eksplisit.
Namun di Singapura, karena menerima suap seks, seorang mantan pejabat kementerian pertahanan sipil dikenai jerat pidana. Lalu bagaimana di Indonesia...?.
Menurut Jamil Mubarok, Koordinator Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI), bila terbukti, penerima suap, penyuap, atau pelayan seks bisa dijerat.
Dia melanjutkan, di pasal 12 huruf B Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, dalam penjelasan ada kata fasilitas lainnya. Jamil menjelaskan fasilitas lain bisa ditafsirkan sebagai suap seks. Sebab seks sama dengan uang. "Suap seks sesuatu bisa dinikmati, kemudian kalau penyelenggara negara mendapatkan itu bisa menyalahgunakan wewenang," katanya. Berikut penjelasan Jamil saat dihubungi Muhammad Taufik dari merdeka.com melalui telepon selulernya, Selasa (5/2): 
Apakah suap seks juga ada indikasi diberikan untuk politisi senayan?
Kalau suap seks melibatkan politisi, orang banyak tahu baru Al Amin Nasution. Kalau anggota DPR itu memang ada cara-cara lewat hiburan. Ada hiburan untuk anggota DPR atau pejabat publik. Hiburan itu juga megindikasikan gratifikasi seks. Saya ambil cotohnya Al Amin Nasution. Itu indikasi kasus suap seks di akhir. Al Amin Nasution dikasih perempuan berbaju putih. Tetapi memang tidak sampai diusut atau dikenakan pasal gratifikasi seks. 
Bagaimana dengan tarif suap seks ini?
Sebenarnya soal tarif itu bukan fokus penelitian saya. Tetapi dalam beberapa kasus ada pelayan seksnya. Pada dasarnya kasus suap seks bisa dijerat. Karena di pasal 12 huruf B Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, dalam penjelasan ada kata fasilitas lainnya.
Fasilitas lainnya bisa ditafsirkan sebagai suap seks karena seks ini sama dengan uang. Suap seks itu sesuatu bisa dinikmati, kemudian kalau penyelenggara negara mendapatkan itu bisa menyalahgunakan wewenang. Tetapi bagi pemberi, tentunya ini akan bisa dijerat dengan pasal yang jelas.
Apakah pelayan seks bisa dijerat?
Itu tergantung. Kalau dia tidak tahu menahu urusan suap, misalkan dia hanya tahu dibayar, kemudian setelah itu selesai, itu tidak ada. Paling-paling hanya dikenai pasal pencabulan atau perzinaan, tidak bisa undang-undang tipikor. Tetapi kalau pelayan seks tahu dia berperan melakukan lobi, negosiasi, memberikan penawaran, dia bisa dikenai pasal 55 ayat 1 KUHAP atau masuk kategori orang turut serta. Nantinya pasti kena pasal 55 ayat 1 KUHAP juncto pasal 12 Huruf B Undang-undang Tipikor.
Sepertinya sulit dijerat karena undang-undang belum spesifik menyebut suap seks?
Ya di dalam undang-undang hanya disebutkan pasal gratifikasi. Gratifikasi apa, itu baru kemudian di jelaskan banyak hal. 
Kami menemukan penyidik-penyidik, baik dari KPK, kepolisian atau kejaksaan, lebih mendahulukan jenis suap bisa dinilai dengan angka karena memang mudah dibuktikan. Ketika ini sudah dibuktikan, meski di dalamnya ada gratifikasi seks, buat apa lagi, itu dilupakan saja.
Saya belum menemukan kasus suap atau gratifikasi seks masuk pengadilan?
Seperti saya katakan tadi, gratifikasi seks itu saya tidak menemukan (disidang). Sebab gratifikasi atau suap selalu beririsan dengan gratifikasi lainnya, terutama uang atau barang.

Brantass
Tidak hanya kasus suap impor daging sapi yang sedang marak terjadi di Kementerian Pertanian, korupsi pupuk dan bibit juga rupanya terjadi di lembaga yang dipimpin oleh kader PKS Suswono. 

Hal ini diungkapkan oleh terpidana kasus korupsi Wisma Atlet Muhamad Nazaruddin. Kali ini, Nazar tidak menyerang Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Melainkan rekan separtainya dahulu Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron. 
Menurut bekas Bendahara Umum Partai Demokrat ini, Herman Khaeron juga melakukan praktik korupsi di Kementan. Namun lain halnya dengan tersangka kasus suap impor daging sapi Luthfi Hasan Ishaaq.

Herman dituding oleh Nazar bermain dalam proyek pupuk dan bibit di Kementerian Pertanian. "Itu coba kamu tanya Herman. Itu dia yang main. Dia tahu tentang pupuk dan bibit. Dia kan tokoh utamanya," kata Nazaruddin usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (7/2) malam. Tidak hanya itu, Nazar juga mengatakan bahwa Herman tahu banyak tentang berbagai proyek yang ada di Kementerian Pertanian.

"Dia sangat tahu proyek di Kementerian Pertanian. Dia kan di komisi IV DPR," imbuhnya. Dihubungi terpisah, Herman Khaeron membantah semua tuduhan Nazaruddin tersebut. "Itu tuduhan keji, karena setelah saya konfirmasi ke Kementan, tidak ada proyek pupuk Rp 81 miliar." "Wong proyeknya saja nggak ada," tegas Herman. (Sumb,Merdeka)
Brantass,
(BPOM) Badan Pengawas Obat dan Makanan mengaku masih menelusuri zat yang terkandung dalam permen karet perangsang libido wanita yang marak beredar via situs jual beli online. Sejumlah sampel telah dikumpulkan namun hasil penelitian belum final. 
"Kita sudah dapat bahannya, pesan lewat penjual online juga. Belum selesai, kita masih butuh sampel yang lebih banyak lagi," kata Kepala BPOM Lucky S Slamet ketika dihubungi merdeka.com, Rabu (6/2).

Hasil sementara yang didapatkan adalah, permen karet perangsang libido wanita itu terbuat dari permen karet biasa. Namun ada penambahan zat tertentu. 
Zat inilah yang sedang diteliti apakah benar mampu membuat wanita terangsang seperti yang diklaim situs-situs penjualnya. "Kalau untuk zat afrodisiak untuk pria sih kita sudah tahu biasanya mengandung bahan tertentu.

Tapi untuk zat afrodisiak wanita kita belum tahu bahan apa yang ditambahkan dalam permen karet itu. Yang jelas itu bahan kimia, bukan herbal," jelas Lucky. Yang menjadi perhatian utama BPOM adalah distribusi permen karet itu sebab, kata Lucky, BPOM kesulitan melacak sumber dan produsen permen karet tersebut. 

"Dari semua sampel yang kita dapatkan, semua bertuliskan bahasa China. Tidak ada yang berbahasa Inggris atau Indonesia. Kita ingin tahu siapa produsennya. Bisa saja ini dibuat di Indonesia tapi dikemas seolah-olah diimpor dari China," ungkap dia. Yang pasti, tegas Lucky, karena tidak terdaftar di BPOM, permen karet perangsang libido wanita itu adalah barang ilegal dan berbahaya.

Masyarakat diimbau berhati-hati dan tidak mudah mengkonsumsi barang itu. Sejauh ini, lanjut Lucky, BPOM sudah meminta kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menutup situs-situs yang menjual permen karet tersebut. Ada 36 situs yang telah didata oleh BPOM. Lucky mengingatkan, perbuatan mengedarkan produk permen peningkat gairah (libido) ini telah melanggar ketentuan Undang-Undang No 18 Tahun 2012 tentang Pangan yakni Pasal 140 dengan ancaman pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah). Kemudian pasal 142 tentang izin edar dapat dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah). Serta pasal 145 dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 6.000.000.000,- (enam miliar rupiah).
"Mudah-mudahan hasil penelitian bisa segera didapatkan agar masyarakat bisa mendapat penjelasan mengenai berbahayanya bahan-bahan yang terkandung dalam permen karet ini," pungkas Lucky.(Merdeka)
Brantass
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar kasus suap impor daging sapi yang melibatkan mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq. 
Pertama-tama lembaga antikorupsi menangkap Ahmad Fathanah bersama mahasiswi Maharany. 
Ahmad disinyalir orang dekat Luthfi yang disuruh menerima uang Rp 1 miliar dari pengusaha. 

Berjalannya waktu, ada saja pihak yang menilai jika Luthfi merupakan korban yang dijebak oleh pihak-pihak tertentu. Seorang peneliti yang juga simpatisan PKS Fibrant membeberkan sejumlah kejanggalan.
Pertama kata Fibrant, sangat jarang dilakukan, uang suap diberikan dalam bentuk rupiah. "AF menerima uang Rp 1 miliar dalam bentuk rupiah.
Dalam kasus-kasus penyuapan yang pernah terungkap sebelumnya, suap di atas Rp 100 juta biasanya dalam bentuk dolar," katanya kepada merdeka.com, Kamis (7/2). Selain itu yang lebih aneh, menurutnya, ketika Ahmad sudah menerima uang, tetapi masih sempat jalan-jalan bakan janjian dengan seorang wanita. 

Seperti diketahui Ahmad bertemu dengan mahasiswi Moestopo Maharany di Hotel Le Meredien. "Tidak segera menghilangkan jejak, misalnya, dengan menaruh uang di deposit box atau memecahnya pada beberapa tangan dalam jaringannya. Seperti modus penghilangan jejak yang diungkapkan Nazaruddin pada kasus Hambalang.

AF seperti orang yang memang menunggu ditangkap di tengah-tengah keramaian orang," katanya. Menurutnya, yang paling janggal dalam kasus tersebut adalah Ahmad memberi uang ke Maharany. Padahal sebelumnya kedua orang itu mengaku tidak saling kenal.
Maharany pun menghubungi Ahmad setelah mendapat nomor telepon dari seorang waiters di Senayan City. "Ini kejanggalan yang paling mengundang tanda tanya. Setelah menerima uang Rp 1 miliar, AF mengajak bertemu perempuan yang tidak dikenalnya dengan tujuan yang tidak jelas dalam sebuah cafe hotel dan memberinya uang Rp 10 juta dengan cuma-cuma," tuturnya.  

Ditangkapnya wanita dalam operasi tangkap tangan KPK, jelas berbuntut pada spekulasi miring soal gratifikasi seks. Dan dia melihat memang Luthfi menjadi sasaran tembaknya untuk membangun opini masyarakat. "Kejanggalan-kejanggalan itu telah sukses membantu orang-orang yang tidak suka PKS untuk membentuk opini, LHI telah melakukan kejahatan keji menerima suap dan gratifikasi seks," katanya. "Apa motivasi sesungguhnya AF dalam menciptakan kejanggalan-kejanggalan itu?" tanya Fibrant.
Brantass 
Mencuatnya kasus suap impor daging sapi yang dilakukan Mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq menjadikan para pejabat publik saling lempar tanggung jawab. 
Hal ini juga termasuk di Komisi IV yang membidangi pertanian dan kehutanan. Komisi IV menyebut bahwa sebenarnya sudah lama DPR melarang kementerian untuk melakukan impor daging sapi demi terciptanya swasembada daging. 

Anggota Komisi IV DPR Firman Soebagyo menuturkan, secara prosedural sudah menanyakan pemerintah soal masalah impor daging sapi, jauh sebelum terjadi kasus penyuapan ini. 
"DPR sudah lama minta stop untuk mendukung swasembada," jelas Firman di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (7/2). Firman menambahkan, akibat kasus ini, DPR mau tidak mau harus membuka kembali dan merumuskan regulasi tentang pengelolaan dan pemberdayaan sapi ternak.

"Komisi IV sedang membahas Revisi Undang-undang Nakeswan (Peternakan dan Kesehatan Hewan). Supaya bisa memperluas gerak langkah peternak lokal," terangnya. Politisi Golkar ini menuturkan, masalah yang dialami oleh para pelaku peternak sapi di Indonesia saat ini adalah soal bibit yang sulit. "Sehingga dengan Nakeswan kita membuka itu, agar kita tidak bergantung pada dua negara impor sapi terbesar, yakni Australia dan New Zealand," tandasnya.
Brantass,
Kepolisian Negara Republik Indonesia berjanji akan melakukan pengawasan lebih ketat terhadap kekayaan alam Indonesia. Pihaknya memprioritaskan penanganan penyelundupan minyak bumi. 

Kepala Polisi Jenderal Timur Pradopo mengaku pengawasan kekayaan alam selalu dilakukan setiap saat. Penanganan hukum disiapkan jika setiap saat terjadi pelanggaran.
"Kalau ada pelanggaran hukum kita proses," ujarnya saat ditemui di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Kamis (7/2). 
Hasil minyak Indonesia, menjadi salah satu komoditi yang menjadi perhatian kepolisian. Sebab, komoditas minyak rawan untuk diseludupkan karena perbedaan harga minyak Indonesia dengan dunia. "Kita cek ya. 
Kalau terjadi kita proses," ucapnya. Sebelumnya, Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai mencatat ada 9 kasus penyelundupan minyak mentah dan Bahan Bakar Minyak (BBM) dari tahun 2011 dan 2012. 

Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Agung Kuswandono mengatakan pada tahun 2011 Bea Cukai menemukan 3 kasus yang terdiri dari 2 kasus penindakan dilakukan Bea Cukai Riau dan 1 kasus Bea Cukai Kalimantan Barat. Sedangkan pada tahun 2012 mencatat ada 6 kasus penindakan dua kasus di Kalimantan Timur dan 4 kasus ditindak di kepulauan Riau. Seperti diketahui, Pertamina mengaku rugi USD 37 juta dengan kejadian pencurian minyak sejak 2010 lalu. Pencurian tersebut terjadi di beberapa lapangan operasi Pertamina di Indonesia. (Merdeka)

Brantass 
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tengah dihantam pukulan berat. Ditetapkannya mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan suap impor daging membuat elite partai dakwah itu pusing. Namun, pukulan berat tak hanya datang dari KPK. Sebab, salah seorang pendiri PKS, Yusuf Supendi kembali mengkritik habis-habisan elite partai yang pernah didirikannya itu. tak tanggung-tanggung, Yusuf bahkan 'menyerang' sejumlah elite PKS. Yusuf menuding Presiden PKS Anis Matta, Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin, dan mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq, telah menghancurkan PKS. Ketiganya dituding Yusuf telah melakukan kejahatan mulai dari korupsi, penggelapan uang kampanye cagub DKI yang diusung PKS pada 2007, hingga main proyek. Yusuf memprediksi PKS akan bangkrut pada 2014 jika tak segera melakukan perbaikan. Yusuf bahkan melontarkan isu cawagub Jawa Barat Deddy Mizwar yang diusung PKS menjadi pasangan Ahmad Heryawan mundur dari pencalonannya karena tak terima atas kasus suap yang diduga melibatkan Luthfi Hasan Ishaaq. Serangan Yusuf Supendi tersebut membuat geram para elite PKS. Berikut serangan balik yang dilontarkan elite PKS terhadap Yusuf Supendi. 

1. Serangan Yusuf Supendi tak mempan buat PKS. 
Serangan Yusuf Supendi terhadap PKS ditanggapi dingin Ketua Fraksi PKS di DPR, Hidayat Nur Wahid. Mantan presiden PKS itu menegaskan serangan Yusuf tak akan mempengaruhi kinerja PKS. "Tidak perlu dikurangi dan dilebihkan, apa yang disampaikan bukan hal yang baru dalam PKS. Di PKS tidak ada yang berubah dan terpengaruh," kata Hidayat kepada merdeka.com, Senin (4/2). Namun demikian, Hidayat menyatakan serangan Yusuf harus dihadapi dan disikapi oleh PKS. "Tapi beberapa yang baru terkait petinggi PKS ditangkap. Pada akhirnya akan berpulang pada pimpinan partai dalam hal ini bagian harian," terangnya.

2. Yusuf Supendi dipecat karena bermasalah.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) geram atas serangan yang dilontarkan Yusuf Supendi terhadap sejumlah elitenya. PKS juga membantah isu yang dihembuskan Yusuf soal mundurnya Deddy Mizwar dari pencalonannya sebagai cawagub Jawa Barat mendampingi Ahmad Heryawan. "Orang yang dipecat dari PKS kok jadi referensi, yang dipecat PKS itu pasti bermasalah," kata Ketua DPP PKS Indra kepada merdeka.com, Minggu (3/2). Menurut Indra, tidak hadirnya Deddy mendampingi Heryawan saat debat Pilgub-Cawagub Jabar lantaran 'Si Nagabonar' sedang sibuk kampanye di Cirebon. "Biasalah cagub-cawagub, debat pilkada salah satu calonnya tidak hadir," lanjut Indra. 

 3. Yusuf Supendi tak tahu aturan harus sekolah lagi 
Nama Yusuf Effendi belakangan kembali mencuat di media. Pendiri PKS itu menyerang elite partai yang pernah didirikannya itu. Dia bahkan menyebut Deddy Mizwar mundur dari pencalonannya sebagai cawagub Jawa Barat karena tak terima atas kasus dugaan suap yang menyeret nama mantan presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq. Isu tersebut membuat cagub Ahmad Heryawan berang. Pasangan Deddy Mizwar di Pilgub Jabar itu bahkan menyebut Yusuf tak tahu aturan. "Itu orang tidak tahu aturan kali yah. Harusnya belajar dulu, dan harusnya sekolah dulu," kata Heryawan di Gedung Sate Bandung, Senin (4/2). Dia menegaskan bahwa orang yang menyebut mundurnya Deddy sangatlah sesat. "Ya itu jelas salah dan sesat, bahkan sangat menyesatkan," jelasnya. 

4. Tak usah hiraukan Yusuf Supendi
Serangan yang dilancarkan Yusuf Supendi kepada Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memancing reaksi dari elite partai dakwah. Ketua bidang Humas DPP PKS Mardani Ali Sera menyatakan setiap serangan yang dilancarkan Yusuf menjadi tanggung jawabnya sebagai manusia. Dia mengatakan, kinerja yang dilakukan PKS sudah sesuai dengan prosedur organisasi. "Kita akan terus jalan dan bekerja menurut aturan," kata Mardani. Menurutnya, PKS tak terganggu dengan serangan Yusuf. Karenanya, pihaknya tak menghiraukan pernyataan Yusuf.

Labels

Adv artikel bali Banten bisnis Bogor budaya daearh daerah daetah depok Depok derap dewan Featured fenomena fokus gayahidup Headline Hiburan hukum Humas Polda Kaltim investigasi iptek Irian Jaya jabodetabek Jakarta Jawa Barat jawatengah jawatimur Jokowi Kalimantan kaporli Kebersihan kesehatan KPU kriminal kulener kuliner lampung lantik LPII luarnegeri mahasiswa Market masyarakat miskin membangun menteri Metro mitos MSDC Nahdlatul Ulama Nariyahan Nariyahan Nusantara nasional nelayan nias Nur'azizah obat olahraga opini ott Pajak Paluta papua pasar kemiri pdip PDRM Pekanbaru Pelalawan pelayanan Pemalang Pembangunan pembunuhan pemerintah pemilu Pemuda pendidikan penyandangdisabilitas perbaungan peristiwa peristuwa perkelahian anggota DPRD perkelahian anggota DPRD Riau perkemi Pertamina pertanian Perusahaan listrik negara pidana pilkada pinggir PKB pkk Pks pln PLTA Batangtoru pm malaysia PMII PN Medan PN Siantar PNS polisi peduli politik Polres Polres Balikpapan Polres Nias Polres_sidempuan Polresta polrestabes_medan polrestapekanbaru polri Polsek Air Batu polsekskppekanbaru ponorogo ppwi pradi supriatna Presiden prestasi probolinggo profile PT PLN PT_KAI purwakarta rahmansyah_putra_sirait RAPP redaksi Redia Frisna Rista regional Rei renungan Repdem Riau rizal efendy rokan rupiah samarinda samosir sampah depok samsat depok satlantas polres asahan Satma_pp sekda_provsu seleb sepakbola serang serbada sergei Sertijab Sholawatan Siak Siantar Sidoarjo sijunjung Silo Laut simalungun sinabung siswa Slawi solo soroako sosial sosialisasi sukabumi sulawesi sumut Surakarta Susanto Suwandi tamanlalulintas tanggerang tanjung balai tapteng Tasimin tebing tinggi tegal tipikor Tips tmmd tni depok fokus tokoh tokohpemudaaceh trawas Tumpas video Wajo wakapolri walikota depok Wisata

Epaper

Total Pageviews