PANTAU NUSANTARA

Derap TNI POLRI

Nasional

Peristiwa

Video News


KPK menetapkan Luthfi sebagai tersangka karena diduga menerima suap dari pihak PT Indoguna Utama terkait kebijakan impor daging sapi. Dia ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan orang dekanya, Ahmad Fathani.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menahan anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang juga Presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaaq, Rabu (30/1/2013) yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap impor daging sapi. Surat penahanan atas nama Luthfi sudah ditandatangani. "Kalau kami menemukannya malam ini, kami akan langsung menahannya," kata seorang sumber.

KPK juga menetapkan dua direktur PT Indoguna Utama, yakni Juard Effendi dan Arya Abdi Effendi sebagai tersangka. Keduanya diduga berperan sebagai pemberi suap.
Penetapan Luthfi sebagai tersangka ini berawal dari operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK, Selasa (29/1/2013) malam. Dari situ, KPK mengamankan empat orang, yakni Ahmad, Arya, Juard, dan seorang wanita bernama Maharani. Bersamaan dengan penangkapan tersebut, KPK menyita uang Rp 1 miliar yang disimpan dalam kantung plastik dan koper.
Keempatnya lalu diperiksa seharian di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta. Melalui proses gelar perkara, KPK menyimpulkan ada dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan Luthfi sebagai tersangka. Informasi dari KPK menyebutkan, uang yang dijanjikan PT Indoguna terkait kebijakan impor daging sapi ini mencapai Rp 40 miliar.
Adapun uang Rp 1 miliar yang ditemukan saat penggeledahan tersebut, diduga hanya uang muka. Secara terpisah, Luthfi yang memimpin rapat tertutup di kantor DPP PKS, Simatupang, Jakarta, enggan berkomentar terkait penetapan dirinya sebagai tersangka ini.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyiapkan tiga kuasa hukumnya untuk mendampingi Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq selama proses penyidikan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Luthfi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap impor daging sapi.
"Sudah ada tim hukum di KPK dan semua akan dikelola dalam proses penegakan hukum itu sendiri," ujar Ketua DPP PKS bidang Kebijakan Publik Hidayat Nur Wahid, di kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta, Kamis (31/1/2013) dini hari.
Hidayat mengatakan ada tiga orang yang diputuskan menjadi kuasa hukum bagi Luthfi. Ketiganya pun kini sudah berada di KPK. "Salah satu di antaranya adalah Zaenudin Faruq, dua lagi lupa namanya," imbuh Ketua Fraksi PKS di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tersebut.

Suap impor daging
KPK menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan penerimaan suap kebijakan impor daging sapi. Adapun para tersangka dalam kasus ini adalah Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Lutfhi Hasan Ishaaq dan orang dekatnya, Ahmad Fathanah, serta dua direktur PT Indoguna, yakni Arya Abdi Effendi dan Juard Effendi. Luthfi dan Fathanah diduga menerima suap terkait kebijakan impor sapi dari dua direktur PT Indoguna tersebut.
Penetapan Luthfi sebagai tersangka ini berawal dari operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK, Selasa (29/1/2013) malam. Dari situ, KPK mengamankan empat orang, yakni Ahmad Fathanah, Arya Abdi Effendi, Juard Effendi, dan seorang wanita bernama Maharani. Bersamaan dengan penangkapan tersebut, KPK menyita uang Rp 1 miliar yang disimpan dalam kantong plastik dan koper.
Keempatnya lalu diperiksa seharian di gedung KPK, Kuningan, Jakarta. Melalui proses gelar perkara, KPK menyimpulkan ada dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan Luthfi sebagai tersangka. Informasi dari KPK menyebutkan, uang yang dijanjikan PT Indoguna terkait kebijakan impor daging sapi ini mencapai Rp 40 miliar.
Adapun uang Rp 1 miliar yang ditemukan saat penggeledahan tersebut, diduga hanya uang muka. Saat ini, Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq tengah diperiksa di KPK. Dia dijemput penyidik KPK dari kantor DPP PKS di Jalan TB Simatupang, Jakarta, pada Rabu (30/1/2013) malam.

Rapat internal Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan melakukan rapat internal pada Kamis (31/1/2013) ini untuk menentukan nasib Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq. Luthfi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap impor daging oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Partai akan membuat keputusan insyallah besok akan disampaikan kepada wartawan," ujar Ketua DPP PKS bidang Komunikasi Publik Hidayat Nur Wahid, saat dijumpai di kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta, Kamis dini hari.
Hidayat mengatakan keputusan partainya nanti akan ditentukan oleh Majelis Syuro melalui peraturan yang ditetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
"Majelis Syuro punya kewenangan untuk mengelola berikutnya bagaimana keputusan partai. Kami tentu akan mendapatkan keputusan secara musyarawah," ujar Ketua Fraksi PKS di DPR RI ini.
Hidayat belum bisa memastikan pukul berapa Majelis Syuro akan melakukan rapat itu. Ia hanya memastikan bahwa PKS akan tetap menghormati proses hukum yang tengah berlangsung.

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq ditetapkan sebagai tersangka
Meski ditetapkan sebagai tersangka, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq menyatakan akan tetap menghormati proses hukum yang tengah berjalan. Ia juga mengapresiasi langkah yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus ini.
"Yang pertama yang ingin saya sampaikan bahwa PKS sebagai partai politik saya sebagai presiden PKS, dan seluruh jajaran pengurus tetap menghormati dan mengapresiasi penegak hukum utamanya KPK," ucap Luthfi dalam jumpa pers di kantor DPP PKS Jalan TB Simatupang, Jakarta, Rabu (30/1/2013).
Ia berharap agar proses pemberantasan korupsi bisa berjalan dengan baik sesuai undang-undang yang ada. Di dalam kesempatan itu, Luthfi juga menegaskan dirinya tidak menerima suap dalam bentuk apa pun seperti yang dituduhkan terhadapnya.
"Untuk itu untuk jajaran partai dan kader hendaknya semua menahan diri menyerahkan pada Allah dan terus berjuang agar negeri kita bebas dari korupsi. Itu sudah jadi komitmen PKS," imbuhnya.
Seperti diberitakan, KPK telah memastikan adanya praktik suap terkait impor daging sapi. Suap itu diketahui setelah ada penangkapan pada Selasa (29/1/2013) malam. Salah satu tersangka yakni berinisial LHI yang diduga kuat adalah Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq yang juga merupakan Anggota Komisi I DPR.
Selain LHI, KPK juga menetapkan tersangka lain adalah AF, JE (Direktur Utama PT Indoguna), dan AAE (salah satu Direktur Indoguna). JE dan AAE menyerahkan uang senilai Rp 1 miliar kepada AF di kantor Indoguna di kawasan Pondok Bambu Jakarta Timur. Dari tempat itu, AF membawa uang tersebut ke hotel Le Meridien sebelum kemudian diserahkan kepada LHI.

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid kaget saat mendengar kabar penetapan tersangka LHI dalam kasus dugaan suap impor sapi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hidayat mengatakan bahwa sejak sore tadi dirinya melakukan rapat DPP PKS yang juga dihadiri oleh Presiden PKS Luthfi Hasan Ishak.

Dalam berbagai siaran pers yang dibuat bagian Media PKS, Luthfi Hasan Ishak kerap dipanggil LHI. "Anda tahu dari mana? Itu informasi resmi atau bukan? Kami belum dengar dari KPK, sedari sore tadi kami melakukan rapat DPP. Ada Presiden PKS juga di sini," ujar Hidayat saat dihubungi wartawan, Rabu (30/1/13).
Menurut Hidayat, jika kabar tersebut benar kabar, partainya akan melakukan klarifikasi terlebih dulu. "Kami pasti akan kaji dulu masalahnya karena penetapan tersangka sepertinya tidak ujug-ujug (tiba-tiba, red) langsung jadi tersangka," ujar Hidayat. Selain itu, Hidayat juga mempertanyakan soal kebenaran penetapan tersangka itu. Hidayat mengatakan, selama ini KPK belum pernah mengungkap kasus ini ke publik. Selama rapat tadi, Hidayat pun mengakui tidak ada pembicaraan sedikit pun soal kasus ini.
"Sama sekali tidak membahas soal itu. Kami rapat rutin soal program kerja partai tentang pemenangan Pemilu 2014. Presiden PKS juga tidak bicara soal ini. Nanti dulu ya, saya koordinasi lagi, nanti dikabari lagi," kata Ketua DPP PKS Bidang Kebijakan Publik ini.

KPK telah memastikan adanya praktik suap terkait impor daging sapi. Suap itu diketahui setelah ada penangkapan pada Selasa (29/1/13) malam. Salah satu tersangka dalam kasus tersebut adalah anggota DPR berinisial LHI, yang diduga kuat adalah Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq.

Selain LHI, KPK juga menetapkan tersangka lain berinisial AF, JE (Direktur Utama PT Indoguna), dan AAE (salah satu Direktur Indoguna). JE dan AAE menyerahkan uang senilai Rp 1 miliar kepada AF di kantor Indoguna di kawasan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Dari tempat itu, AF membawa uang tersebut ke Hotel Le Meridien sebelum kemudian diserahkan kepada LHI.

Hidayat: Kasus Luthfi Berpengaruh pada  Politik PKS di Tahun depan  
Di tahun 2013 yang sudah memasuki tahun politik, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) diterpa badai rintangan. Salah satu petinggi partai ini, Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan suap impor daging sapi.
Bagaimana nasib partai ini ke depan menjelang Pemilu 2014? Ketua DPP PKS bidang Kebijakan Publik, Hidayat Nur Wahid tak menampik ujian yang harus dihadapi partainya. Ia bahkan menyatakan kasus itu akan sangat mempengaruhi partai. "Tentunya ini tahun politik sangat berpengaruh," ujar Hidayat, di kantor DPP PKD, Jalan TB Simatupang, Jakarta, Kamis (31/1/2013) dini hari.
Meski tengah diterpa masalah, Hidayat mengatakan partainya akan tetap bertahan. "PKS sangat terbiasa menghadapi tantangan dan kami akan tetap survive untuk memberantas korupsi," imbuh mantan Presiden PKS ini. 
Lebih lanjut, Hidayat mengaku tidak mengetahui hubungan antara Luthfi dengan tersangka lainnya, Ahmad Fatanah. Namun, ia memastikan partainya akan menentukan sikap pada Kamis ini. Majelis Syuro PKS akan melakukan rapat internal membahas nasib Luthfi sebagai Presiden PKS.

Brantas Jakarta
Program pengetatan dalam penempatan TKI ke luar negeri yang dilakukan dalam 2 tahun belakangan telah berhasil menurunkan jumlah kasus TKI sebesar 48 persen. Program Pengetatan ini dilakukan untuk memperbaiki sistem dan mekanisme penempatan dan perlindungan TKI secara keseluruhan.

Pada tahun 2010 jumlah TKI bermasalah mencapai 60.399 orang, sementara tahun 2011 jumlahnya mencapai 44.432 orang sedangkan tahun 2012 lalu jumlahnya 31.528 orang, sehingga dari dari tahun 2010-2012 terjadi penurunannya yang mencapai 48 persen. "Pengetatan total dimulai dari pra penempatan di daerah-daerah. Sebelum berangkat para calon TKI harus benar-benar siap untuk bekerja di luar negeri, menguasai bahsa dan memiliki keterampilan khusus, memahami hak dan kewajibannya serta memahami hukum dan aspek perlindungan terhadap diri sendiri," kata Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin di kantornya, Selasa (29/1/2013).

Upaya pengetatan total di dalam negeri, lanjutnya dilakukan dengan cara membenahi proses keberangkatan termasuk diantaranya pemeriksaan kelengkapan dokumen dan kesiapan mental dan fisik pada calon TKI yang hendak bekerja ke luar negeri. "Upaya pemerintah memperketat seleksi calon TKI yang dilakukan untuk meningkatan kualitas calon TKI dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan penempatan TKI telah berhasil menurunkan jumlah kasus TKI yang bermasalah saat bekerja di luar negeri,"ungkapnya. Tercatat pada tahun 2012 Jumlah TKI bermasalah di Balai Pelayanan Kepulangan Tenaga Kerja Indonesia (BPK TKI) BPK TKI Selapajang di dominasi oleh TKI-TKI dengan negara Tujuan Arab Saudi yang jumlahnya mencapai 8.940 orang, disusul Uni Emirat Arab sebanyak 5.545 orang, Qatar 4.061 orang Taiwan 3.231 orang dan Singapura sebanyak 2.380 orang.

"Kebanyakan jenis-jenis masalah yang menimpa TKI adalah PHK secara sepihak, majikan bermasalah , sakit akibat kerja, gaji tidak dibayar dan kasus penganiayaan, pelecehan sekssual dan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak kerja," paparnya. "Oleh karena itu, Kita lakukan perubahan paradigma dalam penyelenggaraan program penempatan TKI yang lebih menekankan pada kualitas dan keberhasilan program ketimbang kuantitas dan jumlah penempatan TKI,"harapnya.(sd)
Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam organisasi Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) melakukan aksi unjuk rasa di Bundaran Jalan Pahlawan Kota Semarang, Jateng Selasa (29/1). Aksi tersebut merupakan bentuk pengawasan mahasiswa terhadap dana hibah dan bansos Jawa Tengah. 

Dana hibah dan bansos yang dialokasikan kepada pemerintah daerah tersebut rawan diselewengkan, apalagi mendekati Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jateng 2013. 

Penyelewengan ini dapat terjadi terutama terhadap calon gubernur (cagub) yang saat ini masih berada di lingkaran birokrasi. Apalagi cagub itu merupakan pengambil kebijakan strategis dalam pemerintah Provinsi Jateng. 

Andri Apriliyanto korlap aksi mengatakan, bahwa masyarakat perlu kejelasan untuk pengeluaran dana yang rawan korupsi tersebut, banyak sekali penyimpangan-penyimpangan di daerah lain yang bersumber dari dana tersebut. "Kami hanya menuntut kejelasan anggaran tersebut, dan berkeinginan untuk mengawasi agar anggaran tersebut tidak diselewengkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab," ungkapnya kepada merdeka.com di sela-sela aksi. Andri juga menjelaskan, bahwa KAMMI secara terstruktur telah mengawasi dana tersebut dengan membangun Gempar (gerakan masyarakat peduli anggaran rakyat) pansus khusus untuk membahas anggaran. "Pengawasan tersebut juga kami lakukan secara terstruktur dengan membangun panitia khusus untuk membahas anggaran di Jawa tengah," ujarnya. 

Menurutnya kerapkali ditemukan modus korupsi politik dalam alokasi dana hibah dan Bansos pemenangan pilkada. 

Praktiknya dana bansos dan hibah masih sering salah tempat. "Sering kali kami memantau ada penyaluran dana yang salah tempat antara lain ada lembaga yang fiktif, alamat. Itu merupakan modus-modus untuk menyelewengkan dana-dana dari pemerintah, kami harus awasi itu," ungkapnya. Dana anggaran hibah pada tahun ini mencapai Rp 4,025 triliun mengalami peningkatan hingga Rp 780,85 miliar dibanding tahun 2012 yang anggaran hibahnya berjumlah Rp 3,245 triliun.

Dana bansos pun pada RAPBD Jateng 2013 senilai Rp 9,24 miliar naik menjadi Rp 1,8 miliar dibanding tahun 2012 sebesar Rp 7,37 miliar. Tercatat juga Rp 26,89 miliar dana bansos dan hibah belum dipertanggungjawabkan di Jawa Tengah tahun 2011.

Kenaikan tersebut sebenarnya bisa dipelajari dari beberapa daerah lain yang juga bermasalah, apalagi menjelang pilkada. Banten dan DKI Jakarta misalnya, terjadi kenaikan anggaran yang luar biasa mendekati tahun pilkada dilaksanakan. 

Antisipasi penyelewengan dana tersebut kami soroti, maka KAMMI Semarang bersama masyarakat menuntut adanya transparansi penggunaan dana bansos dan hibah oleh pemerintah Jateng. "Transparansi penggunaan dana bansos dan hibah harus jelas dibantu oleh pihak-pihak pengawas dari pemerintahan seperti KPK, anggota legislatif, dan lembaga audit negara," tandasnya. [bal]
Pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur, KH Salahuddin Wahid atau Gus Solah, kaget mendengar kabar Khofifah Indar Parawansa akan menggelar deklarasi pencalonan dirinya sebagai gubernur Jawa Timur di tempat itu. "Saya malah tidak tahu kabar itu. Siapa yang bilang itu, saya kok malah yang tidak tahu kabar itu?" elak adik kandung Gus Dur (KH Abdurahman Wahid) itu sambil mengumbar tawanya, Selasa (29/1).
Gus Solah yang hadir dalam acara Halaqoh Kebangsaan PW Ansor Jawa Timur mengatakan, kalau memang Khofifah ingin menjadikan Tebu Ireng sebagai tempat deklarasi, maka dia tidak bisa memberi keputusan. 

Sebab di Tebu Ireng tidak hanya dirinya, tapi ada pengurus pesantren yang lain. "Jika itu benar saya tidak bisa memberi keputusan, karena saya harus membicarakannya dengan yang lain," terang Gus Solah. Seperti diberitakan sebelumnya, Ketua PP Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa dikabarkan akan menggelar deklarasi pencalonan dirinya sebagai Gubernur Jawa Timur di Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur, pada Febuari mendatang. Keinginan Khofifah menggelar deklarasi ini, sekaligus untuk menepati janjinya kalau dia bakal membayar kekalahannya di Pilgub Jawa Timur tahun 2008 silam.

Tak hanya itu, dengan majunya kembali mantan Menteri Pemberdayaan Perempuan di era Gus Dur ini di Pilgub Jawa Timur, juga memenuhi 'syahwat politik' warga Nahdliyin yang menginginkan gubernur dari tokoh NU. Khofifah memilih merapat ke PDIP yang memiliki 17 kursi untuk melawan kandidat lainnya. Sebagai bentuk keseriusan, Khofifah dikabarkan telah mengambil formulir bakal calon. Langkah Khofifah ini, sekaligus akan mengawinkan dua kekuatan besar, yaitu PDIP dan PKB yang memiliki 13 kursi. Itu artinya, koalisi 'Jombang' (ijo-abang/hijau-merah) bakal menjadi kekuatan yang siap membantu Khofifah untuk merebut kemenangannya yang hilang di tahun 2008 silam. [lia]
Nama Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso muncul dalam surat dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang dugaan korupsi Alquran atas terdakwaZulkarnaen Djabar dan anaknya Dendy Prasetya. 

Politikus Partai Golkar itu disebut-sebut menerima fee sebesar 3,5 persen dari total nilai proyek senilai Rp 53,2 miliar untuk pengadaan Alquran dan laboratorium komputer tahun anggaran 2011. Menanggapi hal itu, Partai Golkar berjanji tidak akan memberikan bantuan hukum jika Priyo diproses KPK. "Partai Golkar tidak akan melakukan intervensi dalam bentuk dan cara apapun.

Bahkan Partai Golkar secara kelembagaan juga tidak akan memberikan bantuan hukum kepada mereka yang menjadi tersangka atau yang disebut-sebut terkait suatu kasus korupsi," jelas Ketua DPP Partai Golkar Hajriyanto Y. Thohari ketika dihubungi, Selasa (29/1). Namun demikian, Hajriyanto menilai, dalam kasus korupsi Alquran yang membelit Priyo ini masih sebatas wacana dan harus dibuktikan.

"Memang nama Priyo Budi Santoso disebut-sebut dalam dakwaan jaksa di pengadilan atas terdakwa Zulkarnaen Djabar. Tetapi masih sangat sumir, bahkan sumir sekali," imbuhnya. Priyo sendiri telah membantah menerima fee dalam proyek itu. Karenanya, dia sangat keberatan apabila dirinya dipanggil KPK. "Terus terang secara jujur saya keberatan, karena saya tidak ada kaitannya tapi kalau akhirnya saya diundang saya akan patuhi itu, meskipun kalau boleh memilih saya keberatan karena tidak ada kaitannya," kata Priyo di Gedung DPR.[dan]

Ketegangan sempat terjadi antara wartawan dengan pihak keluarga terdakwa kasus pencabulan, usai sidang di Pengadilan Negeri Depok, siang tadi. Akibatnya, kamera milik jurnalis Trans TV rusak dalam insiden itu.

"Kamera milik jurnalis Trans TV bernama Muhammad Latif rusak karena ditepak pihak keluarga," ujar korban lainnya, Fahmi Febrian saat dihubungi Brantass Kamis (3/1).

Fahmi mengatakan peristiwa itu bermula saat terdakwa dibawa keluar oleh polisi dari ruang sidang. Wartawan yang meliput langsung berupaya mengambil gambar terdakwa yang sedang digiring.

"Nah keluarga nggak terima kalau terdakwa diliput. Mereka marah dan mendorong wartawan dari Berita Satu TV," katanya.

Melihat insiden itu, lanjut Fahmi, dirinya langsung berteriak dan akhirnya insiden saling dorong pun terjadi. Fahmi juga sempat terjatuh dalam insiden tersebut."Saya jatuh dengan luka di tangan karena terseret aspal," tuturnya.

Polisi yang di lokasi saat itu langsung melerai perselisihan tersebut. Kini, kasus tersebut sudah dilaporkan ke Polres Depok untuk ditindaklanjuti.[lia]
Ketua Dewan Pers Bagir Manan berencana akan memperpanjang pelaksanaan sertifikasi bagi wartawan media massa. Hal itu dilakukan karena masih ada perusahaan media tempat wartawan berkerja belum melakukan sertifikasi bagi para wartawannya. "Ternyata setahun tidak cukup maka diperpanjang lagi. 

Kita usahakan berangsur-angsur sebab ini kan sekitar 30-40 ribu wartawan. 

Kita sudah sebar yang mempunyai kompetensi menguji adalah PWI, AJI, dan UI, tapi toh tetap belum dapat menampung seluruhnya," jelas Bagir usai bertemu Presiden SBY di kantor presiden, Jakarta, Selasa (29/1). 

Bagir menjelaskan, dengan sertifikasi, masalah identitas wartawan saat meliput tidak ada lagi. 
Dengan demikian akan menghindari wartawan jadi-jadian yang biasa berkeliaran di beberapa tempat. "Itu penting supaya masyarakat tidak bingung. Kedua, wartawan adalah pekerjaan profesional, sudah seyogyanya wartawan mempunyai sertifikasi dan itu kita dorong. 

Jadi sertifikasi cuma satu bagian dari upaya kita," ujarnya. Menurut Bagir, hal ini penting untuk perusahaan maupun pengusaha media karena akan terbantu dengan adanya sertifikasi untuk mewujudkan wartawan yang bermutu. 

Ketika ditanya berapa standar gaji wartawan dia berjanji akan membuat standar gaji yang layak bagi pekerja dan juga pengusaha. "Kita bersama buat standar gaji tapi banyak sekali perusahaan pers yang belum mampu," imbuhnya. Namun dia menegaskan gaji wartawan harusnya berkisar di atas UMP.

Duo pembalap Yamaha Valentino Rossi dan Jorge Lorenzo akhirnya bisa datang bersamaan setelah sebelumnya mengunjungi Indonesia di dua tempat berbeda. Tak hanya terlibat dalam acara peluncuran logo baru Yamaha, Rossi pun menyampaikan keprihatinannya terhadap bencana banjir yang melanda Jakarta.

"Saya dengar bencana ini cukup buruk. Saya dapat cerita, air di mana-mana. Saya doakan semoga mereka yang menjadi korban bisa kembali seperti sedia kala, mudah-mudahan musibah ini cepat selesai," ungkapnya.

Sebelum akhirnya sampai di depan publik Indonesia, kedua pembalap ini pun sudah mendengar tentang kondisi yang menimpa Jakarta dan menyampaikan simpatinya. "Saya senang bisa kembali ke Indonesia. Namun kedatangan kami kali ini berbeda karena adanya bencana banjir. Saya berharap bisa berbagi sukacita dengan kehadiran kami," ungkapnya kala itu.

Selama berada di Indonesia, Rossi dan Lorenzo juga hadir dalam meet and greet dengan pihak manajemen dan karyawan Yamaha Indonesia pada meeting internal nasional tahunan. Meet and greet juga dilakukan dengan fans club Lorenzo dan Rossi serta klub motor Yamaha yang tergabung dalam Yamaha Riders Club.

Selepas ini, mereka akan siap berlaga di Kejuaraan MotoGP musim 2013. Balapan akan dimulai di Qatar pada 7 April mendatang. Tim-tim akan menjalani 17 balapan di berbagai negara dengan balapan terakhir di Valencia, Spanyol. Para pembalap sebelumnya akan menjajal Sirkuit Sepang, Malaysia, pada awal Februari mendatang.

Meski banjir di Jakarta telah surut, namun permasalahan setelah banjir masih membayangi. Sampah menumpuk dan juga kurangnya air bersih akan menjadi pemicu persoalan. Karena itu Ki Kusumo mengajak semua warga untuk terus membantu korban banjir.


"Pasca banjir yang muncul adalah penyakit, itu yang harus kita antisipasi," ucap Ki Kusumo saat dihubungi wartawan, Jumat (25/1).

Karenanya, selain bantuan logistik, Ki Kusumo juga menyalurkan bantuan berupa pakaian bekas layak pakai, obat-obatan dan peralatan sekolah.

Seperti diketahui, Ki Kusumo bersama Komando Pejuang Merah Putih (KPMP) yang dipimpinnya terus mengupayakan bantuan untuk para korban banjir.

Setelah Jati Asih, Bekasi, mereka pun mengirimkan bantuan untuk korban banjir di Kampung Bandan, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara. Bantuan diserahkan oleh Ketua Markas Cabang KPMP Jakarta Utara, R. Aman Arnes melalui Ketua RW 04 Nurholis.

"Kami tak akan pernah berhenti membantu masyarakat yang memerlukan pertolongan, karena ini bagian dari misi kami," tukas produser Jangan Menangis Sinar.(DIB)
Jakarta,
Pasca-banjir yang melanda DKI Jakarta, klaim asuransi untuk kendaraan bermotor pun akan segera bermunculan. Asosiasi Asuransi Umum Indonesia memperkirakan angka klaim tersebut khusus untuk kendaraan bermotor akan mencapai Rp 50 miliar. "Untuk kendaraan bermotor Rp 50 miliar. 

Angka ini termasuk area banjir yang mencakup daerah elite, pusat bisnis," ujar Ketua Umum Asosiasi Asuransi Umum Indonesia Kornelius. Seperti diberitakan, banjir menggenangi juga kawasan elite di Pluit, Jakarta Utara. Banjir yang cukup tinggi terlihat menggenangi mobil-mobil mewah di perumahan-perumahan di area tersebut. Selain Pluit, Jakarta Utara, banjir lokal cukup parah juga terjadi di gedung UOB Plaza di Thamrin, Jakarta Pusat. Aliran deras banjir yang memenuhi basement dengan lantai bertingkat tersebut membenamkan banyak mobil yang memang terparkir di sana. 

Dalam paparannya, angka keseluruhan banjir sendiri mencapai Rp 3 triliun mencakup kendaraan bermotor dan juga properti. Berdasarkan catatan sejarah banjir di DKI Jakarta, perkiraan angka klaim meningkat dalam tiga periode. Di tahun 2002, klaim terhadap banjir mencapai angka Rp 1,5 triliun. Adapun pada tahun 2007 klaim asuransi akibat banjir mencapai Rp 2,1 triliun.

Jakarta, 
Gubernur Bank Indonesia (BI) Darmin Nasution mengatakan banjir yang melanda Ibu Kota beberapa waktu lalu akan berdampak pada kenaikan inflasi. 
Inflasi semula yang diperkirakan hanya 0,9 persen a.kan terkerek menjadi 1,1 persen selama Januari.

 "Sebelum ada banjir-banjir ini kita memperkirakan inflasi sekira 0,9 persen di Januari. Tetapi dengan adanya banjir bisa sedikit di atas 1 persen. Mungkin 1,2 persen. Mudah mudahan tidak sampai 1,2 persen,' ucap Darmin ketika ditemui di Gedung JCC, Jakarta, Senin (28/1).Darmin mengakui, banjir kali ini cukup berpengaruh.
Namun pengaruhnya ini tidak mencapai tingkat nasional karena memang banjir mayoritas menghantam daerah ibukota."Iya yang tentu adalah pengaruh banjir, tapi ya tidak nasional. 

Tapi inflasi kita itu diukur dari beberapa banyak daerah, oleh karena itu naiknya tidak banyak," tutupnya.Banjir yang melanda Jakarta pertengahan bulan lalu telah menyerang beberapa daerah yang sebelumnya tidak diperkirakan terkena luapan banjir. Banjir tersebut telah masuk di beberapa daerah penting seperti Istana Negara
Jakarta,

Warga korban banjir di Muara Baru, Penjaringan yang mau direlokasi ke Rusun Marunda, Cilincing, Jakarta Utara terus bertambah. Sebanyak 467 kepala keluarga (KK) atau sebanyak 1.800 jiwa telah menjadi penghuni baru Rusun Marunda.
"Awalnya hanya 32 KK. Tapi kemudian, setiap hari jumlahnya terus bertambah dan hingga hari ini sudah 467 KK dari Muara Baru telah menjadi penghuni Rusun Marunda. Kemungkinan besar jumlahnya masih akan terus bertambah. Sejauh ini sudah kami siapkan sebanyak 500 unit," ujar Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelola Rusun Wilayah I Jakarta Utara, Kusnindar, Senin (28/1).
Namun, dirinya mengakui korban banjir Muara Baru belum bisa mendapatkan fasilitas yang dijanjikan Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama.
"Hingga saat ini, baru 20 unit saja yang sudah siap dengan segala fasilitas tersebut. Kami sedang menyiapkan fasilitas itu secara bertahap, karena jumlah 500 unit butuh waktu. Sekarang, baru terpenuhi 20 unit saja," katanya.
Untuk menyakinkan warga pengungsi korban banjir di Rusun yang berdekatan dengan makam jawara Betawi Pitung itu, Pemprov DKI menyediakan kasur, lemari es, televisi, kulkas, kompor gas dan lemari pakaian.
Seperti diketahui, dari total hampir 7.000 KK di Muara Baru yang menjadi korban banjir baru 467 KK yang mau dipindahkan ke Rusun Marunda. Sejak banjir menggenang hingga 2 meter di kawasan bantaran waduk Pluit, berkali-kali Wakil Gubernur DKI yang biasa disapaAhok menyakinkan warga untuk pindah ke Rusun Marunda. Rencana normalisasi waduk Pluit akan dilaksanakan Pemprov DKI Jakarta jika pemukiman warga di sekitar waduk dibersihkan.
Depok,
Ratusan pendemo berunjuk rasa di kantor Komisi pemilihan Umum Daerah (KPUD) Depok. Mereka merasa tidak puas dengan hasil penghitungan suara dan meminta KPU menghitung ulang suara. Ratusan anggota polisi diterjunkan guna mengantisipasi aksi pendemo yang semakin anarkis. Massa pun semakin banyak dan melempari petugas dengan cairan, aksi dorong antara pendemo dan polisi tidak terelakkan,  hingga akhirnya polisi memberikan tembakan peringatan. Massa akhirnya membubarkan diri dan simuasi latihan pengamanan Pilgub pun selesai diperagakan jajaran anggota Polresta Depok di halaman Balaikota Depok, Sabtu (26/1).

Kegiatan penutupan latihan pra operasi dan simulasi "Mantab Praja" tahun 2013, dihadiri Kapolresta Depok, Kombes Achmad Kartiko, Dandim 0508/Depok, Letkol Inf Moch Zamroni, Wakapolres, Kabagops, para Kasat, Camat se-kota Depok, anggota KPU, Panwaslu, dan Para Danramil.

Kapolresta Depok, Kombes Pol Achmad Kartiko mengatakan, usai pelatihan pengamanan Pilgub ini  diharapkan anggota dapat memahami sasaran dan target operasi pengamanan. Sasaran pengamanan yaitu seluruh kegiatan Pilgub mulai dari tahap awal, masa kampanye, masa tenang, pemilihan suara, penghitungan suara, hingga pelantikan."Seemua tahapan itu harus diamankan,"ujar Kapolres.

Sedangkan obyek yang diamankan, kata dia, kantor KPU, TPS, dan obyek lain yang terkait dengan pilgub."Dua polisi akan mengamankan lima tempat pemungutan suara, dibantu anggota linmas,"tuturnya.

Ia mengatakan, pengamanan Pilgub Jabar melibatkan 1300 personil dengan rincian 900 orang dari personil Polres Depok, dan 400 orang bantuan kekuatan operasi dari Polda Metro Jaya. Menurut dia, pihaknya juga mengantisipasi terjadinya pelanggaran pemilu seperti tertuang dalam Undang-Undang Pemilu yang menyebutkan adanya beberapa pelanggaran, yaitu pelanggaran administrasi, hukum, dan pelanggaran perselisihan. Biasanya, ujar Kapolres, pelanggaran hukum dan perselisihan sering menjadi pemicu terjadinya gangguan keamanan."Pelanggaran hukum dan perselisihan sudah banyak terjadi di daerah lain, mereka tidak puas dengan hasil perhitungan suara,"Jadi anggota harus bisa meredam terjadinya potensi kerusuhan,"tandasnya.

Kapolres berharap, dari hasil latihan pra operasi pilgub, anggota dapat memahami dan selalu siap diterjunkan untuk pengamanan pilgub Jabar,"ujarnya.

Depok, 
Pemerintah Kota Depok berencana merehabilitasi secara keseluruhan kawasan yang selama ini sering dilanda banjir. Bahkan tahun 2013 ini Pemkot Depok telah menyiapkan dua proyek besar untuk mengantisipasi banjir di kemudian hari."Tahun ini kita punya dua proyek besar untuk mengatasi setu yang rawan banjir,"ujar Wakil Walikota Depok, Idris Abdul shomad, di Sawangan, kemaren.



Menurut Idris, rehabilitasi itu dilakukan dengan cara memperbaiki seluruh infrastruktur air, seperti normalisasi Situ Pengarengan dan Kali Laya. Perbaikan dimulai dengan membenahi Setu Pengarengan  dan saluran irigasi Kali Laya. Namun untuk menormalkan saluran air di Kali Laya diperlukan perluasan saluran di perumahan Taman Duta. Karena itu, kata Idris, pemerintah Kota Depok akan membebaskan lahan disekitar area saluran air di perum tersebut. Namun informasi yang diterimanya banyak warga yang berada di sekitar saluran air tidak ingin menjual lahannya."ini yang menjadi kendala. Taman Duta harus dibebaskan untuk mengalirkan air, namun masyarakat tidak mau menjualnya."ujar Idris.




Meskipun nantinya Situ Pengarengan dan irigasi Kali Laya telah di rapihkan atau diperbaiki, kata Idris, akan sia-sia saja jika pembuangan air di perum Taman duta tidak dilebarkan. Pembuangan air masih tersendat hingga akhirnya meluap dan terjadi banjir. Karena itu, lanjut Idris dibutuhkan kebersamaan antara keinginan masyarakat, DPRD, dan pemerintah untuk mengatasi banjir tersebut."Keinginan masyarakat, pemerintah dan dewan harus dipadu menjadi kebersamaan."tandasnya.




Ditempat terpisah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) kota Depok, M Munir mengatakan, selain mengatasi banjir di wilayah kota Depok, pemkot juga telah siap menyiapkan lahan untuk membangun waduk guna penanggulangan banjir di wilayah DKI Jakarta.




Rencananya waduk tersebut akan dibangun di Cimanggis, Depok dengan anggaran dari Kementrian Pekerjaan Umum."Depok berperan untuk menyiapkan lahan saja. Anggarannya dari APBN."ujar Munir.




Untuk itu, lanjut Munir, perlu ada pembebasan lahan yang anggarannya juga akan ditanggung oleh APBN. Namun Munir belum tahu persis berapa hektar luas waduk tersebut karena masih dalam proses pembahasan."Belum jelas berapa hektarnya, kita hanya ketempatan lahan. Belum ada konfirmasi, baru perencanaan."tuturnya.




Menurut Munir, waduk tersebut berguna untuk menahan air sehingga air limpasan ke DKI Jakarta bisa berkurang. Munir memprediksi, lokasi waduk tersebut ada di daerah sekitar lokasi yang alirannya mengarah ke sungai Kalibaru, Cimanggis, Depok.
Berita Brantas Cianjur 
Direktur Eksekutif Walhi Jabar Dadan Ramdan mengatakan kerjasama operasional (KSO) antara Perum Perhutani dan 12 perusahaan yang dilegitimasi oleh surat perjanjian reklmasi dan rehabilitasi hutan di KPH Bogor adalah bohong belaka. Pihak Perhutani menyatakan perjanjian kerjasama dengan seluruh perusahaan itu dilakukan lima tahun atau 2007-2012. Satu perusahaan itu mengelola 9 hingga 10 hektare.


Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jabar geram terhadap Perum Perhutani dan 12 perusahaan yang diduga melakukan tindak pidana lantaran melakukan praktik penambangan galena secara ilegal yang dilakukan di kawasan hutan lindung KPH Bogor, Kabupaten Bogor, Jabar. Walhi pun mengendus tindak pidana korupsi yang merugikan negara terkait aktivitas tersebut.

"Selama lima tahun itu diduga ada indikasi kerugian negara senilai Rp 49 miliar yang masuk kantong pribadi. Itu antara lain biaya kontribusi, dan reklamasi, rehabilitasi, dan uang garansi. Seharusnya penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan di luar kehutanan itu melalui prosedur pinjam pakai kawasan. Pemegan izin memenuhi kewajiban administrasi berupa PSDH dan PNBP yang harusnya masuk ke kas negara," ucap Dadan di Sekretariat Walhi Jabar, Jalan Piit No.5, Kota Bandung, Senin (21/1/2013).

Hasil investigasi Walhi Jabar, sambung Dadan, kasus KSO pertambangan galena di KPH Bogor ialah praktik pertambangan yang menyalahi aturan kehutanan sebagaimana termuat dalam UU No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan. "Penambangan galena ini merusak sekitar 99 hektare kawasan hutan dan ekosistem di dalamnya," ucap Dadan.

Walhi Jabar pun berencana melaporkan kerugian negara ini kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Kami akan melaporkan Perum Perhutani kepada KPK untuk penyelidikan dan penyidikan atas dugaan tindak korupsi yang merugikan negara," papar Dadan. Kasus ini pun sudah dilaporkan ke Kapolda Jabar.

Legitasi WALHI Jabar Herian Rico Silitonga menyatakan Perum Perhutani dan 12 perusahaan tersebut melanggar Pasal 50 ayat 3 dan Pasal 38 ayat 4 junto Pasal 78 ayat 6 UU No.41 tahun 1999 tentang kehutanan. "Siang ini kami melaporkan Perhutani dan 12 perusahaan kepada Polda Jabar.

Rico menilai Perum Perhutani dan perusahaan itu diduga melakukan kegiatan kehutanan yakni penmabangan, eksplorasi, dan eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri Kehutanan. "Ancaman pidananya 10 tahun penjara, atau denda lima miliar rupiah," tutup Rico.(Mamay/brantas)

Brantas Depok
Realisasi pendapatan Samsat Cinere selama tahun 2012 mencapai Rp231,5 milliar atau 119,61 persen melebihi target yang ditetapkan sebesar Rp193,5 milliar.

Menurut Kacab Dispenda Provinsi Jawa Barat Wilayah Kota Depok II Cinere, Sudrajat melalui Bendahara Penerimaan Pembantu, Mahmudin. Jumlah pendapatan tersebut terdiri atas penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) sebesar Rp101 milliar dari target Rp93,2 milliar (108,27 persen), Pendapatan BBN I Rp128,5 milliar dari target Rp99,2 milliar (129,53 persen), dan pendapatan BBN II sebesar Rp1,9 milliar dari target Rp 1 milliar."Tercapainya target pendapatan ini akibat tingginya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraan,"ujar Mahmudin.

Selain itu, kata dia, peningkatan pelayanan juga merupakan pendukung tercapainya target, seperti adanya gerai samsat, dan Samsat online antar Polda Metro Jaya."Wajib pajak diberikan kemudahan dalam membayar pajak kendaraannya melaui outlet dan samsat online."tuturnya.

Sedangkan tercapainya target BBN I, ujar dia, disebabkan kondisi perekonomian saat ini sedang membaik, dan minat masyarakat untuk kendaraan baru masih tinggi."Bahkan untuk kendaraan mewah, masih ada yang membelinya."terangnya.

Untuk BBN II, lanjut Mahmudin, sebenarnya tidak dapat diprediksi namun itu semua tergantung dari jenis kendaraannya."Di wilayah Cinere ini banyak masyarakat yang memiliki mobil mewah, kendaraannya sedikit tapi nilai pajaknya lumayan tinggi. Hal itulah yang menyebabkan target bisa tercapai."ujarnya.

Faktor lain yang mendukung tercapainya pendapatan, tambah Mahmudin adalah bentuk pelayanan yang dilakukan petugas kepolisian, staf Dispenda, dan petugas Jasa Raharja yang semakin profesional, cepat, dan tepat waktu,"Terjadinya peningkatan pendapatan di Samsat Cinere merupakan bukti telah terjadi sinergitas antar instansi."tandasnya.(swd)
Depok,
Koramil 03/Sukmajaya Bersihkan Saluran Air di Perumahan Depok, Mengantisipasi terjadinya banjir di lingkungan perumahan Mekar Perdana, Kelurahan Abadi Jaya, Kecamatan Sukmajaya, Depok.

Sebanyak 100 anggota TNI gabungan dari Koramil 03/Sukmajaya, dan Yonkav 07/sersus, dibantu masyarakat dan anggota Polsek Sukmajaya membersihkan saluran air di lingkungan RT02,03,05,06,07,08 RW22 Perum Mekar Perdana, Selasa (22/1). Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Dandim 0508/Depok, Letkol Inf Moch Zamroni, Pasiter, Pasintel, dan para pengurus RT RW lingkungan sekitar. 

Menurut Dandim, pembersihan saluran air sepanjang 180 meter dilakukan dengan mengeruk endapan setebal 50 Cm. Hal itu dimaksudkan agar saluran air menjadi lancar sehingga saat hujan deras tidak terjadi banjir."Kita antisipasi terlebih dahulu sebelum terjadi banjir."ujar Dandim. 

Sementara itu, Ketua RT02 RW22, Ahmad Sulaeman mengaku berterima kasih atas bantuan tenaga dari anggota TNI Koramil 03/Sukmajaya."Wilayah disini sering banjir, karena itu kita minta bantuan TNI untuk membersihkan bersama masyarakat."tandas Sulaeman.

Keterangan foto: Anggota TNI Koramil 03/Sukmajaya dibantu personil Yonkav 07/Sersus membersihkan sekaligus mengeruk endapan di saluran air Perumahan Mekar Perdana, Sukamajaya, Depok, kemaren.(swd)

Brantas BOGOR.
Bukan saja Jakarta yang dilanda kebanjiran zaman ini Kota yang di terdapat di dataran tinggi seperti Bogor, Depok masa-masa ini terjadi juga  dilanda  banjir, Banjir semakin mengerikan. Beres menerjang kawasan hilir, kini giliran hulu yang tersapu. Dini hari kemarin, air bah menerjang kawasan Puncak, Cisarua, Kabupaten Bogor. Ratusan kios di Pasar Cisarua, porak-poranda dihajar ban dang. Arus bandang juga membawa dua rumah dan dua unit motor milik warga Desa Cibeureum.
Luapan banjir pun menerpa kawasan timur Kabupaten Bogor. Empat kecamatan yakni Gunung putri, Cileungsi, Jonggol dan Cariu nyaris jadi kubangan. Ketinggian air cukup merata. Dari mulai 40 sentimeter hingga dua meter.
Vila Nusa Indah (VNI), Desa Bojongkulur, Kecamatan Gunung putri menjadi kawasan dengan ketinggian air terparah. Bahkan, warga bernama Samroni (35), yang tinggal antara perbatasan Kabupaten Bogor-Kota Bekasi, atau tepatnya di perumahan Pondok Gede Permai (PGP), Blok F 27, RT04/07, ikut  terkena banjir.
Permukaan daratan atau badan jalan nyaris hilang di Vila Nusa Indah (VNI), Desa Bojongkulur, Kecamatan Gunungputri. Berdasarkan informasi yang dihimpun, banjir di perbatasan Bogor-Bekasi ini mulai menyapu sejak pukul 06:00. RW 08, 09 dan 10 menjadi lokasi rendaman terparah. Warga VNI, Raymon (45) mengatakan, banjir di wilayahnya merupakan siklus lima tahunan. Karena ini pernah terjadi akhir 2007. “Ini banjir terparah yang pernah kami alami,” ujarnya.
Banjir di Gunungputri ini dikarenakan luapan Situ Cikeas dan Kali Bekasi. Sementara Kepala Desa Bojong Kulur, Sunta sudah pernah mengimbau kepada warga untuk waspada karena ini merupakan siklus lima tahun sekali. “Pada hari Rabu saya sudah berkeliling pakai pengeras suara untuk waspada,” tuturnya.
Cisarua, air bah merusak sebuah jembatan di Kampung Alun-alun, Desa Cibereum. Dan tak kurang dari lima jembatan di sepanjang aliran sungai terancam roboh karena pondasi penyangga sudah hilang tergerus arus sungai. Derasnya arus sungai juga merobohkan tanggul irigasi di Kampung makam, Desa Cibereum serta tanggul di pasar Cisarua, Desa Citeko. Sedikitnya 200 kios terendam, dua lainnya rusak berat, dan 25 lapak pedagang kaki lima (PKL) hancur.
Sekitar jam 03:00, puluhan anggota pol-pp Kecamatan Cisarua, dibantu tim BPBD dan Tagana Kabupaten Bogor, melakukan evakuasi di sejumlah titik bencana. Banjir bandang itu diakui sebagai banjir terbesar sejak 2007 silam. Kerugian akibat banjir ditaksir sekitar Rp1,5 miliar, karena banyaknya bangunan rumah warga yang rusak.
Kepala Seksi Logistik BPBD Kabupaten Bogor, Budi Aksomo saat di lokasi mengatakan, untuk kerugian atas bencana yang menimpa warga Kecamatan Cisarua belum dihitung, dan penanganan sudah dilakukan. “Untuk korban yang menimpa para pedagang Pasar Cisarua, kami sudah koordinasikan dengan pihak PD Pasar Tohaga. Dan untuk warga yang bermukim di bantaran sungai Cisarua, diharapkan mengungsi sementara. Mengingat cuaca ekstrem dengan intensitas curah hujan tinggi masih bisa terjadi. Para korban yang rumahnya rusak berat sudah dievakuasi dan diungsikan,” jelasnya.
Informasi yang dihimpun, sedikitnya 200 kios di Blok AB Pasar Cisarua terendam. Sepuluh kios rusak berat, dan lima rumah warga rusak. Kepala Keamanan Pasar Cisarua, A.Gojali menuturkan, luapan Kali Cisarua disebabkan jebolnya tembok pembatas kali. Hal itu terjadi akibat derasnya arus, hingga meluap dan menerjang kios pedagang di atasnya.
“Ratusan kios di Blok AB juga ikut terendam. Air tiba-tiba meluap dan masuk ke area pasar,” katanya. Akibat musibah itu, para pedagang mengaku mengalami kerugian yang cukup besar. Seperti pengakuan Aang, pedagang ikan asin. Ia mengaku mengalami kerugian sekitar Rp75 juta. Besarnya kerugian karena dia baru saja belanja ikan asin dua hari lalu.
“Saya sudah berjualan hampir 25 tahun. Baru pertama kali terjadi. Dulu tahun 2007 enggak sebesar ini,” katanya. Sementara itu, Kepala Seksi Satpol PP Kecamatan Cisarua Yanyan Handayana menjelaskan, hujan deras yang mengguyur kawasan Puncak pada Kamis (17/01) malam, menyebabkan tiga desa di Kecamatan Cisarua terkena luapan sungai Ciliwung. Akibatnya, 21 rumah di Kampung Cibereum Legok, Kampung Tegal Batu, dan Kampung Tugu Selatan rusak parah.
“Tiga jembatan penghubung desa juga terputus,” paparnya. Menurut dia, pihak Kecamatan sudah melaporkan kejadian itu ke beberapa instansi. Untuk sementara, para korban mengungsi ke rumah kerabat masing-masing. Pantauan Koran ini, Kecamatan belum membuatkan lokasi pengungsian bagi warga yang menjadi korban banjir.
Di lokasi terpisah, sekitar 2.500 rumah di enam kecamatan di Kabupaten Bogor terendam banjir akibat luapan Sungai Cikeas, Cileungsi dan Ciliwung. Meski tak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Mengingat, sejumlah fasilitas umum, perumahan, persawahan, dan perkebunan di Kecamatan Gunung Putri, Cileungsi, Cariu, Jonggol, Tanjungsari serta Cisarua rusak dan terendam.
“Tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan PMI Kabupaten Bogor sudah berada di lokasi dan menurunkan perahu karet serta logistik,” kata Sekretaris BPBD Kabupaten Bogor Makmur Rozak.
Berdasarkan data yang diperoleh BPBD, daerah yang terendam banjir yaitu Desa Bojongkulur, Cikeas, Kecamatan Gunungputri. Di wilayah ini sebanyak 2.200 rumah warga terendam. Sedangkan di Perumahan Jatisari, Kecamatan Cileungsi, sebanyak 200 rumah warga yang menjadi korban. Banjir juga merendam 100 rumah di Cisarua, Jonggol, Tanjungsari dan Cariu.
“Di Cariu ada jembatan gantung sepanjang 60 sentimeter putus karena meluapnya kali Cibadak. Bahkan di Jonggol, warga satu desa terisolir selama lebih dari lima jam akibat terendamnya akses jalan antar desa. Tapi sekarang sudah surut,” ujarnya.
Terpisah, Camat Cariu Didin Wahyudin mengatakan, peristiwa banjir yang melanda enam desa serta meluapnya Sungai Cibeet dan Cikowe, terjadi secara bersamaan. Air bah datang sekitar pukul 03:00 dini hari.
“Air tersebut merupakan kiriman dari Cianjur. Lokasi pertama adalah di Desa Batutiga. Sebuah jembatan yang membentang di atas Cibeet putus lantaran terseret air dan pohon. Air kemudian menggenangi beberapa wilayah di Desa Kutamekar, Babakan Raden dan Sukajadi. Selain air meluap dan menggenangi rumah yang ada di sekitar sungai. Aliran air juga menyeret enam rumah,” tukasnya.
Selain itu, lanjut Didin ratusan hektare padi milik warga juga terendam air dan terancam gagal panen. Pasalnya, tanaman padi terendam cukup lama sehingga perkebunan warga banyak yang mati. “Kami belum perkirakan jumlah kerugian materi. Tapi untuk korban jiwa tidak ada,” ungkapnya.
Menurut Didin, hujan yang masih turun dan derasnya arus Sungai Cibeet, ia mengimbau warga tetap waspada terhadap kemungkinan banjir susulan. Didin berharap, Pemkab Bogor segera mengirimkan bantuan untuk korban bencana di beberapa desa di Kecamatan Cariu. “Kami sangat membutuhkan pakaian dan makanan untuk warga yang menjadi korban bencana. Kalau dari BPBD sudah turun ke lokasi untuk membantu evakuasi warga,” tandasnya.
Revisi RTRW, Ancam ‘Tenggelamkan’ Jakarta Sepertinya bukan hanya Sungai Ciliwung yang jengah dengan polah manusia membabat hutan di kawasan Puncak. Sang anak, Kali Cisarua mulai memberontak dengan aksi penanaman hutan beton di kawasan hutan lindung dan konservasi itu. Dampaknya cukup mengerikan. Air bah menerjang Puncak, hingga Ciliwung ‘menenggelamkan’ Ibu kota Jakarta dan daerah sekitarnya.
Di tengah ramai jerit tangis pemerhati lingkungan, Pemerintah Kabupaten Bogor justru berencana merubah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten 2005-2025. Revisi itu diklaim sebagai penyesuaian terhadap beberapa regulasi yang diterbitkan pasca pembahasan RTRW Kabupaten. Seperti adanya Perda Provinsi Jabar Nomor 22 tahun 2010, mengenai RTRW Jawa Barat dan reposisi kawasan hutan oleh Kementerian Kehutanan.
Pada revisi itu, disertakan penambahan beberapa kawasan strategis. Di antaranya Bukit Jonggol Asri dan Maja untuk industri dan permukiman, serta Tamansari dan Pamijahan untuk strategis lingkungan. Selain itu, revisi juga menyertakan penyesuaian Kabupaten, dengan menghapus hutan lindung dan menggantinya dengan hutan produksi, konservasi dan perkebunan.
“Saat ini, revisi perda itu belum masuk ke DPRD. Nanti kami kaji lagi. Mana yang bisa tetap dijadikan kawasan hutan lindung, mana yang bisa diubah. Semua untuk kepentingan hajat hidup orang banyak. Perda itu bukan kitab suci kok. Masih bisa dirubah,” ujar Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Bogor, Wawan Risdiawan, kemarin.
Rencana revisi Perda RTRW Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008, sebelumnya menjadi polemik dan pertentangan sejumlah pihak. Bahkan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa sampai belingsatan mengetahui rencana Pemkab menghapus keberadaan hutan lindung di wilayah Puncak. Hatta menilai, pengalihan funsi hutan lindung menjadi hutan produksi hanya akan membuat bencana. Terlebih, hutan Bogor miliki biota nan langka.
“Saya sangat tidak setuju. Apalagi sampai mengubah fungsi hutan lindung menjadi hutan produksi. Menurut saya, alih fungsi itu akan banyak menimbulkan dampak negatifnya, akan sering terjadi longsor dan banjir,” tutur Hatta kepada Radar Bogor.
Hatta mengingatkan, sesuai  namanya, hutan lindung merupakan kawasan yang harus dilindungi. Di kawasan itu terdapat berbagai cadangan sumber daya alam yang sudah punah di daerah lain. Menurut dia, jika revisi tersebut tetap dilaksanakan, maka akan menjadi ancaman besar bagi masyarakat di sekitar dan bahkan dunia. Mengingat, hutan lindung berfungsi sebagai paru-paru dunia.
Terkait banjir Jakarta, ia menilai salah satu cara mengatasinya adalah pembenahan infrastruktur yang terencana. Terlebih, buruknya tata ruang paling banyak dilakukan di wilayah Puncak dan Bogor. Akibatnya, semakin berkurang kawasan pepohonan yang dapat menahan curah hujan yang besar. “Kawasan atas (Puncak) rusak. Tingkat kerusakannya di tahap kritis. Air pun cepat bergerak mengalir, tidak terserap,” lanjut Hatta.
Sekadar informasi, Pemkab Bogor berencana merevisi Perda Nomor 19 Tahun 2008, tentang RTRW Kabupaten Bogor 2005-2025. Perda ini menetapkan hutan lindung di kawasan Puncak seluas 133.548,41 hektare. Luasan itu termasuk hutan konservasi 14,24 persen atau seluas 45.559 hektare dan hutan lindung 2,93 persen setara 8.745 hektare.
Sedianya, revisi perda itu akan mengonversi hutan lindung seluas 8.745 hektare menjadi hutan produksi, pemukiman dan perkebunan. Jika revisi tersebut jadi dilaksanakan, maka hutan lindung di kawasan Puncak pun hilang. Hutan lindung yang akan diubah menjadi hutan produksi mencakup wilayah Cisarua, Megamendung, dan sebagian kawasan Ciawi. :(Lutfie/Brantas)

Berita Brantas Bogor, 
Jembatan yang dibangun pada 1818 ini, kondisinya memprihatinkan dan rawan longsor akibat curah hujan dan arus air sungai kian deras, tetapi pihak Pemkot Bogor tidak ada tindakan "Sedia Payung sebelum hujan" Jembatan yang dibangun pada 1818 ini hampir bersamaan dengan Jembatan Vanus di Kota Depok, kondisinya memprihatinkan dan sangat rawan akan terjadi ambruk. 
Peringatan keras bagi pengendara yang melintas di Jembatan Sempur Jalan Jalak Harupat. Apalagi, di bawah jembatan tua itu melintas aliran Sungai Ciliwung yang meluap akibat diguyur hujan deras beberapa hari terakhir.
Ironisnya, jembatan itu kurang mendapat perhatian serius dari Pemkot Bogor. Padahal, kondisinya sudah mulai mengkhawatirkan. Selain sudah cukup tua, jembatan itu juga mulai rusak. Pantauan Brantas  Bogor, fondasi jembatan mengenaskan. Karena kerap terkikis air sungai, separuh batu-batu fondasi rontok.
Selain itu, atap kolong jembatan juga dipenuhi lumut. Dikhawatirkan, dinding kolong jembatan itu mudah terkikis. Apalagi, volume kendaraan yang melintas di jembatan itu cukup tinggi.
Hal ini membuat sebagian warga yang tinggal di sekitar jembatan waswas jika sewaktu-waktu runtuh. Pasalnya, saat dilewati kendaraan, jembatan tersebut terasa goyang.
Ketakutan warga kian bertambah saat musim hujan karena arus air makin deras. Meski demikian, jumlah kendaraan yang melintas terus bertambah. Bahkan, beberapa kendaraan besar yang mengarah ke Pabrik GoodYear sering melewati jembatan itu.
“Saya harap Jembatan Sempur segera diperbaiki. Apalagi saat ini musim hujan, arus air setiap hari selalu deras. Saya takut nanti ada korban. Bisa lihat sendiri kalau pagi, siang dan sore macet,” kata salah satu warga setempat, Husein (45).
Sementara itu, sejarawan Bogor, mengatakan, sejak dibangun pada 1818-an, jembatan itu belum pernah diperbaiki. Selain itu, perawatannya juga jarang dilakukan. “Sejak dulu saya lihat jembatan itu masih begitu. Jadi, memang sudah waktunya mendapat perbaikan. Apalagi mobil yang melewati jembatan itu sangat padat,” kata Ketua Yayasan Hanjuang Bodas Bogor itu.
Kondisi serupa terlihat di Jembatan Pancasan Empang dan Situduit Warungjambu. Kedua jembatan itu perlu segera mendapat penanganan serius, terutama pada tiang pancang sayap kanan dan kiri arus Sungai Ciliwung saat ini cukup deras.
Kepala Bidang Preservasi, Jalan dan Jembatan Dinas Binamarga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Fahmi Hakim mengaku, timnya sudah mendata beberapa jembatan yang masuk pemeliharaan dan ketiganya masuk (MadSon/brantas)

Labels

Adv artikel bali Banten bisnis Bogor budaya daearh daerah daetah depok Depok derap dewan Featured fenomena fokus gayahidup Headline Hiburan hukum Humas Polda Kaltim investigasi iptek Irian Jaya jabodetabek Jakarta Jawa Barat jawatengah jawatimur Jokowi Kalimantan kaporli Kebersihan kesehatan KPU kriminal kulener kuliner lampung lantik LPII luarnegeri mahasiswa Market masyarakat miskin membangun menteri Metro mitos MSDC Nahdlatul Ulama Nariyahan Nariyahan Nusantara nasional nelayan nias Nur'azizah obat olahraga opini ott Pajak Paluta papua pasar kemiri pdip PDRM Pekanbaru Pelalawan pelayanan Pemalang Pembangunan pembunuhan pemerintah pemilu Pemuda pendidikan penyandangdisabilitas perbaungan peristiwa peristuwa perkelahian anggota DPRD perkelahian anggota DPRD Riau perkemi Pertamina pertanian Perusahaan listrik negara pidana pilkada pinggir PKB pkk Pks pln PLTA Batangtoru pm malaysia PMII PN Medan PN Siantar PNS polisi peduli politik Polres Polres Balikpapan Polres Nias Polres_sidempuan Polresta polrestabes_medan polrestapekanbaru polri Polsek Air Batu polsekskppekanbaru ponorogo ppwi pradi supriatna Presiden prestasi probolinggo profile PT PLN PT_KAI purwakarta rahmansyah_putra_sirait RAPP redaksi Redia Frisna Rista regional Rei renungan Repdem Riau rizal efendy rokan rupiah samarinda samosir sampah depok samsat depok satlantas polres asahan Satma_pp sekda_provsu seleb sepakbola serang serbada sergei Sertijab Sholawatan Siak Siantar Sidoarjo sijunjung Silo Laut simalungun sinabung siswa Slawi solo soroako sosial sosialisasi sukabumi sulawesi sumut Surakarta Susanto Suwandi tamanlalulintas tanggerang tanjung balai tapteng Tasimin tebing tinggi tegal tipikor Tips tmmd tni depok fokus tokoh tokohpemudaaceh trawas Tumpas video Wajo wakapolri walikota depok Wisata

Epaper

Total Pageviews