Select Menu

Berita

A76 Creative. Theme images by konradlew. Powered by Blogger.

Daerah

Peristiwa

DERAP

Politik

PANTAU TERKINI

Dewan

Videos


WAJO-Pantau Terkini.co.id-Tim Panitia seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama merilis Lima nama Jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Wajo yang akan melalui proses seleksi pemaparan makala

Berdasarkan hasil pemeriksaan berkas pendaftaran yang telah diterima oleh Tim Sekretariat Panitia Seleksi Terbuka jabatan pimpinan Tinggi Pratama Sekda Kabupaten Wajo melalui aplikasi Siposter menetapkan Lima pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi.

Berikut lima  pelamar Jabatan Sekda Kabupaten Wajo
1. Inspektur Daerah Andi Ihsan S,
2. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), H Alamsyah
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Muhammad Yusuf
4. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Andi Tenriliweng
5. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, H Amiruddin.

Kelima nama tersebut merupakan hasil seleksi administrasi, seleksi terbuka pengisian jabatan Pimpinan tinggi pratama Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Wajo.

Selanjutnya Kelima peserta akan mengikuti assessment center dan pemaparan makala serta wawancara dimulai Senin 18 hingga 23 Desember 2017, di Kampus II Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Cendrawasi Makassar.
Sumber: ://sospoter.bkpsdmwajo.id
Editor:Muhlis


NIAS-Pantau Terkini.co.id-Gunungsitoli,Ketua Ranting Pemuda pancasila loloanaa, Sadarman Zebua, jumaat 15 des 2017 kepada media ini menyampaikan bahwa sangat Gerah dengan pelaksanaan proyek di bandar Udara binaka dengan anggaran kurang lebih Rp.41 M itu, diduga tidak sesuai. Rencananya Indikasi penyelewengan ini akan di laporkan kepada kapolres Nias

Secara singkat kepada media ini bapak Ketua pemuda pancasila loloanaa lingkup bandar Udara binaka di ruang kerjanya membeberkan bahwa kuat dugaan penimbunan Runway di bandara itu tidak sesuai dengan uji lab,terangnya

“Melalui pemberitaan ini saya Ketua PP  berharap ada perhatian khusus terkait indikasi pada perihal diatas dari kementerian perhubungan dan Udara Republik Indonesia,”harap Sadarman  dengan nada tegas

Rencananya setelah pengaduan ini disampaikan secara resmi dipolres nias, Ketua PP ini akan melaksanakan aksi demo dibandar Udara binaka tersebut( TIM)




JAKARTA-Pantau Terkini.co.id. Pemerintah Kabupatan Siak dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI sepakat menandatangani Memorandum Of Understanding (MoU), terkait Siak sebagai Kota Pusaka. 

Penandatangan ini berlangsung di Ruang Rapat lantai II Kantor Kementerian PU PR, Jalan Pattimura No. 20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (15/12/2017), sekitar pukul 09.20 WIB, yang diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya.

Selain Kabupaten Siak, empat daerah lainnya juga melakukan penanda tanganan MoU yang sama. Yakni, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Sambas, Kabupaten Tanah Datar, dan Kabupaten Sumenep.

Dalam sambutanya usai menanda tangani sertifikat MoU Kota Pusaka, Dirjen Cipta Karya Kementerian PU PR RI, Ir Sri Hartoyo, Dipl. SE, ME, mengatakan, sangat mengapresiasi lima daerah kabupaten yang komitmen dengan Kota Pusaka ini. 

Tentunya, sambung Sri, dengan penanda taganan sertifikat Kota Pusaka ini akan meningkatkan daya tarik kota masing-masing dan hal ini akan menjadi multiplier effect.

"Kota Pusaka ini, adalah bagian dari perjalanan sejarah kota dan tentunya kita tidak boleh melupakan sejarah. Generasi kita harus tau tentang kota pusaka mereka yang mengandung perjalanan sejarah. Selain itu Kota Pusaka juga menarik wisatawan dengan situs-situs budaya yang kita lindungi," ungkap Sri.

Sri juga menjelaskan, Kota Pusaka ini juga berfungsi edukasi dan perekonomian masyarakat. "Sedangkan terkait masalah
pendanaan bisa kita bicarakan dengan pemerintah pusat dan daerah. Kita juga berharap dalam penangan Kota Pusaka perlu melibatkan pemangku kepentingan," ungkap Sri.

Usai penandatangan MoU, Bupati Siak, Drs H Syamsuar MSI, mengatakan, Kota Pusaka merupakan program dari Kementerian PU PR pada Dirjen Cipta Karya dalam upaya pelestaraian dan penataan situs peninggalan sejarah. 

"Tujuan Program Kota Pusaka adalah agar menjaga identitas kota berdasarkan sejarah awal berdirinya kota tersebut, serta mengantisipasi terhadap lajunya pembangunan infrastruktur dan semakin menglobalnya budaya luar yang cenderung menyebabkan budaya lama hilang," ungkap Syamsuar.

Alhamdulillah, kata Syamsuar bersyukur, perjuangan panjang Kota Pusaka Siak Sri Indrapura ini diridhoi Allah SWT. 

"Selanjutnya kita berjuang untuk mendapat dukungan Unesco sebagai kota warisan dunia atau heritage city. Mari berjuang untuk membahagiakan anak cucu kita dimasa yang akan datang," ajak Syamsuar.

Tak lupa Syamsuar mengucapkan terika kasih kepada pihak yang telah gigih memperjuangkan Siak menjadi Kota Pusaka. Seperti Kadis PU Turakim Siak, Irving Kahar dan Kasatker PBL Riau, Ikhwanul, dan dibantu Yan Prana. 

"Ada juga sejumlah nama lagi yang sangat berperan dalam mewujudkan Siak sebagai Kota Pusaka, misalnya Kadri Yavis, Hendrisan, Lukman, Fauzi, SHC, Bapak OK Nizami, Pak Themas dan Pak Yo dan lain-lain yang tidak dapat saya uraikan satu per satu namanya yang selalu mendukung semangat kami untuk membangun Kota Pusaka Indonesia," ucap Syamsuar.

Siak sebagai kota peninggalan Kerajaan Melayu Islam terbesar di abad 18-20, jelas Syamsuar, tercatat banyak peninggalan infrastruktur dan budaya Melayu yang masih melekat di masyarakatnya.

Dikhawatirkan peninggalan itu jika tidak dilestarikan dan tidak dipelihara akan hilang dari masyarakat Melayu. Apalagi bila menyalah artikan semangat otonomi daerah yang semata-mata menjadikan pembangunan infrastruktur, sehingga bisa menyebabkan musnahnya bangunan bersejarah yang telah dibangun para sultan.

Menyikap hal itu, Kabupaten Siak sudah menyiapkan regulasi perlindungan cagar budaya. Seperti Perda Kampung Adat Nomor 2 tahun 2015, Perda Bangun Gedung Nomor 1 tahun 2014.

Selain itu, Siak juga membentuk Tim Ahli Cagar Budaya yang diketuai Ok Nizami Jamil, dan tim ini satu-satunya ada di Riau. Selain itu juga ada Perbup RTBL kawasan Menpura dan Perbup TACB No 614/HK/Kpts/2017.

Jadi, ucap Syamsuar, program Kota Pusaka lah yang akan memelihara, melestarikan, menata dan mewariskan kembali ke generasi berikutnya dengan memberikan nilai tambah (added value) terhadap bangunan sejarah tersebut.

Misalnya, menjadikan bangunan tersebut sebagai museum, hotel, caffe, restaurant dan sebagainya. 

Terhadap program Kota Pusaka ini, akan dibuatkan deliniasinya sebagai pembatas kawasan yang pola pembangunannya harus betul-betul diatur dan ditata dengan tetap menonjolkan bangunan aslinya sebagai ikon dari kota pusaka.

Selain itu, pengelolaannya juga harus ditetapkan dalam bentuk badan pengelola, segala bentuk pembangunan dan perizinan harus mendapat rekomendasi dari badan pengelola.(Denni)




JAKARTA-Pantau Terkini.co.id.Sesosok mayat yang diduga berjenis kelamin laki-laki ditemukan mengapung di Pintu Air Jembatan Merah, Sungai Ciliwung, Jalan Gunung Sahari Raya pada Kamis (14/12/2017) pagi. 


Temuan tersebut, diungkapkan Kepala SPK Polsek Sawah Besar, Aiptu Paryanto jenazah tersebut pertama kali ditemukan oleh Rusmana dan Endra Yohanes, petugas Rumah Pompa Jembatan Merah, Dinas Bina Marga DKI Jakarta pada sekira pukul 09.00 WIB. 


Jenazah yang diperkirakan telah tewas lebih dari sehari itu terlihat mengenakan kaos hijau bergambar dengan celana pendek. Belum diketahui penyebab pasti kematian, guna penyelidikan lebih lanjut, jenazah segera dievakuasi ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) untuk menjalani autopsi. 


"Identifikasi masih dilakukan," jelasnya singkat. (Viktor) 


Tinjau Proyek, Wabup Irwan Ingatkan Proyek Drainase Harus Model Precast Beton 

Wakil Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam meninjau langsung pengerjaan proyek pembangunan drainase di Desa Langkea Raya Kecamatan Towuti.  Drainase yang berada disisi jalan utama poros Kecamatan Towuti itu menggunakan model sistem precast beton. 

Menurut Irwan model drainase dengan sistem precast beton lebih efektif dan efisien baik dari sisi anggaran maupun ketahanan bangunan jika dibandingkan dengan sistem pemasangan batu. 

"drainase model precast seperti ini bisa meminimalkan kontraktor yang nakal. Karena drainase model ini sudah dalam bentuk cetakan jadi. Tinggal dipasang dan langsung dapat digunakan" kata Irwan, Rabu sore (13/12 /2017). 

Irwan juga menekankan agar tahun 2018 mendatang, pemerintah daerah tidak lagi menggunakan drainase model pemasangan batu, tapi harus dengan sistem precast beton. Menurutnya Pembangunan drainase menggunakan beton precast ini memang sudah direncanakan, dengan tujuan untuk mencegah terjadinya banjir yang menggenangi jalan. 

"Beton precast ini cukup besar dan luas, per unitnya satu meter, sehingga bisa memperlancar aliran air dalam selokan tersebut" kata Irwan. 

Hanya saja kata Irwan, yang penting diperhatikan dalam proses pemasangan drainase model precast beton ini adalah levelnya agar air selokan tidak menggenang. Desain model seperti ini sangat cocok untuk wilayah perkotaan. 

Apalagi kata Irwan drainase model ini juga sudah dilengkapi penutup sehingga lebih modern dan menarik. Dengan adanya penutup drainase tersebut, pemerintah daerah bisa manfaatkan untuk dijadikan trotoar jalan.

 "itu artinya pemerintah daerah  bisa menghemat anggaran lagi untuk pembangunan trotoar" kuncinya. (hr/hms/suardi)


WAJO-Pantau Terkini.co.id-Warga tidak mampuh dari  Kelurahan Limpomajang Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo(Hamra) kini dapat bernafas lega setelah paska menjalani operasi kandungan karena mengalami gagal kandungan , bayi meninggal sebelum lahir  .Sebelumnya Hamra merasa berat untuk menjalani operasi karena tergendala biaya.
 Hamra yang ditemui di RSUD Lamaddukelleng.Rabu,13/12/2017, menuturkan  bahwa  dirinya tidak memiliki jamkesda juga tidak memiliki BPJS mandiri  karena terkendala iuran bulanan yang harus dibayar,ucapnya dengan nada sedih.
Beruntung sekali Pak ada Forum Sayang Ibu dan Anak Wajo Kita( Sibawaki) yang diketuai oleh Andi Fajar Asmari,SE , membantu memfasilitasi  saya sehingga saya bisa terbebas dari biaya operasi  dan biaya lainnya dan kebaikan pihak RSUD  Lamaddukelleng yang memiliki solidaritas sosial tinggi ,”jelas Hamra
Sementara pihak( FORUM SIBAWAKI) yang datang menjenguk  yang dipimpin langsung oleh Andi Fajar bersama rekannya Muhlis,Syamsinar  dan Dyan Susanti,berucap bahwa itu meman sudah menjadi tugas kami,memberikan advokasi dan memfasilitasi setiap ibu dan  bayi baru lahir yang memerlukan pertolongan non medis untuk dibantu mendapatkan bantuan segerah ke tempat fasilitas kesehatan  ,karena ini persoalan nyawa yang harus diselamatkan ,mengingat wajo masih rentang angka kematian ibu dan bayi baru lahir,ucap Andi Fajar
“Kami  dari forum SIBAWAKI sejak terbentuk dari tahun lalu sudah beberapa kali memberikan fasilitas kepada ibu melahirkan dan bayi baru lahir sesuai  tupoksi yang kami miliki dan meman sudah  diamanahkan sesuai  MOU bekerjasama dengan semua stekholder dan tempat Fasilitas kesehatan.Persoalan  amal nanti anggota Forum Sibawaki dapat diakhirat nanti ,candanya,”tutup Andi Fajar Asmari
Laporan:Muhlis




Sebanyak 10 Atlet Panjat Tebing Kabupaten Luwu Timur bersama pelatih dan official dilepas Wakil Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam untuk mengikuti seleksi Pra Porda Panjat Tebing yang akan berlangsung di Kabupaten Sinjai. Pelepasan atlet ini berlangsung di Halaman Kantor KONI Luwu Timur, Rabu (13/12/2017). 

Dalam pelepasan itu, Wakil Bupati mendoakan para atlet yang akan berlaga nantinya bisa  mengikuti jejak atlet sebelumnya yakni atlet dayung yang sukses memastikan tiket masuk diajang Porda Sulsel di Kabupaten Pinrang Tahun 2018 mendatang.. 

"saya doakan anak-anakku sukses bertanding asalkan jaga kesehatan, fokus dan tetap semangat. Tanamkan dalam hati bahwa kalian semua adalah kalian wakil-wakil Luwu Timur yang akan berusaha maksimal untuk menjadi pemenang"kata Irwan dihadapan para atlet. 

Menurutnya hanya dengan latihan yang intens, tekad yang kuat dan semangat yang gigih kalian akan menjadi pemenang. "berusahalah semaksimal mungkin dengan mengerahkan segala kemampuan terbaikmu. Sisanya, serahkan kepada Allah hasilnya" kata Irwan. 

Irwan juga mengaku telah menjalin komunikasi dengan pihak PT Vale Indonesia yang akan membantu menyiapkan arena latihan bagi para atlet panjat tebing yang sesuai standar. "Insta Allah dalam waktu dekat arena latihan itu akan segera dibangun. Nanti para atlit yang lolos bisa latihan disitu nantinya" tambahnya. 

Dalam acara pelepasan atlit Panjat terbing Luwu Timur, Wabup didampingi Ketua KONI Luwu Timur, Madras. Pelaksanaan Pra Porda Cabor Panjat Tebing ini akan berlangsung selama 10 hari, Mulai 14 hingga 23 Desember 2017 dengan kategori yang akan diperlombakan terdiri dari 17 pertandingan dari 4 kategori yaitu lead, speed, boulder dan uji coba combined olympic games yang dipusatkan di venue Federasi Panjang Tebing Indonesia (FPTI) Sinjai. 

Ketua KONI Luwu Timur, Madras mengatakan para atlitnya telah mengikuti serangkaian latihan yang cukup ketat. Menurutnya mereka yang terpilih ini adalah hasil seleksi yang telah teruji skill dan kemampuannya. 

"saya yakin kita akan meraih tiket lagi di Porda dari cabor panjat tebing ini", katanya. (hr/hms) 

Tingkatkan SDM, Kaur Keuangan Desa di Luwu Timur ikuti Bimtek 

Guna mempersiapkan perangkat desa yang disiplin, profesional dan memahami tupoksinya, maka Pemerintah Kabupaten Luwu Timur berupaya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan SDM Aparat Desa melalui program bimbingan teknis (Bimtek) dalam Bidang Pengelolaan Keuangan desa.

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Bagi Kaur Keuangan Desa Dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa di Prakarsai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur. Diikuti 108 Peserta dari Kaur Keuangan Pemerintah Desa se Kabupaten Luwu Timur bertempat di Hotel Recing, Makassar, dari tanggal 12-13 Desember 2017.

Plt. Kadis DPMD, Halsen melaporkan bahwa Kewajiban tersebut menyusul adanya gelontoran dana desa dari pemerintah pusat pasca disahkannya UU tentang Desa. Sedangkan kelemahan pemerintah desa umumnya terletak pada perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Mengantisipasi hal itu, kata Halsen perlu diimbangi pengetahuan dan keterampilan yang memadai agar pengelolaan keuangan sesuai ketentuan dan Undang-Undang yang berlaku. Bimtek bagi Kaur Keuangan Desa Dalam Bidang Pengelolaan Keuangan ini baru Luwu Timur yang memulai", kata Halsen.

Sedangkan Bupati Luwu Timur, HM Thorig Husler saat membuka bimtek berharap para peserta dapat memanfaatkan maksimal kegiatan yang dipandang sangat penting dalam memupuk kebersamaan antara kades dan kaur keuangan.

Lanjut Husler, sebagai aparatur pemerintah desa, harus mampu memahami tupoksi dengan baik dan memiliki kemampuan yang memadai dalam pelaksanaan tugas terutama dalam bidang pengelolaan keungan desa. 

Hadir dalam acara tersebut Kadis DPMD, Halsen, Ketua Apdesir Kabupaten Luwu Timur, Aripin, Wakil Ketua Apdesi, A.Muh.Iwan, Kabag Pemerintahan, Senfri Oktavianus, Kabag Humas, Alimuddin Bachtiar.

Sedangkan Pemateri dari BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dan Dinas PMD Provinsi Sulawesi Selatan. Rencananya para peserta bimtek akan Studi Banding Ke Desa Ponggok Jogjakarta. (is/hms/SUARDI)


 ASAHAN Pantau Terkini.co.id-Meski sudah sampai ke ranah hukum dan ditangani oleh Polres Asahan, namun indikasi pungutan liar di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Haji Abdul Manan Simatupang (HAMS) Kisaran belum menemui puncaknya.
Pasalnya, enam orang yang diamankan dalam penyergapan di RSUD H.Abdul Manan Simatupang Kisaran, Kamis (9/11) lalu, hingga kini belum jelas status hukumnya. Padahal ketika penangkapan, petugas turut mengamankan barang bukti uang sebesar Rp 1.054.000 dan berikut berkas serta pembukuan keuangan pihak rumah sakit.

Salah seorang korban pungutan liar yang enggan disebut namanya mengaku, akan melaporkan kasus ini ke Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara. Sebab menurutnya, saat ini keenam orang yang sempat diamankan oleh personil Satuan Reskrim Polres Asahan sudah kembali bertugas seperti biasa, termasuk Direktur RSU HAMS Kisaran, Edi Iskandar.
"Insyaallah hari Senin atau Selasa besok kami mau buat laporan ke Polda Sumut," kata korban.

Korban mengaku dimintai biaya sebesar Rp 250.000 ketika melakukan tes urine di RSUD HAMS Kisaran. Padahal sesuai Peraturan Daerah (Perda) Nomor 14 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Umum, pasien cukup membayar Rp 150.000 untuk biaya tes urine.

"Saya periksa beberapa bulan lalu, namun mereka masih kenakan saya biaya sesuai Perda yang lama. Kwitansinya juga masih tertera Perda lama. Waktu mengambil hasil lab, saya juga diminta uang, namun tidak ditentukan tarifnya, suka hati. Ya saya kasih aja Rp 10.000," sebut korban.

Seperti diketahui, personil Satuan Reserse Kriminal Polres Asahan menangkap tangan Edi Iskandar, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Haji Abdul Manan Simatupang Kisaran, Kamis (9/11).

Edi ditangkap bersama lima orang anak buahnya, yakni bendahara, Nurhazizah Tanjung; staf tata usaha, Zubaidah; kepala ruang instalasi laboratorium, Agus Hariyanto; serta dua orang staf kamar kartu, Yusnizar Nainggolan dan Nurmala.

Usai penangkapan, Kasatreskrim Polres Asahan, AKP Bayu Putra Samara mengatakan, keenam pejabat rumah sakit tersebut diamankan setelah polisi mengindikasi adanya pengutipan retribusi umum yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) yang berlaku.

Seharusnya diberlakukan Perda Nomor 14 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Umum, akan tetapi pihak rumah sakit masih memberlakukan Perda Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Jasa Retribusi Umum yang sebagian isinya yaitu pembayaran pemeriksaan urine untuk empat item terhadap pasien yang ingin melakukan tes narkoba. Menurut Perda yang lama (Nomor 12/2011) dikenakan biaya Rp 250.000, sedangkan Perda baru (14/2014) sebesar Rp 150.000.

"Kita melakukan penyelidikan atas tindakan pungli itu karena sudah banyak masyarakat yang dirugikan dalam kurun waktu tiga tahun belakangan ini. Masyarakat harusnya bisa membayar lebih murah, tapi oleh mereka dibuat lebih mahal dengan dasar peraturan yang sudah tidak berlaku lagi," ujar Bayu.

Sementara itu Ahmad Aizuddin selaku aktivis di kabupaten Asahan yang ditemui awak media Pantau terkini.co.id dikediamannya mengatakan bahw indikasi pungli sudah lama terjadi di RSUD H.Abdul Manan Simatupang dan baru kali ini terjadi OTT, kami masyarakat asahan mendesak agar Polres Asahan segera menyelesaikan kasus ini secepatnya dan menetapkan tersangka, karena kasus ini sudah menjadi perhatian public “ ujarnya. (Bormen Panjaitan) 


MAKASSAR -Pantauterkini.co.id- Puluhan massa yang tergabung dalam Forum Kompleks Unhas Baraya (FKUB) bersama Gerakan Aktivis Mahasiswa (GAM) melakukan unjuk rasa di depan Kantor Balaikota Makassar, Jalan Ahmad Yani, senin (11/12/2017).

Dalam aksi tersebut, puluhan massa menuntut agar Wali Kota Makassar segera menghentikan pengerjaan pembangunan Gedung Yayasan Amal Jariyah di Jalan Sunu yang di bangun oleh H. A. Qayyim Munarka karena dianggap melanggar aturan dan meminta untuk di cabut Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sesuai putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) No. Perkara: 43/G/2017/PTUN Mks.

Tak berselang lama melakukan aksi di depan kantor Wali Kota Makassar, beberapa perwakilan kemudian di ijinkan untuk masuk, dan diterima langsung oleh Wakil Wali Kota Makassar, Dr. Syamsu Rizal MI, di ruang kerjanya lantai 11.

Dihadapan Wawali Deng Ical panggilan akrab Wawali Makassar, perwakilan dari FKUB, Prof. Saldy mengungkapkan kekecewaannya kepada Pemerintah Kota Makassar dalam hal ini Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto yang sampai saat ini belum menepati janjinya untuk mencabut izin pembangunan Yayasan Amal Jariyah.

"Pada pertemuan itu, Pak Wali sempat berjanji dihadapan Wapres JK, bahwa akan menyelesaikan permasalahan ini secepatnya, tetapi hingga saat ini janji beliau belum terealisasikan," kata Prof. Saldy, dengan nada kesal.

Hal senada dikatakan, Prof. Burhanuddin TB, mengatakan bahwa kedatangan kami di sini untuk menagih janji Wali Kota Makassar untuk mencabut surat IMB Yayasan Amal Jariyah.

"Pak Wali bilang pada waktu itu, sabar mi ki, ini hari terbit surat dari PTUN besok langsung saya cabut surat izin pembangunan Yayasan Amal Jariyah," kata Prof. Burhanuddin TB, mencontohi perkataan Wali Kota Makassar Moh. Ramadhan Pomanto.

Sementara itu, Deng Ical mengaku jika sudah mendatangi lokasi dan menemui para pekerja Yayasan Amal Jariyah. Bahkan ia juga sempat melakukan rapat dengan RW dan RT setempat untuk menyampaikan permasalahan di daerah ini.

"Kesimpulan dari pertemuan itu harus ada legal standing masing-masing pihak, sehingga saya menyarankan untuk menempuh jalur hukum karena biar bagaimana pun juga pihak dari pak Munarka memiliki hak untuk menggunakannya," kata Deng Ical.(*)
Laporan:Ade